Ditemukan 1436 data
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
NUR ABIDIN Alias BIDIN
376 — 55
Dan arealpertambangan Mineral logam Cinnabar sebagai bahan penghasil Merkuri/Raksa di Maluku sesuai data kami belum ada pada lokasi lain di wilayahProvinsi Maluku, selain pada lokasi Desa Ilha dan Luhu.Ketentuan yang mengatur terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi, berupa :> UP Operasi Produksi diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi danPerseorangan, dan yang mengeluarkan IUP Operasi Produksi tersebutkewenangannya ada pada Menteri, Gubernur, Bupati/ atau Walikota.> Kewenangan
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Widya Jaya Mandiritersebut mengingat Subdivre Bukittinggi lebih dekat denganKabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah penghasil produkandalan berupa gambir.
1.KUSNADI
2.ANJAT AROHMAN, S.E
3.SUNAMI
4.MISNARI
5.SUTIAH
6.SAMIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
248 — 159
PerkebunanXXIII dalam hal ini pemohon.Bahwa Panitia B Propinsi Jawa Timur, dalam Risalah PemeriksaanTanahnya tanggal 21081985 No. 46/Agr/HGU/Jatim/1985,berkesimpulan bahwa permohona tersebut dapat diluluskan untukdiberikan Hak Guna Usaha seluas + 1.863,86 Ha, selebinnya seluas +506,30 Ha yang adalah merupakan pendudukan/garapan rakyatdikeluarkan dari permohonan Hak Guna Usaha.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan mengingat fungsiperkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta sesuai dengankebijaksanaan
96 — 27
Sumatera Insan Prima yangmenyatakan bahwa total penghasil Tergugat setiap bulannya adalahsebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya;Bahwa dari uraian surat bukti Tergugat dengan produk T. 01, T. 16, T. 21dan T. 22 diatas, maka membuktikan bahwa Tergugat akan sanggup untukmembiayai dan menjamin kehidupan anak apabila Majelis Hakim YangMulia mempercayakan hak asuh anak kepada Tergugat;Halaman 77 dari 109 Halaman Putusan Nomor 452/Padt.G/2018/PA.LKBahwa Tergugat merasakan adanya
298 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa norma, pasal, dan definisi Fungsi Ekosistem Gambut yangterdapat dalam Pasal 1 angka 15 d Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2017tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri yang berbunyi:Fungsi ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yangberfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragamanhayati, penyimpanan cadangan karbon~ penghasil oksigen,penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung ekosistemgambut dan fungsi budidaya
90 — 14
Saksi SUEDI :Bahwa, Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak adahubungan saudara baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungankerja ;Bahwa, Saksi mengetahui Di BPN stimulasi dari kepala BPN berdasarkan KepresNo.4/2003 No.2 tentang pendaftaran , ada 2 program kerja meliputi :1. tanah sporadis2. tanah swadaya3. negara, penghasil royan dan ada bantuan yaitu Proda ,LDDTBahwa, Pelayanan adalah pendaftaran adat, massal dan perorangan perorangan sporadis, dasar dari masyarakat sifat
120 — 64
Bahwa saksi tidak tahu/tidak kenal dengan Para Terdakwa ;e Bahwa waktu itu Ketua Panitianya adalah Pak Budi ;e Bahwa kegiatan itu dilakukan untuk 1 kegiatan dalam 1 hari ;e Bahwa peserta pelatihan 75 orang ;e Bahwa saksi tahu jumlah peserta pelatihan ada 75 orang dari daftar hadir ; Bahwa untuk peserta pelatihan ada diberi uang transport tiap orang Rp. 25.000, dariPanitia ;e Bahwa kegiatan tersebut yaitu untuk pembuatan telur asin aneka rasa banyak manfaatnya,karena kebetulan daerah saksi adalah penghasil
347 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
Chevron PacificIndonesia yang harus memiliki izin tersebut, karena yang mengoperasikansarana pengolahan limbah dan seluruh fasilitas pengolahan limbah/SBFtersebut adalah milik dari penghasil limbah yaitu : PT. Chevron PacificIndonesia dan untuk itu berdasarkan bukti surat yang dihadirkan dalamperkara ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI telah mengeluarkan izinkepada PT. Chevron Pacific Indonesia yaitu:Hal. 275 dari 270 hal. Put.
