MEIKDELY ITUAKAN MENJADI TEMUAN kemudian terdakwa 1 ABRAHAMEDWIN REHARD SAHETAPY dan saksi Wiston keluar dari ruangankerja kepala desa ke ruang staf. Pada saat diruang staf, terdakwa 1ABRAHAM EDWIN REHARD SAHETAPY menyampaikan katakataINI TEMUAN JADI MEREKA BISA LAPOR POLISI, KALAU SENGBAPA BISA MASUK PENJARA, atas katakata terdakwa 1Halaman 14 dari 121 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN SmlABRAHAM EDWIN REHARD SAHETAPY tersebut membuat saksiWISTON L.

karena ada temuan, pa kades kasih katonguang sepuluh juta jua untuk transport jua;Bahwa Saksi tidak ada tujuan untuk memberikan kepada mereka, namunkarena permintaan saudara ABRAHAM SAHETAPY untuk meminta uangtransport, sehingga saksi selaku bendahara memberikan uang kepadamereka karena takut ada temuan;Bahwa Saudara JANTJE FRANS mengancan saya dengan mengatakanbahwa Administrasi laporan pertanggung jawab salah di buat dan ini jaditemuan , nanti mereka lapor ke polres , setelah itu juga saudara

Pembangunan rumah dinsa kepala desa Werawuru belumdiselesaikan;Bahwa dari temuan tersebut Kepala Desa Werawuru meminta solusi terbaikuntuk mengamankan program pembangunan yang tidak diselesaikan tersebut,Kepala Desa meminta agar Para Terdakwa agar jangan melapor temuan tersebutkepada pihak berwajib kepolisian, ketika persetujuan antara kepala desa denganpara terdakwa tim Komisi Pengawas Korupsi (tipikor), sehingga Kepala Desa danbendahara desa memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta

Pembangunan rumah dinsa kepala desa Werawuru belumdiselesaikan;Bahwa dari temuan tersebut Kepala Desa Werawuru meminta solusi terbaik untukmengamankan program pembangunan yang tidak diselesaikan tersebut, KepalaDesa meminta agar Para Terdakwa agar jangan melapor temuan tersebut kepadapihak berwajio kepolisian, ketika persetujuan antara kepala desa dengan paraterdakwa tim Komisi Pengawas Korupsi (tipikor), sehingga Kepala Desa danbendahara desa memberikan uang sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta

transaksi dapat dilakukandalam hari yang sama (Reverse) dan apabila sudah lewat hari(setelah dilakukan rekonsiliasi kas dan bank) maka perbaikan hanyadapat dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Perbaikan Datanamun terdakwa tidak pernah melakukan perbaikan akan tetapidibiarkan sajaPada kenyataannya pada waktuwaktu antara bulan Juli 2012 sampaidengan bulan Mei 2013 sebagian tugastugas yang merupakankewajiban terdakwa sebagai Head Kasir tersebut tidak dilaksanakan,hal ini diketahui dari adanya temuan

senilai Rp74.435.000, tertanggal pengiriman yang samayaitu tanggal 26 Juni 2013 dan jam penerimaanyang sama yaitu pukul 12,50;Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaanternyata yang membuat dan menyetorkan uangtersebut adalah terdakwa sehingga saat itukerugian awal perusahaan atas adanya selisihtersebut sejumlah Rp 22.848.000,;Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan haltersebut ke kantor pusat sehingga kantor pusatmengirimkan team audit ke PT HD Finance cabangBandung ;Bahwa benar selanjutnya dari temuan

team auditdiiemukan sejisih keuangan senilai Rp343.474,400,;Bahwa benar atas temuan team audit tersebutterdakwa tidak dapat menjelaskan penggunaanuang tersebut' tnekinkan terdakwa hanyatnenunjukjcan tumpukkan bonbon dalam kantongkresek dan dalam dus Setelah dilakukanpemeriksaan terhadap bonbon yang ada dapatdirinci:e Bahwa setahu saksi dari hasil temuan tersebutada Bon pribadi terdakwa senilai Rp 11.621.005,;e Bahwa benar Bon slip setowstt bank dan kwitansipenjualan motor tarikan senitat Rp193.950.000

