Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tingin tindis
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 03-01-2014 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 09-05-2014
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 02-K / PM.III-17 / AD/ I / 2014
Tanggal 18 Februari 2014 — FRANS ALFIAN SIWI
35 — 18
  • harus dibebaskan dari segala dakwaan.Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segaladakwaan maka Terdakwa harus dipulihkan hak dankemampuannya, kedudukan, harkat dan martabatnyaBahwa perbedaan pendapat antara Oditur Militer denganPenasehat Hukum Terdakwa adalah hal yang wajar dalamsistem peradilan, masingmasing bebas mengkajipersidangan dari pandangannya.Bahwa melihat pledooi Penasehat Hukum Terdakwa adalahsisi lain dari Tuntutan Oditur Militer, ibarat dua sisi matauang, sehingga terlihat tumpang tindin
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG
SARYONO AL.SARJONO Bin AMAD SADJARI dkk lawan MAHDI WIYATI Al. WIYATI Al. WIJATI Al. NY. SURONO Al. NY. SOERONO Binti KUSNAENI dkk
70 — 32
  • menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.Dengan demikian jelas pula bahwa dalam perkara a quoPengadilan Negeri Banjarnegara tidak berwenang.Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas/obscuur liable, didalam dalil gugatan sebanyak 20 (dua puluh) poin PENGGUGATtidak menguraikan secara jelas peraturanperaturan mana yangtelah dilanggar oleh TERGUGAT s/d TERGUGAT V dan VI,selain itu pula PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelasbatasbatas tanah milik TERGUGAT yang dalilkan olehPENGGUGAT sebagai tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 13-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 13/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. BANGGAI MANDIRI PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
196 — 144
  • dengan permohonanpeningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yangdiajukannya;Menimbang, bahwa selain memenuhi dokumen/syaratsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (4) PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2020, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika PT.Banggai Mandiri Pratama (selaku Pemohon dalam perkara a quo), pada Tahun 2011 telah memenuhi ketentuan mengenai CnC (clear and clean)atau wilayah pertambangannya tidak tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 141/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat:
NORMAN TAHIR
Tergugat:
Kepala kantor Pertanahan Kota Bandung
228 — 123
  • meskipun sertipikat obyek sengketa adalahsertipikat Pengganti yang baru diterbitkan pada tanggal 28 November 2016,namun jika Penggugat telah mengetahui sertipikat sebelumnya yaituSertipikat Hak Milik Nomor 1039/Cipadung Gambar Situasi Nomor 235/1987tanggal 19 Januari 1987 terbit tanggal 10 Maret 1987 luas 307 M2 atas namaBertha Napitupulu, maka penghitungannya dihitung sejak tanggal Penggugatpertama kali mengetahui adanya sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor1039/Cipadung yang letak tanahnya tumpang tindin
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 27-01-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 21 April 2016 — TAUFIK HIDAYAT LUBIS. AMD LAWAN PT. TRIA AUSTENITE, Tbk
67 — 31
  • BERTENTANGAN/BERTOLAK BELAKANG,TIDAK SINKRON, SALING MENIADAKANSINGKIR MENYINGKIRKANSATU SAMA LAINSemestinya Penggugat mencermati dan memahami dengan baik gugatanyang diajukannya sendiri haruslah disusun secara cermat dan jelas, baikyang menyangkut kronologi kejadian maupun kualifikasi perbuatan.Majelis hakim yang mulia, apabila dicermati secara seksama, gugatan aquo Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dibuat secara tergesagesa, gegabah, tidak cermat,tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/Pdt/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — Direktur Utama PT PEGADAIAN (PERSERO) VS DODOK SUTIYONO, BA DKK
337 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat berbedadan tidak boleh dicampuradukan dalam suatu surat gugat, karena haltersebut biasa menyebabkan adanya kekaburan dalam suatu gugatan;Dalildalil gugatan Penggugat adalah tumpang tindin dan bertolakbelakang antara dalil yang satu dengan yang lainnya, yaitu pada dalilangka 14 dan 15.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/Pdt/2017
Tanggal 21 Maret 2017 — I NYOMAN SUARTHA, S.IP DKK VS Dr. SITTI HASBIAH, M.Si.