Deputi Bidang Pengelolaan BahanBerbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;Dalam Point 2 disebutkan : Bahwa izin yang dimaksud dalam angka 1 diatas diberikan kepada penghasil limbah bahan berbahaya dan beracundalam hal ini adalah PT. Chevron Pacific Indonesia, sedangkan kontraktoryang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan Bioremediasi tidak diwajibkanmemiliki izin; (Lampiran : 1);Dengan demikian PT. Chevron Pacific Indonesia yang wajib memiliki izin,sedangkan PT.
Green Planet Indonesia sebagai kontraktor yang hanyamengerjakan pekerjaanpekerjaan sipil yang merupakan bagian daripekerjaan pengelolaan limbah B3 dengan cara yang merupakan bagian daripekerjaan pengelolaan limbah B3 dengan cara Bioremediasi tersebut tidakmemerlukan izin dari KLH, karena pekerjaan tersebut dilaksanakan ditempat/fasilitas (SBF) milik dan berdasarkan teknologi serta SOP (StandartOperating Prosedure) penghasil limbah dengan pengawasan penuh, yaitu :PT.
107 — 46
BPMPD/2012, Tanggal 26 Desember 2012,Klasifikasi: Amat Segera;Fotokopi sesuai dengan aslinya Telekomunikasi dari: KepalaBPMPD KAB Kotabaru untuk: Semua Camat Dlm KabupatenKotabaru, Nomor: 140/442/BPMPD/2013, Tanggal 19 Agustus2013, Klasifikasi: Amat Segera;Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) Bundel : LaporanPertanggung Jawaban Tunjangan KADES, BPD, RT.TRIWULAN (I&II) Desa Sembilang Kecamatan KelumpangTengah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013, terdiri dari: LaporanPertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Penghasil
1.PAIMIN
2.JUMADI
3.PAERAN
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
381 — 219
Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan mengingat fungsiperkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta sesuai dengankebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunanmaka dipandang perlu untuk memberikan Hak Guna Usaha atastanah Negara bekas hak erfpacht tersebut kepada PT.PERKEBUNAN Xxill dalam hal ini adalah Pemohon.Diktum Mengingat :PUTUSAN No. 107/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 27 dari halaman 978.9.UndangUndang No. 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No. 104:.
81 — 16
& Teknologi di sekitar314 kita315 Seri Aku Tahu 6 : Aku Ingin Tahu316 Seri Aku Tahu 7 : Tubuh Kita317 Seri Aku Tahu 8 : Sumber Energi318 Seri Aku Tahu 9 : Tokoh dan Penemu319 Seri Aku Tahu 10 : Dunia Hewan320 Mengerti tentang Mamalia321 Mengenal Tubuh kita322 Dampak rumah kacaoco Biogas324 Mikroskop325 Asam, Basa dan Garam di sekitar kita Halaman99 Putusan Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgp 326 Memahami Unsur, Senyawa dan campuran327 Ayo, mempelajari Lumut328 Mengenal Protozoa329 Tumbuhan penghasil
Percobaan dengan Cahaya250 Mengenal Herbarium FloraPeranan Mikroorganisme dalam Kehidupan251 Manusia252 Mengenal Serangga di sekitar kita253 Mengenal ragam Tumbuhan Air254 Mengenal Mata dan cara merawatnya255 Manfaat karet bagi kehidupan manusia256 Manfaat Plastik257 Mengenal Hewan Australia 1258 Mengenal Hewan Australia 2259 Biasa dengan Sains seri Energi Matahari260 Biogas261 Mikroskop262 Asam, Basa dan Garam di sekitar kita263 Memahami Unsur, Senyawa dan campuran264 Mengenal Protozoa265 Tumbuhan penghasil
DANU WAHYU H., S.H.
