Terdakwa, akan tetapi Majelis tidak sependapat denganpenghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum kepada Majelis, karenanyaMajelis berpendapat sendiri mengenai penghukuman tersebut;Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantasbagi terdakwa, terlebih dahulu) akan dipertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, yaitu :Halhal Yang Memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;e Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memerangiperedaran obat

ilegal;Halhal Yang Meringankan : Terdakwa bersikap sopan ; Terdakwa berterus terang atas perbuatannya; Terdakwa menyesali perouatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlahmerupakan balas dendam terhadap diri terdakwa, akan tetapi semata matahanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebutterdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatutindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan

Selain itu semua jenis obat yang mengandungZat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melaluiKeputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atasKeputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomorHK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yangmengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semuaobat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat ilegal.

Zenith) tersebut masukdalam golongan jenis obat keras atau obat dalam daftar G, sedangkan Dextrotermasuk golongan obat bebas dimana kedua jenis obat tersebut ijin edarnyatelah dibatalkan oleh Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM)sehingga sekarang dikategorikan sebagai obat ilegal dan dilarang untukdiedarkan, dengan demikian unsur Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar telah terpenuhi;3.

Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harusdengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehinggaobat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek olehtenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi, sementara obat jenisdextromethorphan warna kuning sediaan tunggal telah tidak lagi ada izinedarnya, sehingga bila masih beredar maka obat tersebut adalah obat ilegal.

Selasa tanggal 21 Mei 2019,pada hari Rabu 22 Mei 2019, dan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai makna menjual adalahsama dengan makna mengedarkan yaitu memindahkan barang dari tangan ketangan;Menimbang bahwa bahwa pil dobel berupa Pil warna putih logo LLsudah tidak beredar secara resmi karena sejak sejak tahun 1995 PT Phaprosselaku importir tidak memperpanjang ijin edar sehingga apabila ada obat yangberlogo LL masih beredar di pasaran, obat tersebut termasuk obat

ilegal dantidak mempunyai izin edar;Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena tujuanTerdakwa mengedarkan pil dobel L adalah untuk mencari keuntungan,sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan yaitu.

kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis tidak sependapat denganpenghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum kepada Majelis, karenanyaMajelis berpendapat sendiri mengenai penghukuman tersebut;Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantasbagi terdakwa, terlebin dahulu) akan dipertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, yaitu :Halhal Yang Memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memerangiperedaran obat

ilegal;Halhal Yang Meringankan : Terdakwa bersikap sopan ; Terdakwa berterus terang atas perbuatannya; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlahmerupakan balas dendam terhadap diri terdakwa, akan tetapi semata matahanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebutterdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatutindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan

Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telahdibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomorHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN PliHK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisprodol, sehingga semuaobat yang mengandung Carisprodol termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat

ilegal;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsurdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edartersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasaldakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 (1) KUHP, sehingga Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti

Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telahdibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomorHK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisprodol, sehingga semuaobat yang mengandung Carisprodol termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat ilegal;Menimbang, bahwa obat camophen sebanyak 20 (dua

yang dimaksud dengan alat kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulinkan kesehatan pada manusia, dan/ataumembentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) mengatur: sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa menurut pengetahuan umum, pil dobel Lmerupakan obat

ilegal yang tidak mempunyai izin edar;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwatelah ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 14.30WITA di rumahnya yang berada di Jalan Raden Sukma Rt. 017 KelurahanPenajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, karena telahmenjual pil dobel L kepada saudara Muhammad Nur, sebanyak 17 (Tujuh belas)linting yang berisi 68 (Enam puluh delapan) butir

Selain itu semua jenis obat yangmengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RImelalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentangperubahan atas keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NomorHK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yangmengandung Karisprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisprodoltermasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim

mengulangkejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,Uangsebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan pil berlogoLL, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukungprogram pemerintah dalam upaya pemberantasan obat

ilegal;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangilagi perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 197 jo.

Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa obat yang menjadi barang buktidalam perkara ini adalah obat ilegal atau obat palsu karena memiliki ciricirl yang sama dengan Obat Trihexyphenidyl 2 mg produksi industrifarmasi PT. Yarindo Farmatama, yang sudah dibatalkan izin edarnyaberdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.04.1.35.04.15.2138 tentang Pembatalan Izin Edar TrihexyphenidylTablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015. ObatTrinexyphenidyl 2 mg produksi industri farmasi PT.

suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Dextro yang nyatanyatatelah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki izin edar, maka Terdakwa sebagaisubyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telah melanggar ketentuan Putusan Perkara Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Pli (Kesehatan) Halaman 16 dari 21Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehinggaperbuatan Terdakwa yang menjual Dextro yang merupakan jenis obat

ilegal,telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasiyang tidak memiliki izin edar, maka dengan demikian beralasan dan sudahsepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur Memproduksi AtauMengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang TidakMeliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian pertimbangan unsurtersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan

YarindoFarmatama tanggal 27 April 2015 obat trinexyphenidyl yang diproduksiPT Yarindo Farmatama memiliki ciriciri yaitu berbentuk butir warna putihdengan diameter sekira 1 (Satu) centimeter pada salah satu bultirterdapat tulisan huruf Y, sedangkan sisi butir lainnya terdapat garistengah, selain itu tidak ada keterangan apapun pada kemasan obat yangmemuat nama obati, isi zat berkhasiat, kekuatan dosis obat, nomor izinedar dan nama produsen obat sehingga dapat dipastikan bahwa produktersebut adalah obat

ilegal; Bahwa obat palsu dilarang diedarkan dan dikonsumsi oleh manusiakarena tidak memiliki jaminan keamanan, khasiat dan mutu diproduksibuka oleh industri farmasi tidak memiliki jjin industri dan tidakberdasarkan cara produksi obat yang baik sebagaimana dipersyaratkanoleh peraturan perundangundangan;Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benardan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari

.: 2439/PNF/2014 tanggal21 April 2014 diperoleh fakta hukum tablet berwarna putin bertanda LL dantablet berwarna kuning bertanda mf yang juga ditunjukkan di muka persidangantermasuk obat keras jenis Trineksifenidil HCL;Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN Pct.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli diperoleh faktahukum obat warna putin yang bertanda LL adalah obat ilegal sedang obatberlogo mf adalah obat legal diproduksi Kimia Farma;Menimbang, bahwa Saksi Mohamad Zainudin

karena yang dijerat oleh ketentuan Pasal iniadalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnophen dandekstromethorphsn yang nyatanyata telah dicabut dan dinyatakan tidakmemiliki izin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakanatau dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perobuatan Terdakwayang menjual pil Carnophen yang merupakan jenis obat

ilegal, telah dapatdikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makadengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan FarmasiDan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar SebagaimanaHalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN PliDimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa;Menimbang,

menyatakan tidak mengajukan saksi yangmeringankan (A De Charge ) ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa M.RUSDI Bin SANGAuJlI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:13Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telahmembubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwamembenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengantelah melakukan tindak pidana mengedarkan obat

ilegal tanpa ijin yang sah ;Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitarpukul 22.30 Wita bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Gang BungaDesa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi BriptuISMAWAN HARIYANTO beserta dengan anggota Polsek Simpang Empatlainnya ;Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah kontrakannya sedang santai dudukdiruang tamu sambil menonton TV dengan keponakannya ;Bahwa setelah

Sus/2020/PN GskPerbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukungprogram pemerintah dalam upaya pemberantasan obat ilegal;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangilagi perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 197 jo.

kesehatan harusmemenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam hal ini orang yang memproduksi,menyimpan, mengedarkan dan mempromosikan sediaan farmasi adalahorang yang harus memiliki keahlian atau kewenangan;Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2017/PN GprMenimbang, bahwa sediaan farmasi yang diedarkan harusmemenuhi syarat sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU.RINo.36 tahun 2009 tentang Kesehatan tujuannya adalah untukmelindungi masyarakat dari peredaran obat

ilegal termasuk didalamnyaobat keras, sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yangdapat dipidana atau masuk dalam rumusan delik adalah perbuatanOrang yang memproduksi atau mengedarkan serta menyimpan untukdiedarkan dan mempromosikan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU.RI No.36 tahun

dijerat oleh ketentuan Pasal iniadalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnophen dandekstromethorphsn yang nyatanyata telah dicabut dan dinyatakan tidakmemiliki izin edar, maka Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapatdikenakan atau dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan ParaTerdakwa yang menjual pil Carnophen yang merupakan jenis obat

ilegal, telahdapat dikategorikan sebagai perobuatan mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar;Unsur Ke3: Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan,Atau Turut MelakukanMenimbang, bahwa setelah mempertimbangkan unsur Pasal pokokdalam Dakwaan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP yang dijunctokan terhadap Pasal Pokok dalam DakwaanPenuntut Umum, yakni yang dikenal sebagai Pasal yang mengatur mengenaiPenyertaan, dan dalam ketentuan ayat (1) ke1