,Form kas bon senilai Rp128.663.000,e Bahwa benar ada Bonbon yang sudah diclaimsebesar Rp 141.350.000,;e Bahwa benar ada Bonbon yang tidak bisadipertanggungjawabkan (tanpa ace pimpinan)senilai Rp 283.575.177,e Bahwa benar ada juga Bonbon yang disetujuipimpinan Rp 27.188.587,e Bahwa benar dari hasil temuan team auditterhadap bonbon tersebut sebagjan besar tidakdilampiri form ace dari kepala cabang namun adabonbon yang digunakan untuk keperluan kantorselain itu setelah diferifikasi ada juga bonbonyang

selisih Rp22.848.000, tersebut terdakwa menggunakanuang tersebut untuk operasional kantor walaupunterdakwa sudah mengetahui bahwa danaoperasiooai Vantor berasal dari kantor pusatnamun terdakwa menggunakan uang tersebutuntuk menutupi kas kecil ;e Bahwa terkait adanya temuan selisih Rp343.474.400, dikarenakan terdakwa tidakiangsung melakukan claim ke kantor pusat yangakhirnya bonbon menumpuk;e Bahwa benar terdakwa mengetahui seharusnyaterdakwa mengirimkan bonbon tersebut kekantor pusat ;e Bahwa benar

tersebut kegiatan simpan pinjamdihentikan sambil menunggu hasil pemeriksaan para Terdakwa ;Bahwa modus atas temuan tersebut antara lain setoran tidak dibukukan.

lunas akan tetapi masih sajatercatat sebagai penunggak, adanya kelompok yang fiktif, adanya kelompok yangmmenerima tidak sesuai dengan proposal dan ada pinjaman yang lama keluarnyasedangkan dari rekening sudah dikeluarkan;Bahwa jumlah temuan yang disinyalirr adalah Rp 583.979.900, dan sudahdikembalikan oleh pengurus sebesar Rp 294.200.000,Bahwa pengurus UPKnya sudah dipanggil hasil temuan TP2 tersebut dan Terdakwa 1tidak ada bantahan sedangkan Terdakwa II tidak menjawab;Bahwa Terdakwa I membayar

kelompok ada yang dibuku akan tetapi kelompok tidakmenerima dan ada pinjamnan yang sudah lunas juga tidak ada dibukukan;Bahwa semasa menjabat sebagai ketua UPK , ada Terdakwa gunakan sebesar Rp46.000.000 yang pinjam atas nama kelompok;Bahwa adaa temuan baru dari TP2 sebesar Rp 270.000.000, Bahwa temuan tim validasi adalah sejumlah Rp 583.979.125 dan ada yang sudahdibayar;Bahwa Terdakwa ada memijamkan uang Rp 72.000.000, atas nama kelompok danterdakwa harus menggantinya dengan mencicil sebanyak 3

Sitiung melakukan validasi berdasarkanbuku kas SPP th. 2003 s.d 2011 dan konfirmasi kelompok didapatkan buktibukti sepertidari kartu kredit, slip setoran, kwitansikwitansi dan surat pernyataan,dari hasil validasitersebut didapat temuan = yaitu sejumlah 270.452.525, (dua ratus tujuh puluh jutaempat ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) Bahwa dengan ada temuan tersebut Tim TP2 dan MAN (Musyawarah Antar Nagari),PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) Fasilitator Kecamatan

tim validasi tersebut , tim TP2kemudian menemukan kerugian negara Rp 270.452.525, ( Dua ratus tujuh puluh juta empatratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah ) yang divalidasikan berdasarkanbuku kas SPP mulai tahun 2003 sampai tahun 2011, dikomfirmasikan kepada kelompok danpemeriksaan terhadap kartu kredit, slip setoran, kwitansi dan surat pernyataan;Menimbang, bahwa temuan tim TP2 adalah lanjutan dari temuan tim validasi, makaMajelis berpendapat bahwa menurut keterangan Hasan Basri

Bahwa pembayaran penyetoran PNBP tahun 2014 timbul sebesar Rp.175.692.000, setelah adanya temuan dari TERGUGAT V dan tagihanTERGUGAT ILc.

Surat Nomor : B/1545/V/2015 tanggal 21 Mei 2015sebagaimana dalil PENGGUGAT diatas adalah adanya temuan BPKRI (TERGUGAT V) dan Itjen Kemhan TNI tersebut.c.

Bahwa temuan TERGUGAT V dan Kemhan RI yang menyatakan NotaKesepahaman tersebut telah menyalahi aturan dan ketentuan yangPuts.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugatll adalah bentuk nyatadalam rangka menindaklanjuti temuan dari instansi yang berwenang.b. Bahwa isi dari temuan atas perjanjian kerjasama NomorSPK/087/XIl 2006 tanggal 1 Desember 2006, adalah : Menghentikan pemanfaatan aset BMN yang dilaksanakan olehKoperasi RSPAD Gatot Subroto dengan PT.

Bahwa terhadap perjanjian kerjasama antara Primkopad RSPAD GatotSubroto dengan PT Sukhawati Loka Funeral Nomor SPK/087/XIV 2006tanggal 1 Desember 2006 ada kesalahan prosedural tentang tata cara pelaksanaankeriasamapemanfaatan Rumah Duka, sebagaimana temuan dari:1) Hasil temuan BPK RI yaitu :Puts.

