Ditemukan 1457 data
63 — 27
Edfuadi Harun, Sp.B setelah menerima pencairan dana, telahpula membayar lunas semua hutang obatobatan dan alatalat kesehatan habispakai tahun 2006 dan 2007 kepada Apotik Asli dan gas oksigen therapi kepadaToko Amin;Bahwa terdakwa mengetahui adanya pasokan obatobatan danalatalatkesehatan habis pakai serta gas oksigen therapi tahun 2006 dan 2007 kepadarumah sakit berasal dari Apotik Asli dan Toko Amin, bukan berasal dari rekananperusahaan;Bahwa terdakwa tidak mengetahui dokumen pengadaan lelang, kontrak
87 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Assesment kesiapan pasokan barang di Batulicin ;42. Surat No. 582/Dirkug/0508 tentang PenyelesaianPanjar ;43. Surat No. 1029/Dalkug/0508 tentang LampiranLaporan Bulanan ;44. Surat No. 4054/SBU Poslog/0408 KD 67/Dirut/1007tentang Organisasi dan Tata Kerja SBU PosLogistik ;45. Surat No. 179/Poslog/Pemsar 1/0408 tentang IzinNegosiasi Pelaksanaan Proyek Pembuatan Jalan danKontrak Kerjasama Pengangkutan Batu Splite denganAdhi Karya (Persero) Cabang Buntok ;46.
NOVRIKA.SH
Terdakwa:
KUD. PEMATANG SAWIT Yang diwakili oleh Pengurus Kuasa An. HAIRUL PAGAB Bin UDIN
414 — 594
Jaminan pasokan bahan baaku dengan menggunakan formatseperti tercantum dalam lampiran IV dan lampiran XII yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;9. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasilperkebunan;10. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati / Walikota sesuaikewenangan;11.
123 — 58
Secara khusus, berdasarkan Pasal 14 PKP2B, Tergugat I3d3435harus membiayai segenap pengeluaran untuk membeli material, pasokan, pabrikdan peralatan (asetaset ini selanjutnya disebut Peralatan).
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IRPAN. Diwakili Oleh : MUHAMMAD IRSAN. S, S.H.
146 — 71
/beras
- 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor: SOP-04/DO300/07/2021 Tanggal 05 Juli 2021 tentang Standar Operasional Prosedur penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana;
- 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 Tanggal 08 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur ketersedian pasokan
September 2021
- 25 (dua puluh lima) lembar Nota Penjualan Beras
- Asli Surat Penunjukan Nomor: 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 Tanggal 14 Februari 2022
- Asli Surat Pernyataan atas nama IRPAN Tanggal 14 Februari 2022;
- Asli Surat Permohonan untuk Ketersediaan Pasokan
gabah/beras
- 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor: SOP-04/DO300/07/2021 Tanggal 05 Juli 2021 tentang Standar Operasional Prosedur penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana;
- 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 Tanggal 08 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur ketersedian pasokan
September 2021
- 25 (dua puluh lima) lembar Nota Penjualan Beras
- Asli Surat Penunjukan Nomor: 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 Tanggal 14 Februari 2022
- Asli Surat Pernyataan atas nama IRPAN Tanggal 14 Februari 2022;
- Asli Surat Permohonan untuk Ketersediaan Pasokan
Penerima surat dukungan berhak untuk mendapatkan pasokan/jaminanketersediaan barang sesuai surat dukungan. Penerima barang punya kewajiban untuk membeli/memasok barangdari pemberi surat dukungan.Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.12dari.1084.
Edfuadi Harun, Sp.B setelah menerima pencairan dana, telahpula membayar lunas semua hutang obatobatan dan alatalat kesehatan habispakai tahun 2006 dan 2007 kepada Apotik Asli dan gas oksigen therapi kepadaToko Amin;Bahwa terdakwa mengetahui adanya pasokan obatobatan dan alatalatkesehatan habis pakai serta gas oksigen therapi tahun 2006 dan 2007 kepadarumah sakit berasal dari Apotik Asli dan Toko Amin, bukan berasal dari rekananperusahaan;Bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari pencairan dana
1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kemitraan Pasokan Bahan Baku Tanda Buah Segar (TBS) N0.004/SPK-TBS/PMKS-SNS/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019.
