Ditemukan 1409 data
110 — 33
Bahwa yang menjadi landasan dan cikal bakal lahirnya VILLA HOUSE RULES/Tata Tertib Hunian Villa ini adalah PERJANJIAN INDUK pada Pasal 7.3.VILLA HOUSE RULES/ Tata Tertiob Hunian Villa ini didalamnya mengaturantara lain Larangan Umum, Larangan Khusus, Persyaratan, KontrolKeamanan, Kepenghunian Villa, Asuransi Vila, Fasilitas, Pengelolaan Villa,Pemesanan dan Penginapan Tamu, Pemeliharaan Vila, Penjualan Vila,Lainlain.Berdasarkan penjelasanpenjelasan diatas, VILLA HOUSE RULES/ Tata TertibHunian Villa
124 — 92
Hatta pada tanggal 20November 2012 yang di bawah sumpah menerangkan bahwa KelompokTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat Garongkong yang merupakan cikal bakal Koperasi Samaturueadalah Tenaga Kerja Bongkar Muat yang memiliki jumlah anggota 60orang berasal dari warga Garongkong yang ada di sekitar PelabuhanGarongkong lah dan telah mendapatkan izin dari Syahbandar PelabuhanGarongkong untuk melakukan pekerjaan bongkar muat sampai saat ini;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan
370 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
apalagi dalam perkara a quo Jaksa/Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan adanya kerugian yang dialami pihak ELNUSA selaku rekananPertamina pada perusahaan ETRL, justeru ternyata pihak ELNUSA tidakmelakukan keberatan terhadap PTGI atas pengambil alihan TGHC ;Timbul pertanyaan, mengapa BPKP atau BPKP atau Akuntan Publik atas mandatBPK tidak melakukan audit investigasi untuk menghitung apakah ada kerugiankeuangan Negara atau tidak, apakah hal ini disebabkan karena kerugian keuanganNegara baru merupakan cikal
94 — 21
itu untuk menjamin agar Tergugat patun dan melaksanakan isiPutusan maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memenksa danmemutus perkara a quo untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan dengan uangpaksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (ima jutarupiah) untuk setiap harinya atas keterambatan pelaksanaan Putusan Perkaraa quo.Tindakan Tergugat Bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB)22.Bahwasannya Algemene Beginselen van Behoorllijke Bestuur(ABBB)adalah cikal
Pembanding/Tergugat II : Rani Hutauruk Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat III : Ny. Landus Hutabarat Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : Jonggi Lumban Tobing Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat V : Nurita Ritonga Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat VI : Marhannes Jupiter Lumbantobing Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat VII : Parluhutan Lumban Tobing Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat VIII : Saut Lumban Tobing Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat IX : Lusianna Hutagalung Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Terbanding/Penggugat I : Harianto Uly (Pdt.Harianto Uly Harianja, S.H, M.Min)
Terbanding/Penggugat II : Hisar Bernard Gultom
Terbanding/Penggugat III : Herdin Tampubolon
Terbanding/Penggugat IV : Toman Lumbantobing
Terbanding/Penggugat V : Binsar Tua Manalu
Terbanding/Penggugat VI : Tagor Bonaparte Purba
Terbanding/Penggugat VII : Poltak Ratno Ramli Nababan
Terbanding/Penggugat VIII : Erikson Parlindungan Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat IX : Leonardo Silalahi
Terbanding/Penggugat X : Obet Haposan Simanjuntak
Terbanding/Turut Tergugat I : Anggiat Mikael Pasaribu, SH.,M.Kn, Selaku Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
110 — 83
Tarutung Kota;Bahwa semenjak didirikan Yayasan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tahun1974 tanggal 31 Mei 1974 untuk membidangi pendidikan, dunia pendidikanyang dikelola oleh Yayasan tersebut berjalan dengan baik dan murid yangbersekolahpun semakin banyak;Bahwa cikal bakal dibentuk perguruan untuk membidangi dunia pendidikanadalah karena adanya visi dan tujuan yang sama dari pemimpin gereja H.K.1Tarutung Kota, penatuapenatua gereja H.K.
115 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berkaitan dengan keanggotaan KSPKPKB Dampal Selatan, perludicermati mengenai lahirnya KSPKPKB Dampal Selatan diawali dariadanya Unit Usaha dari KSPKPKB yaitu USPKPKB Bangkir yangmerupakan salah satu unit usaha dari KSPKPKB Dampal Selatan yangmana cikal bakal lahirnya KSPKPKB Dampal Selatan diawali denganadanya pendirian USPKPKB Bangkir yang kemudian telah memenuhisyarat yang ditentukan untuk dilakukan perubahan status menjadiKoperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB sehingga dengan adanyaperubahan
Terbanding/Tergugat I : WA SIU
Terbanding/Tergugat II : LA EDI
Terbanding/Tergugat III : WA ODE SANAYA
Terbanding/Tergugat IV : WA ODE ANAWIA
148 — 69
Dalamkamus hukum, POSSESSION (inggris) atau POSSESIO (latin) atau BEZIT(belanda) diartikan sebagai kepunyaan, namun dalam istilan POSSESSION lebihdiartikan kepada pendudukan secara fisik dan adanya niat memiliki dengan itikadbaik, MAKA HAK MENGUASAI ITU HARUS DIDAHULUI DENGAN TINDAKANPENDUDUKAN/MENDUDUKI UNTUK MEMPEROLEH PENGUASAAN DANPADA BATAS WAKTU TERTENTU AKAN MENJADI MILIKNYA Jadi singkatnyateori yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai cikal bakalkepemilikan atas tanah harusnya
231 — 118
Fotocopy proposal pembangunan Pasar Induk Bengkulu (cikal bakalpasar pagar dewa), telah diberi meterai cukup, tanpa disertai denganaslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P2 ;. Fotocopy Surat Walikota Bengkulu tertanggal 9 Desember 2003, perihalfasilitasi sarana dan prasarana pendukung pasar pagar dewa KotaBengkulu, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda Bukti P 3 ;.
DARMAWAN
Tergugat:
SUPRIADY
89 — 32
Tergugatkepada Penggugat adalah 2 (dua) rumah tipe 54 menjadi hanya 1(satu) rumahtipe 60 dan karena yang dibangun hanya tinggal 1 (satu) rumah saja,Penggugat dan Tergugat bersepekat diganti dengan uang sejumlah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukri surat P3 berupaSurat Pernyataan Tergugat yang isinya menyatakan bahwa Tergugatbertanggung jawab untuk menyelesaikan rumah Penggugat sebanyak 2 (dua)unit tipe 54, dimana surat pernyataan tersebut merupakan cikal
218 — 280
No.51/Pdt.G/2017/PN Kis12.13.14.15.16.tersebut, agar hakhak dan kepentingan hukum Tergugat tidakdirugikan, dan dari itulah cikal bakal dari kepemilikan Tergugat atastanah objek perkara aquo;Bahwa atas tawaran yang disampaikan oleh pemerintah setempat,maka untuk kelancaran usaha dari Tergugat dan agar percepatanpembangunan di Kota Kisaran berjalan baik dan tidak terhambat, makaTergugat bersedia untuk melepaskan tanah yang telah digarap olehmasyarakat tersebut dari areal perkebunan Tergugat dengan
50 — 27
Bahwa adapunpemaknaan ini adalah kebenaran yang dimaksud adalah bahwa ilmu bersifatdinamis dan selalu tertinggal dengan perkembangan;Jika seandainya Pembanding/Tergugat memahami bahwa putusansebagai cikal bakal lahir sebuah yurisprudensi maka dikarenakan hal tersebutmaka putusan hakim tidak hanya sekedar memuat perihal hukum saja tetapi halitu juga dapat dikaji secara ilmiah melalui lembaga eksaminasi dari kalangancivitas akademika hukum olehnya putusan itu harus juga mengandung hal yangbersifat
51 — 24
tambak tidakdinilai karena tidak sesuai dengan tata ruang dan peraturan daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Riyadidan keterangan saksi Rifki Khoirudin, SE, M.Sc tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa nilai ganti rugi sejumlah Rp. 6.497.000, (enam juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sesuai bukti PlVWa bukan merupakannilai ganti rugi terhadap tambak Pemohon Keberatan melainkan nilai ganti rugiatas tanaman Akasia sebanyak 15 (lima belas) batang dan Cikal
1.Desman Sinurat
2.Sahat Simanjuntak
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Asahan
Intervensi:
PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk diwakili oleh BAYU IRIANTO
110 — 122
tersebutakan menghambat pengembangan Kota Kisaran dan selain itu jugaakan menimbulkan gejolak di masyarakat ;Bahwa atas adanya permasalahan tersebut, maka oleh PemerintahKabupaten Asahan (dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Asahan)telah menawarkan kepada Tergugat II Intervensi lahan baru sebagaipengganti atas areal yang telah dijadikan pengembangan Kota Kisarandan yang digarap oleh masyarakat, agar hakhak dan kepentinganhukum Tergugat II Intervensi terhadap tanah tersebut tidak dirugikan,dan dari itulah cikal
135 — 41
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok Kantor Cabang Tanjung Balaisebagai pelaku usaha;Menimbang, bahwa oleh karena cikal bakal sengketa ini munculdilatarbelakangi oleh adanya hubungan hukum perjanjian (perjanjian kredit) daningkar janjiwanprestasi dari salah satu pihak in casu konsumen Sunardi yangtidak melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan, maka berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 42K/Pdt.Sus/2013, Putusanmahkamah Agung No: 94K/Pdt.Sus/2014 dan Putusan Mahkamah Agung No:208K/
99 — 42
Bahwa oleh karena perkembangan kegiatan pasar semakin lama semakin ramaikarena kegiatan pasar inilah yang menjadi cikal bakal kota Rantepao maka akibatkegiatan pasar yang semakin ramai tidak terhindarkan lagi kegiatan lalu lintas19orang dan barang semakin mendekati bahkan mulai mengotori halamanTongkonan sehingga kemudian alm.
271 — 213
Bahwa pada faktanya, PENGGUGAT selaku Pemegang SaPerseroan dengan posisi mayoritas yaitu sebesar 90% (sempuluh persen), tidak pernah hadir, menyetujui, apmenandatangani Keputusan Sirkuler tertanggal 25 November ;yang telah dinyatakan di dalam Akta Pernyataan KeputPemegang Saham PT Bahari Lines Indonesia, No. 114 tanggNovember 2015 (Akta Keputusan Pemegang Saham), yang dibuhadapan TURUT TERGUGAT 1.Hal ini dibuktikan melalui fakta pada tanggal 25 November terss32.33.34.PENGGUGAT berada di Sekolah CIKAL
Pembanding/Penggugat II : ACHMAD REZA MAULANA Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Pembanding/Penggugat III : RIZKI MELANIE Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Pembanding/Penggugat IV : RATNA MILANA BUDIMAN Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Pembanding/Penggugat V : ACHMAD RADITYA MULIADHARMA Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Terbanding/Tergugat I : RAHMAN JAMIL
Terbanding/Tergugat II : RIDWAN ARIFIN
Terbanding/Tergugat III : SITI RUKOYAH
Terbanding/Tergugat IV : BHACTIAR RIFAI
Terbanding/Tergugat V : ZAENUL MIFTAH
Terbanding/Tergugat VI : ABDUL ROID
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
98 — 114
Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak)Bahwa Cikal bakal timbulnya gugatan dalam perkara ini adalahdisebabkan karena adanya pembuatan Akta Jual Beli "BODONG"antara Tergugat VI dengan Penggugat /, Il, Ill, IV, V di KantorNotaris/PPAT Miranti Tresnaning Timur, SH atas obyek tanah yangpatut diduga sama, dimana terhadap bidangbidang tanah yangtelah dijual oleh Tergugat VI kepada Tergugat I, II, Ill, 1V dan V dandibuatkan Akta Jual Belinya oleh Notaris/PPAT Miranti TresnaningTimur, SH tersebut
163 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandung (Cikal bakal berdirinya PT. BPRCitraloka Danamandiri) pada tahun 1992 sebagai karyawan ditempatkanpada bagian tabungan.
ENGGAR DIAN RUHURI SH
Terdakwa:
AGUS MUBAROK S.Ak Bin MUKHTAR SAFAAT
204 — 68
TKM CIKAL SUBUR BANYUMAS
0077-01-001338-56-6
17.
TKM GUNUNGSARI BANYUMAS
0077-01-001313-56-6
18.
TKM MULIA LESTARI BANYUMAS
0077-01-001379-56-2
19.
Register : 14-03-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-09-2019Putusan PN POLEWALI Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pol
Tanggal 21 Maret 2019 — Terdakwa
93 — 41tersebutdiatas maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidanayang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umumselama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan oleh karena menurut Hakim disahkannnya UndangUndang Nomor 11Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni bertujuan untukmelindungi hakhak anak yang berhadapan dengan hukum yang sangatmengedepankan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anakdimana anak adalah sebagai cikal