Setelah itu. saudara ISMAIL menginterogasi saksimenyangkut SK dan dokumen lain yang kemudian mencatatnyake dalam beberapa lembar kertas yang telah mereka sediakan.Setelah mengintrogasi saksi, Saudara ARI langsung berkatabahwa banyak temuan untuk dana desa ( DD ) Desa Sawapatanikemudian saudara JUHARTO langsung memanggil saudaraIHWAN JAYA dan berkata "ko panggil itu Pak Desamu, supayadia tidak lanjut ini temuan dan setelah itu saudara JUHARTOlangsung menyuruh saudara ARI untuk mengajak saksi masuk

Saat itu pula barulahsaksi tahu bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengancara mendatang rumah saudara ARIPIN AHBARU dan saudaraMASUD kemudian melakukan pemeriksan dan dalampemeriksaan tersebut ditemukanlah beberapa temuan oleh paraterdakwa. Setelah itu) para terdakwa mengancam akanmelaporkan temuan tersebut jika saudara ARIPIN AHBARU dansaudara MASUD tidak memberikan sejumlah uang sesuai yangpara terdakwa minta.

Setelah diinterogasiolehsaudara ISMAIL, kemudian saksi melihat saudara ARImenjelaskan tentang Undang Undang yang menjadi dasarpenyelenggaraan Dana Desa dan saat itu saksi sempat melihat diatas meja terdapat catatan yang telah dibuat oleh para terdakwayang bertuliskan daftar temuan diantaranya "tidak adapembangunan kantor BUMDES. Melihat hal tersebut, saksilangsung bertanya kepada saudara ARI dengan berkata "pak,kok ini daftar temuan?

interogasi kepada saudara ARIPINAHBARU dan hasil interogasi tersebut dikatakan oleh terdakwaterdapat banyak temuan.

Mendengarhal tersebut saksi langsung kembali duduk dan tidak lamakemudian saudara JUHARTO kembali memanggil saksi danberkata "Pak Desamu tidak mengerti, jelaskan cepat jangansampai itu catatan temuan dikasih masuk di kejaksaan. Bayarsaja berapa berapa dan setelah itu saksi langsung kembaliduduk dan berkata kepada saudara ARIPIN AHBARU "dia bilangitu supirnya, kita minta kembali itu catatan jangan sampaidibawa itu catatan temuan.

No. 19/PID.SUS /2018/PT.MTRBahwa setelan kayukayu tersebut di Kumpulkan dalam satu tempatkemudian di cari pemiliknya, bahkan Kepala Desa Mata mengumumkan daritoa pengeras suara masjid menanyakan kepada seluruh masyarakat siapapemilik kayu temuan tersebut, namun pada saat itu tidak ada orang yangmengakui pemilik kayu yang ditemukan tersebut.Bahwa dikarenakan tidak ada orang yang mengakui sebagai pemilik kayutersebut maka tim gabungan bersama menyatakan bahwa kayukayutersebut berstatus kayu temuan

Bahwa selanjutnya pada keesokan hari tanggal 25 April 2017 temuan kayutersebut ditindaklanjuti dengan pengeceakan lapangan oleh tim gabunganlintas sektoral yang terdiri dari kehutanan BKPH ARS, BKPH AmpangPelampang, TNI Kodim 1607/Sumbawa dan Anggota dari Sub den ABrimob Polri Sumbawa.

Bahwa dikarenakan tidak ada orang yang mengakui sebagai pemilik kayutersebut maka tim gabungan bersama menyatakan bahwa kayukayutersebut berstatus kayu temuan yang diduga berasal dari hasil penebanganliar disekitar kawasan hutan di Desa Mata.

Bahwa karena kayu tersebut merupakan kayu temuan selanjutnya kayutersebut diamankan sementara ke kantor Koramil Empang, karena saranadan prasarana terbatas petugas hanya dapat mengamankan 6 truk denganjumlah kurang lebih 211 batang, sisanya masih ditinggal ditempat semulaHal 5 dari 14 hal Put.

tersebut, namun pada saat itu tidak ada orang yangmengakui pemilik kayu yang ditemukan tersebut.Bahwa dikarenakan tidak ada orang yang mengakui sebagai pemilik kayutersebut maka tim gabungan bersama menyatakan bahwa kayukayutersebut berstatus kayu temuan yang diduga berasal dari hasil penebanganliar disekitar kawasan hutan di Desa Mata.Bahwa karena kayu tersebut merupakan kayu temuan selanjutnya kayutersebut diamankan sementara ke kantor Koramil Empang, karena saranadan prasarana terbatas petugas

Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/325/1/2013/ SAT INTELKAM, tertanggal 29 Januari 2013,dengan tanda bukti P6;10.11.12.13.14.15.16.17.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 654/T/2013 tertanggal 18 April2013 nama RAMADHANI ARINY PUTRI, dengan tanda bukri P7;Foto copy Surat penyerahan bayi temuan warga dari Kepala Desa SumberejoNomor : 20/Sdj/VUI/2012 tertanggal Sumberejo, 24 Agustus 2012, dengantanda bukti P8;Foto copy surat Penitipan Bayi hasil penemuan warga Nomor

