Ditemukan 1413 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2017 Tanggal 14 Februari 2017 — H. ALLAIDIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU., II. HALIM SUSANTO;
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian pertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup untukdijadikan dasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasiini, Karena putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum sepertiitu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dantujuan dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009;Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan
Register : 19-08-2015 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PA SURAKARTA Nomor 530/Pdt.G/2015/PA.Ska. Tanggal 19 April 2016 — Pemohon dan Termohon
47 — 26
47 — 26
terhadap putusnya perkawinan karenaperceraian, bagi seorang isteri yang telah putus perkawinannya dapatdiberikan mutah sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) KompilasiHukum Islam dan berlaku waktu tunggu/iddah, dan pada saat waktu tunggu/iddah bekas isteri berhak mendapat nafkah dari bekas suami sebagaimanaketentuan pasal 149 huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf bdalam Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 huruf c UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, Pengadilan secara ex oficio
Register : 25-09-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 30-12-2013
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1255/Pdt.G/2012/PA. JB Tanggal 29 Oktober 2013 — Pemohon
Termohon
46 — 4
46 — 4
Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut, PenggugatRekonpensi keberatan, karena nafkah iddah, kiswah dan mutah telah diatur dalamKompilasi Hukum Islam dan menjadi kewajiban seorang suami yang akanmenceraikan istrinya, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonpensi rekonpensi yangmenyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi kabur adalah tidak tepat karenaberdasarkan berdasarkan pasal 41 (c) Undangundang Nomor 1 tahun 1974,Pengadilan secara secara ex oficio
Register : 11-05-2010 — Putus : 10-01-2011 — Upload : 20-02-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 2067/Pdt.G/2010/PA.Jr Tanggal 10 Januari 2011 — Pemohon dan Termohon
12 — 0
12 — 0
dipertahankan keutuhannya, dalam sebuah rumahtanggasakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan disyariatkan perkawinan;Menimbang, bahwa Majlis berpendapat, permohonan Pemohon dipandangtelah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undangundang32Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sebagai akibat jatuh talak pemohon terhadaptermohon, maka secara ex oficio
Putus : 28-07-2011 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529 PK/Pdt/2010 Tanggal 28 Juli 2011 —
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 178 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa: Hakim karena jabatannya atausecara ex Oficio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidakdikemukakan para pihak yang berperkara..
Putus : 30-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3238 K/Pdt/2012 Tanggal 30 Juli 2013 — Hajjah Kasinem, dkk vs. Ny. Lily Gunawan
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut pada halaman 21 alinea 3 dan halaman 22alinea 2, telah membuktikan bahwa tanah warisan milik Pemohon Kasasimempunyai Perbedaan Prinsip (berbeda luas tanah, batas tanah, letak, persildan blok) dengan tanah yang dibeli oleh Termohon Kasasi;7 Bahwa pertimbangan Judex Facti yang telah keliru tersebut selain bertentangandengan Yurisprudensi dan Peraturan Perundangundangan di atas juga sangatbertentangan dengan :aPasal 178 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa:Hakim karenajJabatannya atau secara ex oficio
Register : 17-11-2014 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PA BANGIL Nomor 2032/Pdt.G/2014/PA.Bgl. Tanggal 5 Mei 2015 — Perdata
13 — 2
13 — 2
Oleh karena anak tersebut sekarang berada pada Tergugat;Menimbang, bahwa anak bernama ANAK II bin TERGUGAT yangberumur 2 tahun sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat, maka MajelisHakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa untuk nafkah kedua anak tersebut yang tidak dimintaoleh Penggugat, namun Majelis Hakim secara Ex Oficio karena untuk45kepentingan anak bernama ANAK I bin TERGUGAT , umur 9 tahun dan ANAKII bin TERGUGAT , umur 2 tahun dalam kehidupan
Register : 07-01-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Olm Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
113 — 45
113 — 45
Bahwa terhadap pelantikan sebagai CamatKupang Tengah ex oficio Camat Kupang Tengah sebagai PPAT Sementarasebagaimana tertuang dalam Bab Ill Pasal 5 Ayat (2) huruf a yangberbunyi : Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan Akta diDaerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara2.
Register : 23-10-2019 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 238/Pdt.Plw/2019/PN Blb Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat
UNDANG
Tergugat
DADANG SUPRIATNA , S.Pd., M.Si
ADE SUWANDI, S.Pd. Qq. RENDI RUSYENDI, S.Pd.
