Ditemukan 1411 data
11 — 0
Mjl.dengan ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum permohonanPemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang bahwa sebagai akibat perceraian ini Pemohonberkewajiban untuk memberi penggembira kepada Termohon, makasebagai hak Oficio Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untukmembayar Mutah kepada Termohon sesuai dengan kemampuanTermohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga
10 — 1
sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belumpernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua)permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu roj7terhadap Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 KompilasiHukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara iniatas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
21 — 1
Dalam KompilasiHukum Islam Pasal 149 huruf (b) menyebutkan bahwa akibat hukum dariputusnya perkawinan karena talak antara lain memberikan nafkah,Hal. 24 dari Putusan Nomor: 0248/Padt.G/2015/PA.Smi .maskan(tempat tinggal) dan kiswah(pakaian) kepada bekas istri selamadalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.Menimbang, bahwaberdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan secara ex oficio terhadap suami yang menceraikan isterisehubungan Pemohon sebagai pegawai
44 — 14
Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mrskewenangan Majelis Hakim secara ex oficio menetapkan pemberian mutahberdasarkan kepatutan dan batas kewajaran, dan Majelis Hakim berpendapatadalah wajar dan patut apabila Tergugat dibebani untuk memberikan mutahkepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);wocnen enna nn == Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gunamelindung!
79 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanah miliknya dengan memperhatikanperaturanperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pada waktu ikrar wakaf atas sebidang tanah sebagaimaandimaksud dalam posita ke 12 dan 13 tersebut di atas, secara hukum telahterjadi kejanggalan yang sangat krusial, sehingga Akta Ikrar Wakaf tersebutmengalami cacat hukum, karena berdasarkan Akta Ikrar Wakaf NomorW.2/90/K13/tahun 1995 tertanggal 11 September 1995 yang dibuat olehTergugat (Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjoyang secara ex oficio
17 — 4
No. 2213/Pdt.G/2018/PA.JSsalinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohondan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahuludilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa secara ex oficio Majelis Hakim dapat menentukanjumlah nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon,hal ini Sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo.
110 — 34
lima puluh ribu rupiah) namun yang diterima olehTergugat setiap bulannya hanya sejumlah Rp.750.000,(tujuh ratus lima puluh riburupiah) karena telah dipotong dengan kredit Tergugat di Bank;Menimbang, bahwa dari penghasilan Tergugat tersebut, maka majelis hakimmenilai Tergugat dalam keadaan sanggup dan dapat dibebankan untuk memberikanNafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas dasar perimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim karena jabatannya secara ex oficio
29 — 10
Pasal115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimanayang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan AgamaMahkamah Agung RI Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaiman diatur dalam pasal 84undangundang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim secara Eks oficio
22 — 10
. = Rp. 272.000.000.Bahwa tuntutan nafkah terutang sebesar Rp. 272.000.000. selainmerupakan kewajiban perdata Penggugat Rekonpensi juga merupakankonpensasi dari indikasi perbuatan pidana Penelantaran dalam RumahTangga yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensiselama 11 Tahun 4 bulan, yang secara ex oficio Majelis Hakim dapatmemutuskan Tuntutan Tergugat Rekonpensi tersebut karena masihHal. 13 dari 31 Hal. Pen. No.492/Pat.G/2020/PA.