GunungkidulNomor : 445/311/VIII/2012, tertanggal 16 Agustus 2012, dengan tanda buktiP12;Foto copy surat penyerahan bayi hasil temuan warga, Nomor : B/224/IX/2012, tanggal 26 September 2012, dari Kepala Kepolisian Sektor Semin,dengan tanda bukti P13;Foto copy Surat penitipan dan perawatan temuan bayi, Nomor463/1339/2012, tanggal 18 Oktober 2012, dari Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul, dengan tanda bukti P14;Foto copy Surat penemuan seorang bayi di pinggir jalan raya Semin

,Nomor : tanggal surat 19102012, dari Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Gunungkidul, dengan tanda bukti P15;Foto copy surat Penyerahan bayi hasil temuan warga, Nomor : B/224/IX/2012, tanggal 26 September 2012, dari Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Gunungkidul, dengan tanda bukti P16;Foto copy surat penitipan bayi ke UPT Puskesmas Semin II yang untuksementara perawatannya dilakukan oleh dr.

para pemohon baik, tidak sakitsakitan baik jasmani danrochaninya juga baik;Saksi PAINOBahwa saksi mengetahui sewaktu bayi tersebut ditemukan karena padawaktu itu tepatnya bulan Romadhon saksi sedang jalanjalan sehabis subuh,dipinggir jalan Semin Klaten tepatnya di Dusun Bendo, Sumberejo,Semin, ditemukan sebuah kardus Sarimi dari situ terdengar suara sepertikucing, terus saksi dekati ternyata bayi yang ada dikardus itu;Bahwa kemudian saksi angkat kardus tersebut lalu dibawa ke rumahRahmini karena temuan

Rahmini, selanjutnya bayi tersebut dibersihkan dandirawat bersama temanteman tetangga, diberi minum susu karena kelihatanhaus sekali dan sekira jam 05.30 Wib saksi Paino memanggil bidankemudian oleh bidan dicek kesehatannya bayi tersebut dalam keadaan sehat,kemudian bayi tersebut dibawa ke Puskesmas Semin II tempat dimana dr.Martini bekerja;Bahwa setelah itu para pemohon bermaksud mengadopsi bayi tersebut ataspengetahuan kepala Desa Sumberejo, warga masyarakat setempat dan telahpula melaporkan temuan

ANENG WRUSKANDI bahwaia telahmenggunakan uang setoran kelompok SPP namun jumlahnya masihkecil tidak sesuai dengan data temuan Tim Identifikasi.Karena tidak adanya persesuaian data temuan Tim ldentifikasidengan pengakuan Sdr. ANENG RUSKANDI kepada Tim PenagananMasalah tersebut, kKemudian dibentuk Tim Penyehat yang dibentukoleh MAD Khusus ( Musyawarah Antar Desa ) yang terdiri dari :Ketua Tim : Sdr. SAHRIL, SH., (MP Kec. Pangkalan ),Sekretaris : Sdr.

ANENGRUSKANDI tersebut hingga dibuatkan laporan pengaduan kekepolisian.Bahwa sesuai dengan hasil temuan saksi dilapangan sewaktumelakukan identifikasi masalah, diantaranya ada temuan sesuaidengan Laporan Bulanan UPK bahwa pada Desa Medalsari Kec.Pangkalan Kab. Karawang terdapat kelompok fiktif yaitu : 1.GENTONG, 2. KENDI dan 3.

Bdgmengakui telah menggunakan uang sesuai temuan Tim Penyehatdan bersedia untuk menganti uang yang telah digunakan tersebutdengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam SuratPernyataan dimaksud. Bahwa berdasarkan temuan Tim Penyehat dan pengakuan Sadr.ANENG RUSKANDI sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuatkepada / untuk Tim Penyehat Kec. Pangkalan Kab.

Bdguang sesuai temuan Tim Penyehat, dan bersedia untuk mengantiuang yang telah digunakan tersebut dengan batas waktusebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tersebut. Bahwa berdasarkan temuan Tim Penyehat dan pengakuan Sadr.ANENG RUSKANDI sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuatkepada / untuk Tim Penyehat Kec. Pangkalan Kab.

BdgBahwa sesuai dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Tim ldentifikasiMasalah tersebut, ada temuan adanya Kelompok SPP dari Desa Medalsaridiantaranya Kelompok Gentong, Kelompok Kendi, dan Kelompok Toples, yangdiduga adalah kelompok fiktif, yang tercatat memiliki pinjaman masing masing :a).