E. ROHENDI, S. Ag. Qq. NIA ROSMIATI, S.Pdi
YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN
CHODIJAH
CAMAT KECAMATAN CICALENGKA
92 — 25
92 — 25
Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)Bahwa, Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) menyatakan : KETUAYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP)(Ex Oficio) Kabupaten Bandung, beralamat di Jl.
Register : 27-11-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 874/Pdt.Plw/2018/PN Jkt.Brt Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
MARIA JENNY
Tergugat:
PT. BANK ROYAL INDONESIA
Turut Tergugat:
1.PT. MUARA AGUNG PERKASA
2.ROY RADJAMIN KURNIAWAN
74 — 21
MARIA JENNY
Tergugat:
PT. BANK ROYAL INDONESIA
Turut Tergugat:
1.PT. MUARA AGUNG PERKASA
2.ROY RADJAMIN KURNIAWAN
74 — 21
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.17/2018EKS.Jo.No.0680/2015 tanggal 27 Nopember 2018" tentang PenetapanHal 9 dari 30 halaman Putusan No. 874/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.untuk melaksanakan Sita eksekusi yang dimohonkan Pelawan dalam gugatanperlawanannya sebagai "tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat secarahukum"Bahwa Surat "Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.17/2018EKS.Jo.No.0680/2015 tanggal 27 Nopember 2018" yang dikeluarkan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat secara "ex oficio
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1113/Pdt.G/2019/PA.Sda Tanggal 2 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
12 — 1
kelayakan, kepatutan dankeadilan, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon/Penggugat selama 3 bulan pasca putusan perceraian yangtelah berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan setiap bulannya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Penggugat in casu tidak pernahmeminta atau menuntut sebelumnya mutah terhadap Pemohon/Tergugat,majelis hakim berpendapat memiliki kewenangan secara ex oficio
Register : 28-09-2016 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2166/Pdt.G/2016/PA.Bjn Tanggal 17 April 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
30 — 13
30 — 13
ails 1) 44)baz) cli a 4tuArtinya : bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah duhul tanparidlonya isteri, maka bagi isteri berhak mendapatkan mut ah setaranafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah;Sehingga secara ex oficio Majelis berpendapat bahwa adalah layak danberalasan hukum bila Pemohon diberikan beban muth'ah sebesar Rp1.000.000, x 12 = Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) sebagaimanadalam diktum putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak pemohondalam konpensi
Register : 30-05-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 265/Pdt.G/2017/PA.YK Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 17
85 — 17
,( lima juta rupiah) hal ini sebagaimana ketentuan pasal 149huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan nafkah Iddah selama 3bulan sejumlah Rp 12.000.000,(dua belas juta rupiah) ,maka denganmengingat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan TergugatRekonvensi/Pemohon Konvensi telah membina rumahtangga selama sekitar 5tahun dan hanya rukun beberapa bulan ( sekitar 3 bulan ), maka denganmengingat ketentuan pasal 149 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam dan secaraEx Oficio
Putus : 07-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1482 K/Pdt/2013 Tanggal 7 Nopember 2013 — NELMI ROSMAWATY Br. SIMANJUNTAK, dkk
vs
DEWI SUSANTY Br. HUTABARAT
dan
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, dk
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
HamonanganSilaen selaku Direktur telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2008,maka telah terjadi kelowongan Direksi, berdasarkan Pasal 94 UU No. 40 tahun2007 Direksi akan diangkat kembali oleh RUPS, sehingga Penggugat tidakdapat secara ex oficio selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT.Haruma Karya Laju;Bahwa telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yth. Untukmendiskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) Dewi Susanty BR.
