Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, No. 459/600.13/61.71/VI/2011,tanggal 9 Juni 2011, diberi tanda Bukti : Vil 4 = ;5. Pengumuman No. 460/600.13/61.71/VI/2011, tanggal 9 Juni 2011, diberi tandaBukti : T.VIL. = 5 ;6. Pengumuman di Koran terhadap Pengumuman No. 460/600.13/61.71/VI/2011,tanggal 9 Juni 2011, diberi tanda Bukti : TVil 6 = ;Menimbang, bahwa Bukti surat berupa foto copy dengan tanda : T.

Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnyadiberi tanda : P.3;Berita acara Pelaksanaan Gelas Mediasi Badan Pertanahan NasionalKota Kupang, Nomor : 600.13/BAM/17/X/SKP/2013, obyek tanahterletak di Kelurahan Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang,antara sdr. Joni Johan Pah (Penggugat) dengan sdr. Demus RameHau,Cs. selanjutnya diberi tanda : P. 4;Sertifikat Hak Milik Nomor : 1400/Kel.

Kelapa Lima,Kota Kupang, P. 4 Berita acara Pelaksanaan Gelas Mediasi Badan Pertanahan NasionalKota Kupang, Nomor : 600.13 / BAM / 17/ X / SKP / 2013, obyek tanah terletak di25Kelurahan Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, antara sdr. Joni Johan Pah(Penggugat) dengan sdr. Demus Rame Hau,Cs.

Son(onrechtmatige overheids daad) kepada Penggugat Il sebagai pemilik tanah obyeksengketa;Bahwa sejak menempati rumah diatas tanah obyek sengketa, tidak ada seorangpunyang mengakui sebagai pemilik tanah obyek sengketa ataupun berkeberatan ataspenguasaan tanah tersebut oleh Para Penggugat sampai dengan Bulan Mei tahun2013;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Para Penggugat menerima Undangan Rapat GelarMediasi Nomor 194/600.13/92.01/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 dari Tergugat yangakan dilaksanakan pada Hari

Bahwa dalam posita gugatan point 9 menyatakan "pada tanggal 14 Mei 2013,Para Penggugat =menerimaUndanganRapatGelarMediasi Nomor194/600.13/92.01/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 dari Tergugat ..." serta menunjukHal 12 dari 48 Hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN. Sonpada posita gugatan point 13 menyatakan "dalam Rapat Gelar Mediasi tanggal 15Mei 2013.

2013, Tergugat memintabukti kepada Penggugat maupun Penggugat Il berupa tanda bukti pesertatrasmigrasi berupa Kartu Seleksi Transmigrasi atas nama Penggugat Il maupunPenggugat , Surat Permohonan menjadi Trasmigrasi Swakarsa, Surat PernyataanTunduk Pada Peraturan Ketransmigrasian, ataupun Surat dari DepartemenTrasmigrasi RI tentang Penempatan Trasmigrasi Swakarsa, namun Penggugat dan Penggugat Il tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta oleh Tergugat I.Padahal sudah tertulis Undangan Nomor 194/600.13

Hal ini juga sangat disayangkan oleh Tergugat bahwa seharusnya Para Penggugat telah menyiapkan bukti untuk pelaksanaanGelar Mediasi tanggal 15 Mei 2013 tersebut mengingat Para Penggugat telahmengetahui maksud dari Undangan Nomor 194/600.13/92.01/V/2013 tanggal 13Mei 2013 yaitu dalam rangka penyelesaian sengketa tanah antara Para Penggugatdengan Tergugat Il.

Nomor 11820/1991 tanggal 28 Oktober 1991 desaMakbusun Kecamatan Mayamuk Kabupaten Sorong seluas 10.000.M2 ( sepuluh ribumeter persegi ) yang telah diberi tanda bukti T.1.2 ;Foto copy surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Irian Jaya Nomor : BPN.03/HM/ 1992 tanggal 8 Januari 1992 tentang Revisiatas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Irian Jaya NomorAGR.60/HM/1988 tentang pemberian Hak Atas Tanah yang telah diberi tanda buktiT.1. 3;Fotocopy undangan Nomor : 194/600.13