Atas temuan yang tersebut dalam LHPInspektorat Aceh Barat, Penggugat telah melakukan penyetorankembali sebahagian temuan tersebut semasa Penggugat penjabatKeuchik gampong Marek ke rekenening Kas Gampong Marek, temuanini merupakan penggabungan temuan sejak Keuchik yang lama(periode 2010 2016) bernama SABIRIN (mantan Keuchik gampongMarek);Bahwa Penggugat pada Tanggal 15 September 2018 menerima SuratKeputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2Halaman 9 dari 73 HalamanPutusan Perkara Nomor

, yaitu 2 (dua) temuanadministrasi dan 7 (tujuh) temuan keuangan;Bahwa, hasil temuan tersebut disampaikan kepada Camat yang termasukdengan Gampong Marek;Bahwa, setelah ada temuan, kemudian dibuat naskah dan diserahkankepada pihak yang mengaudit, dan beberapa hari kemudian dilakukanpertemuan untuk membahas tentang hasil audit, selanjutnya agar dibuatlaporan pertanggung jawaban keuangan, dan menyetor kembali danaGampong;Bahwa, yang hadir pada saat pembahasan hasil audit adalah, KaurPemerintahan Bapak

semuanya berjumlah lebih kurang Rp.125.000.000, (Seratusdua puluh lima juta rupiah), dan uang dari hasil temuan tersebut, adasebagian yang sudah disetor;Bahwa, setelah uang temuan disetor, tindakan selanjutnya bukti setorantersebut diserahkan kepada Inspektorat, kKemudian dari Inspektorat adalangkah penyelesaian;Bahwa, kepada Keuchik Marek dan Camat, ada disampaikan hasil audittersebut;Bahwa, yang menyampaikan hasil temuan kepada Keuchik adalah timaudit;Halaman 46 dari 73 HalamanPutusan Perkara

Nomor:48/G/2018/PTUN.BNABahwa, setelah Tim Audit menyampaikan hasil temuan tersebut, tanggapanKeuchik baik dan akan diselesaikan;Bahwa, temuan berjumlah lebih kurang Rp.125.000.000, (Seratus duapuluh lima juta rupiah), belum diselesaikan, yang disetor baruRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), dan sisanya lebih kurangRp.115.000.000, (Sseratus lima belas juta rupiah);Bahwa, uang temuan yang Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) tersebut,disetor pada tanggal 30 Juli 2018;Bahwa, setelah uang sejumlah

Jabir ada temuan Inspektorat, karena M. Jabirpernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Kantor Desa Marek,kemudian M.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin (nikah) kepada anak Pemohon yang bernama Ani Depi Rolita binti Suharto, tempat dan tanggal lahir Temuan Jaya 24 Mei 2003, untuk menikah dengan Rosi Hari bin Jailani di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara

Putusan Nomor 54/B/PK/PJK/2013hasil pemeriksaan harus didasarkan pertimbangan yang sangat hati hati agartidak menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak;Bahwa dalam Lampiran surat Nomor PHP70/WPJ.19/KP.0305/2010(Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2008), hasil pemeriksaan PPN yangdiberitahukan mencakup temuan pemeriksaan pajak selama setahun (Januarisampai dengan Desember 2008), padahal SKPKB PPN yang Penggugat terimaadalah untuk setiap masa pajak pada tahun 2008 (12 SKPKB).

Pemeriksaan;Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.

Dalam lampiran Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER:19/Pj/2008 telah ditentukan bentuk, jenisdan kode kartu, formulir,surat dan daftar yang digunakan dalampelaksanaan pemeriksaan lapangan;Lampiran dengan nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak;Masa pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulankalender (Pasal 2 dan penjelasan Pasal 3 KUP).

Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan yangdikirimkan tidak mencantumkan masa dan tahun pajak dan juga tidakmencantumkan nomor kode formulir;5. Tentang Pendapat MajelisHalaman 10 dari 25 halaman.

Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirF.3.0.........85)jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (DiisiHalaman 16 dari 25 halaman.

seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Bahwa akibat Tergugat tidak membayar sisa pinjaman kepadaPenggugat, Penggugat tidak dapat membayar temuan dariInspektorat Kabupaten Buol, yang mengakibatkan sertifikatPenggugat di minta Inspektorat kabupaten Buol sebagai jaminandengan POUT err crs srs cress russ emnancomanaemanaemansemane apm a Rp.102.000.000,00d. Bunga bank selama 30 bulan30 x 2% X Rp. 94.745.630,18. 2... eee Rp. 76.872.965,009.1.

Buol atas perintah dariAmran Batalipu selaku Bupati Kabupaten Buol dan diketahui oleh Ir.Supangat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol;Bahwa Penggugat atas perjanjian secara lisan dengan Tergugat telahmenyerahkan uang sebesar Rp.194.745.630,18 (seratus sembilan puluhempat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiahdelapan belas sen) yang digunakan Tergugat untuk menutupi temuan BPKRI atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan KaliKantong Produksi TahunAnggaran 2011 oleh

Daftar temuan BPK, yang selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda (P 5);6. Akta Notaris Hans Kansil, S.H. Nomor 36 tanggal 24 Mei 2003 tentangpenetapan Ani T. Wangi sebagai direktris CV. Fanndy, yangselanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda (P 6); dan7. Akta Notaris Irwan Delcano, S.H.