Terdakwa:
JUNUS DAVID NUSI alias MBAU UNU
176 — 16
Bara, Pasal 129 adalah sebagaiberikut :1) Pemegang IUPK operasi produksi untuk pertambangan minerallogam dan batubara wajib membayar sebesar 4 % (empatpersen) kepada pemerintah dan 6 % (enam persen) kepadapemerintah daerah dari Keuntungan bersih sejak berproduksi;Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Thn2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur sebagai berikut :a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1 % (satupersen);b. pemerintanh kabupaten / kota penghasil
224 — 264
kali jabatan sehingga hakpendapatan yang masih diperoleh oleh Penggugat II danPenggugat III adalah 45 (empat puluh lima) ditambah 60(enam puluh) bulan sehingga total 105 (seratus lima)bulan dan dengan asumsi setiap tahun mengalamikenaikan gajisebesar10%(sepuluh prosen) dandengan setiap tahun menerima THR sebanyak 1 (satu)bulan gaji dan / atau honor dan setidaknya 2 (dua) bulangaji sebagai bonus; dengan rincian sebagai berikut:(seratus lima) bulan;Gaji, THR dan Bonus Penggugat II selama 105 Bulan Penghasil
Penghasil Bonus THR Totalan anKe per Bulan per Tahun1724 55.000.00 440.000.0 /110.000.0 55.000.00 605.000.00 00 00 0 0025 36 60.500.00 726.000.0 121.000.0 60.500.00 907.500.00 00 00 0 0037 48 66.550.00 798.600.0 133.100.0 66.550.00 998.250.00 00 00 0 0049 60 73.205.00 878.460.0 /146.410.0 73.205.00 1.098.075.0 00 00 0 00061 72 80.525.50 966.306.0 161.051.0 80.525.50 1.207.882.0 00 00 0 50073 84 88.578.05 1.062.936. 177.156.1 88.578.05 1.328.670.0 600 00 0 75085 96 97.435.85 1.169.230. 194.871.7
96 — 21
Turen bukan merupakan daerah penghasil Pisang di Jawae Bahwa saksi menerangkan selama ini Kec. Turen Kab. Malang memangsering didatangi oleh lembaga maupun Universitas untuk melaksanakankegiatan baik penelitian maupun KKN (Kuliah Kerja Nyata) namunmayoritas hanya dari sekitar Kab. Malang ;e Bahwa saksi menerangkan tata cara atau prosedur jika suatu lembaga atauPerguruan tinggi maupun instansi lain jika akan melakukan suatu kegiatanpenelitian di wilayah di Kecamatan Turen Kab.
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada angka V mengenai Penyusunan APBDpada sub atau bagian Belanja APBD pada huruf d ditentukan untukmenjamin kelangsungan pelayanan kepada masyarakat, Pendapatan AsliDaerah diprioritaskan untuk merecover biaya operasi dan pemeliharaansarana dan prasarana pada unit penghasil. Oleh karena itupengalokasian PAD untuk Belanja DPRD = agar benarbenarmempertimbangkan azas efisiensi. efektivitas dan hemat. dan tidak mengganggu kelancaranserta menurunkan standarpelayananmasyarakat.
1050 — 2006 — Berkekuatan Hukum Tetap
RepublikIndonesia untuk mempertahankan kebijakannya yang jelasjelas merugikanmasyarakat, para pengusaha pertambangan dan Negara Republik Indonesia;PERMEN ESDM RI Nomor 07 Tahun 2012 adalah Peraturan yangCACAT HUKUM sebelum Ditetapkan dan Diundangkan;Bahwa sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sumber dayamineral dan batubara (MINERBA) merupakan sumber daya pertambanganyang sangat penting dan merupakan salah satu primadona untukmendongkrak pendapatan dan devisa Indonesia;Selain sebagai penghasil
85 — 11
Seri Aku Tahu 6 : Aku Ingin Tahu 5316 Seri Aku Tahu 7 : Tubuh Kita a317 Seri Aku Tahu 8 : Sumber Energi 5318 Seri Aku Tahu 9 : Tokoh dan Penemu 5319 Seri Aku Tahu 10 : Dunia Hewan 5320 Mengerti tentang Mamalia a321 Mengenal Tubuh kita 5322 Dampak rumah kaca 5323 Biogas 5324 Mikroskop 5325 Asam, Basa dan Garam di sekitar kita 5326 Memahami Unsur, Senyawa dan campuran 5 Putusan Perkara no.24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp Hal 111 dari 248 327 Ayo, mempelajari Lumut a 328 Mengenal Protozoa 5329 Tumbuhan penghasil
