1.Ny.SUPARININGSIH2.Ny.KADARWATI3.Ny.SUHARYOTO4.Ny.EKOLEGOWATI5.Ny.SAIDAR6.Ny.EULIS YOHANNAH7.PRITA DEWI WULANDARI8.DJOHAR LASMONO9.ARI YUDIANTO10.dr.DONI PRIAMBODO W,Sp.PD11.DARMINTA12.SURATNOmelawanPT.KERETA API INDONESIA Cq. Kepala Daerah Operasi Enam Yogyakarta

Perbuatanmana ia lakukan dengan cara sebagai berikut :Saksi Mega Murni Sutikno adalah pemegang hak sewa tanah dari PT.Kereta Api Indonesia untuk memanfaatkan tanah PT.

Perbuatan mana ialakukan dengan cara sebagai berikut :Saksi Mega Murni Sutikno adalah pemegang hak sewa tanah dari PT.Kereta Api Indonesia untuk memanfaatkan tanah PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor :KEP.DIR/KP/X/6/KA/2016 tanggal 3 Oktober 2016berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor : 23 BandarLIMITS UNG) ~~ mma renoBerdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKL.503//1/KA2018 tanggal 17 Januari 2018 dari DODYBUDIAWAN, dalam kedudukannya sebagai Direktur AsetTanah dan Bangunan PT.Kereta Api Indonesia (Persero)berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia Nomor : SK21/MBU/01/2016tanggal 25 Januari 2016 dan Keputusan Direksi Nomor :KEP.U/KO

.101/IX/12/KA2016 tanggal 30 septemberPutusan No. 33/G/2017/PTUNBL him. 32016 untuk itu dan oleh karenanya sah bertindak untukdan atas nama PT.Kereta Api Indonesia (Persero), yangberkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan PerintisKemerdekaan No.1 Bandung, untuk selanjutnya disebutsebagai PEMBERI KUASA dengan hak subsitusi,dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada :Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari2018 nomor : KL.503//VDV.4201 diwakili oleh KuasaHukumnya bernama : SARJONO

PT.KERETA API INDONESIA (Persero) Daop V Bandung Cq. PT. KERETAAPI INDONESIA (Persero) Daop 4 Semarang beralamat di Jl.

PT.KERETA API INDONESIA (Persero) dalam kondisi baik dan terawatbebas dari segala tuntutan pihak lain dan pajakpajak yang menjaditanggungan Tergugat Rekonpensi,pada waktu yang ditetapkan olehPenggugat Rekonpensi, yaitu bangunan dan fasilitasnya berupa :Lokasi : JI. Imam Bonjol Emplasemen Statiun Semarang PoncolLuas Obyek : 2.189 m2Luas bangunan Lt.1 : 1.193,75 m2Luas bangunan Lt.2 : 1.193,75 m2Jumlah unit toko : 17 unit 2 lantalFasilitas : Area parkir6.

PT.KERETA API INDONESIA (Persero) dalam kondisi baik dan terawatbebas dari segala tuntutan pihak lain dan pajakpajak yang menjaditanggungan Tergugat Rekonpensi,pada waktu yang ditetapkan olehPenggugat Rekonpensi, yaitu bangunan dan fasilitasnya berupa :Lokasi : JI. Imam Bonjol Emplasemen Statiun Semarang PoncolLuas Obyek : 2.189 m2Luas bangunan Lt.1 : 1.193,75 m2Halaman 17 Putusan No.39/PDT/2020/PT SMG.Luas bangunan Lt.2 :1.193,75 m2Jumlah unit toko : 17 unit 2 lantaiFasilitas : Area parkir5.

PT.KERETA API INDONESIA (Persero) dalam kondisi baik dan terawatbebas dari segala tuntutan pihak lain dan pajakpajak yang menjaditanggungan Tergugat Rekonpensi,pada waktu yang ditetapkan olehPenggugat Rekonpensi, yaitu bangunan dan fasilitasnya berupa:Lokasi : JI. Imam Bonjol Emplasemen Statiun Semarang PoncolLuas Obyek : 2.189 m2Luas bangunan Lt.l : 1.193,75 m2Luas bangunan Lt.2. : 1.193,75 m2Jumlah unit toko : 17 unit 2 lantaiFasilitas : Area parkir.

