Bahwa saksi Tergugat / Terbanding yang bernama Salmawatimenjelaskan bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketaadalah tanah Wa Ube.Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam kontra Memori Bading ini,Tergugat V / Terbanding dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan TinggiKendari Cq.

sebagaikonsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkannya secara hukum, dan menjadicontoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat hal yang seperti terdakwa, dan pidanayang dijatunkan bagi Terdakwa harus mempunyai dampak positip bagi masyarakat dansebagai pelajaran agar tidak berbuat serupa, dengan demikian Majelis Hakim TingkatBanding pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa adalah minimal dari ancamanpidana dalam pasal dakwaan primer Penuntut Umum .Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bading

Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat Menolak keras dalikeberatan memori banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir 35,36, 37 dan 38, karena terbukti tidak benar, tidak berdasarkan hukum sertahanya mengulangulang dari dalil memori bading Butir 24, 25, 29, 33, dan34:Halaman 107 dari 125 halaman Putusan Nomor 416/PDT/2021/PT SBY15.1.

Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak keras dan tegasdalil keberatan memori bading dari Pembanding/dahulu Tergugat II, Butir49, 50, dan 51, oleh karena sifatnya hanya berupa kutipan yangsebenarnya tidak sesuai dengan bukti dan fakta hukum yang ada,sehingga Terbanding/dahulu Penggugat TIDAK PERLU menanggapi lebihjauh;18.1.

kepada Penggugat segera danseketika ;Bahwa untuk mengindari kerugian yang lebih besar kepada Penggugat, makauntuk menghindari perbuatan Tergugat II untuk mengalihkan tanah obyeksengketa kepada pihak ketiga maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Cibinonguntuk meletakan Sita Jaminan atas obyek sengketa (Conservatoir beslag);Bahwa oleh karena gugatan imi didasarkan pada bukti bukti yang sah danberkekuatan hukum maka putusan dalam perkara a quo dapat dialankan terlebihdahulu, walaupun adanya upaya hukum bading

Putusan No. 59/PDT/201 7/PT.BTN.di hadapan Notaris /PPAT Desra Natasha WN, SH, Mkn (bukti P5 dan bukti P6) adalah merupakan produk hukum berupa suatu perjanjian yang harus tundukpada ketentuan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata/BWsehingga kedua produk hukum tersebut harus memenuhi 4 (empat) syaratdalam Pasal 1320 KUHPerdata/BW agar dapat dinyatakan sah menurut hukum,lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Bading dalampertimbangan hukumnya di bawah ini;Menimbang,

Nyoman Winten selaku Kepala KantorAgraria Kabupaten Gianyar dan diketahui pula oleh Kepala DesaManukaya yakni Sang Nyoman Bading selaku pimpinan tertinggidari pemerintahan desa, yang menunjukkan bahwa benar tidakada masalah/keberatan dari pihak manapun terutama darimasyarakat Desa Manukaya atas penguasaan tanahtanah arealIstana Tampaksiring oleh Sekretariat Negara danhasilpemeriksaannya telah dituangkan dalam Berita AcaraInventarisasi Tanah Istana Presiden Tampakring tanggal 4Pebruari 1986 (vide

Nyoman Winten selaku Kepala KantorAgraria Kabupaten Gianyar dan diketahui pula oleh Kepala DesaManukaya yakni Sang Nyoman Bading selaku pimpinan tertinggidari pemerintahan desa, yang menunjukkan bahwa benar tidakada masalah/keberatan dari pihak manapun terutama darimasyarakat Desa Manukaya atas penguasaan tanahtanah arealIstana Tampaksiring oleh Sekretariat Negara danhasilpemeriksaannya telah dituangkan dalam Berita AcaraInventarisasi Tanah Istana Presiden Tampakring tanggal 4Pebruari 1986 sebagaimana

terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan kontra memori bandingyang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut : bahwa judex factie tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktiandan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya; bahwa selengkapnya isi kontra memori Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam kontramemori bading tertanggal 29 September 2021 ;Halaman 68 dari 71

., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Juli 2019 dan MemoriBanding tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurnakepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2019;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa PenuntutUmum tidak mengajukan Memori Bading;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepadaPenasihat Hukum Terdakwa maupun

mengajukan permohonanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Desember 2019, dengan demikian permohonan banding Pembanding semulaPenggugat tersebut telah memenuhi tenggang waktu, persyaratan dan tata carayang ditentukan sehingga secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajariberkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 461/Pdt.G/2019/PN Sby tanggal 17 Desember 2019, memori banding dan kontramemori bading

lima ribuRupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor Bandung tersebutPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masingmasing pada tanggal 24 Mei2011 dan tanggal 26 Mei 2011 telah mengajukan permintaan banding dihadapan WakilPanitera Pengadilan Tipikor Bandung dan permintaan banding tesebut pada tanggal 24 Mei2011 dan tanggal 30 Mei 2011 telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa danPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan/menyerahkan risalahmemori bading

2017 yangdibuat Juru Sita Pengganti Penggadilan Negeri Yogyakarta bahwa salinanKontra Memori banding dari kepada penasehat Hukum Terdakwa telahdiserahkan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyaratsebagaimana yang ditentukan dalam undang undang, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa pemohon bading

(Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Jaksa Penutut Umumtelah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan tindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Oktober 2019,permintaan bading mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8Oktober 2019 secara sempurna;Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum sebagaiPembanding telah mengajukan memori bandingnya

terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan kontra memori bandingyang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut : bahwa judex factie tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktiandan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya; bahwa selengkapnya isi kontra memori Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam kontramemori bading tertanggal 29 September 2021 ;Halaman 68 dari 71

PT Kemakmuran Inti Utama Tambang ( Penggugat );PT Kemakmuran Pertiwi Tambang ( Penggugat II);TERGUGAT/TERBANDING:Gubernur Maluku Utara (Tergugat 1);PT Wana Kencana Mineral (Tergugat II Intervensi );PT Mega Haltim Mineral ( Tergugat Intervensi II);PT Halmahera Sukses Mineral (Tergugat II Intervensi III);AMAR PUTUSAN:MENGADILIMenerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 09/G.TUN/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008 yangdimohonkan bading

sendiri (Yanos Septadi);bahwa benar yang ke7 orang itu yang diajukan pertama ;bahwa benar Majelis Hakim yang menangani ke7 orang itu sama, Penasehat Hukumnyajuga sama;bahwa saksi tidak tahu apakah Setyabudi Tejocahyono menerima uang dari kasus Terdakwasebagai TerdakwaTerdakwanya;bahwa perkara saksi sebagai Terdakwa dalam perkara bansos ttu sudah di putus pada bulanDesember 2012 ;bahwa benar bulan Maret 2013 Setyabudi Tejocahyono ditangkap KPK;bahwa benar pada saat penyuapan itu perkara saksi sedang bading

sendiri (Yanos Septadi);bahwa benar yang ke7 orang itu yang diajukan pertama ;bahwa benar Majelis Hakim yang menangani ke7 orang itu sama, Penasehat Hukumnyajugasama ;bahwa saksi tidak tahu apakah Setyabudi Tejocahyono menerima uang dari kasus Terdakwasebagai TerdakwaTerdakwanya;bahwa perkara saksi sebagai Terdakwa dalam perkara bansos itu sudah di putus pada bulanDesember 2012;bahwa benar bulan Maret 2013 Setyabudi Tejocahyono ditangkap KPK ;bahwa benar pada saat penyuapan itu perkara saksi sedang bading

sendiri (Yanos Septadi) ;bahwa benar yang ke7 orang itu yang diajukan pertama ;bahwa benar Majelis Hakim yang menangani ke7 orang itu sama, Penasehat Hukumnyajugasama ;bahwa saksi tidak tahu apakah Setyabudi Tejocahyono menerima uang dari kasus Terdakwasebagai TerdakwaTerdakwanya ;bahwa perkara saksi sebagai Terdakwa dalam perkara bansos itu sudah di putus pada bulanDesember 2012;bahwa benar bulan Maret 2013 Setyabudi Tejocahyono ditangkap KPK;bahwa benar pada saat penyuapan itu perkara saksi sedang bading

SetyabudiTejocahyono;bahwa benar saksi pernah bilang pada Toto Hutagalun rnenyebutkan uang itu dengan buku,dan setelah diterima, Toto Hutagalung bilang nanti saya sampaikan pada Walikota, TotoHutagalung tidak pernah melaporkan kepada saksi ;bhwa benar akhirnya di Pengadilan Negeri perkara bansos itu putus ;bahwa putusan PengadilanNegeri Bandung kalau tidak salal tahun penjara ;bahwa saksi tidak tahu apakah disepakati putusan sekian (satu tahun penjara , yangmengurus Toto Hutagalung;bahwa benar Jaksa Penuntut Umum bading

penyjaraselama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkanMemerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Memerintahkan barang bukti berupa Bukti Surat Setoran Banksebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 sampaidengan Nomor : No.719 dikembalikan kepada Penuntut Umum untukdijadikan bukti dalam perkara lain ;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat bading

sahmeyakinkan bersalah atas tindak pidana PENGGELAPAN SECARABERSAMASAMA ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan barang bukti berupa fotocopy Surat Setoran Banksebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 sampaidengan Nomor : 719 tetap terlampir dalam berkas perkara ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bading

sahmeyakinkan bersalah atas tindak pidana PENGGELAPAN SECARABERSAMASAMA ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan barang bukti berupa fotocopy Surat Setoran Banksebagaimana tercantum dalam daftar bukti dari Nomor : 1 sampai denganNomor : 719 tetap terlampir dalam berkas perkara ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bading

Bading/2019/PN Crk jo Nomor112/Pdt/G/2019/PN Ckr pada tanggal 20 Desember 2019, yang dibuatoleh Dewi Trissetyawati, S.H., M.H.,.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensl ini mempunyai dan diajukan dengan dasar hukum yang kuat dan buktibukti otentik yang lengkap makaadalah beralasan hukum dan karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa ini untuk kiranya menetapkan Putusandalam perkara ini (Rekonvensi) dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupun TergugatRekonvensi menyatakan Verzet, Bading dan atau Kasasi.8.

SUMARNO BIN (Alm) MANGUNPRAWIRO, Telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Bengkulu tersebut, dan permintaan bading mana telah diberitahukankepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimanatercatat pada Akta : 22/Akta.Pid/2011/PN.BKL ;Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid/2011/PN.BKLyang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 Penutut umum jugamenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :

Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara sertamerta walaupun ada bading, verzet maupun kasasi (uit vooerbaar bijvoorraad);9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesarRp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalaimelaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusanperkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewisjde);10.