Ditemukan 1296 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berutu bersatu bermihu berhitu bermuli bermuda bermata berhulu bertutup
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 460/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Nopember 2017 — DJARUM WIBOWO CS >< PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIRUT PERUSAHAAN UMUM DAMRI CS
48 — 28
  • Negara (BUMN), yangmengatur sebagai berikut:Pasal 1 angka 1Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badanusaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negaramelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negarayang dipisahkan.Pasal 1 angka4Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yangseluruhmodalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang bermutu
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 634/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 18 Desember 2018 — LIA PUJIATI >< RUDY CS
136 — 102
  • Namun Tergugat Ill belummemberikan solusi yang tajam dan bermutu, dan terkesan membiarkantindakan Tergugat II yang menerbitkan Surat Analisa Promosi abalabaltanpa disertai alasan yang memadai.Penggugat telah menyampaikan teguran kepada Para Tergugat II danTergugat Ill melalui Somasi tertanggal 27 Maret 2017 (Bukti P5) danSomasi II tertanggal 11 April 2017 (Bukti P6) untuk meminta Klarifikasitertulis/resmi terkait penolakan promosi SrAD Penggugat dari Tergugat IIdan Tergugat Ill.Pada tanggal 17 April
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
dr. MARLIANA LUBIS,M.Kt
151 — 32
  • Direktur RSUD Batu Bara pada tahun2016 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara NO.800/0564tanggal 15 Februari 2016.Bahwa adapun tugas saksi salah satunya adalah mengkoordinasikanpelaksana upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil gunadengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakansecara serasi terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan,melaksanakan upaya rujukan pelaksanaan pelayanan yang bermutu sesuaidengan standar pelayanan rumah sakit.Bahwa Tugas, fungsi
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 60/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
315 — 237
  • Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi:(1)Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wayjib belajarwajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan programwajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar NasionalPendidikanSatuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajarmenerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungansekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuanpendidikan yang bersangkutanHalaman 21 dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-10-2014 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1216 K/PID.SUS/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO
46 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 31 s/d Pasal 37 Peraturan PemerintahNomor 44 Tahun 1995 Tentang PerbenihanTanaman;Tujuannya dilakukan sertifikasi adalah untukmengetahui sebuah bibit sebagai bibit unggul makaharus dilakukan sertifikasi dan memberikan jaminanbahwa benih yang akan disalurkan tersebutmerupakan benih bermutu sehingga meningkatkanproduktivitas; Bahwa Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUSKOTTO selaku Penyedia Barang/ Jasa tidak pernahmelakukan sertifikasi terhadap anakan kelapa sebelumdilakukan penyaluran ke titik bagi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 25-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591 K/PID.SUS/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI
128 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menpan tentang standar audit, sehingga hasilaudit BPKP tidak bermutu, tidak valid, melanggar hukum dan cacat hukum,karena berdasarkan ketentuan tersebut bahwa standar audit merupakankriteria atau ukuran mutu yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasanintern pemerintah dalam melakukan audit.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 477/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
74 — 22
  • MuhammadSukur Pranoto, in casu Tergugat I, tersebut dan dengan demikian dalilpara Penggugat harus ditolak.Perlu ditegaskan lagi bahwa, dengan mengikuti jalan pemikiran paraPenggugat yang menyodorkan Surat No. 593.2/146KL.Jrg/IX/2011,tanggal 12 September 2011, perihal Penjelasan Girik C. 1177 yangdibuat oleh Kelurahan Jatiranggon, makin nyata dan tampak denganterangbenderang kebodohan penalaran dan logika hukum paraPenggugat, yang menunjukkan bahwa dalildalil dan buktibukti yangdisodorkan seluruhnya tidak bermutu
    Sungguh betapa naif danabsurd logika hukum bengkok yang diajukan oleh para Penggugatatau orangorang yang merumuskan dalildalil dan mengajukan buktibukti yang tidak bermutu tersebut!
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2015 — Putus : 24-04-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN Bgl
Tanggal 24 April 2015 — 1.Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER 2.HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI
159 — 92
  • Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebutPersero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yangmodalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit14951 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh NegaraRepublik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.Bahwa Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum,adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidakterbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umumberupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
    Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebutPersero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yangmodalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh NegaraRepublik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.Bahwa Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum,adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidakterbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umumberupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
MAHLIL BUDIMAN Bin Alm. USMAN
87 — 30
  • Aceh Barat nomor : 800/394/tahun 2018yaitu :e Membantu P2S menyusun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, (1) gambarrencana (2) rencana anggaran biaya (3) rencana kerja (4) jadwalpelaksanaan;e Mendorong P2S untuk mempercepat pelaksanaan fisik dilapangan;e Pengawasan supaya bangunan lebih bermutu; Bahwa sebagai Kepala tukang pada saat itu adalah Terdakwa; Bahwa saksi melakukan survey ke lapangan untuk kegiatan rehabilitasiruang belajar dan ruang lainnya yang bersumber dari DAK T.A 2018tersebut pada awal
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Putus : 09-08-2011 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 952/Pid.Sus/2010/P.N.Jr.