, terbit tanggal 24 Mei 2019, surat ukurnomor 001571/Kebon Jeruk/2019 tanggal 03 Mei 2019, atas nama PT.Kereta Api Indonesia (Persero), yang terletak di Jalan Kebon Jeruk RayaNo. 1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota AdministrasiJakarta Baratmerupakan keputusan tata usaha negara, namun Penggugatdalam gugatannya mempermasalahkan kepemilikan tanah objek sengketaperkara ini dengan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa perkara iniadalah tanah miliknya, berdasarkan Girik C.

Kereta Api Indonesia (Persero), yang terletakdi Jalan Kebon Jeruk Raya No. 1, Kelurahan Kebon Jeruk, KecamatanKebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, terbit berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta BaratNomor 113/HP/BPN31.73/2018 tanggal 31 Oktober 2014 tentangPemberian Hak Pakai atas nama Perusahaan Persero (persero)PT.Kereta Api Indonesia atau disingkat PT.

Peraturan PemerintahNomor 19 tahun 1998 tentang Pengalihan Perusahaan Umum Kereta Api(Perumka) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang penetapan besar modalperusahaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesiaberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:Halaman 29 dari 54 halaman.

(Fotokopi);Buku Tanah Hak Pakai No. 00302/Kebon Jeruk atas nama PT.Kereta Api Indonesia, tanggal 24 Mei 2019. (Fotokopi sesualdengan asli);Surat Burhanudin Perkara No.346/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. (Fotokopi dar fotokopi);GugatanHalaman 38 dari 54 halaman. Putusan Nomor 236/G/2020/PTUN.JKT23. Bukti T23 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaBarat Nomor : 1P.02.03/46631.72.200/II/2020, tanggal 6Februari 2020.

Bukti T.ll.Intv1 : Sertipikat Hak Pakai No. 00302/Kebon Jeruk, tanggal 24Mei 2019, Surat Ukur No. 01571/Kebon Jeruk/2019,tanggal 03 Mei 2019 seluas 1.273 m2 atas nama PT.Kereta Api Indonesia (Persero). (Fotokopi sesuai denganasli);2. BuktiT.l.Intv2 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:346/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Brt. (Fotokopi Sesuai salinan resmi)3. Bukti T.ll.Intv3 : Surat Penunjukan Rumah (S.P.R) No. 34/SPR/1.1/1979,tanggal 16 Agustus 1979. (Fotokopi);;4.

Atas nama pemegang haksewa usaha PEMEGANG HAK SEWA .Dengan batas batas ;Utara : Jalan XXXX.Timur : tempat usaha sejenis milik KasmariSelatan : tanah PJKA, Rel kereta api.Barat : tempat usaha gerabah milik Dwi.Yang harus diperhatikan adalah Tanah Persewaan milik PT.Kereta Api (Pesero)... dstTanah persewaan milik PT. Kereta Api (Pesero) atas nama Pemegang Hakadalah PEMEGANG HAK SEWA , hal ini resmi dikeluarkan oleh PT.

Adalah ; Menyewa tempat untuk usaha kepada Janda/anak Pegawai PT.Kereta Api (PUKA). Sewa menyewa tidak ada keterkaitan dengan PT. Kereta Api(Pesero). Hitungan sewa bulanan. Oleh karenanya tidak diperboleh mendirikan bangunanpermanen. Sewaktuwaktu diminta PT. Kereta Api (Pesero), penyewa haruspergi begitu saja tanoa ada pengganii. Yang melakukan penyewaan adalah orang tua TergugatRekonvensiSedangkan.> Kios di Kota Blitar. Bangunan tembok berlantai dua.

Bahwa eksepsi Tergugat pada intinyamendalikan bahwa surat gugatan penggugat berkategori tidak jelas, keliru dankabur (obscure lible), bahwa masih ada obyek harta bersama yang belum dibagiadalah seperti pada posita angka 7 adalah harta bersama yang disewa dari PT.Kereta Api (Persero), sehingga hal tersebut tidak memungkinkan untuk dibagikarena barang yang dianggap harta bersama tersebut adalah milik pihak ketiga(dalam hal ini milik PT. Kereta Api).