6.
1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Faktur-Faktur DO dari Pabrik PT. Bumi Sawit Sukses Pratama (BSSP).
7.
1 (satu) Bundel asli Surat Pemberitahuan Tunggakan Nomor:B.3551-KC-IV/ADK/06/2020 tertanggal 16 Juni 2020.
8.
TPK/2021/PT BBL10.13.14.Pasokan Bahan Baku Tanda Buah Segar (TBS) N0O.004/SPKTBS/PMKSSNS/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019.1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir FakturFaktur DO dari PabrikPT.
Penerima surat dukungan berhak untuk mendapatkan pasokan/jaminanketersediaan barang sesuai surat dukungan. Penerima barang punya kewajiban untuk membeli/memasok barangdari pemberi surat dukungan.5. FARIED ROZALI, S.SIT alias FARIED Bin FACHRUD ZAIANI, dibawahsumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi menerangkan bahwa saksi terlibat pada pelaksanaan kegiatanpengadaan dan pemasangan paku jalan tenaga surya solar cellDishubkominfo Prov. Kalsel di Jl. Provinsi Kalsel (Jl.
Penerima surat dukungan berhak untuk mendapatkan pasokan/jaminanketersediaan barang sesuai surat dukungan. Penerima barang punya kewajiban untuk membeli/memasok barangdari pemberi surat dukungan.Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.12dari.1084.
Penerima surat dukungan berhak untuk mendapatkan pasokan/jaminanketersediaan barang sesuai surat dukungan. Penerima barang punya kewajiban untuk membeli/memasok barangdari pemberi surat dukungan.5. FARIED ROZALI, S.SIT alias FARIED Bin FACHRUD ZAIANI, dibawahsumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi menerangkan bahwa saksi terlibat pada pelaksanaan kegiatanpengadaan dan pemasangan paku jalan tenaga surya solar cellDishubkominfo Prov. Kalsel di Jl. Provinsi Kalsel (JI.
- Tentang : Cipta Kerja
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 165 Pasal 102Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan,pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian,serta penyebaran data Sistem Budi Daya PertanianBerkelanjutan.Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya wajib membangun,menyusun, dan mengembangkan sistem informasiPertanian yang terintegrasi.Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:a. perencanaan;b. pemantauan dan evaluasi;c. pengelolaan pasokan
berbunyi sebagaiberikut:Pasal 46...SK No 050762 A(1) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 262 Pasal 46Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerahberdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteriayang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukanpembinaan dan pengawasan terhadap usahapenyediaan tenaga listrik dalam hal:a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energiuntuk pembangkit tenaga listrik;b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untukkepentingan telekomunikasi, multimedia, daninformatika;c. pemenuhan kecukupan pasokan
sehinggaaman untuk dikonsumsi.Produksi Pangan adalah kegiatan atau prosesmenghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,mengawetkan, mengemas, mengemas kembali,dan/atau mengubah bentuk Pangan.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangandari hasil produksi dalam negeri, Cadangan PanganNasional, dan Impor Pangan.Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangandi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiauntuk konsumsi manusia dan untuk menghadapimasalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan
dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasalyakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 32ADalam pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasoksebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dapatdilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro dan Kecil olehUsaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan olehperusahaan dengan penyedia bahan baku;b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen;dan/atauc. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan
persentase yang ditentukan oleh Pemerintah Pusatkepada Pelaku Usaha dalam melakukan Usaha Budi DayaPertanian tertentu.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Angka 7Cukup jelas.Pasal 102Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Pusat data dan informasi paling sedikit menyampaikan datadan informasi mengenai Varietas Tanaman, letak dan luaswilayah, kawasan, dan unit Usaha Budi Daya Pertanian,permintaan pasar, peluang dan tantangan pasar, perkiraanproduksi, perkiraan harga, perkiraan pasokan
No. 09 P/HUM/2012 dPada saat Peraturan Pemerintah inimulai berlaku:via memenuhi pasokan kebutuhanb stabilitas harga mineral danmengenai tata carapengutamaan kebutuhanmineral dan batubara untukkepentingan dalam negeridiatur dengan PeraturanMenteri.Pasal 85 :Pemegang IUP Operasi Produksimineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubarayang diproduksi wajibberpedoman pada harga patokan.Harga patokan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh:a= Menteri suntuk minerallogam dan batubara
saksi merasa ditekan dalammemberikan keterangan ; Ada beberapa pertanyaan yang jawabannyabukan dari saksi, pada saat saksi ditanya ternyata pertanyaan tersebutsudah ada jawabannya tertulis ; Namun tidak ada kekerasan phisik yangdilakukan terhadap saksi, saksi membubuhkan tanda tangan dan parafsaksi dalam BAP hasil tanya jawab saksi dengan penyidik ;Bahwa sudah 2 (dua) tahun belakangan ini anak saksi (Terdakwa)berbisnis jual beli Handphone (HP) di tokonya bernama Delta Faith ;Terdakwa mendapatkan pasokan
Di samping penetapan harga, hambatan vertikal lain yangmerupakan hambatan bersifat nonharga seperti yang termuat dalamperjanjian eksklusif adalah pembatasan akses penjualan atau pasokan,serta pembatasan wilayah dapat dikategorikan sebagai perjanjiantertutup.Adapun bentukbentuk perjanjian tertutup yang dilarang meliputi:1.