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyai hutang sebesar US$ 22.500, (dua puluhdua ribu lima ratus Dollar Amerika) atau sesuai dengan kurs rupiah yaituUS$1 sama dengan 9.460,00 (sembilan ribu empat ratus enam puluhrupiah) atau setara dengan Rp212,850.000,00 (dua ratus dua belas jutadelapan ratus lima puluh ribu rupiah" tersebut; karena gugatan TermohonKasasi/ Pembanding/Penggugat haruslah ditotak atau setidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa menolak gugatan yang tidak berdasar adalah merupakan kewajibanHakim demi hukum (ex oficio
20 — 4
149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan AlQuran Surat ke 2 (AlBaqarah)Ayat 241 dan yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukumsebagai berikut :VE 6 paul qaalall le lis og s8all, us clilbaalls26Artinya: Dan kepada isteriisteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantanSuaminya suatu mutah secara maruf merupakan suatu kewajibanbagi orangorang yang bertakwa.Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut MajelisHakim secara ex oficio
72 — 10
makatuntutantersebut ditolak ;Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pat.G/2015/PN PdgMenimbang bahwa petitum gugatan selanjutnya tergugat dituntut agartunduk dan patuh atas putusan ini;Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut menurut Majelis adalah sangatberlebihan; karena pihak yang dituntut untuk tunduk dan patuh pada putusanadalah pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara ini; dengan adanyaputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengansendirinya (Secara ex oficio
12 — 1
dibebani sesuatu kewajibanmelebihi batas kemampuannya.Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat serta denganmencermati bukti T.2 berupa beberapa transfer dana dari Tergugat ke bukurekening Penggugat yang ketika itu Tergugat masih aktif bekerja sebagai free landatau Entertement, dikaitkan dengan kedudukan Tergugat sekarang yang untuksementara ini sepi dari job atau tidak kerja, dan oleh karena itu untuk memberikanrasa keadilan diantara mereka maka patut dan sewajarnya majelis hakim secaraex oficio
5 — 8
(duajuta rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah dan mutah telahdisepakati dalam mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang nafkah anak belumdisepakati dalam mediasi, maka Majelis Hakim secara ex oficio akanmenetapkan nafkah anak tersebut Sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi:;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi agarTergugat Rekonpensi memberikan nafkah untuk seorang anaknya yangbernamaAnak
13 — 3
Menimbang, bahwa berdasarkan~ pasal 41 whuruf = (c),Majelis Hakim secara ex oficio menghukum kepada Tergugatrekonpensi memberi mut ah yang layak kepada bekasisterinya, dan hal ini sesuai dengan pedoman dalam AlQuran surat Al Baqaroh ayat 241 yangberbunyi : Artinya : Kepada wanita wanita yang di talak ( hendaknyadiberikan oleh suaminya ) mutah~ menurut = yangmaruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang orangyangbertaqwa. eee eee ee eee eee eee eee Menimbang, bahwa dari ayat yang lain, Alloh berfirmandalam
16 — 6
mewujudkanperadilan yang sederhana atau menyederhanakan proses pemeriksaanmaka Majelis dapat menerima penggabungan permohonan tersebutdengan memperhatikan Putusan MA 575K/Pdt/1983 yangmemperbolehkan penggabungan tiga atau beberapa perkara jika untukmemudahan proses dan bermanfaat ditinjau dari hukum acara olehkarena hak asuh anak juga menjadi gugat rekonpensi PenggugatRekonpensi maka Majelis akan mempertimbangkan dalam gugatanrekonpensi ;Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian Pengadilan secaraex oficio
22 — 3
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai PencatatHal.22 dari 31 Halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PA.SmnNikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon konpensidan Termohon konpensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat pernikahan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c UU No 01 tahun 1974maka majelis hakim secara eks oficio
14 — 8
(tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat tidak menuntut mutah terhadap Tergugat,namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex oficio akan mempertimbangkan agarTergugat dihukum untuk memberi mutah kepada Penggugat.Menimbang, bahwa Mutah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yangdijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan pemberian tersebut wajib diberikankepada bekas isteri apabila perceraian itu atas kehendak suami berdasarkan Pasal 158 huruf (b)dan Pasal 149
12 — 5
1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal pasal80 ayat 4 kompilasihukum islam;Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiba pula suami terhadapisterinya berlaku sejak adanya tamkin sempurna selama keduanya telahbergaul sebagai mana layaknya suami isteri, gugur kKewajiban suami tersebuthanya berlaku apbila isteri nuzus, Sebagaimana bunyi pasal 80 ayat 7 khi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidanga tidak terdapatPenggugat dikatergorikan sebagai nuzus . maka berdasarkan hal tersebutmaka secara ex oficio
18 — 3
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002, maka Majelis Hakim menghukumTergugat untuk menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut kepadaPenggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasihsayangnya kepada anak tersebut;Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak dan kebaikan Penggugatdan Tergugat dalam mengimplementasikan rasa kasih sayang dan perhatian mereka kepadaanak, maka Majelis Hakim dengan merujuk pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 secara ex oficio