58 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 343 K/Pdt/2017mempertimbangkan Bukti T.IV3 (Berita Acara Gelar Internal) tanpamempertimbangkan bukti T.Il 4 (Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Gowa) sebab kedua bukti tersebut sangat bersesuaian antarasatu dengan yang lain;Bahwa Bukti T.Il4 dengan tegas menyatakan letak SHM Nomor 64/Pattallansang dengan SHM Nomor 00326/Pattallassang tidak salingtumpang tindin melainkan berbatasan, kemudian dikaitkan pula BeritaAcara Pengukuran dan Pengembalian Batas Kantor Badan Pertanahankabupaten Gowa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 17-01-2012 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 305/PDT/G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 September 2014 — MISBAH dan Ny. ENDANG SETYARINI >< 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) JAKARTA I
135 — 30
  • Halaman 48 dari Halaman 50Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti T 11131, ternyata bahwadalam perkara Nomor: 462/PDT/2013/PT.DKI para Pelawan, para Penggugatdalam perkara aquo masih mengadakan upaya hukum kasasi, sehingga belum diketahui bagaimana putusan kasasinya;Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor: 462/PDT/2013/PT.DKI paraPelawan, mengajukan gugatan dalam perkara aquo, maka perkara aquo masihprematur, maka akan bisa terjadi tumpang tindin dengan perkara yang masihdalam taraf kasasi atas putusan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 19-08-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 77/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 21 Desember 2021 — Penggugat:
H. Sukawi Sutarip, S.E., S.H., M.H.
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Intervensi:
TAN YANGKY TANUPUTRA
597 — 413
  • Sehingga pada saatitu ada kesan terjadi tumpang tindin antara tanah milik HAJ SUKAWISUTARIP (Penggugat) dengan tanah milik Tergugat Il Intervensi, dimanayang sebenarnya letak tanah milik HAJ SUKAWI SUTARIP (Penggugat)tidak berada pada tanah milik Tergugat Il Intervensi yang menjadi obyekPutusan Perkara Nomor : 77/G/2021/PTUN.SMG, Him. 29 dari 52 Halaman18.19.20.sengketa dalam perkara No. 560/Pdt.G/2020/PN.Smg tersebut.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 16/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 29 Juni 2015 — Penggugat:
Drh. WIWIEK WIDAJATI
Tergugat:
KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA
265 — 115
  • Pucang Adi Nomor 122Surabaya dengan menuduh terjadi tumpang tindin dengan IMB Tergugat IIIntervensi di persil Jl. Pucang Adi Nomor 120124 Surabaya dengan dasarinterpretasi kata penghubung () ; 3.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Perijinan
Register : 25-08-2011 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PTUN KENDARI Nomor 21/G.TUN/2011/PTUN.KDI
Tanggal 10 April 2012 — PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) Tbk (P) Vs 1. BUPATI KONAWE UTARA (T), 2. PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL (T II Intv)
359 — 722
  • DIPM, KeputusanTergugat mana juga telah menyebabkan adanya izin yangtumpang tindin dengan dan sekaligus telah mengurangiwilayah izin usaha pertambangan Penggugat sehinggakeputusan tersebut secara langsung telah merugikanPenggugat.2.3.3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat:
Tn. Mohammad Zeid
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
375 — 215
  • Putusan Nomor : 244/G/2019/PTUNJKT.Masjid Agung Sunan Ampel sebagaimana Akta Nomor 19, tanggal 24September 2019 oleh Pengadilan Perdata yang berada di bawah lingkunganPeradilan Umum bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yangtumpang tindin dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan denganlingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan pulabahwa sebagaimana telah ditentukan Pasal 34 ayat (2) UndangundangRepublik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — SONNY ZAINHARD UTAMA vs. PT. SEKAR KANAKA LANGGENG, DK
88 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sembilan ribu tigaratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan WayLunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, atas nama SonnyZainhard Utama, yang ternyata lokasi tanahnya berada di dalam lokasitanah timbunan (reklamasi) pantai milik Penggugat;Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat HakMilik Nomor 1451 tanggal 20 Mei 2014 di atas lokasi tanah timbunan(reklamasi) pantai milik Penggugat telan menyebabkan terjadinyatumpang tindin (overlapping) hak kepemilikan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR
Register : 17-02-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 07-12-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 25 Agustus 2015 —
55 — 10
  • Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Jkt.TimMenimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensitersebut di atas, akan menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi overlapping/tumpang tindin dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.15/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 18 September 2008 yang telah memutuskanperkara dengan objek yang sama tersebut; Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukanpermohonan eksekusi untuk dilakukan eksekusi terhadap putusan PengadilanNegeri Jakarta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT ADINDO HUTANI LESTARI, DK VS PT SEBAKIS INTI LESTARI
188 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam RTRWP Provinsi Kalimantan Timur areal perkebunan PTSebakis Inti Lestari merupakan kawasan hutan dengan fungsihutan produksi tetap dan tumpang tindin dengan HPHTI PT AdindoHutani Lestari:d.
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 15-07-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN NABIRE Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Nab
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
PT PACIFIC MINING JAYA
Tergugat:
PT INKO BERSATU INTERNASIONAL
237 — 156
  • Jika WIUP terjaditumpang tindin maka Surat Keputusan Pemberian Izin UsahaPertambangan (Beschiking) harus diuji terlebih dahulu melalui PTUN.Jika salah satu WIUP tidak mempunyai kekuatan hukum maka WIUPharus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2583 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — PERUM BULOG VS SUGIMAN HALIM dan 1. SURYADIH bin HAMDAN, dkk.
74 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tiga puluhdelapan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Hamdan binMuhajir (Para Penggugat Rekonvensi)yang berdasarkan catatan Buku Clokasi Persil 102 adalah di Blok Bambu Kuning (Blok Rukem) Desa SegaraMakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;Tergugat Rekonvensi adalah bukan pemilik tanah terperkara seperti yang didalilkan dalam gugatan, sebab letak lokasi objek tanah Penggugat denganletak lokasi objek tanah Para Penggugat Rekonvensi karena berbeda letaksehingga terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 38/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
FARIDA MUSTAMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
Intervensi:
ROSDIANAH, S.Pd., M.Si
130 — 91
  • Bahwa dugaan Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 (halaman 4)bahwa melihat posisi tanah / gambar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:00168/Ponjalae, tanggal 13032012, Surat Ukur No.172/Ponjalae/2012,tanggal 05022012, luas 674 M2 atas nama Rosdianah SPd, maka NyataSertifikat a quo tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No504/Pontap tanggal 26041993, Gambar situasi No. 1321/1993, tanggal21041993, Luas 812 M2 atas nama Drs.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 31-10-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
PT. HOFFMEN INTERNASIONAL
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
263 — 458
  • Bahwa sampai diajukannya Gugatan a quo Tergugat tidak pernahmemberikan peringatan tertulis mengenai Penggugat selaku PemegangIUP Operasi Produksi, terkait Tumpang tindin WIUP atau untukmelaksanakan kewajibannya, Tergugat langsung saja mengeluarkansanksi pencabutan sementara mekanisme peringatan tertulis tidakpernah dilakukan;8.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon:
PT.SUMBER MINERAL ABADI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
316 — 186
  • Sumber Mineral Abaditersebut: Bahwa saat ini permohonan perpanjangan IUP eksplorasi maupunpeningkatan ke operasi produksi masih menjadi kewenangan Gubernurkarena yang ditunda adalah permohonan IUP baru;Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.PL Bahwa CnC dilakukan antara lain untuk memastikan apakah IUPtersebut tumpang tindin dengan IUP lain ataukah tidak? Dan apakah IUPitu. masuk atau tidak masuk di dalam hutan lindung atau hutankonservasi atau tidak?