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :TENTANG OBJEK SENGKETA ;Penggugat mengatakan keputusan fiktif negatif Kepala Kantor Pertanahan Sijunjungberupa penolakan terhadap permohonan Pendaftaran Hak atas tanah Penggugat tertanggal12 Juli 2008 ;Hal ini tidak benar, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung tidak pernahmembuat keputusan apalagi fiktifnegatif yang ada hanya surat pengembalian berkas No.755/600.13

MUHAMMAD SYABAN L, SH (PTT AVB (AsistenVerifikator Berkas) Kantor Pertanahan Kota Kendari) ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor799/600.13/XI/2018, tanggal 27 November 2018 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Halaman 1 dari 80 halaman Putusan No. 36/G/2018/PTUN.Kdi2. H.

Pasal 192 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :Semua daftar unum dan dokumendokumen yang telah dipergunakansebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harusdisimpan dan dipelihara menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor :2017/600.13/61.71/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihalPermohonan

terhadap PutusanPengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat pun tidak menggunakan Haknyauntuk menempuh upaya hukum.4.Bahwa Tergugat II telan memproses pembatalan dan Pencabutan SHMtersebut sesuai dengan Ketentuan Perundangundangan yang berlaku sertaberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht), yang dimohonkan oleh The Lie Jong dalam suratnya tertanggal 15September 2017.5.Bahwa Tergugat II telah mempublikasikan adanya pembatalan Sertipikattersebut dengan Pengumuman Nomor 421/600.13

/61.71/V/2018 yangdimohonkan untuk dimuat dalam Harian Surat Kabar Tribun Pontianakberdasar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor421/600.13/61.71/V/2018.Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum dan kenyataan kenyataan hukumyang telah diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalamperkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :1.DALAM EKSEPSI :1.

Bahwa Tergugat III membantah dalil Penggugat pada posita angka 31 danposita angka 34, karena sebagaimana surat Kepala Kantor PertanahanKota Pontianak Nomor : 1017/600.13/61.71/XII/2017 tanggal 21 Desember2017 perihal permohonan Pembatalan 2 Buah Sertipikat Hak Milik :1) SHM No. 6646/Kel. Benua Melayu Darat tanggal 19 Maret 1996 An. HadiTrisno Alias The Kim Nguan.2) SHM No. 6647/Kel. Benua Melayu Darat tanggal 19 Maret 1996 An.

Fotokopi Warkah Permohonan Kepala Kantor Pertanahan Kota PontianakNomor : 1017/600.13/61.71/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal :Permohonan Pembatalan 2 Buah Sertipikat Hak Milik, terdiri dari :1. Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat The Lie Jongtanggal 15 September 2017;2. Fotokopi KTP Pemohon The Lie Jong;3. Fotokopi Berita Acara Penelitian Nomor : BA/O14/X/2017 tanggal 24Oktober 2017;4. Fotokopi Laporan Hasil Penelitian;5.

Dalam hai ini di wakili olehLOBERTIUS MULLE, SH, JOKO TRI CAHYONO, SH,dan GRACE ALBERTIN ADU, SH, Ketiganya adalahPegawai Negeri Sipil pada Kantor PertanahanKabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 789/600.13/5305/1X/2019 Tanggal, 09September 2019 yang telah dilegalisir / didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawahNomor : W26 U12/47/AT.01.10/IX/2019 Tanggal, 12September 2019 dan Surat Tugas No.790/600.13/5305/IX/2019 Tanggal, 09 September2019 bertindak untuk dan atas nama

Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 Agustus 2019 yang telah dilegalesir di Kepanitraan Pengadilan NegeriKalabahi pada tanggal 02 September 2019 dibawah Register Nomor W26U12/44/AT.01.101IXI2019 ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa Tergugat,telah hadir kuasanya yang bernama LOBERTIUS MULLE, SH, JOKO TRICAHYONO, SH, dan GRACE ALBERTIN ADU, SH, Ketiganya adalah PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 789/600.13

/5305/IX/2019 Tanggal, 09 September 2019 yang telahdilegalisir / didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawahNomor : W26 U12/47/AT.01.10/IX/2019 Tanggal, 12 September 2019 dan SuratTugas No. 790/600.13/5305/1X/2019 Tanggal, 09 September 2019 bertindak untukdan atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.

