Ditemukan 187 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : no.pol nofer nopel nope noer noper noperi no.reg nopera no.pem no.pkr no.ver no.sper no.pec
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 02-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 9 Oktober 2013 — HERNA LESMAMANA SARI; L A W A N ; PT.ORIENTAL CERAMIK INDONESIA;
107 — 11
  • Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, No.PER.04/MEN/1994,Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2013 sebesar Rp.2.302.300, ( dua juta tiga ratus dua tibu tiga ratus rupiah) ;7. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak membayarkan upahdan hakhak lain Penggugat.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 02-07-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 16 Oktober 2013 — AMID TARYANA; RONO RAMUJI; BOSIN SAPUTRA; SINDY WULAN OKTARI; UJANG ADE, DKK; L A W A N; PT. MIRAE INDONESIA;
101 — 8
  • Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri TenagaKerja R.I, No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan HariRaya Keagamaan, PARA PENGGUGAT berhak atas TunjanganHari Raya Keagamaan Tahun 2013 masingmasing sebesarRp. 2.302.300, ( Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu TigaRatus Rupiah )Ti.
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Upload : 04-04-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 55/Pdt.Plw/2016/PN.Kds.
32 — 9
  • Pasal 2 huruf ab Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No.Per 06/KN/2009 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Lelangoleh KPKNL, karena Terlawan I tidak pernah memberikan Surat Peringatan kepadaPara Terlawan. Dengan demikian, dokumen yang harus dilampirkan dalampermohonan lelang oleh Terlawan I tidak lengkap (Vide : Lampiran 11.9 dan IIIPeraturan Dirjen Kekayaan Negara No. Per 06/KN/2009).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-10-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 207/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 Maret 2015 — PT. MUHASATAMA PERDANA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
65 — 36
  • Pasal 27 ayat (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No.PER. 14 / MEN / X / 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. SementaraPerjanjian Kerja Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 01-07-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 20 Oktober 2015 — SUNARYO; HENDI,; BAHRUDIN BIN MARSIN; RIDWAN; AFIFI FAHMI; L A W A N; PT. PRAKARSA ALAM SEGAR;
70 — 63
  • hukum tetapdan TERGUGAT wajib menjalankan kewajibanya sebagaimana mestinya danTERGUGAT diwajibkan membayar kepada PENGGUGAT I, Il, Ill, IV sampaidengan PENGGUGAT V upah proses sejak diterimanya gugatan ini diPengadilan Hubungan Industrial sebesar:Bulan Oktober 2014 sampai Juli 2015 dengan Rincian sebagai berikut:5 orang x Rp. 2.686.149.x 9 bulan: Rp. 120.876.705 (Seratus Dua Puluh JutaDelapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah)Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I, No.PER
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 23-02-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 101/Pdt.G /2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Februari 2013 — PT. DANAREKSA (Pesero), >< Sdri. Mutiara Lusiana (Mantan pegawai PT. Danareksa ),Cs
101 — 57
  • Negeri Jakarta Pusat tidak Berwenang mengadili (KompetensiAbsolut)Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dimana sengketa yang diajukan Penggugat didalamGugatannya merupakan murni sengketa Perburuhan yang mengacu kepadaUndangundang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.Adapun yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam Eksepsi ini ialah,dimana Tergugat merupakan berstatus Pegawai Tetap di PerusahaanPenggugat sesuai dengan Kesepakatan Kerja Pegawai Tetap No.Per
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 29-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2151 K/PDT/2009
PT. Tri M.G. Intra Asia Airlines; PT. Thomaha
87 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat telah secara tegas menolak sebagaimana tertuangdalam Jawabannya halaman 2, yang menyatakan :Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalildalil gugatan Penggugat padaButir 6 mengingat rute terbang Oksibil tersebut tidak menjadi dasarPenggugat melakukan sewa atas pesawat Tergugat sebagaimanatercantum pada Perjanjian Sewa Pesawat Udara Let 410 UVPE dengan No.Per//TMG/COMDept/XV2006itertanggal 10 November 2006 (untukselanjutnya disebut Perjanjian) (Vide Bukti Tl)";Dalam Jawabannya tersebut
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-12-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 188/PDT.SUS.PHI/2014/PN BDG
Tanggal 30 Juni 2015 — ABDURROHIM AHSAN; AGUNG MAULANA; AGUNG PUJI ; RAHAYU; AGUS RAMDANI,; AHMAD BUKHORI, DKK; LAWAN; PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY
115 — 294
  • Pasal 3 UUPPHI"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakanpenyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartitsecara musyawarah untuk mencapai mufakat."43Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.PER.31/MEN/ XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Melalui BipartitSetiap terjadiperselisihan hubungan industrial wajib dilakukanperundingan penyelesaian secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase.
    Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.PER.31/MEWN/ XII/2008 Tentang Pedoman PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial Melalui BipartitSetiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukanperundingan penyelesaian secara bipartit sebelum diselesaikanmelalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase."Sebagaimana telah diuraikan dalam Angka 3 Jawaban Tergugatdiatas, bahwa Para Penggugat yang telah melakukan perundinganBipartit hanyalah sejumlah 9 orang saja.
    lembar Himpunan Peraturan PerundangUndanganKetenagakerjaan mengenai UndangUndang No.2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Hubungan Indusatrial (UUPPHI) (Bukti T12.3) ;3/7.Fotocopi 4 (empat) lembar Himpunan Peraturan PerundangUndanganKetenagakerjaan mengenai Kepmenaker No.KEP.100/MEN/VI/2004tentang Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (BuktiT12.4) ;38.Fotocopi 3 (tiga) lembar Himpunan Peraturan PerundangUndanganKetenagakerjaan mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl No.PER
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 6/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 27 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : ANDY SIMON
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
60 — 30
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.Per.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6ayat 5 poin e;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 Pasal ayat 26;6. Menyatakan status kredit Penggugat kepada Tergugat belum masukkategori bermasalah serta belum masuk kategori wanprestasi;7.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 22-10-2012 — Putus : 01-02-2013 — Upload : 02-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 375/PDT/2012/PT SMG
Tanggal 1 Februari 2013 — Pembanding/Penggugat : RM ARDHONO NARESWORO, SIP Diwakili Oleh : IDA NURSANTI, SH
Terbanding/Tergugat : NYANI Diwakili Oleh : PUGUH DWI ANAN NURYANTO, SH
Terbanding/Tergugat : TUKAR UTOMO Diwakili Oleh : PUGUH DWI ANAN NURYANTO, SH
Terbanding/Tergugat : MANGUN Diwakili Oleh : ZAINUDIN, SH
Terbanding/Tergugat : JOKO SUTRISNO
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Departemen Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Diwakili Oleh : WIDIANTO, SH & Rekan
Terbanding/Tergugat : MUSLIH AHYANI, SE Diwakili Oleh : WIDIANTO, SH & Rekan
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA cq. KANTOR PERTANAHAN Blora
Terbanding/Tergugat : SUKARSIH Diwakili Oleh : ZAINUDIN, SH
Terbanding/Tergugat : MARSAM Diwakili Oleh : ZAINUDIN, SH
Terbanding/Tergugat : KASTI Diwakili Oleh : ZAINUDIN, SH
Terbanding/Tergugat : DAMI Diwakili Oleh : ZAINUDIN, SH
70 — 36
  • Wirodikromo Kasngat/Tergugat I/Terbanding I adalah sah menurut hukum ; --------------------------
  • Menyatakan Akta Perdamaian yang tertuang dalam putusan PA Blora tanggal 14 April 2010 No.952/Pdt.G/2009/PA.Bla dinyatakan tidak berlaku ; -------------
  • Menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 15 September 2011 dan Risalah Lelang No.1142/2011 yang dibuat oleh pejabat lelang bertentangan dengan Permenkeu No.93/PMK.06/2010 jo Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No.Per-03/KN/2010 Jo Surat
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 30-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 30-08-2014
Putusan PN RANAI Nomor 20/Pid.Prkn/2014/PN.Rni
Tanggal 28 Agustus 2014 — NGUYEN VAN TRUONG
83 — 32
  • Papua Fishery12 (KG 90818 TS) masih kelihatan baru danmasih baik sehingga memiliki nillai ekonomi, maka Majelis Hakim tidak sependapatdengan Penuntut Umum menuntut agar alat tersebut dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum perihal barang bukti jaring pair trawl, Majelis Hakim akan memberikanbeberapa pertimbangan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa yang dimaksud alat tangkap jarring trawl dalamPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 27-04-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat:
1.Endang Rusli.
2.Karta
3.Muthoharotul Khabibah.
4.Ngudi Pitoyo.
