menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a JoHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.B/LH/2020/PN StbPasal 40 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN

/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam Dakwaan Kami;2.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PasalPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Permenhut LHK Nomor106/MEN.LHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

/KUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yang unsurunsurnya sebagai berikut;1.

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindung!

menangkap, melukai,membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakansatwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati,mengeluarkan satwa yang dilindungi dan suatu tempat di Indonesia,ketempat lain didalam atau diluar Indonesia,, sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b danHuruf c UndangUndang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/6/2018 Tentang JenisHalaman 2 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN TteTumbuhan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana,sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa JASMAN MISTARALIAS JASMAN ALIAS KASMAN ALIAS PAK JOHAN. dan Terdakwa IIDAFIT MAYOR Alias DAVID MAYOR Alias DAVID masingmasing denganpidana penjara selama

SK 257 /Menihk / Setjen / KAS.2 / 5 / 2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang PenetapanKepiting Kenari (Brigus Latro) di Provinsi Maluku Utara sebagai Satwa Bur,sehingga harus memiliki Ijin yang sah dari Kementrian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Cq.

pidana dalam Pasal 40 Ayat(2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b dan Huruf c UndangUndangRepublik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah NomorHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN TteP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidanaMenimbang

/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN TteMENGADILLI:.

.> Berdasarkan Peraturan Menter LHK Nomor : P. 85 /MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016 jo P,48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari hutan hak, dalam Pasal 5menyebutkan bahwa Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi diluar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni,nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak,dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa

Apabila yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P. 85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016jo P. 48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang PengangkutanHasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5,Pasal 6, Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.

Bahwa berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016 jo P,48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/201 7tentangPengangkutan Hasil HutanBudidaya yang berasaldari Hutan Hak sudah sangat jelas diatur padaPasal 3, sementara mekanisme Pemungutan Hasil Hutan dari KawasanHutan Negara atau Hutan alam khususnya Hutan Produksi telah diaturdalam PermenLHK, Nomor : P. 43/MENLHKSETJEN/2015 jo.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor : P. 85 /MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016 jo P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari hutan hak, dalam Pasal 5menyebutkan bahwa Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi diluar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni,nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian,cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa,

dokumen angkutan kayu yang berasal darikawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomor : P. 85 /MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/ 2016 jo P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil HutanBudidaya yang berasal dari hutan hak:a.

lebih lanjut;> Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti berupaUang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasilpenjualan dari Telur Penyu yang telah dijual oleh Terdakwa pada hariSelasa tanggal 24 Maret 2020> Bahwa Telur Penyu sebanyak + 602 butir tersebut merupakan TelurPenyu Hijau dan Telur Penyu Sisik dan selanjutnya Penyu Hijau danPenyu Sisik tersebut termasuk jenis Satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran pada Permen LH & Kehutanan Rl, NomorP.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPermen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf e UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dantidak mengajukan

Bahwa satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, telahditetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, turunannya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi.

Dan terakhir telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindungi.Tumbuhan dan satwa dilindungi dapat dimiliki oleh orangperorang atau badan usaha serta dapat diperjualbelikan berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang PemanfaatanTumbuhan Dan Satwa

Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, DendaPelanggaran Eksploitasi Hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.Bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/ 2018tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan secara tegas menyatakan bahwa :# Pasal 21 huruf

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, diatur :Pasal 4(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luarkegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyaitujuan strategis yang tidak dapat dielakan.(2) Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan

Arsy Nusantara kepadaTergugat, telah dilampiri dengan persyaratan administrasi dan teknis sSesuaiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019, antara lain :1) Dokumen RKLRPL dan ANDAL Rencana Penambangan Batubara,Stockpile dan Pelabuhan Khusus Batubara PT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, diatur :Pasal 21 huruf aPersyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) danPasal 20 ayat (2) berupa pernyataan komitmen.Pasal 22(1) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a,terdiri atas :1) Menyelesaikan

Arsy Nusantara telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknissesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019, antara lain :1) Dokumen RKLRPL dan ANDAL Rencana Penambangan Batubara,Stockpile dan Pelabuhan Khusus Batubara PT.