tahun 1986, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) HakMilik Nomor: 470 seluas 885 M2 (delapan ratus delapan puluh lima meterpersegi) atas nama Abdul Razak Bin Asseng tertanggal 03 Juni 1986yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatanolehABD. . .ABD.GANI selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor AgrariaKabupaten Dati II Maros, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor: 73.08.042.004.008.0446.0,tahun 2013 atas nama Abd.Razak Bin Asseng dan Surat Nomor: 235/600.13

La Ege, Kasubsi Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 165/600.13/IX/2011, tanggal 13 September2011;2. Drs.

Bahwa dari surat Penggugat tanggal 24 Januari 2013, Turut Tergugatmelalui suratnya Nomor: 51/600.13/V/II/2013 tanggal 25 Januari 2013,menyampaikan kepada Penggugat bahwa sebagai tindak lanjut dari suratpengaduan Penggugat, Turut Tergugat yang diwakili oleh Kepala SeksiSengketa, Konflik, & Perkara a.n Bpk Fajar. S, ST.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala Biaya yang timbul dalamperkara ini;SUBSIDAIRApabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain mohon putusanyang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugathadir sendiri, Tergugat tidak hadir secara berturutturut sampai 3 kali dan juga tidakmenyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, Turut Tergugat hadir kuasanyaSUGENG WIDODO, berdasarkan Surak Perintah Tugas tertanggal 19 Januari 2015No. 258/13.33.72/600.13//

KPG18.19.20.21.22.Bahwa surat permohonan tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh KantorPertanahan Kabupaten Belu melalui Surat Nomor: 275.600.13/V/2018,tanggal 11 Mei 2018, untuk memediasi pihak pemohon dengan pihaktermohon, yang akan dihadiri dan diselesaikan oleh Aparat Pemerintahsetempat, yang dijadwalkan pada tanggal 16 Mei 2018, namun TermohonFerdynan Layanto tidak hadir tanpa alasan.Bahwa untuk kedua kalinya, Kantor Pertanahan Kabupaten Belumengeluarkan Surat Undangan Gelar Mediasi Nomor: 286/600.13

Lembaga Kantor Pertanahan untukmehilangkan hak dari Saudarasaudara lainnya.Bahwa sikap arogan dan mau menang sendiri tersebuttelah ditunjukan kepada kami pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Belu yaituketika ada pengajuan permohonan dari Penggugat (Frida Lay) untukHalaman 16 dari 34, Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT KPGdiadakan mediasi terhadap objek sengketa tersebut Tergugat (Satu) tidakmengindahkan panggilan tersebut, dan itu dilakukan selama 2 (dua) kali yaitutanggal 16 mei 2018 dengan nomor surat 275/600.13

/V/2018 dan panggilanmediasi ke 2 (dua) tanggal 28 mei 2018 dengan nomor surat286/600.13/V/2018.Namun Tergugat juga tidak hadir dalam panggilan tersebut.

Bahwa surat dari Termohon Kasasi dengan Nomor 544/600.13/91.71/VII/2015 tertanggal 9 Juli 2015 perihal pengurusan sertipikatsurat mana ditujukan kepada Pemohon Kasasi. Didalamnya jelasmenuliskan keterangan yang tidak memuat identitas adanya objeksengketa, di dalam surat hanya disebutkan telah diterbitkan duabidang tanah yang sertipikat dan salah satunya bermasalah sebagaiobjek sengketa dalam perkara ini;.

Karena proses jual beli pada tanggal 27 Januari 2015 mencakupluasan tanah yang berada diatas sertipikat objek sengketa danberdasarkan surat Nomor 544/600.13/91.71/VII/2015 tertanggal 9 Juli2015 perihal pengurusan sertipikat, sama sekali Termohon Kasasitidak menuliskan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1174, KelurahanArdipura tanggal 26 November 2014 dengan Surat Ukur Nomor30/Ardipura/2010 tertanggal 02 Agustus 2012 seluas 1.745 m*(Seribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) atas namapemegang

Putusan Nomor 94/B/2018/PTTUN Mks.Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: SKK039/600.13/I/2018, tanggal 06 FEBRUARI 2018;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT;2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA 1(Persero) TbkKANTOR CABANG MIMIKA, Tempat Kedudukan : JalanBudi Utomo No. 119 InaugaTimika Papua;Dalam hal ini diwakili oleh EFFENDI SUDARSO, Pgs, KewarganegaraanIndonesia bertindak dalam Jabatan sebagai Pimpinan Kantor Wilayah PT.