Halaman 27 dari 35 halamandemikian hak atas tanah tersebut sepenuhnya kembali pada PT.Kereta ApiIndonesia (Persero). Dengan demikian petitum Penggugat angka 3, 4 dan 5mohon agar ditetapbkan sebagai pemegang hak sewa harus dinyatak di tolak.Menimbang bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5 yang isinyamohon agar Majelis menetapkan bangunan kios berlantai dua yang berdiri di atastanah milik PT.

Pegandan No. 25 Perumnas SampanganSemarangDalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan PemberiKuasa PT.Kereta Api Indonesia Daop 4 Persero Semarang Nomor :KEP.DIR/KP.303/XI/520/KA2016 tertanggal 19 Desember 2016.Selanjutnya dalam Surat Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK PERTAMA;Nama : SUGIYONO, SHPekerjaan : AdvokatHalaman I dari 4 hal Put Perdamaian No 183/Pdt.Bth/2017/PN.SmgAlamat : Jl.

Setelah itupara terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diprosesmenurut hukum yang berlaku.Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan PT.Kereta Api Indonesia Divre Medan untuk mengambil 44 (empat puluh empat)batang besi rel kereta api milik PT. Kereta Api Indonesia Divre Medan.Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.

Kereta Api Indonesia Divre Medan untukmengambil 44 (empat puluh empat) batang besi rel kereta api milik PT.Kereta Api Indonesia Divre Medan. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.

No. 74 K/TUN/201 2Surat Keputusan Tergugat berupa penerbitan Surat Nomor: UM. 104/II/01/DII.2010 Perihal : Penjelasan Aset Tanah & Rumah Dinas PT.Kereta Api (Persero) di Jalan Bima tanggal 2 Maret 2010;Surat Keputusan Tergugat berupa penerbitan Sertifikat Hak PakaiNomor : 06/Kelurahan Arjuna, terbit pada tanggal 11 Juni 1988, GambarSituasi Nomor : 306/1998 dan 307/1988 tanggal 15 Pebruari 1988 luas67.175 m?

PT.Kereta Api telah menempati rumah negara yang sekarang ini dihuni masingmasing sudah berlangsung antara 23 sampai 63 tahun lamanya;Bahwa lazimnya sebagai Warganegara yang baik para Penggugat sejakpenguasaan rumah tersebut memenuhi kewajiban untuk membayar PajakBumi dan Bangunan begitu pula setiap jengkal tanah dipelihara layak sebagaipemilik tanah;Bahwa sekitar tanggal 24 April 2010 Para Penggugat sangat terkejut karenadiatas tanah tersebut sudah terbit Surat Keputusan Tergugat berupapenerbitan

Kereta Api (Persero) yang beralamat di Jalan PerintisKemerdekaan Nomor 1 Bandung sebagai pemilik seluruh asset PT.Kereta Api (Persero) bukan kepada Daop II Bandung yang hanyasebagai pelaksana kebijakan, sehingga jelas gugatan Para Penggugatsalah alamat, apalagi isi surat Tergugat tersebut dan permohonanpenerbitan Sertifikat Hak Pakai kepada BPN menyangkut kewenangandan asset negara yang dikelola oleh PT. Kereta Api (Persero) yakni,Kantor Pusat PT. Kereta Api (persero) bukan Daop II Bandung;3.

,Notaris di Surabaya yang telah mendapat pengesahan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU31.AH.02.02Tahun2010 tanggal 03 Mei 2010; Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Akta Nomor :41 tersebut, menyatakan bahwa : Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segalakejadian, ............dst. oleh karena itu dalam perkara ini Penggugat sahMewakili PerserOan; ~ wo nnn nnn nme nen nnn nnn ene nen nen nnn nnBahwa di pihak lain PT.Kereta Api Indonesia

Namundemikian Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menunjukkan Halaman 27 dari Halaman 60 Putusan Perkara Nomor : 173/G/2014/PTUN.SBYdengan tepat pasal mana yang telah dilanggar oleh Tergugatdalam menerbitkan obyek sengketa; bahwa dalam Pasat 7 ayat (3) Nota Kesepahaman antara PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Prime Global Asiatentang Rencana Kerjasama Pemanfaatan Aset Milik PT. KAI(Persero) di Jalan Anggrek Surabaya, Nomor PT. KAI : HK.223 / / 3 /KA2014, Nomor PT.