Agus Harimax untukmenyelesaikan masalah tersebut dengan segera mengembalikan uangtemuan tersebut ke kas daerah Kabupaten Buol;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitualat bukti surat P1 tentang surat tanda setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Buoldan bukti surat P5 tentang hasil temuan dari Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, serta keterangan saksiIr.

Supangat dan saksi lrawan Bakulu, S.T. yang pada pokoknya menerangkanbahwa uang sejumlah Rp. 194.745.630,18 (seratus sembilan puluh empat jutatujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah delapan belas sen)Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Bulsesuai dengan hasil temuan BPK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buoltelah disetorkan pada tanggal 25 Mei 2012 oleh Usman Tarakuku selakuBendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh Ir.

Putusan Nomor 52/B/PK/PJK/2013jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untukhadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;Pasal 14 ayat (1): Hasil Pemeriksaan Lapangan untuk kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan secara tertuliskepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan;Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.

Dalam lampiran PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER19/Pj/2008 telah ditentukanbentuk, jenis dan kode kartu, formulir, surat dan daftar yang digunakandalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan;Lampiran dengan Nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak. Masa pajak untuk PajakPertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulan kalender (Pasal 2 danpenjelasan Pasal 3 KUP).

Jika diteliti lebih dalam,ternyata bentuk formulir Daftar Temuan Pemeriksaan yang dikirimkanoleh Tim Pemeriksa KPP BUMN, sebagai lampiran SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP70/WPJ. 19/KP.0305/2010, tidak sesuai dengan bentuk formulir yang ditentukandalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2008.Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan yang dikirimkan tidakmencantumkan masa dan tahun pajak dan juga tidak mencantumkannomor kode formulir;4 TENTANG PENDAPAT MAJELIS:Sebagaimana disebutkan

Dalam Daftar Temuan Pemeriksaan yang merupakan lampirandari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut, pada nomor urut7 tertulis antara lain sebagai berikut:PPN Dalam Negeri Masa Jan 2008 s.d Desember 2008, yang dihitungberdasarkan penjualan:a Ekspor;b Tidak dipungut/dibebaskan/tunda/DPT;c Dibebaskan;Halaman 13 dari 23 halaman.

Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirF.3.0.......... 85) jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (Diisidengan masa pajak dan tahun pajak yang diperiksa).

Rangkap Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 04/LHP/XIX.BJM/01/2014 Tanggal 15 Januari 2014;12. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Konsep Penilaian Potensi Kekurangan Volume Pekerjaan dan Potensi Denda Keterlambatan atas Pembangunan Pasar Desa Manunggal; 13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 057/049/TU-DP/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014 Perihal Panggilan Pertama untuk Penyelesaian Temuan

Salamiah Kode Sertifikat 17.01.04.08.3.00880;15. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanggapan Surat Kantor Pengelolaan Pasar atas hasil temuan LHP BPK RI Tanggal 13 Desember 2013;16. 1 (lembar) Fotocopy Surat PT Meratus Jaya Utama Nomor: 06/SK-Umum/MJU/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelunasan LHP BPK;17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Peringatan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 012/MP.TGR/TB/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Kepada Direktur Utama PT.Meratus Jaya

bahwa adaNomorpekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan rincian temuan sebagai berikut ;1.

Volume pekerjaan kurang (Temuan BPK) 80.792.370.392. Kerusakaan pekerjaan (Temuan ahli dari PU) 90.950.260,503. Kekurangan pembayaran Rolling Door yang ditanggulangi oleh 121.840.000.00Pemda Tanah Bumbu4. Denda keterlambatan 80.182.948,00Jumlah 373.765.578,894.

bahwa adapekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan rincian temuan sebagai berikut ;1.

Volume pekerjaan kurang (Temuan BPK) 80.792.370.392. Kerusakaan pekerjaan (Temuan ahli dari PU) 90.950.260,503. Kekurangan pembayaran Rolling Door yang ditanggulangi oleh 121.840.000.00Pemda Tanah Bumbu4, Denda keterlambatan 80.182.948,00Jumlah 373.765.578,894.

Sebelum kejadian tersebut kamisudah melakukan penyerahan kepada Desa.Bahwa saat saksi menjabat ternyata ada pemeriksaan dari BPK terkait dengan fisikproyek dan benar kemudian saksi mengetahui ada temuan adanya keterlambatanpekerjaan dan juga ada kekurangan fisik pekerjaan ;Bahwa terkait dengan temuan tersebut awalnya saksi tidak mengetahui tetapi kemudiansaksi tahu dan langkah yang saksi lakukan adalah bersurat ke Direktur PT MeratusJaya Utama untuk menyelesaikan temuan tersebut tetapi sampai dengan

Pada Risalah Exit Meeting tanggal 25 April 2013, padaprinsipnya Direksi dan Komisaris Bank sependapat danbertanggungjawab dengan temuan hasil pemeriksaansebagaimana yang tercantum dalam matrix temuan sertaberkomitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut;13.3.