APL Pelepasan adalah Kawasan Hutan yang di Lepaskan olehmenteri menjadi areal Penggunaan lain untuk tujuan penggunaantertentuBahwa yang di maksud dengan Hutan hak adalah hutan yang beradapada tanah yang di bebani hak atas tanah dan Di atur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan hutan haktersebut dapat berasal dari APL Murni dan PelepasanBahwa yang

/2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh saudara AHMAD SUJARWO BinKASIMAN merupakan kayu yang tumbuh secara alami dihutan haknamun melakukan pengangkutan tidak mematuhi aturan dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak tersebut diatas saksipidananya yaitu dalam pasal 83 ayat (1) huruf

/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak, menjelaskanpengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yangtumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri yangmengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutannegaraDan untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut pemilik kayu harusmematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.43/ MENLHK SETJEN /2015 TentangPenatausahaan Hasil

Hutan Kayu yang berasal dari hutan alamBahwa kayu olahan yang diangkut oleh saudara AHMAD SUJARWO BinKASIMAN merupakan kayu yang tumbuh secara alami dihutan haknamun melakukan pengangkutan tidak mematuhi aturan dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak tersebut diatas saksiHalaman 13 dari 26 Putusan No.326/Pid.SusLH/2018/PN.Jmb.pidananya yaitu dalam pasal

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.43/ MENLHK SETJEN /2015 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alamBahwa kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa merupakan kayu yangtumbuh secara alami dihutan hak namun melakukan pengangkutan tidakmematuhi aturan dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dankehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasilhutan kayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak tersebut

atau Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut, dibeli dari IMRAN (masukdalam daftar pencarian orang/ DPO) dengan harga Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu) perekor ; Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap

Tim Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan mempemiagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan matiyakni Kurakura Moncong Babi atau Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) tidak memilik

Penyusunan dan Rencana Kebutuhan BiroLogistik dan Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum(KPU) ; Adapun hal hal yang = menjadi dasar diajukannyagugatan ini adalah sebagai berikutBahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakanKeputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangberisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yangberdasarkan Peraturan Perundang undangan =: yangberlaku, yang bersifat konkret, individual danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang

Sehingga tanggal 1 Oktober 20073seharusnya sudah mendapatkan hak = pensiunBahwa tindakan sewenangwenang' Tergugat tersebutjuga telah menimbulkan kerugian bagi diriPenggugat sendiri yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil yang dipekerjakan pada Setjen KPUyang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil oleh Tergugat berdasarkan SKMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86060 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008Bahwa dalam SK yang diterbitkan oleh Tergugat aquopada konsideran

Penggugat mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa, menyelesaikan serta memutusperkara ini agar memberikan Putusan, sebagai berikutMewajibkan kepada Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia ( Tergugat ) untukmenunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 86060Tahun 2008, tanggal 13 Februari 2008 =st tentangpemberhentian tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, NIP.010072141, Pembina Tingkat ( IV/B ) Kabag.Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik danDistribusi Setjen

Pemilihan Umum ( KPU )sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap; DALAM POKOK PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyaMenyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86060 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentangpemberhentian tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos,NIP.010072141, Pembina Tingkat ( IV/b ) Kabag.Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik danDistribusi Setjen

Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari 2008tentang Penetapan Menjatuhkan hukuman disiplinberupa Pemberhentian tidak denganHal 11 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUNJKT.hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaAchmad Rojadi,TAOS =n nm i nim ee rm ms mm mm mwBahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugatpada butir 9 yang menyatakan bahwa tindakansewenang wenang Tergugat tersebut juga telahmenimbulkan kerugian bagi diri Penggugat sendiriyang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yangdipekerjakan pada Setjen

unitDUMP TRUCK Merk HINO warna Hijau dengan nomor polisi KH 8285 FN tidakdilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (GHSHHK) kayuolahan adalah :PSDH =Volume KO x 2 x tarif x harga patokan kayu bulat=0,8505 (Jenis Ulin) x 2 x (10% x Rp.1.200.000)=Rp.204.120,00= 9,8170 (Jenis Bengikrai, Meranti dan Kapur) x 2 x (10% x Rp.810.000)= Rp. 1.590.354,00Total PSDH = Rp.204.120,00 + Rp. 1.590.354,00 = Rp. 1.794.474,00Untuk pembayaran PSDH sebagaimana diatur di Permenlhk Nomor P.71 /MenLHkK / Setjen

/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan Alam.Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH) adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada segmen kegiatandalam penatausahaan hasil hutan (Sesuai Pasal 1 ayat (23) Kepmenlhknomor : P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari hutan Alam.Bahwa Sesuai Kepmenihk nomor : P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019bahwa dokumen yang termasuk Surat Keterangan

2017 pasal 11DR =Volume KO x 2 x tarif=0,8505 (Jenis Ulin) x 2 x US $18=US $ 30,62= 9,8170 (Jenis Bengikrai, Meranti dan Kapur) x 2 x US $16,5= US $ 323,96Total DR = US $ 30,62 + US $ 323,96 = US $ 354,58untuk pembayaran DR sebagaimana diatur di Permenlhk NomorP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2017 pasal 14 ;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan

/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutankayu yang berasal dari hutan Alam.Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumendokumen yang merupakan buktilegalitas hasil hutan pada segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan(sesuai Pasal 1 ayat (23) KepmenLHK Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasaldari hutan Alam.

