Kerugian immateril:Bahwa semenjak TERGUGAT melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap PENGUGAT, atas kejadiantersebut secara psikologis PENGGUGAT sangat tertekan,apa lagi PENGGUGAT harus menghadapi pemeriksaanpenyidikan yang dilakukan oleh JAKSA AGUNG terkaitdengan Pemberian Suap yang diduga dilakukan olehTERGUGAT kepada Mantan Kepala Dinas Energi SumberDaya Mineral Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atasKasus Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Izin UsahaPertambangan (IUP) batubara, oleh karenanya untukpenggantian

waktu lain dalam tahun 2011 sampai denganpertengahan tahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIPekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Pekanbaru Jalan DatukSetiamaharaja Nomor : 4 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaktidaknyadi tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telahmelakukan atau turutserta melakukan, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara dianggap pemberian

suap, apabila berhnubungandengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,sebagai beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupasehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Kesehatan PelabuhanKelas Il Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri KesehatanRepubik Indonesia Nomor : KP.04.05.2.2.A.1368 tanggal 09 November 2010dengan ringkasan tugas melaksanakan

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yangnilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Pasal 12B(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuansebagai berikut:a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukanoleh penerima gratifikasi;b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntutumum.(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimanadimaksud

penerima gratifikasipaling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebutditerima;Dengan memperhatikan Pasal 128 ayat (1) yang disebut dalam Pasal 12C ayat (1),bahwa Pasal 128 ayat (1) ini mengatur tentang pembuktian gratifikasi yang diterimaoleh pegawai negeri atau pejabat Negara itu merupakan tindak pidana suap atau tidak,untuk lebih jelasnya Pasal 128 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : (1) setiapgratifikasi kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dianggap pemberian

suap,apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suapdilakukan oleh penerima gratifikasi. b. yang nilainya kurang Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan olehJaksa/Penuntut Umum;Bahwa dari keterangan di atas setiap gratifikasi itu bisa dikatakan tindak pidana

Dengan demikian makaapabila ada dakwaan terhadap seseorang yang melakukan pemberian suap, makapenerima suapnya juga harus di adili;Bahwa suatu jabatan fungsional pada hakekatnya hanya diberikan kepada orangyang mempunyai tingkat keahlian dan spesialisasi tertentu.

Desember tahun 2008 sampai dengan bulan Desembertahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampaiHalaman 13 dari 120Putusan No. 145/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.14dengan tahun 2010, bertempat di jalan Kutilang Desa BeranKecamatan/Kabupaten Kabupaten Ngawi, atau pada tempat lain termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, turut sertamelakukan telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian

suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atautugasnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatantenaga honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 disebutkan sejakditetapkannya PP ini, semua pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain dilingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis,kecuali di tetapbkan dengan Peraturan Pemerintah dan dalam

Dengan demikian makaapabila ada dakwaan terhadap seseorang yang melakukan pemberian suap, makapenerima suapnya juga harus di adili;Bahwa suatu jabatan fungsional pada hakekatnya hanya diberikan kepada orangyang mempunyai tingkat keahlian dan spesialisasi tertentu.

S.Sos. pada hari dan tanggal sudah tidakingat lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 atau setidaktidaknya pada waktulain di dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Desa TapangSemadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Jalan Raya Sekadau SintangKabupaten Sekadau atau setidaktidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Gratifikasikepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian

suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikute Bahwa berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sekadau Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 29Januari 2008 terdakwa HADRIANUS LUKAS, S.Sos diangkat menjadi Kepala DesaTapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau untuk masa jabatan 6(enam) tahun sejak tahun 2009 2014.e Bahwa secara umum tugas Kepala Desa Tapang Semadak adalah membina kehidupanberbangsa

Samsul BahrunNo. 48 Karang Anyar I RT. 04 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten BengkuluUtara, atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Terdakwa telah menerima gratifikasiyang nilainya sebesar Rp. 142.890.000, (seratus empat puluh dua juta delapanratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang dianggap pemberian suap, yangberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban

Pemberian suap dilakukan dalam bentuksejumlah cek perjalanan. Nunun pun divonis dua tahun enam bulanpenjara ditambah denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah) subsider tiga bulan kurungan. Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi ini kemudian diperkuat Majelis Hakim PengadilanTinggi Daerah Khusus lbukota Jakarta melalui keputusan bernomor33/PID/TPK/2012/PT.DKI. tertanggal 26 Juli 2012.

Pemuda No. 146 KotaSemarang atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan36Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatanyaitu telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap,apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengankewajiban atau tugasnya, perouatan mana dilakukan oleh para Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa mereka Terdakwa selaku Anggota DPRD

Suap Apabila Berhubungan Dengan Jabatannya DanYang Berlawanan Dengan Kewajiban Atau Tugasnya;Penyertaan;Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai PerbuatanYang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan (PerbuatanPerbarengan);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

suap, apabila berhubungandengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnyaFrasa/ kataan kepada pegawai negeri mengandung pengertian bahwapegawai negerilah yang menerima pemberian itu.