strategis nasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenaisanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteriuntuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atauwakilbupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.c) Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang KebijakanEnergi Nasional, pada pasal 2 menyebutkan bahwa kebijakanenergi nasional bertujuan dalam rangka upaya untuk memenuhikebutuhan energi demi terwujudnya keamanan pasokan
Dalam kaitannya dengan barang dumping,ketentuan yang terkait disebutkan pada huruf (g), sebagai berikut:yang dikecualikan dari ketentuan undangundang ini adalah:g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk eksporyang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasardalam negeri.
gabah/beras
- 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor: SOP-04/DO300/07/2021 Tanggal 05 Juli 2021 tentang Standar Operasional Prosedur penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana;
- 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 Tanggal 08 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur ketersedian pasokan
ol>
- 25 (dua puluh lima) lembar Nota Penjualan Beras
- Asli Surat Penunjukan Nomor: 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 Tanggal 14 Februari 2022
- Asli Surat Pernyataan atas nama IRPAN Tanggal 14 Februari 2022;
- Asli Surat Permohonan untuk Ketersediaan Pasokan
Putusan No.593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Selkondisi karena penyelenggaraan Sea Games di Palembang, terhentinya pasokan fuel dariTermohon, terbatasnya docking facility di tempat tank cleaning facility yang tidak dapatmenampung 4 (empat) kapal sekaligus;Menimbang, bahwa dalam mengemukakan alasanalasan keterlambatan tersebut Pemohontidak melengkapi dengan buktibukti lengkap untuk memperkuat alasanalasan yangdikemukakannya, dengan demikian Majelis Arbitrase berpendapat bahwa dalil Pemohonpatutlah ditolak
JOHANA JOSEPHINA SATTU
Terdakwa:
IRPAN.
93 — 49
34 — 7
71 — 19
Terbanding/Terdakwa : FIRMAN Alias ASAK Anak Dari HARTONO
290 — 122
98 — 13
63 — 12
37 — 13
963 — 747 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 107
Pembanding/Penggugat II : PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Pembanding/Tergugat II : PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
Terbanding/Tergugat II : PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
Terbanding/Tergugat III : PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. SAWIT DESA MAKMUR
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. BATU HITAM SUKSES
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. BATU HITAM JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA
Terbanding/Penggugat I : PT.UNIVERSAL SUPPORT
Terbanding/Penggugat II : PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
859 — 332
Muhammad Harharah
Tergugat:
1.PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK
2.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA / PLN (Persero), Berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M -1 Nomor 135 Kebayoran Baru, Jakarta Cq. PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN (UIP) NUSA TENGGARA Cq. DIVISI PERJANJIAN DAN PENGADAAN TANAH (PPT) NUSA TENGGARA BARAT
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT cq. SEKERTARIS DAERAH SELAKU KETUA BKPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT
2.GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
3.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) NUSA TENGGARA BARAT
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK BARAT
6.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT
7.BUPATI LOMBOK BARAT
185 — 101
400 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E. Diwakili Oleh : Muh. Nurichsan, S.H.
170 — 68
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
746 — 432