Bahwa Sesuai KepmenLHK Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 bahwa dokumen yang termasuk Surat KeteranganHalaman 17 dari 23.

sebagian;

/ PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 dan Peta Lampirannya, dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.903/MENHLHK/SETJEN/PLA.2.2016 tanggal tanggal 7 Desember 2017 dan Peta Lampirannya, adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa;

• Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa PT.

  Mega Green Technology tanggal 12 Juni 2017;

• Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.668/Menlhk/Setjen/PLB.3/11/2017 Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. Mega Green Technology tanggal 28 November 2017
• Surat Ketaerangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah No. Reg Camat : 495/SKGR/MK/2016 tertanggal 29-06-2016 atas nama PT.

  Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 17 dari 90 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN Dum:SK.903/MENHLHK/SETJEN/PLA.2.2016 tanggal tanggal 7 Desember2017, maka terhadap dalil tersebut TERGUGAT menolaknya dengan alasana.

  Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan HutanMenjadi Bukan Kawasan Hutan (bukti P19 dan bukti P20) ;5.

  /KptsII/1986 (bukti T 25 dan bukti T 26), Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 673/MenhutII/2014 (bukti T29 danbukti T30), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK. 878/MenhutII/2014 (bukti T31 dan bukti T32), Surat Keputusan Nomor:SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/4/2016 (bukti T33 dan bukti T34), dan SuratKeputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 (bukti T35 danbukti T36) sampai seperti produk Tergugat II Rekonpensi yaitu bukti suratbertanda T37,

  /PLA.2/4/2016(bukti T33 dan bukti T34), dan Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 (bukti T35 dan bukti T36) adalahperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini haruslahdianggap telah terpenuhi;Ad.2.

  Menyatakan SK menteri Kehutanan Nomor 173/KptsII/1986 tanggal 6juni 1986 dan Peta Lampirannya, SK Menteri Kehutanan NomorSK673/MenhutII/2014, tanggal 8 Agustus 2014 dan Peta Lampirannya, joSK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 878/MenhutII/2014 tanggal 29September 2014 dan Peta Lampirannya, jo SK Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor :SK.314/ MENHLHK/ SETJEN/ PLA.2/4/2016tanggal 20 April 2016 dan Peta Lampirannya, dan SK Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor :SK.903/MENHLHK/SETJEN/PLA.2.2016tanggal

,DFM,Jabatan Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Setjen, Kemdiknas, AlamatJalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat ;2. WOLTER BEATUS SIRINGORINGO, SH.,JabatanKepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ; 3. SUMARNI, SH. ,MH., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum , Biro Hukumdan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ;4.

., JabatanKepala Subbagian Bantuan Hukum II, BiroHukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ; DADANG GANDHI, SH., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum II!1, Biro Hukumdan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ;MUHAMMAD RAVII, SH.

., Jabatan Stafpada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Setjen Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ;AHMAD MUDZAFFAR, SH., Jabatan Staf padaBagian Bantuan WHukum, Biro Hukum danOrganisasi, Setjen Kemdiknas, AlamatJalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat :DIMPOS BATUBARA, SE., Jabatan Staf padaBagian Bantuan WHukum, Biro Hukum danOrganisasi,Setjen Kemdiknas, Alamat Jalan JenderalHalaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUNJKTSudirman, Senayan

AFFAN MOHAMVAD, SH., Jabatan Staf padaBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Setjen Kemdiknas, AlamatJalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor344/MPN/HK/2011, tertanggal 19 Mei 2011,selanjutnya disebutsebagai ....... ee eeTERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 94/PEN DIS/2011/PTUN JKTtertanggal 28 April 2011 tentang Pemeriksaan denganAcara Biasa : Telah

minta kemaklumanbahwa keterlambatan bukan kemauan dan diluar kemampuanHalaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUNJKT15.16.17.18.12Penggugat ; Bahwa upaya Penggugat menghadirkan diri dengan hanyaoleh berita burung semestinya dihargai, dimana dengantanpa pelayanan masih berusaha untuk menjangkau suatukegiatan penting seperti itu ; Bahwa setelah acara usai, Penggugat minta tolonguntuk dapat menyusul penandatanganan berkas, ternyatabawahan dari bawahan Tergugat yakni Kepala BiroKepegawaian Setjen

Kepala Biro Hukum Kementerian LHK dankawankawan, kesemuanya adalah Warga NegaraIndonesia, merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) padaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:KS.17/Menlhk/Setjen/KUM.673/2020, tanggal 2 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PT.

