Ditemukan 133 data
31 — 27
tinggal di rumah milik pribadi, di Kota Gorontalo; 4% DOOD00000 000000 00 0000 00 0000 00 000000000 000000 00000000000 00 000000 000000000 0O00000000000000Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudahtidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudahtidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;Hal 9 dari 24 hal Putusan No 156/Pdt.G/2020/PA.KwdBahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohonmenyatakan tidak keberatan;Bahwa secara ex offcio
26 — 21
ditolak;Bahwa jika terpaksa terjadi perceraian, maka tidak selayaknyaTerbanding hanya dibebani membayar iddah 3 bulan) sebesarRp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mutah sebesarRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesarRp.1.000.0000, (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 %tiap tahunya selain biaya pendidikan dan kesehatan kepadaPembanding sebagaimana amar putusan perkara a quo, seharusnyayang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menggunakanhak ex offcio
49 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sulawesi Selatan sebagai Tergugat Il dalamkapasitas sebagai Ketua Yayasan Kebun Binatang Karuwisi Ujung PandangMakassar secara Ex Offcio, karena tanah objek sengketa di peroleh olehTergugat dari yayasan Kebun Binatang Karuwisi Makassar melalui Jual Belisesuai Akte Jual Beli tanggal 24 November 1981 Nomor 438/X1/1981;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telahmemberikan Putusan Nomor 93/PDT.G/2012/PN.MKS tanggal 13 September2012 dengan amar sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menolak
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Turut Tergugat berpendapat, bahwa Majelis Hakim yang mulia, karenajabatannya (ex offcio) wajib menyatakan tidak berwenang mengadiliperkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa pokok perkara,sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv.Selanjutnya Turut Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yangmulia untuk menerbitkan Putuan sela yang menetapkan tidakberwenang mengadili perkara a quo;2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel),a.
10 — 0
dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga; Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi karena Pemohon Konvensi yangmengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi, maka meskipunTermohon Konvensi telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan lakilaki lain, namunTermohon Konvensi selama pernikahan telah pernah berbakti kepada Pemohon Konvensidan telah dikaruniai 1 orang anak, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Majlis Hakim secara Ex Offcio
Terbanding/Tergugat : BAMBANG SUYENDRO Diwakili Oleh : Ari Saputera Tarihoran,SH
47 — 21
Bahwa, berdasarkan azas Hukum Acara Perdata hanya Penggugatlah yangberwenang untuk menentukan sSiapasiapa yang akan digugatnya, hal inimengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 305.K/Sip/1971, tanggal167 Juni 1971, yang menegaskan Pengadilan Tinggi tidak berwenangkarena jabatan (Ex Offcio,) menempatkan seseorang yang tidak digugat(Pihak Ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentanganHalaman 30 Putusan Nomor 169/PDT/2020/PT Sbydengan azas acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang
19 — 10
PA.Buol** Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohonbertengkar; ** Bahwa saksi pernah memediasi Pemohon dan Termohon padamalam jumat tanggal 21 Februari 2014 dan pada saat itu keduanyarukun kembali; + Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah,Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Desa Konamukan sejak bulan Juni 2015;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa secara ex offcio
109 — 30
Eksepsi Plurium Litis Consortium ;3: Eksepsi Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsiyang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkaraGugatan No. 30/Pdt.G/2018/PN.Bdw, meskipun Tergugat tidak mengajukaneksepsi kompetensi Absolut ,karena Hakim secara ex offcio, wajiob menyatakandiri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara
40 — 17
sepengetahuan saksiPemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;> Bahwa Termohonlah yang membiayai selurun kebutuhan anak yang bernamaNAMA ANAK, termasuk biaya sekolahnya; > Bahwa seingat saksi beberapa tahun yang lalu Pemohon pernah mengajukanpermohonan cerai kepada Termohon di Pengadilan Agama Buol, akan tetapi permohonannya dicabut kembali oleh Pemohon;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon danTermohon menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa secara ex offcio
36 — 12
berdasarkan Pasal 39 (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkandengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;Menimbang, bahwa oleh karena peceraian ini atas kehendak Pemohon,demikian pula tidak terbukti Termohon berlaku nusyuz kepada Pemohon,meskipun Pemohon telah mengajukan empat orang saksi dan tidak ada yangmengetahui kalau Pemohon telah diusir oleh Termohon, maka Majelis Hakimsecara ex offcio
HIDIYAH NUR AININGTYAS
Tergugat:
KEPALA DESA KANDANGAN, KECAMATAN NGAWI, KABUPATEN NGAWI
167 — 83
Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayadalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a qou sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 (selanjutnya disebut dengan UndangUndang Peratun), ditegaskan bahwameskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabilaHakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (ex offcio
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : FERDIANSYAH PUTRA
82 — 62
semestinya sebagai WAKIL TUHAN, Majelis Hakimex Offcio bertindak dan bersikap lebin manusiawi dan arif bijaksana denganmemberikan kemudahan pembayaran dalam pelunasan hutang tersebut, sebabPARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT mengakui adanya hutang tersebut. Ini adalah itikad baik(good faith) ;Bahwa oleh karena itu.
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fakta notoire bahwa tugas penyaluran DAK bukan merupakan tupoksi dariTerdakwa tetapi hanya karena ex offcio yang diharuskan oleh PeraturanPendidikan Nasional RI No. 4 Tahun 2007, oleh karenanya tugas tambahantersebut adalah untuk melayani kepentingan umum karena menyangkutpelaksanaan program pembangunan nasional dibidang pendidikan ;Dalam perkara a quo sudah seharusnya Judex Facti menerapkan danmenggunakan dasar hukum Yurisprudensi dengan mengutamakan keadilandan kemanfaatan hukum, seiring dengan