Sehingga masih menjadi temuan pemeriksaan posisi 31Maret 2012 dan baru diperbaiki sebagian pada bulan Desember 2012:Bahwa tengarai/tuduhan Tergugat tersebut di atas tidak benar karenaBank BIN telah menindak lanjuti temuan Bank Indonesia tersebut danmelaporkan kepada Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada SuratBank BIN Nomor 322/IAD/ ARA/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011,perinal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bank IndonesiaTahun 2011, disamping itu ICTD juga telah melakukan berbagai

Putusan Nomor 346 K/TUN/2015Memo Nomor 311/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011perihal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi atas accrueinterest yang bernilai negative;Memo Nomor 312/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011perinal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi ataskelebihan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah;Memo Nomor 314/M/ICTD/BKP/GKG/XI/2011, tanggal 8 November 2011perinal tindak lanjut temuan Bank Indonesia tentang koreksi atasrekening

Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan Penggugat setelan mendapat laporan,selaku Direksi mengambil langkahlangkah tegas, seperti tertuang dalamRisalan Rapat Direksi Nomor 111 tanggal 23 November 2012, dalamRisalan tersebut secara terang dan jelas berisi arahan Direksi yangdilatarbelakangi hasil pemeriksaan Bank Indonesia dengan menindak lanjutbeberapa hal sebagai berikut: Menindak lanjuti temuan dengan upaya perbaikan sehingga temuan tidakterulang kembali di masa datang; Tim Task Force dan Divisi/Desk

Dengan demikian Penggugat tidak dapatbertanggung jawab secara perorangan terhadap temuan Bank Indonesiatersebut;Halaman 19 dari 57 halaman.

TanahBumbu Nomor B/140/8302/PPD.K.2/2020;1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor : 031 / Bawaslu.KS.09.09 / SPT / IX / 2020, tanggal 29 September 2020;1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor : 032 /Bawaslu.KS.09.09/ SPT / IX / 2020, tanggal 29 September 2020;1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 01/BawasluKS09.071IXI/2020 tentang pembahasan temuan dugaan pelanggaran,tanggal 02 Nopember 2020;1 (satu) eksemplar surat nomor : 035/Bawaslu.

KS09.07/X1I/2020,tanggal 02 Nopember 2020, perihal meneruskan hasil pleno temuanpelanggaran pemilihan;1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 008/BA/BAWASLUKS09/HK.01.01/XI/2020 tentang penanganan temuan dugaan pelanggaranpemilinan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 02 Nopember 2020;Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2020/PT BJM51 (satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengan nomor registernomor : 05/TM/PB/Kab/22.11/X/2020, tanggal 02 Nopember 2020;o. 1 (Satu) eksemplar surat tugas perintah

meneruskan hasil pleno temuan pelanggaranpemilihan;1 (satu) eksemplar berita acara pleno nomor : O08/BA/BAWASLUKSO9/HK.01.01/XV2020 tentang penanganan temuan dugaanpelanggaranpemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 02 Nopember 2020;;1 (Satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengan nomor register nomor :05/TM/PBKab/22.11/X/2020, tanggal 02 Nopember 2020;Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 203/PID.SUS/2020/PT BJM 1 (satu) eksemplar surat tugas perintah tugas nomor007/SGKab.1B/22.11/X/2020, tanggal 02

Nopember 2020; 1 (Satu) eksemplar berita acara pembahasan perlama sentra gakkumduKabupaten Tanah Bumbu nomor : 01 tanggal 02 Nopember 2020; 1 (Satu) eksemplar berita acara pleno nomor : 010/BA/SBAWASLUKSO9/HK.01.01/XV/2020 tentang penanganan temuan dugaanpelanggaranpemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 07 Nopember 2020; 1 (satu) eksemplar berita acara pembahasan kedua sentra gakkumduKabupaten Tanah Bumbu nomor : 02 tanggal 07 Nopember 2020; 1 (satu) eksemplar foto pada saat kejadian; 1 (satu)

pelanggaran pemilinan, 1 (Satu) eksemplar beritaacara pleno nomor : O08/BA/BAWASLUKS09/HK.01.01/X/2020 tentangpenanganan temuan dugaan pelanggaran pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu,tanggal 02 Nopember 2020, 1 (Satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengannomor register nomor : 05/TM/PBKab/22.11/x/2020, tanggal 02 Nopember 2020, 1(satu) eksemplar surat tugas perintah tugas nomor :007/SGKab.TB/22.11/x/2020,tanggal 02 Nopember 2020, 1 (satu) eksemplar berita acara pembahasan pertamasentra gakkumdu

TERGUGAT tidak pernah memanggil PENGGUGAT ~ untukklarifikasi mengenai temuan Pemeriksaan Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL) pada tanggal 11 Nopember 2013, namunTERGUGAT telah langsung menerbitkan surat TERGUGAT Nomor :1117/155/A.CKR/ 2013, tanggal 02 Desember 2013, PerihalPeringatan , yang memuat tagihan susulan sebesar Rp.1.362.121.763, (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratusdua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), sedangkanmenurut ketentuan Pasal 11 ayat 3 dari

Bahwa berdasarkan hasil temuan P2TL di atas, sesuai denganKeputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1486. K/DIR/2011tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik tanggal 27 DesemberHal. 10 dari 26 Put.