Surat Undangan Il nomor 830/600.13/IX/2016 tertanggal 6 September2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang .selanjutnya surat tersebut diberi tanda P9;10.Surat Undangan nomor 758/600.13/VIIV2016 tertanggal 19 Agustus 2016yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batangselanjutnya surat tersebut diberi tanda P10;11.Surat Undangan nomor 005/VIIV2016 tertanggal 11 Agustus 2016 yangdikeluarkan Kepala Desa Kluwih, Kec.Bandar, Kabupaten Batangselanjutnya surat tersebut diberi

terletak di Desa Margasari, Kecamatan PuloAmpel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama HajjahNUNUNG NURJANAHKecurigaan Penggugat atas objek sengketa tersebut sehinggaPenggugat pada tanggal 06 Januari 2010 segera menulissurat kepada Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSerang untuk memohon keterangan tentang riwayat terbitnyaSertipikat Hak Milik Nomor 389 / Margasari, tanggal 09Mei 2005 tersebut, dan dijawab / ditanggapi oleh Tergugatmelalui suratnya tanggal 18 Januari 2010, Nomor 600.13

Bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya antara lain ; Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak MilikNo.389/Margasari, Tertanggal 09 Mei 2005, Surat UkurTanggal 14 April 2005, No.01/Margasari/2005, Luas 10.210M2., terletak di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel,Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama HajjahNunung Nurjanah Asmui, dan penerbitan Sertifikat a quobaru diketahui berdasarkan Surat Tergugat tertanggal 18Januari 2010, Nomor 600.13 362010, perihal permohonanSurat Keterangan tentang

Buntang, S.H. dan Rekan Nomor 1/KATY/I/PIk/2018 Tanggal 17 Januari 2019, Perihal Permohonan MediasiSengketa/Perselisihnan Tanah, vide Bukti P14: Undangan Paparan/Mediasi dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, Nomor02/600.13/62.11/II/2019 Tanggal 20 Pebruari 2019 dan vide Bukti P15: SuratPemberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Nomor03/600.13/62.11/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Perihal : Pengaduan atau MediasiTelah Selesai);Bahwa, pasca selesainya proses mediasi di

Buntang, S.H. dan Rekan Nomor 1/KATY/I/PIk/2018 Tanggal 17 Januari 2019, Perihal Permohonan MediasiSengketa/Perselisinan Tanah, dan vide Bukti P15: Surat Pemberitahuan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/600.13/62.11/V/2019Tanggal 29 Mei 2019 Perihal : Pengaduan atau Mediasi Telah Selesai);Bahwa Para Penggugat berpendapat bahwa telah secara nyata dan terangbenderang menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang yangmencaplok secara tidak sah dan melawan hukum serta menanam pohonsengon

Buntang, S.H. danRekan Nomor 1/KATY/I/PIk/2018 Tanggal 17 januari 2019, Perihal PermohonanMediasi Sengketa/Perselisinan Tanah. yang di beri tanda P13;14.Fotocopy Undangan Paparan/Mediasi dari Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPulang Pisau, Nomor 02/600.13/62.11/II/2019 Tanggal 20 Pebruari 2019 yang diberi tanda P14;15.Fotocopy Surat PEmberitahuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PulangPisau Nomor 03/600.13/62.11/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Perihal: Pengaduanatau Mediasi Telah Selesai. yang di beri