5.Sarijan
Tergugat:
PT. MULTI LESTARI
118 — 28
  • .13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (1) menyatakan : Upahtidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekernaan..Bahwa Dalam Gugatan para Penggugat yaitu Dalam Provisi point 5 paraPenggugat sangat mengada ada tidak ada kewajiban lagi bagi Tergugat untukmembayar upah kepada Para Penggugat apalagi dengan nominal yang tidakmendasar.Bahwa Dalam Gugatan para Penggugat yaitu Dalam Provisi point 6 paraPenggugat keliru dalam mendasarkan kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 27 Nopember 2012 — M. JAKFAR Alias JAKFAR. dkk ; PT. SRI REJEKI MEBELINDO
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agar pihak pengusaha memberikan THR kepada pekerja Sdr.M.Jakfardkk (75 orang) masingmasing besarnya sesuai Permenaker RI No.Per. 04/Men/1994, beserta membayar kekurangan upah pekerja(UMK Tahun 2009);d. Agar pihak pengusaha membayar upah pekerja selama proseskepada Sdr.M. Jakfar dkk (75 orang);e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2013 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1869 K/Pid. Sus/2013
Tanggal 17 Desember 2013 — WISONO, S.T. bin SUJARI
75 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelindo III (persero) No.PER.33/LG.0201/P.IN2009 tanggal 01 Oktober 2009 tertuang dalam :e Bab XII sub bab A.2.10) mengenai Hak dan Kewajiban Penyediabarang/jasa angka 4) Untuk melaksanakan dan menyelesaikanpekerjaan sesuai yang ditetapkan dalam kontrak dan 6)Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak.e Bab XII sub bab B.2.I. mengenai Serah Terima Pekerjaan angka1) Setelah pekerjaan selesai 100% penyedia barang/jasamengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan
    Pelindo III (persero) No.PER.33/LG.0201/P.1N2009 tanggal 01 Oktober 2009 tertuang dalam :e Bab XII sub bab A.2.10) mengenai Hak dan Kewajiban Penyediabarang/jasa angka 4) Untuk melaksanakan dan menyelesaikanHal. 11 dari 88 hal. Put.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-03-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 19-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 146/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 14 Mei 2018 — PT.KALIMANTAN JAWA GAS >< PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) CS
273 — 175
  • PER 09 /MBU/2012Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola PerusahaanYang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan UsahaMilik Negara mengatur sebagai berikut:pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment),yaitu suatuproses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Badan Usaha Milik Negarasebagaimana termaktub dalam Akta Perusahaan TERGUGAT yang telah mengalami
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-05-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/Pdt/2011
Tanggal 31 Mei 2011 — PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, d/h PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, VS. Ir. TENGKU MUNZIR BEY, MBA.
92 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf c.Peraturan MenteriTenaga Kerja RI No.Per.03/Men/1996 jo. Ketentuan pasal154 huruf b. Undangundang No.13 Tahun 2003, dalam halpekerja mengajukan permohonan' pengunduran diri, makahubungan kerjanya terputus tanpa diperlukan adanyakeputusan pemutusan hubungan kerja dari instansi yangberwenang.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 17-11-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 23 Februari 2017 — Hendri, DKK Vs PT. Rezeki Surya Intimakmur
46 — 10
  • Surya Intimakmur, hal inidiperkuat dengan surat keterangan FPE SBSI Kota Pekanbaru pada tanggal 6Desember 2016 ;Bahwa mekanisme penyelesaian perselisinan antara serikat pekerja/serikatburuh terhadap perpindahan keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 35 UUNo.21 Tahun 2000, maka pekerja/ouruh harus membuat surat pengunduran dirikepada serikat yang pertama dan menyatakan bergabung kepada serikat buruhyang baru ;Bahwa aturan lain yang terkait dengan serikat buruh tersebut diatur dalamPermennnakerTrans No.PER
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 17-09-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 43/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Nguyen Ngoc Tuan
44 — 28
  • Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapalpenangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikananIndonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WilayahPengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapalperikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli,di kapal BV 93968 TS tidak ditemukan dokumen apapun
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-08-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN BATAM Nomor 217/PID.B/2011/PN.BTM
Tanggal 11 Agustus 2011 — ULI BASANA BARUS
82 — 325
  • GrasiaMedia Utama selaku Pialang dariKonsorsium, khususnya AsuransiJaminan keselamatan TKI diluarnegeri Jasindo;Bahwa setiap TKI wajib menjadipeserta asuransi berdasarkan pasal68 UU No.39 taun 2004, dimana PPTKISberkewajiban mengasuransikan ~~ calonTKI nya dan juga diatur dalamperatiran Menteri No.Per 20/MEN/2007tertanggal 10 Oktober 2007;35Bahwa persyaratan yang harusdipenuhi oleh TKI untuk ~~ menjadipeserta asuransi yaitu untukpekerjaan informal (pembantu) RumahTangga) asuransi diajukan olehPPTKIS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-01-2014 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 4 Februari 2014 — Drs. L. KARBANI S. AGUNG,dkk lawan P.T. BANK MANDIRI Tbk;
69 — 45
  • Pembayaran uang pesangon telah melebihi dari apa yang ditetapkandalam aturan hukum yang beriaku pada saat itu yaitu Peraturan Menteri TenagaKerja No.Per/04/Men/1986, oleh karenanya tidak menimbulkan kerugian bagiPara Penggugat dan tidak melanggar hukum.37. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir 37Guigatanniya SCD ab sess