Ditemukan 172 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 959 B/PK/PJK/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyatauntuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude Palm Oil (CPO),dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanianyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/20153.8.3.
Register : 02-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude Palm Oil(CPO), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.8.3.
Register : 27-10-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1060 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
29 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyatauntuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude Palm Oil (CPO),dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanianyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.8.3.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 958/B/PK/PJK/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaituCrude Palm Oil (CPO), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkanbarang hasil pertanian yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapatdikreditkan;3.8.3.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TUNGGAL MITRA PLANTATIONS
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu minyakkelapa sawit (Crude Palm Ojl/CPO) dan inti kelapa sawit(Palm Kernel/PkK), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS kelapa sawit, tidak dapatdikreditkan;3.8.3.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961/B/PK/PJK/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
181 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan Nomor 961/B/PK/PJK/20153.8.3.
Register : 25-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1624 B/PK/PJK/2017 Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNGGAL MITRA PLANTATIONS;
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaituminyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan intikelapa sawit (Palm Kernel/PK), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkanbarang hasil pertanian yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu TBS kelapasawit, tidak dapat dikreditkan;3.8.3.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1285/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.8.3.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023/B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaituCrude Palm Oil (CPO), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkanbarang hasil pertanian yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapatdikreditkan;3.8.3.
Putus : 22-12-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668 K/Ag/214 Tanggal 22 Desember 2014 — AMAQ RUSDI bin AMAQ SIDIN, Dk VS MENDUR bin AMAQ SIDIN, Dkk
106 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ruslan (suami);3.8.2. Sriwantini binti Ruslan (anak perempuan);3.8.3. Widiastuti binti Ruslan (anak perempuan);3.8.4. Andriani binti Ruslan (anak perempuan);Bahwa Cili Binti Amaq Sidin (3.3) tersebut telah meninggal duniapada tahun 2003 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:3.9.1. Amagq Saidi (suami);Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan Nomor 668 K/Ag/20143.10.3.9.2. Saidi Bin Amaq Saidi (anak lakilaki);3.9.3. Kudin bin Amagq Saidi (anak lakilaki3.9.4. Rindi bin Amaq Saidi (anak lakilaki);3.9.5.
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyatauntuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude Palm Oil (CPO),dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanianyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.8.3.
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2025 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNGGAL MITRA PLANTATIONS
152 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu minyak kelapasawit (Crude Palm Oil/CPO) dan inti kelapa sawit (PalmKernel/PK), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS kelapa sawit, tidak dapatdikreditkan;3.8.3.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 945/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AMP PLANTATION
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.8.3.
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2026 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNGGAL MITRA PLANTATIONS
161 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu minyak kelapasawit (Crude Palm Oil/CPO) dan inti kelapa sawit (PalmKernel/PK), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS kelapa sawit, tidak dapatdikreditkan;3.8.3.
Register : 05-11-2015 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PA TARAKAN Nomor 547/Pdt.G/2015/PA.Trk Tanggal 19 Mei 2016 — Perdata
-Pemohon
-Termohon
40 — 4
40 — 4
atas dikarenakan antaraPemohon dan Termohon suda tidak ada kecocokan lagi untuk hidupbersama sebagaimana layaknya suami isteri, maka sangat beralasanpermohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebutdikabulkan;3.7.4 Petitum ReplikTerkait Eksepsi Termohon: Menyatakan eksepsi Termohon tidak beralasan hukum; Dalam Pokok Perkara: Mengabukan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;3.8 Duplik Termohon3.8.1 Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:3.8.2
Register : 09-07-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Mbl Tanggal 12 September 2018 — Penggugat:
Novita Purnama binti Prawito
Tergugat:
Ahmad Rifai bin Darji
15 — 8
Novita Purnama binti Prawito
Tergugat:
Ahmad Rifai bin Darji
15 — 8
Bahwa, terhadap posita point 8 adalah tidak benar Tergugat ingin rukunkembali dengan Penggugat.3.8.2 Jawaban RekonvensiBahwa atas jawaban Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugatmengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut: Bahwa terhadap posita point 1 rekonvensi Tergugat adalah benar.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaituCrude Palm Oil (CPO), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkanbarang hasil pertanian yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapatdikreditkan;3.8.3.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 960/B/PK/PJK/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyatauntuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude Palm Oil (CPO),dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanianyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN,yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.8.3.
Register : 18-03-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PA SELONG Nomor 228/Pdt.G/2013/PA.SEL. Tanggal 19 Nopember 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 10
11 — 10
-----------------------------3.2. 1(satu) unit sepeda motor Susuki Satria V DR.2889 LA;-------------------3.3.1(satu) unit sepeda motor Susuki Sky wave DR.4791 KP ;------------------3.4.1(satu) unit sepeda motor Honda Space DR.6010 LG ;----------------------3.5.1(satu) unit sepeda motor Honda Vario DR.6290 LI ;------------------------3.6.1(satu) buah Televisi LCD 30 inc merk Politron;-----------------------------3.7.1 (satu) buah salon dan perlengkapannya HI-TECH;-------------------------3.8.2
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES;
48 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
diragukan dan dengan berdasarkan Pasal 18ayat (3) UndangUndang PPh maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positifperhitungan kewajaran harga atas nilai penjualan, sedangkanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)berpendapat nilai penjualan adalah wajar dan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak pernah dapatmembuktikan bahwa transaksi Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) lakukan tidak wajar jikadibandingkan dengan pihak independen;3.8.2