Ciho yang selanjutnya pada fotocopytersebut diberi tanda bukti T 10 ;11.Fotocopy Berita Acara Komisi Lapangan Nomor :776/KDB/XI/@018 yangselanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda bukti T 11 ;12.Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengaduan atau Mediasi telah Selesai dari BPNPulang Pisau No :03/600.13/62.11/V/2019 yang selanjutnya pada fotocopytersebut diberi tanda bukti T. 12 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan bukti suratyang diajukan oleh Para Tergugat ternyata hanya bukti

dalildalil paraPenggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat IVsecara tegas.Bahwa gugatan para Penggugat pada angka 1 sampaidengan angka 10 adalah riwayat tanah atau kronologiskepemilikan tanah sengketa yang diketahui olehTergugat IV setelah permohonan hak diajukan olehTergugat II atas sebidang tanah a quo untuk diprosesoleh Tergugat IV yaitu pada diadakannya mediasiinternal di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu padatanggal 18 Januari 2012 sesuai dengan surat undangantanggal 17 Januari 2012, nomor 35/600.13

Dan hal tersebut juga tertuangdalam surat nomor 73/600.13/I/2012 tanggal 31 Januari2012, hal pemberitahuan yang mana terlampir jugaberita acara hasil mediasi yaitu berita acara Nomor02/600.13/2012.. Bahwa tidak benar apa yang para penggugat nyatakandalam gugatannya pada angka 14 yang menyatakan jikaTergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum,karena apa yang dilakukan Tergugat IV sudah sesuaidengan aturan hukum yang berlaku.

Theresia Saduk, olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu Nomor : 73/600.13/1/2012 tanggal 31 Januari 2012 sesuai dengan aslinyaan ...... cece cece eee ee eee eesdan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.7.Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telahmengajukan 2 (dua) orang saksi bernama, yaitu :601.61MARIA LUSIA BERE FUNG : didepan persidangan dengandibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karenasebagai tetangga, namun

Foto copy Berita acara pelaksanaan gelar mediasi Nomor :02/600.13/2012 obyek tanah terletak di Kelurahan Rinbesi,Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu antara pihakTheresia Saduk melawan Donatus B. Leki, SH No. Reg kasus :02/SKP/2012 tanggal18 Januari 2012, ditandatangani olehWellem . Djaraantara (notulis) dan Yohanes Taolin (pimpinangelar), sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya,diberi tanda TI,II,III,7.8.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan karena dianggaplampiran Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik Nomor 759 seluas 252 mmenunjuk pada bidang tanah yang berbeda dengan tanah yang dimaksuddalam SK Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan Nomor280/HM/1966 tanggal 15 Juli 1966, sehingga sertifikat hak milik tersebutdibatalkan sesuai Surat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi SelatanNomor 17/Pbt/BPN73/2013 tanggal 21 Mei 2013 (SK BPN) padahal dilainsisi BPN sesuai Suratnya Nomor 786/600.13

(dua ratus limapuluh dua meter persegi) atas nama Muhammad Nuhung Kamase terletak diKelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, ProvinsiSulawesi Selatan karena cacat hukum administrasi;Bukti P10 yang merupakan:Pengumuman Nomor 682/600.13/73.18/IX/2013 tanggal 27 September 2013dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor PertanahanKabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;Bukti P.11, yang merupakan:Nama/gelar silsilah keturunan Pong Tengka tertanggal 5 Oktober

SumbaTimur dengan Surat Panggilan Mediasi Nomor : 118/600.13/SKP/III/2017tertanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani Kepala BPN Kab. Sumba Timur(bukti T11 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN. Wgp). Dari penjelasan diatasjelaslah terlihat bahwa saat pembuatan/penerbitan Sertifikat dan Transaksi JualBeli Tanah tersebut Doris Talapessy tidak mempunyai kapasitas hukum dalamproses tersebut.

Wgp) dimana kwitansi jual beliantara Penggugat dengan Tergugat tertanggal Mei 2017 sedangkan Suratdengan Perihal : Keberatan dan Penolakan Atas Hasil Pengukuran Tanah danSertifikat Sebidang Tanah Nomor Sertifikat M.1882 Nomor Surat Ukur 264/2015(bukti P12 dan T10) tertanggal 30 Nopember 2016 dan Surat PanggilanMediasi Nomor : 118/600.13/SKP/III/2017 dari BPN Kab Sumba Timur tertanggalHalaman 13 dari 23 halaman putusan Nomor 127/PDT/2021/PT KPG11.12.13.6 Maret 2017, jelas terungkap bahwa sebelum terjadi