bahwa dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan paraTerdakwa tersebut telah cukup memenuhi keseluruhan unsurunsur dari pasal 365 ayatHal 17 dari 20 hal Put.No.149/PID/2013/PT/DKI18(2) ke1 dan ke2 jo. ayat (3) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu,karena itu sudah tepat dan benar pertimbangan hukum dan pendapat Majelis HakimTingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar pasal 365 ayat (2) ke1 dan ke2 jo.ayat

dari keterangansaksi dan keterangan para terdakwa dan didukung barang bukti yang ada,setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah faktafakta tersebut dapat memenuhi unsurunsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada para terdakwa,dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan ALTERNATIF yaitu KESATU melanggar Pasal 170 ayat (1)jo.Ayat

Bahwa sebagai mana yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (1) Jo.ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka terhadap harta yang diperolehselama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimanapoin no. 8 (terutama dalam 8.1 s/d 8.27) tersebut diatas, mohon kepadaPengadilan Agama Surabaya agar ditetapkan sebagai harta bersamaantara Pemohon dan Termohon.10.Bahwa calon isteri ke dua Pemohon juga menyatakan tidak akanmengganggu gugat harta bersama tersebut diatas pada Point 8(terutama dalam 8.1 s/d 8.27).

Perkawinan Sirri Alm.Joen Tjie Fun aliasFunardi Bin Joen Tjeng Tatdengan Termohondi Isbatkan di PengadilanAgama Samarinda.Bahwa menurut hukum, sesuai Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang menyebutkan: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke PengadilanAgama , Jo. ayat (4) yang menyebutkan: Yang berhak mengajukanpermohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anakanak mereka, walinikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ,Jo.ayat

ayat (2) yang merupakan syarat mutlak terhadapbakal calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka jikadihubungkan Keputusan Tergugat yang meloloskan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara fakta hukum telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuanPasal dimaksud ; Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraManado yang mempertimbangkan legalisir Surat Keterangan Tamat Tergugat IIIntervensi/Pembanding jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1) huruf c jo.ayat

Alam Perdana Putra, NRP 31090248631288Kesatuan Bekangdam XIV/Hsn, Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo.ayat (2) KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 5(Lima) bulan dan 20 (Dua puluh) hari dikurangkan selamawaktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, kemudianHal. 18 dari 23 Putusan No. 48K/PM III16/AD/V/2021MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangsisa pidana tersebut telah selesai Terdakwa laksanakan diLemasmil Makassar.2.

Hakim menilai unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia,membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencobamenyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata api,amunisi atau Sesuatu bahan peledak telah terpenuhi menurut hukum;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN BonMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) jo.ayat

seringkai melakukan kekerasansecara bathin (psikis) sebagaimana kewajiban suami yang diaturdalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KH);e Tergugat selaku suami dinilai melalaikan kewajibannya untukmelindungi Penggugat selaku istri dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga (vide: Pasal 80 ayat (2) KHI);e Tergugat dinilai lalai memberikan pendidikan agama kepadaPenggugat selaku istri dan melalaikan kewajibannya untukmemberikan nafkah lahir maupun bathin (vide: Pasal 80 ayat (3) Jo.Ayat

Alam Perdana Putra, NRP 31090248631288Kesatuan Bekangdam XIV/Hsn, Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo.ayat (2) KUHPM dengan Putusan Pidana Penjara selama 5(Lima) bulan dan 20 (Dua puluh) hari dikurangkan selamawaktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, kemudianHal. 18 dari 23 Putusan No. 48K/PM III16/AD/V/2021MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangsisa pidana tersebut telah selesai Terdakwa laksanakan diLemasmil Makassar.2.