Tanggal 9 Agustus 2011 — DR. Sudarti, M.Kes.
49 — 7
  • Peralatan Sablon yang disumbangkan sejumlah 4 Set (4 Meja Sablon, 4Screen, 4 Rakel, Cat dan obatobatan bahan Sablon), saksi tidak tahuharga Peralatan Sablon tersebut ;Bahwa mesin giling tempe ditempatkan di rumah warga ;Bahwa saksi selain membuat tempe merangkap sebagai penjualjuga ;Bahwa mesin tempe tersebut ada tiga buah dan sekarang ada dirumah saksi (saksi memperlihatkan foto saat penyerahan mesin gilingtempe dari panitia ke warga serta membawa contoh tempe asli setelah76mengikuti pelatinan yang bermutu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-01-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 9 Januari 2014 —
388 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menunjukkan adanyakepentingan Termohon Kasasi terkait dengan keberadaan merek CapKaki Tiga di Indonesia; Selain Termohon Kasasi tidak dapatmenunjukkan kapasitasnya yang sah untuk mengajukan gugatan atasdasar kepentingan Negara /sle Of Man, juga Termohon Kasasi tidakdapat menunjukkan kepentingan Negara /sle Of Man yang dirugikanoleh keberadaan Merek Cap Kaki Tiga di Indonesia karena Merek iniadalah merek yang sudah dikenal di seluruh Indonesia sebagai merekDagang yang memiliki produk minuman penyegar yang bermutu
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/PID.TPK/2020/PT SMG
Tanggal 2 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAHMAWATI Binti RUPIIN Diwakili Oleh : RAHMAWATI Binti RUPIIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIS SOPHIAN, SH
213 — 162
  • Spesifikasi barang:1) Spesifikasi Siap Salur:e Asal benih: Kultur Jaringan G2 ke G3 atau KBD Konvensionale Varietase Umur Benihe Kesehatan BenihBersertifikatG3 : tertanam pada bulan Pebruari 2013 sampai dengan Mei 2013;G4 : tertanam pada bulan April 2013 sampai dengan Mei 2013;R1G3 tertanam pada bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013 :melampirkan faktur asal benih.R2G3 : tertanam pada bulan Maret s/d Mei 2013 (dengan perlakuanHWT) melampirkan faktur asal benih: Benih unggul bermutu: 68 BulanSehat
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 04-12-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 09-01-2024
Putusan PT PADANG Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG
Tanggal 9 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ELFITRA, M.Pd. Diwakili Oleh : Dr.SUHARIZAL,SH,MH,DKK
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NADIA PUTRI PRATIWI S.H.M.H,DKK
150 — 0
  • selatan dalam rangka MKKS bermutu pada tanggal 23 s/d 24 Februari 2019 kwitansi tanggal 08 April 2019
854 Surat tugas nomor 420/217/ disdikpora/ smp.01/ tu-2019 tanggal 21 Februari 2019
855 Surat perintah perjalan dinas tanggal 21 Februari 2019
856 Kwitansi pembayaran biaya bantuan transpor kepsek an.dedi budiman ke smp n 2 bukit sundi dalam rangka mkks bermutu tanggal 12 Maret 2019 kwitansi tanggal 08 April 2019
857 Surat tugas nomor 420 /275/ disdikpora
Dedi Budiman,S.Pd ke SMPN 2 X Koto diatas kab solok dalam rangka MKKS Bermutu SMP Kab. Solok, 09 Desember 2019
1527 Surat tugas No: 420/657/ Disdikpora/ SMP.01/ TU-2019, 15 Oktober 2019
1528 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), 15 Oktober 2019
1529 Kwitansi pembayaran biaya bantuan transpor kep, Sek An.
Dedi budiman,S.Pd ke SMPN 4 Bukit Sundi dalam rangka MKKS bermutu SMP Sekabupaten Solok, 03 Desember 2019