Register : 04-08-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 146/PDT.G/2015/PN.Amb Tanggal 23 Februari 2016 — RUDOLF SIMAUW, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Negeri Passo ((Desa Passo) RT. 027 RW. 006, Kecamatan Baguala Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
L A W A N
1. Ny. THERESIA MAITIMU, Pekerjaan tidak ada, Alamat Jalan Anggrek Lorong PLN RT. 029/RW. 006 Negeri Passo (Desa Passo) Kecamatan Baguala Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. JOHN MAITIMU, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Perumahan BTN Waitatiri Blok D4 Nomor 1 Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN BAGUALA dahulu bernama KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, Alamat di jalan Laksya Leo Wattimena Negeri Passo (Desa Passo) Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. PIMPINAN/KETUA KOPERASI UNIT DESA (KUD) INA TUNI, Alamat di Walter Mongonsidi Negeri Passo (Desa Passo) Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
66 — 33
66 — 33
menerima objek sengketayang berasal dari perbuatan hukum melawan hak orang lain denganmelegalkan sebagai harta Tergugat IV ; Objek sengketa bukan harta kekayaan yayasan melainkan perolehandalam bentuk peralihan hak objek sengketa yang adalah tanahwarisan yang terjadi secara melawan hak, lagi pula Tergugat IV secaraHalaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb,nyata telah ditarik dalam perkara ini maka pihakpihak memilikikedudukan hukum sempurna untuk digugat ; Tergugat Ill secara ex oficio
Upload : 21-12-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Pdl. 55 — 8
Bahwa telah kami pelajari Surat Gugatan Penggugat, sebagaimana dalilPenggugat pada point 13, penarikan Camat Majasari selaku Turut Tergugat dalam perkara ini, kami menilai sematamata ex oficio konsekuensi hukumatas jabatannya selaku PPATS, sehingga sepanjang seluruh ketentuan yangmengatur tugas pokok dan kewenangan PPATS sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016 Tentang Perubahan
Putus : 05-09-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 238/Pdt.G/2018/PN Mks Tanggal 5 September 2019 — Penggugat :
- ANDI MAPPASOMBA
Tergugat :
- ROSIATI N LEPONGBULAN, SH
- HERMIN LEPONGBULAN
- KARTINI LEPONGBULAN
- FEBERT RICARDO PINONTOAN
168 — 41
168 — 41
Dengandemikian secara hukum mendasari pada asas peradilan cepat, sederhanadan biaya murah/ terjangkau, maka cukup beralasan Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar selaku Yudex Factie dalam wewenangnyasecara ex oficio dapat mengambil alh putusan Pengadilan Negeri Makassaruntuk memperbaikin ya dalam menjatuhkan putusan pada bagian rekonpensidari Penggugat rekonpensi /Tergugat Konpensi .Berdasarkan alasanalasan dalam memori banding diatas makaPembanding/dahulu Penggugat Konpensi memohon kepada Majelis
Register : 11-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 211/PDT/2021/PT BTN Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : HENDRIK CHANDRA WIRATNO Diwakili Oleh : ALISATI SIREGAR, SH., MH, DAN REKAN
Terbanding/Penggugat : ABDUL ROHMAN Bin H. SUEB
Turut Terbanding/Tergugat II : H. MULYADI
50 — 82
Terbanding/Penggugat : ABDUL ROHMAN Bin H. SUEB
Turut Terbanding/Tergugat II : H. MULYADI
50 — 82
Bahwa pada point ke6 gugatan PENGGUGAT aquo yangmendalilkan karena klaim/keberatannya dicatatkan BPN KabupatenTangerang secara ex oficio menjabat Ketua Panitia Pengadaan Tanah RunWay 3 PT. Angkasa Pura II, bukan berarti dan atau tidak dapat dijadikanmenjadi alasan adanya hak milik PENGGUGAT, karena pencatatan ituhanyalan ersifat administrasi belaka, sehingga nanti TERGUGAT mensumir PENGGUGAT untuk dapat membuktikan haknya dalam factadilapangan dan dalam facta juridisnya.3.4.
Putus : 12-12-2012 — Upload : 26-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 PK/Pdt/2012 Tanggal 12 Desember 2012 — PT. Bank Global Internasional, Tbk (Dalam Likuidasi),dk vs MARIA SUSIANTI dan UUNG,
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 178 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa: Hakim karena jabatannyaatau secara ex oficio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yangtidak dikemukakan para pihak yang berperkara.Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum sama sekali oleh JudexJuris Tingkat Kasasi dalam putusannya, maka sudah sepatutnya menuruthukum putusan Judex Juris Tingkat Kasasi ini harus dibatalkan, olehkarenanya mohon agar Majelis Hakim Agung memberikan pertimbanganhukum sendiri dalam Tingkat Peninjauan Kembali dan menyatakan
Register : 06-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 17-03-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 683/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 11
11 — 11
melunasi mahar yang masih terhutangselurunnya, dan separoh apabila gobla al dukhul, d). memberikan biayahadhanah untuk anakanaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;Menimbang, bahwa frase dapat mewajibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padapelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya(hak ex oficio