Ditemukan 1409 data
93 — 35
ganti kerugian nol rupiah yangdisebutkan, namun saksi pernah mendengar bahwa dengan adanya LOdari Kejaksaan Tinggi, ganti rugi tambak nol rupiah karena ilegal;Bahwa pada saat itu tidak diperlinatkan LO dari Kejaksaan Tinggitersebut;Bahwa di wilayah Palihan ada juga yang terkena dampak yaitu KarsoTaruno dan Pardi, Sunar Wibowo, yang mempunyai usaha ayam,mereka mendapatkan ganti rugi kKandang ayamnya;Bahwa kandang ayam tersebut berdiri di atas tanah PAG;Bahwa tanah garapan saksi ada tanaman akasia, cikal
230 — 117
Fotocopy proposal pembangunan Pasar Induk Bengkulu (cikal bakalpasar pagar dewa), telah diberi meterai cukup, tanpa disertai denganaslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P2 ;. Fotocopy Surat Walikota Bengkulu tertanggal 9 Desember 2003, perihalfasilitasi sarana dan prasarana pendukung pasar pagar dewa KotaBengkulu, telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda Bukti P 3 ;.
Terbanding/Tergugat I : WA SIU
Terbanding/Tergugat II : LA EDI
Terbanding/Tergugat III : WA ODE SANAYA
Terbanding/Tergugat IV : WA ODE ANAWIA
148 — 69
Dalamkamus hukum, POSSESSION (inggris) atau POSSESIO (latin) atau BEZIT(belanda) diartikan sebagai kepunyaan, namun dalam istilan POSSESSION lebihdiartikan kepada pendudukan secara fisik dan adanya niat memiliki dengan itikadbaik, MAKA HAK MENGUASAI ITU HARUS DIDAHULUI DENGAN TINDAKANPENDUDUKAN/MENDUDUKI UNTUK MEMPEROLEH PENGUASAAN DANPADA BATAS WAKTU TERTENTU AKAN MENJADI MILIKNYA Jadi singkatnyateori yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai cikal bakalkepemilikan atas tanah harusnya
Pembanding/Tergugat II : HJ. SITI ZUBAEDAH Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat III : MARWATI Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : H. SULEMAN Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat V : H. LA IMU Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Terbanding/Penggugat I : PROF. DR. H. ZALILI SAILAN, M.Pd
Terbanding/Penggugat II : PROF. DR. H. MANAN SAILAN, M.Hum
Terbanding/Penggugat III : ABDUL GHAZAL, SP.
Turut Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON TENGAH
Turut Terbanding/Tergugat VII : LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN LAKUDO KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH C.q. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON TENGAH C.q. KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI I LAKUDO
Turut Terbanding/Tergugat IX : SAMRIAH, S.Ag.
204 — 103
atauBantahannya terhadap Gugatan Para Terbanding sebagaimana tercantumdalam Surat Jawaban Para Pembanding, pada bagian Pokok PerkaraPoin (5) yang mendalilkan sebagai berikut: Dipertegas lagi bahwaTanah Objek Sengketa adalah milikalmarhumah WA SANGKANA incasunenek Para Tergugat yang dikuasai secara turuntemurundalam dan sepanjang persidangan perkara a quo berlangsung padatingkiat pertama, Para Pembanding tidak mampu membuktikankebenaran dalil pokok/utama Surat Jawabannya a quo yang nota benemenjadi cikal
110 — 33
Bahwa yang menjadi landasan dan cikal bakal lahirnya VILLA HOUSE RULES/Tata Tertib Hunian Villa ini adalah PERJANJIAN INDUK pada Pasal 7.3.VILLA HOUSE RULES/ Tata Tertiob Hunian Villa ini didalamnya mengaturantara lain Larangan Umum, Larangan Khusus, Persyaratan, KontrolKeamanan, Kepenghunian Villa, Asuransi Vila, Fasilitas, Pengelolaan Villa,Pemesanan dan Penginapan Tamu, Pemeliharaan Vila, Penjualan Vila,Lainlain.Berdasarkan penjelasanpenjelasan diatas, VILLA HOUSE RULES/ Tata TertibHunian Villa
124 — 92
Hatta pada tanggal 20November 2012 yang di bawah sumpah menerangkan bahwa KelompokTenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat Garongkong yang merupakan cikal bakal Koperasi Samaturueadalah Tenaga Kerja Bongkar Muat yang memiliki jumlah anggota 60orang berasal dari warga Garongkong yang ada di sekitar PelabuhanGarongkong lah dan telah mendapatkan izin dari Syahbandar PelabuhanGarongkong untuk melakukan pekerjaan bongkar muat sampai saat ini;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan
DARMAWAN
Tergugat:
SUPRIADY
89 — 32
Tergugatkepada Penggugat adalah 2 (dua) rumah tipe 54 menjadi hanya 1(satu) rumahtipe 60 dan karena yang dibangun hanya tinggal 1 (satu) rumah saja,Penggugat dan Tergugat bersepekat diganti dengan uang sejumlah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukri surat P3 berupaSurat Pernyataan Tergugat yang isinya menyatakan bahwa Tergugatbertanggung jawab untuk menyelesaikan rumah Penggugat sebanyak 2 (dua)unit tipe 54, dimana surat pernyataan tersebut merupakan cikal
217 — 280
No.51/Pdt.G/2017/PN Kis12.13.14.15.16.tersebut, agar hakhak dan kepentingan hukum Tergugat tidakdirugikan, dan dari itulah cikal bakal dari kepemilikan Tergugat atastanah objek perkara aquo;Bahwa atas tawaran yang disampaikan oleh pemerintah setempat,maka untuk kelancaran usaha dari Tergugat dan agar percepatanpembangunan di Kota Kisaran berjalan baik dan tidak terhambat, makaTergugat bersedia untuk melepaskan tanah yang telah digarap olehmasyarakat tersebut dari areal perkebunan Tergugat dengan
370 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
apalagi dalam perkara a quo Jaksa/Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan adanya kerugian yang dialami pihak ELNUSA selaku rekananPertamina pada perusahaan ETRL, justeru ternyata pihak ELNUSA tidakmelakukan keberatan terhadap PTGI atas pengambil alihan TGHC ;Timbul pertanyaan, mengapa BPKP atau BPKP atau Akuntan Publik atas mandatBPK tidak melakukan audit investigasi untuk menghitung apakah ada kerugiankeuangan Negara atau tidak, apakah hal ini disebabkan karena kerugian keuanganNegara baru merupakan cikal
94 — 21
itu untuk menjamin agar Tergugat patun dan melaksanakan isiPutusan maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memenksa danmemutus perkara a quo untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan dengan uangpaksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (ima jutarupiah) untuk setiap harinya atas keterambatan pelaksanaan Putusan Perkaraa quo.Tindakan Tergugat Bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB)22.Bahwasannya Algemene Beginselen van Behoorllijke Bestuur(ABBB)adalah cikal
Pembanding/Tergugat II : Rani Hutauruk Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat III : Ny. Landus Hutabarat Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : Jonggi Lumban Tobing Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat V : Nurita Ritonga Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat VI : Marhannes Jupiter Lumbantobing Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat VII : Parluhutan Lumban Tobing Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat VIII : Saut Lumban Tobing Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat IX : Lusianna Hutagalung Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Terbanding/Penggugat I : Harianto Uly (Pdt.Harianto Uly Harianja, S.H, M.Min)
Terbanding/Penggugat II : Hisar Bernard Gultom
Terbanding/Penggugat III : Herdin Tampubolon
Terbanding/Penggugat IV : Toman Lumbantobing
Terbanding/Penggugat V : Binsar Tua Manalu
Terbanding/Penggugat VI : Tagor Bonaparte Purba
Terbanding/Penggugat VII : Poltak Ratno Ramli Nababan
Terbanding/Penggugat VIII : Erikson Parlindungan Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat IX : Leonardo Silalahi
Terbanding/Penggugat X : Obet Haposan Simanjuntak
Terbanding/Turut Tergugat I : Anggiat Mikael Pasaribu, SH.,M.Kn, Selaku Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
108 — 81
Tarutung Kota;Bahwa semenjak didirikan Yayasan berdasarkan Akta Notaris No. 12 tahun1974 tanggal 31 Mei 1974 untuk membidangi pendidikan, dunia pendidikanyang dikelola oleh Yayasan tersebut berjalan dengan baik dan murid yangbersekolahpun semakin banyak;Bahwa cikal bakal dibentuk perguruan untuk membidangi dunia pendidikanadalah karena adanya visi dan tujuan yang sama dari pemimpin gereja H.K.1Tarutung Kota, penatuapenatua gereja H.K.