1536 Surat Tugas No: 420/857/Disdikpora/ SMP.01/TU-2019, 22 November 2019
1537 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), 22 November 2019
1538 Kwitansi Pembayaran Biaya bantuan transpor Kep.Sek An.
Dedi Budiman,S.Pd ke SMPN 3 Tigo Lurah dalam rangka MKKS bermutu Paripurna Sekabupaten Solok, 11 Desember 2019
1539 Surat Tugas No: 420/902.2/Disdikpora/ SMP.01/ TU-2019, 10 Desember 2019
1540 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), 10 Desember 2019
1541 Kwitansi Pembayaran Biaya bantuan transpor Kep.Sek An.
Dedi Budiman,S.Pd ke SMPN 1 Kamang Magek dalam rangka MKKS bermutu Paripurna Sekabupaten Solok, 14 Desember 2019
1542 Surat Tugas No: 420/907.2/Disdikpora/ SMP.01/ TU-2019, 13 Desember 2019
1543 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), 13 Desember 2019
1544 Kwitansi Pembayaran Biaya bantuan transpor Kep.Sek An.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 12-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
221 — 139
  • Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasionalpada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;b. mengejar kKeuntungan;c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhanhajat hidup orang banyak;d. menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusahagolongan ekonomi
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 03-04-2013 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 87/Pdt.Plw/2009/PN Lbp
Tanggal 3 April 2013 — NG EK SONG, berkedudukan Kompleks Kawasan Industri Medan (KIM) Tahap II, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diiwakili oleh PARLUHUTAN SITUMORANG,SH Advokad / Pengacara pada LAW OFFICE “ LUHUT SITUMORANG & PARTNERS” beralamat di Jalan Danau Tempe No. 13, Kelapa Dua, Tanggerang, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2009, yang selanjutnya disebut sebagai PELAWAN; MELAWAN : I. 1. Legiman, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 2. Maisarah, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 3. Sanding, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 4. Kasdi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 5. Sugiono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 6. Tumini, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 7. Mulaseh, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 8. Ngadimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 9. Supono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 10. Samin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 11. Painem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 12. Temon, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 13. Poniem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 14. Sudjono, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 15. Amat, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 16. Pastri, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 17. Rajimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 18. Legiran, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 19. Loso, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 20. Kasmin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 21. Tukidi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 22. Abdul Manaf, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 23. Kasta Radjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 24. Tudjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 25. Pairun, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 26. Amin, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 27. Ari, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 28. Sumarman, tinggal di Pasar I, Lk. III, Gg. Amal, Kel. Mabar; 29. Kamidjam, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 30. Ramahmat, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 31. Senen, tempat tinggal di Pasar I, LK. III, Kel. Mabar; 32. Rasidi, tempat tinggal di Pasar III, Kel. Mabar Hilir; 33. Saiman, tempat tinggal di Pasar, LK. X, Kel. Mabar Hilir; 34. Bontrak, tempat tinggal di LK. X , Kel. Mabar Hilir; 35. Ngasimun, tempat tinggal di LK. VIII, Kel. Mabar; 36. Darto, tempat tinggal di Lr. Pahalawan Pasar II Mabar; 37. Homsiah, tempat tinggal di LK. X, Kel. Mabar Hilir; 38. Satem, tempat tinggal di LK. IV, Wonogiri, Kel. Mabar Hilir; 39. Suwono, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 40. Minem, tempat tinggal di LK IV Mabar Hilir; 41. Selamat, tempat tinggal di LK IV, Kel. Mabar; 42. Paimin, tempat tinggal di Yos Sudarso KM 11; 43. Senen Hadi, tempat tinggal di Glugur Kota Medan; 44. Sarijo, tempat tinggal di Tanjung Mulia Gg. Wakaf; 45. Mariman, tempat tinggal di Kp. Gunung Lintang Kutalimbaru; 46. Maridi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 47. Tumi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 48. Sami’an, tempat tinggal di Pasar III Banteman Mabar Hilir; 49. Subartono S, tempat tinggal di KM 10 K, Bangun; 50. Sutomario, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 51. Sakiman Sahib, tempat tinggal di LK. XV, Pondok Desa Mabar; 52. Paeran, tempat tinggal di LK. XV, Kel. Mabar; 53. Drs. Sri Mulyani, tempat tinggal di LK. VIII, Jl. R.P.H. Mabar; 54. Umar Said, tempat tinggal di LK . IV Kel. Mabar Hilir; 55. Sarino, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 56. Yahman, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 57. Abdul Karim, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 58. Tugimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 59. M. Musni, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 60. Wir, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 61. Terisno, tempat tinggal di Pasar IV, Mabar; 62. Kadio, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 63. Malem, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 64. Kadi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 65. Simin, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 66. Irosumito, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 67. Kromo Sardi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 68. Karso Sentono, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 69. Trimo, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 70. Karto, tempat tingal di Pasar III, Mabar Hilir; Masing-masing Terlawan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Emmy Sihombing, SH,dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum “ EMMY SIHOMBING,SH & Associates beralamat di Jalan Perdana No.48- L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2009, Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I; II. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Pesero), berkedudukan dan berkantor di Jalan Pulau Batam No. 1, Komplek Kawasan Industri Medan 20242 Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RASUDIN GULTOM,SH.MM Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum GAN’ S LAW OFFICE beralamat di Wisma I Nugra Santana 14 Floor Suite 1416 Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2009, No: 90110/01/VII/2009, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II /TERMOHON EKSEKUSI I; III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II d/h PTP IX, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tembakau Deli No.4 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama POSMAN NABABAN, SH, Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Direksi PTPN II (PERSERO) di Jalan Tanjung Morawa Medan PO BOX No.4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2009, No: II.0/SK 851/VIII/2009, selanjutnya disebut TERLAWAN III/TERMOHON EKSEKUSI II; IV. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan SM.RAJA No.2 JAKARTA ,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD IRZAN,SH,dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2009, No:132/SK/X/2009 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN I; V. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Kompleks Pemda TK.II Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR,SH, dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 200 , No: 570.3463/08/2010 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN II;
530 — 149
  • (Persero) Kawasan Industri Medan berkedudukan di Medan (in casu TerlawanII), yang kemudian dialihkannya kepada para investor yang memerlukan tanah diKawasan Industri Medan, sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannyaperseroan tersebut, yaitu untuk melakukan usaha dibidang penyediaan sarana,prasarana, pelaksanaan pembangunan serta pengurusan, pengusahaan danpengembangan serta melakukan kegiatan di bidang usaha kawasan industri, untukmenghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan mampu bersaing
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-05-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 119/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 24 Mei 2012 —
61 — 13
  • Kesehatan Jember berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jembertanggal 23 Desember 2003 ; Bahwa Tugas Pokok dari Kepala Dinas Kesehatan jember adalah sebagai berikut:Membantu Bupati dalam urusan Rumah tangga Daerah Bidang Kesehatan dan tugastugas lain yang berkaitan dengan kesehatan ;Bahwa mengupayakan tercapainya kondisi kesehatan yang optimal dengan cara :Menggerakkan pembangunan yang berwawasankesehatan ;Pelayanan kesehatan yang bermutu
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-05-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.BJM.
Tanggal 7 Mei 2012 —
36 — 32
  • dalam penentuan dan pelaksanaankebijakan pendidikan di satuan pendidikan.Pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenagadalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitaspenyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuanpendidikan.Komite sekolah berfungsi sebagai :1.Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakatterhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 27-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 19 September 2012 — YUSUF SUPRIATMAN ALFIKRI
62 — 14
  • ALFIKRI binANENG sendiri tanpa sepengetahuan pimpinan Pondok PesantrenSalafiyah Nurul Huda dan Pondok Pesantren Raudhatul Huda,sehingga jumlah dana BOS Program Wajib Belajar PendidikanDasar untuk Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda dan PondokPesantren Salafiyah Raudhatul Huda.e Bahwa benar Pencairan dan pengelolaan dana BOS telah terjadipenyimpangan sebagaimana diatur dalam :Pedoman Bantuan Operasional Sekolah untuk Madrasah dan Pondok PesantrenSalafiyah dalamrangka Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
351 — 296
  • kepatutan, "UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara yaitu pasal 2 ayat (1) huruf b yang rumusannyaberbunyi Maksud dan Tujuan mendirikan BUMN adalah Mengejar Keuntunganpasal 2 ayat (2) yang rumusannya berbunyi Kegiatan BUMN harus sesuaidengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan pasal 12 yangrumusannya berbunyi Maksud dan Tujuan Pendirian Persero adalah a.Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu
    Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi danberdaya saing kuat;b.
    Menyediakan barangdan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
97 — 32
  • oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota DewanKomisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegan Saham paling lambat60 ( enam puluh ) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.Adapun Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha perbenihandi bidang pertanian serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroanuntuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu
    oleh semua Anggota Direksi dan semua AnggotaDewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegan Saham palinglambat 60 ( enam puluh ) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuanRapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan yangberlaku.Adapun Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha perbenihan dibidang pertanian serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untukmenghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu
    Sebagaimana dijelaskan oleh dalam Anggaran DasarPerusahaan Pasal 3 usahausaha PT SHS sebagai berikut:Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha perbenihan dibidang pertanian optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untukmenghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saingkuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna peningkatan nilaiperseroan dengan menerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas..