MOHAMMAD NUR VS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SITUBONDO

Blengguan, RT. 003,RW. 001, Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, KabupatenSitubondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dondin MaryasaAdam, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat Jalan Mawar,Nomor 48, Krajan, RT. 001, RW. 002, Kabupaten Situbondo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2016,sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATENSITUBONDO, berkedudukan di Jalan P.B.

suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, padapokoknya sebagai berikut:I.leDUDUKNYA PERKARA :Bahwa, PENGGUGAT (MUHAMMAD NUR) telah bekerja sebagai Pegawaidi salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di KABUPATENSITUBONDO, yakni PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondodengan pangkat/golongan/ruang : Pelaksana Muda B/1, terhitung mulaitanggal (TMT) 1 November 1991 ;Bahwa, kemudian PENGGUGAT terhitung mulai tanggal (TMT) 1 APRIL1992 diangkat sebagai PEGAWAI PDAM Kabupaten Daerah Tingkat IlSitubondo dengan pangkat/golongan/ruang: Pelaksana Muda 8B/1,berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Kabupaten Daerah Tingkat IISitubondo, Nomor: 821/100/437.050/SK/IV/1992, tanggal 1 April 1992,tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum

tugastugasnya dengan baik dengan berbagai Penempatandan Pengangkatan Jabatan di lingkungan PDAM KABUPATENSITUBONDO;Bahwa, PENGGUGAT sebagai Pegawai TERGUGAT mempunyai jabatanterakhir sebagai Pelaksana Pemasaran, berdasarkan Surat KeputusanDirektur PDAM Kabupaten Situbondo, Nomor : 820/21/431.603/SK/VI/2015,tanggal 3 Juni 2015, tentang Mutasi Pegawai pada Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Situbondo;Bahwa, dengan demikian antara PENGGUGAT dan TERGUGATmempunyai hubungan kerja di PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

(vide Pasal 1 angka 1 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ danKepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum).

DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kabupaten Semarang lawan MUSLIKAH

UNTUK DINASPUTUSANNomor 165/Pdt /2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara:DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KabupatenSemarang berkedudukan kantor di JI. Gatot Subroto no.2,Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, yang dalam hal inimemberikan kuasa kepada:Dr. R. Sedyo Prayogo, S.H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kab.Bengkalis, tersebut;

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kab.Bengkalis VS 1. IRWAN, DKK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasiPUTUSANNomor 243 K/Pdt.SusPHI/2014MAHKAMAH AGUNGmemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:Se FPN DA oa FP & YO =eean un rk Oo NY & S&SPengacara Negara,PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kab.Bengkalis,yang diwakili oleh Direktur, Nova Novianti, SE., berkedudukan di JalanH.R.

tanggal 27 Januari2014, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaTermohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa PenggugatPenggugat adalah karyawan Perusahaan Daerah Air Minum

SOLIHIN 04119 06 Okt. 2008 Pelaksana 2.256.500,00 4 tahunDasar16 MUHAMMAD 04120 06 Okt. 2008 Pelaksana 2.383.070,00 4 tahunBAKRI Dasar17 FEBRIANTO 04117 06 Okt. 2008 Pelaksana 2.256.500,00 4 tahunDasar18 SISWANTO 04121 06 Okt. 2008 Pelaksana 2.256.500,00 4 tahunDasar19 RIAO ANDISKA 04123 06 Okt. 2008 Pelaksana 2.256.500,00 4 tahunDasar20 IZULFAN, AMd 04059 03 Juli 1998 Pelaksana 3.264.270,00 13 tahunInti 2 Bahwa PenggugatPenggugat bekerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kabupaten Bengkalis

sebagai karyawan/pegawai tetap melalui Surat KeputusanDirektur PDAM Kebupaten Bengkalis tentang Pengangkatan PegawaiPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis, dengan masingmasing Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengangkatan sebagai berikut:= Sdr.

sampai saat ini Tergugat telah memperlakukan PenggugatPenggugat secaratidak manusiawi dengan mana Tergugat telah menelantarkan danmemperlakukan PenggugatPenggugat sewenangwenang;5 Bahwa Tergugat melalui surat Berita Acara Serah Terima antara AsistenAdministrasi Umum Setda Kabupaten Bengkalis dengan Asisten AdministrasiUmum Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor: 325/PP/ 2011 tertanggal25 Oktober 2011, Tergugat telah menyerahkan PenggugatPenggugat selakuSumber Daya Manusia Perusahaan Daerah Air Minum

Zahardi, S.Sos Melawan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raflesia

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) MOTANANG tersebut;

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) MOTANANG VS IRWAN LAMAKA, S.Sos

PUTUSANNomor 425 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) MOTANANG,yang diwakili oleh Direktur, Anton D Mai, S.E., berkedudukan diJalan Syarif Mansyur Kelurahan Kali Kecamatan BiauKabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal inimemberikan kuasanya kepada Amerullah, S.H., dan kawan.

Padt.SusPHI/2019Termohon Kasasi akibat pelanggaran dalam hubungan kerja, bukan akibatusia pensiun, dan dengan telah dilaksanakan putusan ini hak dan kewajibanPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah berkahir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM (PDAM) MOTANANG tersebut:2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H.

.; PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kota Surabaya,

Dukuh KupangTimur XVIII/25 Surabaya;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pekerja;melawan:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) Kota Surabaya,berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Moestopo No.1 Surabaya,Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangHal. 1 dari 29 hal. Put.

terpenuhi, maka sebagaitindak lanjut dari upaya tersebut di atas maka, Para Penggugat mengajukanPermohonan Pemerantaraan (Mediasi.) pada Instansi yang berwenang dalamhal ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ; (Bukti P22)Bahwa setelah melalui proses mediasi tersebut, karena tidak tercapaikesepakatan maka pada tanggal 30 Juni 2006 Pihak Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya selaku Mediator telah menerbitkan anjuran Nomor 108/PHK/V1/2006Tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Perusahaan Daerah Air Minum

pula dalam memutus perkara iniMajelis Hakim tidak mempertinbangkan secara cermat buktibukti yangdiajukan kedua belah pihak, hal ini tercermin dalam pertimbangan putusanperkara ini halaman 45 yang berbunyi:"Menimbang bahwa kesalahankesalahan sebagaimana tersebut di atas,sesuai dengan Surat Keputusannya (Bukti P1 Bukti P19) adalahmerupakan pelanggaran disiplin berat""Menimbang bahwa kesalahan berat yang dijadikan alasan untukmemberhentikan Para Penggugat sebagai Pegawai pada PerusahaanDaerah Air Minum

-TONNY SALINDEHO lawan Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe

( PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Badan Pengelola Air Minum Kabupaten SangiheTalaud Nomor :07 /KPTS/BPAM/ST/IV/1981 Tentang PengangkatanPegawai BPAM Kabupaten Sangihe Talaud Tanggal 1 April 1981;Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Kabupaten Kepulauan Sangihe , yang adalah Badan Usaha Milik Daerahberalamat JI Penjernihan Kelurahan Bungalawang ,Kecamatan TahunaKabupaten Kepulauan Sangihe;Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 27/Pdt.SusPHI

Namunberdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor24/KPTS/PDAM/ST/II/2001 tanggal 24 Februari 2001, Penggugat,TONNY SALINDEHO, diberhentikan sementara sebagai PegawaiPerusahaan Daerah Air Minum(PDAM ) Cabang!

dimaksud dalam Pasal 50c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organdan Kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum;.

Hal tersebut singkron dengan Pasal 50 cPermendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan KepegawaianPerusahaan Daerah Air Minum. Oleh karena itu pemutusan hubungankerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat beralasanmenurut hukum dan sah menuruthukum;.

Fotocopy SK Kepala Badan Pengelola Air Minum Kabupaten SangiheTalaud Nomor : 07/KPTS/BPAM/ST/IV/1981 Tanggal 01 April 1981Tentang Pengangkatan Pegawai BPAM Kabupaten Sangihe Talaud,sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti P.1;2.

MULYADI, DKK vs DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KAB. BENGKALIS

Putusan Nomor 114 PK/TUN/201416.kualifikasi dan/atau dengan alasan kompetensi kerja Penggugat danPenggugat Il sesuai dengan formasi dan kebutuhan manegemenPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis.

Kerena PERDA Nomor 4 Tahun 1994 ini sudah tidak lagi sesuaidengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ danKepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang menjadi pertimbanganJudex Facti, maka tidak ada dan tidak pernah Sdri.

Kemudian dasar hukum lainnyayang disesuaikan adalah Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organdan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Selanjutnya suatu hal lagi yang sangat fatal tindakanTermohon Peninjauan Kembali tentang Surat Keputusan Direksi Nomor009 Tahun 2011 secara tegas Para Pembanding katakan adalah tidak sahNietig dan atau tidak dapat diberlakukan Keputusan Direksi Perusahaandaerah Air Minum Kabupaten Bengkalis Nomor 009 Tahun 2011 tentangPeraturan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum KabupatenBengkalis.

Maka Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Air Minum Nomor 009 Tahun 2011 tentang PeraturanKepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum PDAM KabupatenBengkalis dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum sehinggatuduhan terhadap Para Penggugat/ Para Pembanding mempunyaliakibat hukum langsung juga tidak dapat dijadikan dasar hukumTermohon Peninjauan Kembali;8.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PERUMDA AIR MINUM KOTA TARAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS,

danBanding ;2 ERMA SULISTYARINI, Kepala Sub Direktorat PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;3 YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, DirektoratKeberatan dan Banding ;4 FATCHUROHMAN, Pelaksana, Direktorat Keberatan danBanding ;Kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 April 2008 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;melawanPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pajak Nomor Put. 13115/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :e Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.41/WPJ.32/KP.0109/2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003Nomor 00112/207/03/521/06, tanggal 23 Maret 2006, atas nama: Perusahaan Daerah Air Minum

Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum ;Hise wes, "2e Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau penyerahan Barang KenaPajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari PengenaanPajak Pertambahan Nilai dinyatakan bahwa :"Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa :g.

Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baikoleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta ;g Bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP539/PJ./2001 tanggal 26 Juli 2001 juncto butir 2 Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE23/PJ.51/2001 tanggal 26 Juli 2001tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Air Bersih OlehPerusahaan Air Minum dinyatakan bahwa :"Perusahaan Air Minum yang di samping melakukan penyerahan air bersih

PD AIR MINUM TINGKAT II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

JIONERRI KAHAR >< PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DKI JAKARTA (PDAM JAYA)

Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26September 2014, yang selanjutnya disebut PEMBANDING semulaPENGGUGAT dalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi ;MELAWANPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA(PDAM JAYA) berkedudukan dan berkantor di Jalan Penjernihan II, Blok C56, Pejompongan, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya YUDI IRAWAN, S.H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KARANGASEM, tersebut

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KARANGASEM VS I KETUT MUDITA

Pembahasan diantaranya PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ danKepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 50 bahwa Pegawaidiberhentikan dengan tidak hormat, karena;a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yangmemperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau;c.

Ketut Mudita sebagaiKaryawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasemadalah cacat hukum karena proses dan prosedurnya tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena ituSdr.

Dan kemudian padadalil gugatan poin angka 2 (dua) Penggugat menerangkan bahwapengguga pada tanggal 9 Pebruari 2015 telah diedarkan surat keputusanDirektur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem nomor:862.1/16/PDAM/II/2015, tentang pemberhentian tidak dengan hormatpada Penggugat.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kabupaten Karangasem Nomor: 862.1/16/PDAM/II/2015 tanggal 9Pebruari 2015 tentang pemberhentian tidak dengan hormat saudara KetutHalaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1380 K/Pdt.SusPHI/2017Mudita (Penggugat) sebagai karyawan perusahaan daerah air minumkabupaten karangasem adalah tidak sah;3.

Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan DirekturPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem Nomor:862.1/16/PDAM/II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 tentang pemberhentiantidak dengan hormat saudara Ketut Mudita (Penggugat) sebagai karyawanperusahaan daerah air minum Kabupaten Karangasem;4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat ( KetutMudita) pada posisi, Jabatan, upah dan hakhak lainnya seperti semulatanpa sanksi dalam bentuk apapun;5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA WAMPU tersebut;

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA WAMPU, VS ROSNA NINGSIH

AIR MINUM TINGKAT II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

OKTA NURSIYANTI melawan DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BENGKULU

ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut, dalam sengketaANLAlA : 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn enn nn nn neem nenOKTA NURSIYANTI, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Salak 6A No.149 Rt14 RW 04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati KotaBengkulu, pekerjaan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum

KotaBGPIGQIKUIL 5 ~~~n nnn nne nnn tenn enn nnnnnnnnnnmnnananananamansuntuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN: DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BENGKULU, TempatKedudukan di Jalan Hibrida XV No.61 Sidomulyo dalam hal inimemberi kuasa kepada: nn nnn nnn nnn nnn nnn ncn1.

Tergugat:
1.Bupati Banggai dalam kedudukannya sebagai Pembina Perusahaan Daerah Air Minum
2.Sekretaris Kabuaten Banggai dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum
3.Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum
4.Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Banggai

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SILAUPIASA tersebut;

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SILAUPIASA VS MUHAMMAD HAZAINI

PUTUSANNomor 574 K/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM~ (PDAM)~ TIRTASILAUPIASA, yang diwakili oleh Direksi/Pengurus H. Darwinsyah,S.E., berkedudukan di Jalan Panglima Polem, No. 82, dalam hal inimemberi kuasa kepada: 1. Mahmuddin Sitorus, S.H., 2. Mhd. AlinafiahMatondang, S.H.

Seluruh Indonesia (LPHA SPSJ),sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat (Muhamad Hazaini) adalah sebagai Pekerja di PerusahaanDaerah Air Minum

KabupatenAsahan, yang berfungsi sebagai melayani masyarakat Kabupaten Asahan untukpengadaan Air Minum;Bahwa juga Tergugat adalah merupakan Perusahaan Daerah yang merupakanmilik dan Asset Pemerintah Kabupaten Asahan, yang mana harta benda Tergugattersebut bukanlah harta kekayaan dan atau milik Tergugat, akan tetapi merupakan milikmasyarakat Asahan dan berfungsi melayani kebutuhan air minum masyarakatKabupaten Asahan;Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setiap harta kekayaan mi!

, adalah merupakan PeraturanPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diseluruh Indonesia;Bahwa sangat jelas bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum adalahmerupakan peraturan/perundangundangan Khusus PDAM;Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia dengan tegasdinyatakan bahwa: Lex Specialist Drogat Lex Generalist, yang berarti peraturan khususmengenyampingkan peraturan umum;Bahwa UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

di sah kan pada tahun2003, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 Tentang OrganDan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, disahkan pada tahun 2007;Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 Tentang OrganDan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum tidak pernah dilakukan Uji Materiil,tidak pernah dicabut dan tidak pernah direvisi dan atau tidak pernah dinyatakanbertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial

MOHAMMAD YUNUS; DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MINAHASA, DK.

P UT US ANNo. 456 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalamtingkatperkarakasasi telah memutuskan sebagai berikut dalamMOHAMAD YUNUS, bertempat tinggal di Kelurahan KetangBaru, Lingkungan 2, Nomor 12, Kecamatan Singkil, KotaManado;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pekerja ;melawan:DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MINAHASA,berkedudukan di Kompleks Stadion Maesa Tondano, dalamhal ini diwakili

Paniki Penggugat bersama dengan teman kerjaPenggugat yang telah pensiun pada tahun 2004 sehingga Penggugatsendiri yang melakukan pekerjaan 1 x 24 jam kerja dan setelahawal Desember 2007 sampai April 2008 Penggugat tidak mendapatupah dalam bulan berjalan sehingga menyulitkan Penggugat untukmelakukan aktifitas pekerjaan;Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa turut~ sertasebagai Pihak Turut Tergugat oleh karena Pemerintah DaerahKabupaten Minahasa adalah pemilik dan Pengawas Perusahaan DaerahAir Minum

Rumende, S.E. sebagai Pegawai Perusahaan DaerahAir Minum Minahasa tanpa batas waktu oleh Tergugat.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE tersebut; 2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 27/ Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mnd., tanggal 11 April 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;3.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE VS TONNY SALINDEHO

PUTUSANNomor 885 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATENKEPULAUAN SANGIHE, diwakili oleh Kepala SeksiAdminitrasi Umum/Personalia pada Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe, EngelhardtHengkengnusa Leathlen Patras, berkedudukan di JalanPenjernihan, Kelurahan Bungalawang

,Advokat, beralamat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jalan Penjernihan 1/1,Kelurahan Bungalawang, Kecamatan Tahuna, KabupatenKepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusitanggal 28 Februari 2019;Pemohon Kasasi;LawanTONNY SALINDEHO, bertempat tinggal di KelurahanManente, RT 005 RW 003, Kecamatan Tahuna, KabupatenKepulauan Sangihe;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan

berhak mendapatkan hakhaknya (videPasal 161 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka amar ke 3 perludiperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAANDAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KEPULAUANSANGIHE tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Manado Nomor 27/ Pdt.SusPHI/2018/PN Mnhd.,tanggal 11 April 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatputus sejak putusan ini dibacakan;3.