Kereta Api Indonesia(Persero) Daerah Operasi 4 Semarang, beralamat di JalanMH.Thamrin Nomor: 3 Semarang, yang diangkat berdasarkanKeputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia(Persero) Nomor:KEP.DIR/KP.303/1/748/KA2016 tanggal 19 Januari 2016,Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: HK.214/XII/1/D42016 tanggal 14 Desember 2016, memberikan Kuasa kepadaWUKIR = PRAYITNO, SH, #Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor AdvokatWUKIR LAW FIRM Attorney & Counsellors at Law

mempertimbangkanPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yangmenolak eksepsi Pembanding / Tergugat tentang tenggang waktu mengajukanQUQ GAN 5 snseesnec+reseserenennesssenenniccesmetennentesenninnieisesnneeeeenieceeeeennMenimbang, bahwa setelah membaca memori banding yangdiajukan oleh Pembanding / Tergugat Il Intervensi , Majelis Hakim banding telahmemperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 25 juli 2005 Kantor PertanahanKabupaten Kudus mengundang Saudara Wagiman Suyanto, SH Kuasa PT.Kereta

No.527 K/PHI/2007Disnaker, tertanggal 23 Agustus 2006 namun tetap tidak ada penyelesaian(terlampir);Bahwa Tergugat memPHK Penggugat dengan mengacu pada PKB,Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah No. 19tahun 1998 tentang Pengalinan Bentuk Usaha Perusahaan Umum (Perum) PT.Kereta Api menjadi Perusahaan Persero adalah tidak beralasan dan berdasarhukum karena:a.)

Kereta Api (Persero) No.Kep.U/ KP.602/I/3/KA2004, tertanggal 19Januari 2004, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Pemberhentian TidakDengan Hormat atas nama Dadang Rahman NIPP.37038;Bahwa karena keputusan dari pihak pengusaha (PT.Kereta Api (Persero))telah diterima dan diberitahukan pada tahun 2004 (19 Januari 2004) sertatelah pula final dan berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian jelasgugatan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 01 Februari2007 atas perkara ini telah melampaui tenggang

No.527 K/PHI/2007Dalam konteks ini, karena sudah terdapat perjanjian tersendiri antara PT.Kereta Api (Persero) dengan seluruh pegawai PT.

No. 644 K/Pdt.Sus/201 1berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi disisi lain para Penggugatkemudian mengajukan gugatan perkara perselisihan hubungan industrial inikepada beberapa pengusaha secara sekaligus, yaitu PT.Kereta ApiIndonesia (Persero) sebagai Tergugat , PT. Kencana Lima sebagaiTergugat Ill dan PT.

KeretaApi Indonesia (Persero) tidak pernah mempunyai hubungan hukumketenagakerjaan dan tidak pernah menandatangani perjanjian kerja denganpihak para Termohon Kasasi / para Penggugat DK / para Tergugat DR(Entah Tahma dkk), sehingga antara pihak perusahaan Pemohon Kasasi Tergugat DK / Penggugat DR (PT.Kereta Api Indonesia (Persero) denganpara Termohon Kasasi / para Penggugat DK / para Tergugat DR (EntahTahma dkk) tidak terdapat hak dan kewajiban apapun dalam bidang hukumketenagakerjaan.

Kereta Api Indonesia (Persero) tidak pernahmenandatangani perjanjian kerja dengan pihak para Termohon Kasasi / paraPenggugat DK / para Tergugat DR (Entah Tahma dkk), sehingga antarapihak perusahaan Pemohon Kasasi / Tergugat DK / Penggugat DR (PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dengan pihak para Termohon Kasasi / paraPenggugat DK / para Tergugat DR (Entah Tahma dkk) tidak ada landasanhak dan kewajiban dalam bidang hukum ketenagakerjaan dalam bentukapapun, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim

karena pada kenyataannya sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwapihak perusahaan Pemohon Kasasi / Tergugat DK / Penggugat DR PT.Kereta Api Indonesia (Persero) tidak pernah menandatangani perjanjiankerja dengan pihak para Termohon Kasasi / para Penggugat DK / paraTergugat DR (Entah Tahma dick), sehingga antara pihak perusahaanHal. 44 dari 54 hal. Put. No. 644 K/Pdt.Sus/201 1Pemohon Kasasi / Tergugat DK / Penggugat DR PT.