hubungan sebab akibat(kausalitas) adalah penting dalam delik materiil.Bahwa dari adanya kesadaran bersama yang diterapkan dengan adanya perbuatan aktif Terdakwa dengan SUSI FERDIYANTO alias ILHAMmaka Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan adanya bentuk kerjasamasecara sadar / permufakatan jahat bersama dalam kualifikasi plegermaupun medepleger sebagaimana disyaratkan sebagai bentuk mededaderschap sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP yang telah diadopsir dalam unsure Pasal dakwaan yaitu Pasal 365 ayat (2) ke2 jo.ayat

Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Keberatan tersebutHalaman 21telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo.Ayat (2) UU No.8 tahun 1999;artinya melanggar juga ketentuan pasal 1820 nomor 4 (empat) KUHPerdata,sehingga sebagai konsekwensinya perjanjian tersebut adalah BATAL DEMIHUKUM.Bahwa, jelas Majelis BPSK Kabupaten Batubara sudah dengan tepat danbenar dalam memberikan putusan dalam perkara arbitrase No.146/Pts.Arb/BPSKBB/XII/2016 tertanggal 19 Desember 2016, sehinggaKeberatan dari Pemohon Keberatan

III13/AD/IV/2020Menimbang1.Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepadaTerdakwa dan para Saksi serta sSuratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini.Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di PengadilanMiliter IIl13 Madiun dan telah diregister dengan Nomor 16K/PM.III13/AD/I/2020 tanggal 27 April 2020.Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke2 jo.ayat (2) Kitap UndangUndang Hukum Pidana Militer yangkualifikasinya adalah Desersi dalam waktu damai.Bahwa dalam perkara

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara inidianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan danmerupakan satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo.ayat

Ayat (3), Jo.Ayat (4) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer dan ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suyadi Koptu. NRP31030460600383, terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana:Dengan sengaja tidak mentaati Suatu perintah dinas.2.

Demikianpula, tujuan Terdakwa ALDIAN SANTANI Alias ALDI Bin JOHAN EFENDI dalamMemiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika jenis Sabu Sabutersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbuktibahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pembeliatau pemakai dalam jual beli narkotika jenis sabu demi kepentingan pengobatanberdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo.Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang

Ayat (4) Jo.Ayat (5) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009);Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pkl.17.30 wit terjadi Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Blade warna Hitamdengan nomor polisi DE 3688 NL yang dikendarai oleh Terdakwa ARDIN WALLY aliasARDI berboncengan dengan Saksi ALIMUDDIN MENGGO alias ALI dan Saudara LANADY LANDI korban meninggal dunia, di Jalan umum Kampung kebun kelapa DesaHitumesing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;Menimbang, bahwa

dan berjanji tidakmengulangi perbuatannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa II DIMASPRAHCAHYO WIBOWO alias DIMAS mengajukan Pledoi (Nota pembelaan)tertulis tanggal 26 Nopember 2018 (khusus untuk terdakwa II) yang manaPenasehat Hukum setelan menguraikan analisis yuridis dalam pledoinya ,kemudian berpendapat bahwa terdakwa Dimas Prahcahyo Wibowo Alias Dimastidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatupasal 365 ayat (1) ke2 KUHP atau dakwaan kedua pasal Pasal 368 ayat (1) jo.Ayat

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayata Perjanjian Kredit Nomor2002/KP 1/30tanggal 3 September 2002 jo.ayat (2) huruf a Perjanjian2002/KPI/29 tanggal 3 Septembertanah dan bangunan milik Termohon PailitHal. 10 dari 43 hal. Put.No.107 PK/PDT.SUS/2011yang diikat dengan Hak Tanggungan sebagaijaminan dengan perincian sebagaiberikutBukti Kepemilikan Letak Obyek Dasar Pengikatan SHGB No. 1421/Desa Jalan Haryono MT) Akta Pemberian HakKertak Baru Ulu, No. 1620, Desa Tanggungan No.Gambar Situasi No.

dengan bidang kesehatan serta tidak rvdalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakinmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersekTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dkepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penundengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakimemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsuncalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.ayat

dengan bidang kesehatan serta tidak memiliki 1menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakinmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersekTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dkepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penundengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakimemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.ayat