atau versi perubahan belum pernah dibahas secara resmi di dalamrapat BPD sehingga sampai saat ini belum berlaku, oleh karena itukeberadaannya secara hukum harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, MejelisHakim berpendapat bahwa keberadaan Keputusan Badan Permusyawaratan DesaKarangsalam Nomor: 141/03/IX/2011 tanggal 24 November 2011 tentangPembatalan Penilaian Ujian Tertulis dan PDLT Peserta Calon Perangkat DesaLainnya juga harus dikesampingkan, oleh karena secara subtantif

dasarpembatalan penilaian ujian tertulis tersebut terbukti cacat hukum, dan terlebihlagi sesuai asas contrarius actus keberadaan SK BPD Nomor: 141/03/IX/2011belum dianggap memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karena belum disetujuioleh Bupati;Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukumtersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara subtantif Keputusan ObjekSengketa Pertama tidak terdapat cacat yuridis ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah penerbitan

No.20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak diterima dan dikesampingkan ;Menimbang, bahwa demikian pula pendapat Penasihat Hukum Terdakwadalam kontra memori banding pada intinya sama seperti Nota Pembelaan (pleidoi)yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama , tidak adahalhal baru yang bersifat subtantif untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karenasemuanya merupakan bagian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut

Saridin lainnya ;Menimbang .................... 49Menimbang, bahwa meskipun Sertipikat Hak Milik nomor 1945 Desa JambeanKidul atas nama Djasmari dibuat secara prosedural dan sesuai ketentuan pasal 165 HIRmemiliki kekuatan bukti yang kuat dan sempurna sehingga harus dipercaya dandianggap benar menurut hukum, tetapi karena secara subtantif atau secara materiilperolehan hak tersebut melanggar hak para ahli waris Alm.

Bahwa benar ahli menyatakan yang mendukung ahli menjadi ahli pitacukai adalah ahli telah mengikuti Diklat Teknis Subtantif Dasar IlKepabeanan dan Cukai serta telah bertugas sebagai petugas bea dancukai selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dengan tipe kantoryang berbedabeda.Bahwa benar ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan CUKAIsesuai dengan UndangUndang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukalsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun2007 pengertian Cukai adalah pungutan negara

2003 antara Betuel Sitorusdengan Paimatua Lubis, SH, ada kesalahan pengetikan nama salah satuSaksi yaitu Kepala Lingkungan III yang seharusnya adalah Oberlin Lbn.Tobing.12.Bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan kode Nomor Surat padasampul Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPHGR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004, namun demikian tidak denganserta merta membatalkan isi dari Surat Pelepasan Hak Dengan GantiRugi Nomor : 593.3/21/SPHGR/CSU/V/2004, karena bukan merupakanhal yang subtantif

Ambo Tang, maka bukti tersebuttidak dapat diterima sebagai bukti alas hak.Menimbang, bahwa secara subtantif, bukti TT. 1 kalaupun faktanya benartidak mengakibatkan status hukum baru sebab sebelumnya ternyata telah terbitSHM No. 1406 atas nama tergugat, lalu oleh tergugat di pindah tangankan kepadapara turut tergugat.

terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsiTergugat, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikansebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo;Halaman 51dari 60 Putusan Nomor:45/G/2018/PTUN.PBRMenimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu. kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;bahwa kepentingan secara subtantif

Perbuatan Hukum setelahUndangundang Nomor 18 Tahun 2004 terhadap ijinijin sebelum dikeluarkan dansetelahnya harus dinyatakan berlaku; Bahwa, wilayah subtantif yang mendapat iin tetap perlu daftar ulang, setelah otonomidaerah maka hak daerah yang lama atau setelah terjadi pemekaran tetap dilaksanakan,apabila tata administrasi belum sempurna, hal tersebut untuk melindungi penerimaiin; Bahwa, Ijin bertingkat dibatasi ini untuk kepastian hukum, agar jangan sampai pihakpemohon lalai ketika mendapat ijin

sebidang tanahuntuk kepentingan umum sesuai Bukti P5 = Bukti T.1.1;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak di dalam jawabjinawab dikaitkan dengan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut:Pertama : bahwa Para Pihak pada pokoknya masih mempermasalahkan legalitassah tidaknya proses penyerahan sebidang tanah antara Ahmad Mkepada Kelurahan Sungailiat;Kedua : bahwa Objek Sengketa Il berupa pengesahan/mengetahui SuratKeterangan tertanggal 22 Maret 1976 secara subtantif

TngMenimbang, bahwa secara subtantif perkara aquo adalah perkaraSengketa waris antara orang yang beragama Islam, maka mengacu padaketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama yang di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 , Pengadilan Agama Tangerang berwenang secara absolut untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tidakmembantah bahwa Para Penggugat