SK.234/Melhk/Setjen/HPL. 1/5/2018, tanggal 17 Mei2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.861/MENHUTII/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentangPembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT11/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan Keputusan MenteriKehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTSII/1998, tanggal 27Februari 1998, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan TanamanIndustri Pulp Atas Areal Hutan Seluas + 43.380 (empat puluh tiga ributiga ratus delapan puluh

Pakerin, selama proses persidangan berjalansampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat (Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia) Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL. 1/5/2018, tanggal17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.861/MENHUTII/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentangPembatalan Keputusan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan Tergugat Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL. 1/5/2018,tanggal 17 Mei 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri KehutananNomor: SK.861/MENHUTII/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentangPembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT11/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan KeputusanMenteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTSII/1998, tanggal2/ Februari 1998, tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman

Putusan Nomor 3 PK/TUN/2021Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.861/MENHUTII/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentangPembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.422/MENHUT11/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pencabutan KeputusanMenteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 266/KPTSII/1998,tanggal 27 Februari 1998, tentang Pemberian Hak PengusahaanHutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas + 43.380(empat puluh

/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, barang bukti tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (MutiacusMuntjak), dan Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil) adalah bagianbagian

/KUM.1/8/2018 yangkemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorHalaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN KtnP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi barang bukti tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (MutiacusMuntjak)

/Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN KtnKUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubah berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan telah ternyata ketika Terdakwa sedang berada

/KUM.1/8/2018 yang kemudian telah dirubahberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi ternyata barang bukti berupa tulang kepala bertanduk RusaSumbar (Rusa Unicolor), kepala bertanduk Kijang Muncak (Mutiacus Muntjak),dan Cula Rangkong Gading (Rhinoplax Vigil) adalah

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi barang bukti tersebut merupakantubuh satwa liar yang dilindungi oleh Undangundang maka menurut MajelisHakim perbuatan Terdakwa telah termasuk dengan sengaja memperniagakanbagianbagian satwa yang dilindungi yang telah mati sehingga unsurmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati haruslahdinyatakan telah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan No. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi2.

/KUM.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang dilindungi, pada lampirannya di nomor 51 bahwa satwa gajahmerupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi oleh UndangUndang diNegara Indonesia yaitu Elephas maximus, yang menjadi barang bukti berupa:2 (Dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enampuluh) centimeter dalam perkara ini termasuk bagian satwa

RI No. 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, Tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa

Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi.Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN PlwBahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya abhimenerangkan bahwa Hewan Gajah tergolong Satwa;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua

Pada saat Terdakwa sampai di depan RumahMakan Terapung Airin, pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan memeriksabarang bawaan Terdakwa dan didapatkan gading gajah tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, pada lampirannya di nomor 51 bahwa satwagajahmerupakan

Bahwa Kayu Hasil Hutan adalah kayu yang tumbuh alami dan bukanmerupakan hasil budidaya baik didalam kawasan hutan maupun diluarkawasan hutan (Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak). Bahwa benar fungsi Hutan terbagi atas 3 (tiga) fungsi yaitu :1.

.48/MENLHK/Setjen/ Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutankayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan HakYang di maksud denganHutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atastanah.Dan Di atur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutananRepublik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 joP.48/MENLHK/Setjen/ Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutankayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.Bahwa benar yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayuyang

Hidup dan kehutananrepublik indonesia Nomor P.43/ MENLHKSETJEN/2015 Tentangpenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.Bahwa benar apabila kayu Bulat yang diangkut oleh terdakwa KAMELmerupakan kayu yang tumbuh secara alami dihutan hak namunmelakukan pengangkutan tidak mematuhi aturan dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 11/2016 jo P.48/MENLHK/Setjen/Kum.1/ 8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu BudiDaya Yang

berasal dari Hutan Hak Pasal 10 ayat (1) MenjelaskanPengunaan dokumen Nota Angkutan yang terbukti sebagai dokumenangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dikenakansangsi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Bahwa benar untuk menentukan kayu yang berasal dari hutan alam perludi lakukan pengecekan tunggul atau lacak balak.Dan untuk Pengecekantunggul dan lacak balak di atur dalam Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/

PermenLHKNomor : P.64/Menlhk/Setjen/ KUM.1/12/2017 Tanggal 19 Desember2017.Perhitungan kerugian Negara dari hasil pengukuran kayu bulat padaMobil Truk Nomor polisi BH 8015 GL berjumlah 13 batang sebanyak 9,52m? dengan sopir terdakwa KAMEL Bin ZAINUL :> Kelompok Kayu Indah Dua Kayu Bulat Besar (KBB)PSDH 6,50 M8 X Rp. 155.000, (tarif)= Rp. 1.007.500,( Satu juta tujuh ribu lima ratus rupiah)DR 6,50 M3 X 18 USD .

. :163/KptsII/2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasarpengenaan iuran kehutanan tanggal 26 Mei 2003, sedangkan untukkayu bulat jenis Jengkol sebanyak 4 batang (1,08 m) merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nya adalah : TOTAL PSDH adalah Rp. 326.970,00.

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya, berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,TOTAL PSDH adalah Rp. 326.970,00,TOTAL DR adalah Rp.1.056.679,28

Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.

;Dan Di atur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.;Dan hutan hak tersebut dapat berasal dari APL Murni dan Pelepasan.;UBahwa yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayu yangberasal dari Hutan hak adalah Hasil hutan berupa kayu hasil budi daya di atasareal hutan hak.

NomorP.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutandan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan,Dana Reboisasi,Ganti RugiTegakan, Denda Pelanggaran Eksplotasi Hutan Dan luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan. ;Subjek PSDH meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada pemilik kayu tumbuhalami sebelum terbit alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (Pasal 2 Ayat 1Butir (k) Permenihk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

;Subjek DR meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada pemilik kayu tumbuh alamisebelum terbit alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (Pasal 4 Ayat 1 Butir (g)Permenlhk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

;Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohonpohon alami yangsecara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alamdan lingkungannya (Pasal 1 Ayat 10 PermenlhkP.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

Harapan) sebanyak 18 ekor dan darisaksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10ekor.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN TulBahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua Jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwamemiliki lampiran jenisjenis

termasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakantidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwayang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut 448 yaknijenis burung cenderawasih kecil (paradisaea

/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari family Paradiseidaemasuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan pada lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluh delapan) jenisspesies Burung Cendrawasi yang di atur dan dilindungi.Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa memiliki lampiranjenisjenis

Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi termasuk BurungCenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telahdiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya di Kepulauan Aru)masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnyapada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni

P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017 tanggal 9Agustus 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan nomor : P. 85 / MENLHK / SETJEN / 1/11 /2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasalHalaman 24 dari 48 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Sbsdari hutan hak, yang dimaksud dengan Hutan hak adalah hutan yangberada pada tanah yang dibebani atas hak tanah. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017 tanggal 9Agustus 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan nomor : P. 85 / MENLHK / SETJEN / 1/11 /2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasaldari hutan hak, dijelaskan bahwa hasil hutan kayu yang berasal darihutan hak adalah hasil hutan berupa kayu hasil budidaya di atasareal hutan hak. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 TentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak bahwa Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar yangselanjutnya disebut TPKRT adalah tempat pengumpulan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuanakhir yang lokasinya diketahui oleh

Bahwa kayu budidaya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupaNota Angkutan atau nota angkutan lanjutan maka Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 = Tentang Perubahan = AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak sesuai denganPasal 10 :(1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan yang terbukti digunakansebagai dokumen angkutan kayu yang berasal

P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1/8/ 2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Perubahan atas peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P. 85 / MENLHK /SETJEN / 1 / 11 / 2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari hutan hak bahwa pada pasal (1)terhadap perbuatan tersebut mengikuti ketentuan sanksi pidanasebagaimana diatur pada UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalahPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan adalahtermasuk jenis peraturan perundangundangan di bawah undangundang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan jo.

Menyatakan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentangPembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PenggantianNilai Tegakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah)dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;4.

Memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untukmencabut Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentangPembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PenggantianNilai Tegakan;5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikanputusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;6.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan menerbitkan Peraturan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan danPenyetoran Penggantian Nilai Tegakan.Dengan demikian, penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 sudah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka pengaturan Pasal 3 ayat (3) dalamPeraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan NomorP.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku saat itu (rechtmatigheid) dan sesuai dengan AsasKeadilan (/ustitia).Dari seluruh uraian tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepadaMajelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan keberatan Hak Uji Materiilin litis, untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:1.