Dianggap Pemberian Suap Apabila Berhubungan DenganJabatannya Dan Yang Berlawanan Dengan Kewajiban Atau TugasnyaMenimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasiini tidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara semata, namun suatu gratifikasi tersebutbarulah dianggap pemberian suap, apabila :a. berhubungan dengan jabatannya, dan ;b. berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri ataupenyelenggara negara tersebut;Menimbang

(vide :Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, hal. 75);Menimbang, bahwa selain kedua syarat tersebut di atas, suatugratifikasi barulah dianggap pemberian suap apabila penerimaan gratifikasitersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalamtenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasitersebut diterima, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 12 CHalaman 577 dari 661 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Smrayat (2) UndangUndang RI

suap apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana DakwaanKumulatif Kedua telah terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya pembelaandari Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya dan pembelaan pribadiTerdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;Ad.4.

Logikanya ialah kalau perkara sudah diputus makasudah tidak penting lagi dan pemberian suap tidak berpengaruh lagi terhadap putusan,karena putusan sudah dijatuhkan. Syarat untuk mempengaruhi putusan yaknipemberian hadiah atau janji harus dilakukan sebelum perkara itu diputuskan.Kedua, diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa si pemberi ada hubungan dankepentingan terhadap perkara yang sedang ditangani dan hendak diputus oleh hakimtersebut.

Misalnya pembayaran tanah di Kampung Sawah Ciputat,pembayaran take over Bank UOB Plaza Indonesia Thamrin, penggunaanmodal kerja, pemberian suap kepada Saudara Haerulli Hermawan,Saudara John Lopullisa.Bahwa Putusan Nomor 1015 K yang menyatakan Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlanjutsebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana adalah tidaktepat.

Grant Kanwil Depag Prov.Sulsel Tahun 2007yang tugas dan kewenangannya berakhirmanakala proyek tersebut telah dianggarkan dalamDIPA Kanwil Depag Prov.Sulsel TA.2007 dan tidakmempunyai tanggungjawab lagi dalam halpelaksanaan proyek;Bahwa dalam dakwaan kedua dan ketigadidakwakan Pasal 11 dan Pasal 12 B yangmengatur mengenai suap dan gratifikasi, bahwasubyek hukum dalam Pasal 12 B adalah pegawainegeri atau. penyelenggara negara yangmempunyai kewenangan dan kewajiban dalamsuatu proyek yang menerima pemberian

suap/gratifikasi sehingga tidak melaksanakan kewajibanatau melaksanakan sesuatu yang bertentangandengan kewajibannya;Bahwa ketentuan Pasal 11 dengan subyek hukumyang sama yaitu. pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang menerima pemberianhadiah atau janji yang berhubungan denganjabatannya atau yang menurut orang yangmemberikan ada hubungannya denganjabatannya;e Bahwa subyek hukum dalam Pasal 11 untukpegawai negeri atau penyelenggara negarabersifat umum lebih luas dari subyek hukum padaPasal 12

Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprin.Dik/O7/DIK/00/01/01/2018 tanggal 12 Januari 2018 untukmelakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu. setiapgratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap, apabila berhubungan denganjabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya, yang dilakukan oleh Tersangka H. ABDUL LATIF, S.T.

Barang bukti yang diketemukan waktu OperasiTangkap Tangan adalah uang Rp 150 juta.Operasi Tangkap Tangan Direktur PT Brantas Abipraya(Persero) sebagai tersangka kasus pemberian suap terkaitpenghentian penyelidikan atau penyidikan kasus korupsi yangditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Barang bukti yangdiketemukan waktu Operasi Tangkap Tangan adalah uangAS$1 48.835.Operasi Tangkap Tangan Putu Sudiartana terkaitpembangunan 12 ruas jalan di Sumbar.

Pada tanggal 30 Maret 2010, Termohon (KPK) menerbitkanSurat Perintah Penyelidikan Nomor; Sprin.Lidik15/01/03/2010tanggal 30 Maret 2010 untuk melakukan penyelidikan dugaantindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada DireksiPT Pertamina dan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan atauKepala BP Migas tahun 2000 2007. (Bukti T7)Dalam melakukan kegiatan penyelidikan Satgas Penyelidikan,juga bekerjasama dengan SFO untuk memperoleh alat buktiterkait perkara tersebut.

secara jelas kasus ini, maka akanterjawab bagaimana peran atau kedudukan Terdakwa dalam kasus ini,sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaanperkara ini"Kemudian, judex facti Tk WU dalam halaman 62 putusannyamempertimbangkan peran Pemohon Kasasi sebagai Pelaku Peserta adalahsebagai penyandang dana, dengan amar pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam perkara ini, di manaTerdakwalah yang menyediakan dana atau disebut sebagai penyandang danadalam pemberian

suap kepada Sdr.

, telah melakukan perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasiberupa uang sejumlah Rp.1.902.706.792, (satu milyar sembilan ratus dua jutatujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut dan (satu) unit mobil Grandis B 8328 JHwarna Silver Metalik tahun pembuatan 2005, sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan denganjabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Ir.