Tedebih lagi jumlah ganti rugi yang diajukan oleh pelawan dalam dalil positanyatersebut tidak secara rinci dari mana cara perhitungannya sehingga diperoleh angka sejumlah Rp.910.705.000, (sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan angka sejumlah Rp.500.000.000.000,(ima ratus milyar rupiah);Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa dalil perlawanan yangdisusun oleh pelawan tersebut secara subtantif disusun dalam bentuk gugatan perdata biasa danbukan dalam

denganlakilaki lain sehingga sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohonsudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri,Hal. 20 dari 43 Putusan No. 06/Pdt.G/2021/PA.MrkHal. 20 dari 43 Putusan No.06/Pdt.G/2021/PA.MrkHal. 20 dari 43 Putusan No. 06/Pdt.G/2021/PA.MrkHal. 20 dari 43 Putusan No.06/Padt.G/2021/PA.MrkMenimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijkke gronden)dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam positapermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

derogateinfopriory, hukum yang lebih tinggi derajatnyamengenyampingkan hukum yang lebih rendahderajatnya/peraturan yang dibawahnya;Bahwa artinya UU No. 30 Tahun 2014 mengesampingkanperaturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan perauran TataTertio anggota DPRD yang mengatur mengenai berlaku surut;bahwa dalam kontek keadilan sesuai dengan filsafat hukumnyamaka perlu dipertimbangkan jika keadilan prosedural tidakmemberikan rasa keadilan bagi masyarakat maka perludipertimbangkan menggunakan keadilan subtantif

pada Kantor Wilayah DJBC Aceh.e Bahwa Jabatan AHLI saat ini adalah sebagai Kepala Sub Bagian Rumah Tanggadan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan CukaiAceh, AHLI mempunyai tugas dan tanggung jawab : Melakukan pemberian bimbingan teknis dan kepatuhan di bidang Kepabeanan danCukai;*Melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundangundangan di bidangkepabeanan dan cukai;e Bahwa dalam memberi keterangan AHLI telah mengikuti pendidikan keahlian sepertiDiklat Teknis Subtantif

Diluar itu Ahli juga telah mengikuti beberapa Diklat yang terkaitdengan Bea dan Cukai seperti Diklat Teknis Subtantif Dasar Kepabeanan dan Cukai,Diklat Teknis Substantif SpesialisKepabeanan dan Cukai, Diklat Pejabat FungsionalPemeriksa Dokumen dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Ahli tahu dan mengerti ketentuan di bidang cukai berdasarkan pendidikanformal dan pelatihan yang telah Ahli peroleh selama ini juga berdasarkanpengalaman pekerjaan yang sudah Ahli lalui sejak tahun 2000 sampai

tindak pidana, olehkarenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonanTerdakwa agar hukumannya diringankan, dapat diterima.Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhipidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjarayang tepat yang sepadan untuk dijatuhnkan kepada Terdakwa sesuaitindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa walaupun penerapan hukum subtantif

Lebih dari itu, keadilanyang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat subtantif (subtantifjustice), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan substantif.Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasakeadilan di tengah tengah masyarakat, bukan hanya berbicara denganrasionalitas pada bunyi pasalpasal dan undangundang;Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor74 /Pid.Sus/2019/PN Mre3 Majelis Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhnkan terhadap paraTerdakwa

Adanya Permohonan Kepada Badan dan/atau Pejabat PemerintahanMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang UndangNomor 30 Tahun 2014, permohonan dimaksud haruslah berbentuk tertulis dansecara subtantif berisi suatu permohonan, baik yang secara tegas dinyatakandalam surat permohonan, ataupun dianggap diketahui berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Tahun2018 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara,atau dalam subsidernya memohon agar Termohon diwajibkan untuk menerbitkanSurat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) KabupatenPenajam Paser Utara tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan UmumBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 pada 91(sembilan puluh satu) tempat pemungutan suara (TPS) kepada Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara;Menimbang, bahwa secara subtantif

Kepabeanan olehKepala Kantor UB Kepala Bidang Penindakan dan Penyelidikan danBarang Hasil Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, makaKepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utaramenunjuk Ahli untuk menjadi Ahli dalam perkara tersebut dengan dibekalioleh Surat Tugas;Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Kepabeanan dan adapunlatihan Kedinasan yang menunjang keahlian Ahli dibidang Kepabeananadalah sebagai berikut :Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN TjbDiklat Teknis Subtantif

Disamping itu, dalileksepsi yang demikian jelas telah bertentangan dengan makna dan hakikatsuatu eksepsi yang pada pokoknya merupakan suatu tangkisan di luar pokokperkara, sedangkan eksepsi Kuasa Tergugat secara subtantif masuk dalampokok perkara karena dalam bagian pokok perkara sehingga berdasarkan buktibukti yang diajukan para pihak nanti disimpulkan faktakata juridis yangterungkap di persidangan dan diadili kKebenaran dalidalil gugatan Penggugatdan ataupun sangkalan Tergugat.