51 — 24
tambak tidakdinilai karena tidak sesuai dengan tata ruang dan peraturan daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Riyadidan keterangan saksi Rifki Khoirudin, SE, M.Sc tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa nilai ganti rugi sejumlah Rp. 6.497.000, (enam juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sesuai bukti PlVWa bukan merupakannilai ganti rugi terhadap tambak Pemohon Keberatan melainkan nilai ganti rugiatas tanaman Akasia sebanyak 15 (lima belas) batang dan Cikal
1.Desman Sinurat
2.Sahat Simanjuntak
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Asahan
Intervensi:
PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk diwakili oleh BAYU IRIANTO
109 — 121
tersebutakan menghambat pengembangan Kota Kisaran dan selain itu jugaakan menimbulkan gejolak di masyarakat ;Bahwa atas adanya permasalahan tersebut, maka oleh PemerintahKabupaten Asahan (dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Asahan)telah menawarkan kepada Tergugat II Intervensi lahan baru sebagaipengganti atas areal yang telah dijadikan pengembangan Kota Kisarandan yang digarap oleh masyarakat, agar hakhak dan kepentinganhukum Tergugat II Intervensi terhadap tanah tersebut tidak dirugikan,dan dari itulah cikal
114 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berkaitan dengan keanggotaan KSPKPKB Dampal Selatan, perludicermati mengenai lahirnya KSPKPKB Dampal Selatan diawali dariadanya Unit Usaha dari KSPKPKB yaitu USPKPKB Bangkir yangmerupakan salah satu unit usaha dari KSPKPKB Dampal Selatan yangmana cikal bakal lahirnya KSPKPKB Dampal Selatan diawali denganadanya pendirian USPKPKB Bangkir yang kemudian telah memenuhisyarat yang ditentukan untuk dilakukan perubahan status menjadiKoperasi Simpan Pinjam (KSP) KPKB sehingga dengan adanyaperubahan
50 — 25
Bahwa adapunpemaknaan ini adalah kebenaran yang dimaksud adalah bahwa ilmu bersifatdinamis dan selalu tertinggal dengan perkembangan;Jika seandainya Pembanding/Tergugat memahami bahwa putusansebagai cikal bakal lahir sebuah yurisprudensi maka dikarenakan hal tersebutmaka putusan hakim tidak hanya sekedar memuat perihal hukum saja tetapi halitu juga dapat dikaji secara ilmiah melalui lembaga eksaminasi dari kalangancivitas akademika hukum olehnya putusan itu harus juga mengandung hal yangbersifat
163 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandung (Cikal bakal berdirinya PT. BPRCitraloka Danamandiri) pada tahun 1992 sebagai karyawan ditempatkanpada bagian tabungan.
135 — 41
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok Kantor Cabang Tanjung Balaisebagai pelaku usaha;Menimbang, bahwa oleh karena cikal bakal sengketa ini munculdilatarbelakangi oleh adanya hubungan hukum perjanjian (perjanjian kredit) daningkar janjiwanprestasi dari salah satu pihak in casu konsumen Sunardi yangtidak melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan, maka berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 42K/Pdt.Sus/2013, Putusanmahkamah Agung No: 94K/Pdt.Sus/2014 dan Putusan Mahkamah Agung No:208K/
Terbanding/Tergugat I : NURKA
Terbanding/Tergugat II : JUNAIDI
Terbanding/Tergugat III : PARINO
Terbanding/Tergugat IV : MARSONO
Terbanding/Tergugat V : RUSLAN
Terbanding/Tergugat VI : SAFARI
Terbanding/Tergugat VII : SYAHBUDIN
Terbanding/Tergugat VIII : AMANSYAH SIAGIAN
37 — 16
tersebut dilakukan oleh sipemberi Hibah (ApasPohan dan Nekmah Nasution), pada hal Sipemberi Hibah adalah seorangyang lanjut usia, sehingga terbit Surat Penyerahan/Hibah, antara ApasPohan dan Nekmah Nasution selaku Pemberi Hibah dengan Penggugat(Samsul Bahri Hasibuan) selaku Penerima Hibah, yang menimbulkankonsekuensi hukum seolaholah objek sengketa a quo telah beralih menjadikeatas nama Penggugat (Samsul Bahri Hasibuan), bukan lagi menjadi atasnama Apas Pohan dan Nekmah Nasution, yang merupakan cikal
AMIRUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
58 — 69
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
99 — 42
Bahwa oleh karena perkembangan kegiatan pasar semakin lama semakin ramaikarena kegiatan pasar inilah yang menjadi cikal bakal kota Rantepao maka akibatkegiatan pasar yang semakin ramai tidak terhindarkan lagi kegiatan lalu lintas19orang dan barang semakin mendekati bahkan mulai mengotori halamanTongkonan sehingga kemudian alm.