Manusia 2252 Mengenal Serangga di sekitar kita 2253 Mengenal ragam Tumbuhan Air 2254 Mengenal Mata dan cara merawatnya 2255 Manfaat karet bagi kehidupan manusia 2 Putusan Perkara no.24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp Hal 140 dari 248 256 Manfaat Plastik 2257 Mengenal Hewan Australia 1 2258 Mengenal Hewan Australia 2 2259 Biasa dengan Sains seri Energi Matahari 2260 Biogas 2261 Mikroskop 2262 Asam, Basa dan Garam di sekitar kita 2263 Memahami Unsur, Senyawa dan campuran 2264 Mengenal Protozoa 2265 Tumbuhan penghasil
SUKANDA,SH.MH
Terdakwa:
Silvanny Kumala Dewi Bin alm Sumardi
202 — 64
Undangundnag No.32 tahun 2009, tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup; Bahwa terkait pengelolaan limbah B3 telah diatur dalam PP 101 tahun 2014Tentang pengelolaan limbah B3, termasuk Hal Dumping (membuang) yaitu dalamBab X sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat 1 PP 101 tahun 2014 Tentangpengelolaan limbah B3 yang berbunyi "Setiap Orang untuk dapat melakukanDumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izindari Menteri sehingga pendapat Ahli bahwa setiap orang atau penghasil
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
H. SARIANSYAH, S.Sos Bin SAPAWI AHMAD
149 — 23
Menyiapkan penyusunan laporan keuangan Dinas Pendidikan.Bahwa Saksi membenarkan mulai dari tahun 2010, Pegawai NegeriSipil yang berada di wilayah UPTD PSPD Kuaro mendapatkanTambahan penghasil pegawai/intensif dari Pemerintah KabupatenPaser, yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Paser danmasuk dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Paser dan yangbertugas untuk mengurusi tentang pengajuan dan pencairan Tambahanpenghasil pegawai/intensif dari pemKabupaten Paser pada tahun 2010sampai tahun 2016
Mengajar murid murid SDN 003 .Bahwa yang berhak menerima Tambahan penghasil pegawai/intensifdari Pemkab Paser pada tahun 2010 sampai tahun 2016 adalah seluruhPegawai Negeri Sipil yang ada di SD 026 dalam hal ini adalah GuruPNS, untuk di tingkat SD tidak ada pegawai TU, sedangkan untuknilainya tergantung dari Golongan masing masing Pegawai Negeritersebut, yang mana untuk nilai TPP tersebut sudah ada tertera didalam Perbub Bupati Paser, untuk nilai riilnya berapa Saksi tidak ingat,yang Saksi ketahui
SK Bupati Paser dengan nomor : 824/11/Bid.1.1/BKDtanggal 25 Februari 2015.Bahwa untuk pengajuan dan pencairan Insentif semua nya mengurusiadalah bendahara UPTD Kuaro yaitu sdr Sariansyah, Saksi di SekolahSDN 021 hanya menandatangai daftar permintaan TPP atau insentifdan selanjutnya pada saat setelah di lakukan pencairan kamiHalaman 334 dari 427 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN Smrmengambil uang TPP tersebut dan selanjutnya membagi ke masingmasing penerima.Bahwa yang berhak menerima Tambahan penghasil
/BKD tanggal 25Februari 2015.Bahwa untuk di sekolah SDN 026 Kuaro yang mengurusi pencairanTPP adalah Kepala sekolah sendiri dalam hal ini siapa yang menjabatmenjadi Kepala sekolah saat itu, maka dialah yang mengurusi.Bahwa yang berhak menerima Tambahan penghasil pegawai/intensifdari Pemkab Paser pada tahun 2010 sampai tahun 2016 adalah seluruhPegawai Negeri Sipil yang ada di SDN 026 dalam hal ini adalah GuruPNS, untuk di tingkat SD tidak ada pegawai TU, sedangkan untuknilainya tergantung dari Golongan
masing masing pegawai negeritersebut yang mana untuk nilai TPP tersebut sudah ada tertera didalam Perbub Bupati Paser.Bahwa proses pengajuan TPP setiap pertengahan bulan Saksi di beridaftar permintaan tambahan penghasil pegawai biasanya diberikanpada saat pertemuan K3S (kelompok kerja Kepala sekolah), yangmembagikan biasanya sdri SURATMI selaku bendahara di K3S,formulir permintaan TPP yang membuat adalah UPTD PSPD KUAROnamun untuk siapa orangnya Saksi tidak tahu, daftar permintaantersebut tersebut
301 — 62
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 UU PPh, yaitu PPh sebagai hasil normapenghitungan khusus untuk menghitung penghasil an netto untukgolongan Wajib Pajak tertentu.4. Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yaitu PPh yangbersifat final atas penghasilanpenghasilan tertentu.5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 UU PPh, yaitu PPh atas penilaiankembaii aktiva.