Ditemukan 1814 data
18 — 17
1789/Pdt.G/2023/PA.Bgl
22 — 25
1789/Pdt.G/2024/PA.Sby
16 — 11
1789/Pdt.G/2024/PA.Btm
18 — 12
1789/Pdt.G/2020/PA.Btm
13 — 2
1789/Pdt.G/2022/PA.JB
6 — 4
1789/Pdt.G/2019/PA.Pbg
19 — 15
1789/Pdt.G/2022/PA.Kdl
17 — 15
1789/Pdt.G/2024/PA.Kng
19 — 1
1789/Pdt.G/2022/PA.Bm
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
2012 tanggal 14September 2012 ;17) Surat Koordinator Kampus Il UNTAD Nomor : 047/UN28K2/K/2012tanggal 05 Maret 2012 ;18) Surat atas nama Koordinator Kampus Il UNTAD Nomor : 10/UN28K2/TU/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;19) Telaahan Staf Nomor: Koordinator Kampus II UNTAD Nomor: 04/UN28K2/TU/2012 tanggal 14 Januari 2013 ;20) Laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas ketekoran Kas Dana HibahPemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II UNTAD diMorowali;21) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1789
tanggal 14September 2012 ;17) Surat Koordinator Kampus Il UNTAD Nomor : 047/UN28K2/K/2012tanggal 05 Maret 2012 ;18) Surat atas nama Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 10/UN28K2/TU/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;19) Telaahan Staf Nomor : Koordinator Kampus Il UNTAD Nomor : 04/UN28K2/TU/2012 tanggal 14 Januari 2013 ;20) Laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas ketekoran Kas Dana HibahPemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus II UNTAD diMorowali ;21) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1789
No. 960 K/Pid.Sus/201418) Surat atas nama Koordinator Kampus II UNTAD Nomor : 10/UN28K2/TU/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;19) Telaahan Staf Nomor : Koordinator Kampus Il UNTAD Nomor : 04/UN28K2/TU/2012 tanggal 14 Januari 2013 ;20) Laporan hasil Pemeriksaan Khusus atas ketekoran Kas Dana HibahPemda Morowali tahun Anggaran 2012 Pada Kampus Il UNTAD diMorowaili ;21) Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor : 1789/UN28/KL/2011tanggal 25 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK)Kampus II Universitas
206 — 74
Print. 1789/0.5.11/Epp.2/10/2013, sejaktanggal 10 Oktober 2013 s.d. tanggal 29 Oktober 2013 ;4 Hakim Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 November 2013 No. 391/Pen.Pid.B/2013/PN.Mlg, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s.d. tanggal 16 November2013;5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 17 November 2013s.d. tanggal 15 Januari 2014 ;Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum melainkanmenghadapi sendiri jalannya persidangan tersebut ;Pengadilan Negeri tersebut ;
49 — 11
No. 637, dengan luas 1789 m2, a.n. Achmad Ryadi Erlyanto.a. Bahwa semula Penggugat enggan untuk menangani permasalahan hukum yang sedangdihadapi oleh Tergugat dan menyarankan Tergugat untuk terlebih dahulu mencari pengacarayang berasal dari keluarga, kenalan atau relasi dari Tergugat sendiri ;4.
SHM No. 637, dengan luas 1789 M2 a.n. Achmad Ryadi Erlyanto (Penggugat dR/Tergugat dK).4. Bahwa dengan dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2011, Tergugat dR/Penggugat dK mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dengan Reg. No.530/PDT/G/2011/PN.BDG. dimana PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK.
SHM No. 637, dengan luas 1789 M2, a.n.
58 — 4
mejelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan pihakpihak :Penggugat, umur 21 tahun, agama lslam, pekerjaan Swasta, pendidikan ,bertempat tinggal di Kecamatan Sumberlawang KabupatenSragen, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepadaAdvokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor diJalan Erlangga No. 1 Tamansari RT. 41 A Kelurahan KroyoKecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, dengansurat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2015 yang telahdidaftar dalam Register Kuasa Nomor 1789
17 — 6
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sirli Nomor:1789/IST/CATPIL/2007 tanggal 21 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh PegawaiLuar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);5.Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor:155/Kua.17.11.07/Pw.01/V/2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten TanahLaut (bukti P.5);B. Saksi:1.
13 — 0
1789/Pdt.P/2014/PA.GM
9 — 12
1789/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg
16 — 5
1789/Pdt.G/2015/PA.Btg
10 — 1
1789/Pdt.G/2017/PA.Mjl
10 — 11
1789/Pdt.G/2023/PA.Tgrs
10 — 9
1789/Pdt.G/2022/PA.Mjl