Kereta Api Indonesia(Persero) dalam penandatanganan Perjanjian Kerja BersamaantaraManajemen Perusahaan Pemohon Kasasi / Tergugat DK / Penggugat DRPT.Kereta Api Indonesia (Persero) dengan para pekerja di perusahaanPemohon Kasasi / Tergugat DK / Penggugat DR (PT.Kereta Api Indonesia(Persero)), dan perlu pihak perusahaan Pemohon Kasasi / Tergugat DK /Penggugat DR PT.

Amien Abdurachman, yang dimohonkanbanding;Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanNomor : KEP66/MBU/2007 Tanggal 24 April 2007 tentangpemberhentian anggota direksi perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.Kereta Api Indonesia khusus atas nama Sdr. AmienAbdurachman) Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk memulihkan hakPenggugat/Pembanding, Harkat, martabat dan nama baik setarakedudukannya sebagai direktur Personalia dan Umum PT. Kereta ApiIndonesia (PERSERO));3.

Amien Abdurrachman(Tergugat), yang pada intinya Menteri telah meminta kepada Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelesaikan pembayaranpenggantian hak keuangan Sdr. Amien Abdurrachman(Tergugat);Bahwa menindaklanjuti surat dari a.n Sekretaris Kementrian BUMNKepala Biro Hukum tersebut, Penggugat menerima Surat Kuasa dariTergugat untuk mewakili dan mengurus ke PT.

Kereta Api Indonesia(Persero) dan membuat Laporan Polisi terhadap Direktur Utama PT.Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 6Juni 2012 yang ditandatangani Penggugat danTergugat; Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan pekerjaannya selaku kuasakuasa hukum, diantaranya Pada tanggal 13 Juni 2012 mengirim suratNo. : 080/P/MPA/VI/2012 kepada Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia(Persero);Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Direktur Utama PT.

Amien Abdurachman, yang dimohonkanbanding;e Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : KEP66/MBU/2007 Tanggal 24 April 2007 tentangpemberhentian anggota direksi perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.Kereta Api Indonesia khusus atas nama ~Sdr. AmienAbdurachman):e Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk memulihkan hakPenggugat/Pembanding, Harkat, martabat dan nama baik setarakedudukannya sebagai direktur Personalia dan Umum PT.

Bahwa, didalam draft Perjanjian Perdamaian, tidak ada 1(satu) ketentuan pun yang menyatakan bahwaTERGUGAT akan diangkat kembali kedalam jabatannya,baik jabatan sebagai Direktur Personalia dan Umum PT.Kereta Api Indonesia (persero) maupun jabatan setaradireksi lainnya di BUMN, sebagaimana yang telahdiperjanjikan antara PENGGUGAT dengan TERGUGATdidalam Perjanjian Penanganan Perkara;25.

TEKNINDO PRATAMAterkait dengan adanya penjualan barang berupa limbah bantalan besi eks PT.Kereta Api Persero Daop 5 Wilayah Yogyakarta (Kroja & Kertoarjo) sebanyak300 Ton ;Bahwa setelah Penggugat mengetahui dan membuat kesepakatan bersamatanggal 10 Juli 2008 dengan Tergugat II selaku penjual barangbarang limbahbesi eks. PT.

PT.Kereta Api Persero Daop 5 Wilayah Yogyakarta (Kroja & Kertoarjo) sebanyak300 Ton, dan Tergugat I memaksa Penggugat untuk memberikan JaminanSertifikat HGB No. 3722 yang terletak di Perumahan Dharmahusada MasSurabaya Blok A122 dengan luas 450 M2 sebagai Jaminan atas pembelianbarang eks. PT. Kereta Api Persero Daop 5 Wilayah Yogyakarta (Kroja &Kertoarjo) sebanyak 300 Ton. senilaiRp. 1.500.000.000, ( satu milyar lima ratus juta rupiah) ;9.