Pengendalian Susut PJU danP2TL terkait hasil temuan P2TL, namun justru Penggugatkeberatan dan menolak untuk menyelesaikan hasil temuantersebut dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH).Bahwa Tergugat berhak untuk menetapkan Tagihan Susulansebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Keputusan DireksiPT PLN (Persero) Nomor : 1486.

menyelenggarakan uji laboratorium untuk menindaklanjutihasil temuan P2TL sesuai dengan ketentuan Keputusan DireksiPT PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 tentang PenertibanPemakaian Tenaga Listrik namun tidak pernah terealisasi karenaPenggugat tidak pernah menghadiri undangan yang telahdisepakati bersama antara Penggugat dengan Petugas TergugatHal. 13 dari 26 Put.

Bahwa dalam melaksanakan seluruh kegiatan P2TL Tergugattelah melaksanakan prosedur tindaklanjut hasil temuan sesuaiketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 tentang PenertibanPemakaian Tenaga Listrik.

Setoran tunai atas temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Medan atas BelanjaHal 126Putusan Pengadilan TipikorNo. 119/Pid.Sus.

Rp. 23.691.600 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribuenam ratus rupiah) pada saat temuan BPK RI perwakilan Sumatera Utaradari nilai kerugian sebesar Rp. 1.109.862.355, (satu milyar seratussembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh limarupiah).b. Rp. 2.552.200 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).hasil temuan BPKP provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.1.787.295.414,00.

TPK/2016/PN.Mdn Bahwa untuk temuan BPK atas nama diri saksi sendiri adalah kelebihan pembayaran sebesar Rp. 28.981.000, danatas temuan tersebut saksi pada tanggal 12 Januari 2015 telah menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 28.981 .000,sebagai pengembalian kerugian Negara; Bahwa saksi ketahui pada saat Sekretaris DPRD memberitahukan temuan BPK RI bahwa kelebihan pembayaranterjadi pada pembelian tiket pesawat terbang; Bahwa pemesanan dilakukan hampir seluruhnya yang saksi ketahui melalui sdr.lman,

KetsebBahwa maksud dari penyetoran bukti setoran tunai atas hasil temuan BPK RI Perwakilan Medan atasbelanja perjalanan Dinas TA.2013 an. H. Sulaiman Zuhdi Rasyid Munthe/Anggota DPRD Kabupatenlabuhanbatu Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp. 22.420.000, pada tanggal 19 Desember2014, bukti setoran tunai atas hasil temuan BPK RI Perwakilan Medan atas belanja perjalanan DinasTA.2013 an. H.

TPK/2016/PN.Mdnmengetahui harga tiket yang sebenarnya dari pihak Maskapai Penerbangan dan hal tersebut saksi ketahuisetelah ada temuan dari BPK RI; bahwa saksi tidak pernah meminta sdr.

Menurut Penggugat, seyogianya sebelumSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiNomor :00123/207/08/051/10 Tanggal 26 April 2010, temuan pemeriksaan untukmasa Juli 2008 harus disampaikan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaantersendiri dan diadakan Pembahasan Akhir Pemeriksaan dengan PemohonBanding.

Pemeriksaan.Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.

Dalam lampiran Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER :19/Pj/2008 telah ditentukan bentuk, jenisdan kode kartu,formulir,surat dan daftar yang digunakan dalampelaksanaan pemeriksaan lapangan.Lampiran dengan nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak. Masa pajak untuk PajakPertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulan kalender (Pasal 2 danHalaman 9 dari 22 halaman.

Jika diteliti lebih dalam,ternyata bentuk formulir Daftar Temuan Pemeriksaan yang dikirimkanoleh Tim Pemeriksa KPP BUMN, sebagai lampiran Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan Nomor :PHP70/WPJ.19/KP.0305/2010, tidak sesuaidengan bentuk formulir yang ditentukan dalam Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor :PER19/PJ/2008.

Putusan Nomor 50/B/PK/PJK/2013dalam nomor urut 24 dan nomor urut 25 dengan kode formulirS.3.0........0065 85, dan F.3.0.......... 85, lampiran PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor :PER19/PJ/2008.Dalam formulir Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirBi2v0 swonawacasc 85) jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (Diisi denganmasa pajak dan tahun pajak yang diperiksa.