KeretaApi (Persero), adalah merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukumdengan alasan sebagai berikut :12e Bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan barang bekas atau limbahrel eks kereta api dari PT.Kereta Api (Persero) akan tetapi Penggugat denganTergugat I adalah melakukan hubungan hukum dalam transaks termuat dalamakte"Pengikatan Jual Beli No 48 tertanggal 18 Juli 2008" yang dibuat olehDan dihadapan..................0ceeee eeedan dihadapan Notaris atau Turut Tergugat

Kereta Api Indonesia Disingkat PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang dijadikan alasan Tergugat menerbitkanObyek Sengketa;Halaman 26 dari 136 halaman Putusan Perkara Nomor 168/G/2020/PTUN.Sby.12.

Kereta Api Indonesia (Persero)berdasarkan Grondkaart No.11 tanggal 28 Mei 1932 dan telahdipergunakan sejak tahun 1958 sampai saat ini, telah terdaftardalam daftar aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dengan nomorregistrasi ID.09.01.00127 dan digunakan untuk Rumah Dinas PT.KERETA API INDONESIA (Persero) sebagaimana diuraikanRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor PertanahanKabupaten Jember Nomor 2095/2019 tanggal 19122019;Bahwa bidang tanah yang dimohon seluas 27.550 m2 (dua puluhtujuh ribu lima

) Tahun 2017 atas nama Soeprayitnotanggal 1 Maret 2017;Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPT PBB) Tahun 2019 atas namaSoeprayitno tanggal 1 Maret 2019:Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Direksi PT.Kereta Ap!

Kereta Api Indonesia Disingkat PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Terletak di KelurahanJember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember,Provinsi Jawa Timur yang ditetapbkan pada tanggal 21Januari 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa FormulirPendaftaran Permohonan SK HAK, Model A, No.

BerkasAAT 116688/2020 dari Pemegang Hak/Penerima Hak PT.Kereta Api Indonesia (Persero), Letak Tanah Jalan MawarKelurahan Jember Lor, Tanggal 31 Maret 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Buku TanahSertipikat Hak Guna Bangunan No. 676/Jel. Jember Lor,Terbit 2 April 2020, Luas 27.550 m2 dengan NamaPemegang Hak : PT.

akanQdil annya karena sebagaimana Surat Perjanjianuan Dokumen/ suratAngkutan te 1 Maret 2010, Penggugat /Terbanding berkewajibanuntuk / nymelakukan pengangkutan atas proyek PT.KAI berupapen ie R.54 sudut 1:12 untuk pembangunan untukunan emplasemen baru dan longsiding menunjang angkutanara 9,1 juta ton dive Ill / Sumatera Selatan, yang terdiri dari 31 setQ wesel yang bila diangkut terbagi menjadi 29 peti kemas / containerdari pelabuhan asal Livorno Italy sampai dengan diterimanya barang diDepot PT.Kereta

KAI yang sampaidi Depot PT Kereta Api Rejo Sari Lahat Sumatera Selatan.Adapun Penggugat/Terbanding melakukan pengangkutan hanya 7 (tujuh)peti kemas/container dari jumlah keseluruhan yang terdiri dari 31 set unitwesel yang diangkat terbagi menjadi 29 peti kemas / container dan itupundibiarkan oleh Penggugat / Terbanding di Pelabuhan Tanjung Priok, yangseharusnya sebagaimana surat perjanjian Angkutan tertanggal 11 Maret2010, barang tersebut harus dikirim ke tempat tujuan yaitu di Depot PT.Kereta Api

Periode 20112013, akan tetapi Tergugatsetelah diberikan hukuman disiplin masih saja melakukan pelanggaran dengantidak masuk bekeija/mangkir tanpa alasan lebih dari 5 (lima) hari berturut turut,sehingga Penggugat memberikan hukuman disiplin berupa pemutusan hukumankeija (PHK) kepada Tergugat melalui Surat Keputusan Direksi PT.Kereta ApiIndonesia (Persero) Nomor : KEP.U/ KP.602/XVI/KA2011 tertanggal 07Nopember 2011 (selanjutnya disebut SK PHK);Bahwa walaupun telah melakukan berbagai kesalahan yang

Surat Keputusan Nomor : KEP.U/KP.602/IV4/KA2012tertanggal 08 Februari 2012 tentang Penguatan atas Surat Keputusan Direksi PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/KP.602/XI/1/KA2011 tertanggal 07Nopember 2011 tentang Penjatuhan hukuman disiplin Pemutusan Hubungan Keijakepada Pnd Akhmad Hambali Ardiansyah NIPP. 46105 adalah sah menuruthukum;3. Menyatakan berakhimya hubungan keija antara Penggugat dengan Tergugatdikarenakan Pemutusan Hubungan Keija sejak diputuskan ;4.

KEP.D4/KP.303/XV/40/KA2010 tanggal 09 November 2010 tentang pemberhentian,pemindahan dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan PT.KERETA API INDONESIA (Persero), namun demikian SK.

DIREKSI PT.KERETA APIINDONESIA (Persero) Nomor : KEP.U/KP.602/XV/KA2011, tanggal 7November 2011, tentang PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLINPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA Pnd. AKHMAD HAMBALIARDIANSYAH NIPP. 46105.Secara substantif SK. Direksi tersebut adalahBATAL DEMI HUKUM, berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal151 ayat (8) Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan,dengan demikian SK.

Direksi Nomor : KEP.U/KP.408/V/1/KA2012tanggal 23 Mei 2012 ten tang peraturan disiplin pegawai PT.Kereta Api Indonesia (Persero) ;: SK. Direksi Nomor : KEP.D4/KP.015/V//KA2011 ten tangPemberian jin Perceraian kepada saudara Pnd. Akhmad HambaliArdiansyah NIPP. 46105 ;: SK.

Basko Minang Plaza(fotocopi legalisir);1 (satu) lembar surat Nomor 024/K/BGMHMS/X/2011, tanggal 27Oktober 2011 perihal penyelesaian pembayaran sewa tanah milik PT.Kereta Api (persero) yang dimanfaatkan PT.

JB/310/V/08/KDV.II2007tanggal 25 Mei 2007, perihal Penyelesaian Sewa Tanah Milik PT.Kereta Api (Persero) di Minang Plaza Padang dari Kepala DivisiRegional II Sumbar yang ditandatangani oleh Drs. Sukirman Deni,Msi., kepada Direktur Utama PT. Basko Minang Plaza, sehubunganpenyelesaian persewaan tanah PT. Kereta Api (Persero) yang dimanfaatkan oleh PT. Basko Minang Plaza diharapkan dapat diberikanjadwal waktu (01 s/d 15 Juni 2007) dan tempat pertemuan (di PT. KAIatau di PT.

JB.310/I/08/KASITB/2008tanggal 17 April 2008, perihal pembayaran sewa tanah milik PT.Kereta Api (Persero) dari Kepala Tanah dan Bangunan yangditandatangani oleh Mujiono, S.T., kepada Direktur Utama PT. BaskoMinang Plaza;1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat hasil pertemuan hari Jumattanggal 25 April 2008 di Kantor PT. Basko Minang Plaza, denganagenda pertemuan menindak lanjuti surat PT.

JB.310/XII/28/SEKSITB/2008 tanggal 23 Desember 2008, perihal pemakaian tanah PT.Kereta Api, untuk mengundang General Manager PT. Basko MinangPlaza untuk dapat hadir pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2008,di Kantor PT. Kereta Api yang ditandatangan oleh TriSepta Riza, S.Kom:1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat No. JB.310/I/OI/KDV.II/2009tanggal 28 Januari 2009, perihal pemakaian tanah PT. Kereta Api,untuk mengharapkan kedatangan General Manager PT. BaskoMinang Plaza di Kantor PT.

XXXXsuami Pemohon I pada masa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan PT.Kereta Api;Bahwa Alm. XXXXmeninggal dunia dengan meninggalkan Ahli Waris 3 (tiga) orang,masingmasing bernama :1 PEMOHON (Pemohon I/ Istri Almarhum);2 PEMOHON II (Pemohon II / Kakak Kandung Ayah);3.