Tentusebagai konsumen perbangkan dan konsumen seluler PENGGUGATmerasa dirugikan.

tersebut karena harus dilakukanpengecekan dokumen Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi agunan atau jaminanMURDANI di Bri unit batu enam karena harus dilakukan pengecekandokumen Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat pinjaman MURDANI di bri unitbatu enam karena untuk melihat data riwayat pinjman MURDANI di Bri unitbatu enam harus melakukan pengecekan terhadap dokumen yang menjadirahasa bank Bahwa yang menjadi aturan kerahasian bank adalah undangundangperbangkan nomor 10 tahun 1998 tentang perbangkan

PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDRALKEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADANPENYEHATAN PERBANGKAN NASIONAL/ BPPN),berkedudukan di jalan Lapangan Banteng Timur No.2 4 Lantai 6, 9, 10, 12 Jakarta (10710),selanjutnya disebut sebagaisieitatietatiatatatatatiatalitatetatatetataie Tergugat V;.

(telah disita) sehingga apabila Kredit tersebut macetBank rnendapat laba dengan hasil penjualan/Pelelangan Jaminan Kredittersebut di atas dan hal ini sudah diatur baik dalam perjanjian KreditSurat pengikat Jaminan (APHT) maupun dalam UndangUndang Nomor10 Tahun 1998 Tentang Perbangkan dan dalam KUH Perdata TentangPerjanjian, lagi pula dana Kredit tersebut bukan bersumber dan APBDataupun APBN tapi bersumber dan PT.Permodalan Nasional Madani(PNM) yang pengembaliannya di angsur setlap bulannya berdasakanMOU

Pihak Tergugat secara terus menerus Sampai sekarang sertifikat tersebuttetap dijamin di lembaga Perbangkan dan terakhir sekarang berada di PTBank DANAMON INDONESIA Tbk. Yaitu Turut tergugat Ill.

Lebih tepatnya lembaga tersebut secara hukum melekatkewenangan khusus dalam menyelesaikan sengketa ini ;Menimbang, bahwa pembiayaan Akad AlMurabahah adalah merupakan bagian dariusaha perbankan syariah (Vide undangundang perbangkan syariah) dan usaha perbankansyariah adalah termasuk dalam kualifikasi ekonomi syariah ;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang status dan kedudukan Tergugat III sebagaiNotaris yang membuat akta/ akad perjanjian dalam perkara ini, sepanjang untuk memperjelasbuktibukti para

Kalimantan Jawa Gas tersebut, hal mana beralasan karena bukan saja untuk diketahui,akan tetapi yang penting adalah dengan biaya proyek yang besartersebut, dan sudah merupakan hal yang lazim dalam dunia bisnisbahwa pembiayaan proyek ataupun jaminanjaminan yang diperlukannantinya, memerlukan jasa perbangkan atau lembaga keuangan lainserta Perusahaanperusahaan Asuransi dan lainlain.

No. 10 Tahun1998 tentang Perbangkan, UU. Yayasan ( UU. No. 16 Tahun 2001 Jo UU.No.28 Tahun 2004 ) dan UU Lembaga Penjamin Simpanan ( UU. No. 24 Tahun2004 ) dan sebagainya ataueBerada dalam rezim Hukum Publik seperti UU. Keuangan Negara, UU. TindakPidana Korupsi ( Tipikor ), UU. No 1. Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara ( UU. PBN ), UU. No. 49 Prp Tahun 1960 Tg PUPN ( UUPUPN),UU. No. 15 Tahun 2006 tentang BPK ( UUBPK ), UU.

Tok Nomor : S. 4 ADIR/ADK/01/2008 tanggal 17 Maret 2009 tentang revisi atas ketentuankredit usaha rakyat KUR yang semula SE DIREKSI Nomor : S.4DIR/ADK/01/2008 tanggal 21 Januari 2008 IV Ketentuan Umum Butir mengenai persyaratan calon Debitur / terjamin yaitu individu / badanhukum, kelompok, koperasi dan atau kemitraan yang melakukan usahaproduktif yang layak yang belum pernah mendapat kredit / pembiayaandari perbangkan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia cheekingpada saat permohonan kredit

Tbk Nomor : S. 4 ADIR/ADK/01/2008 tanggal 17 Maret 2009 tentang revisi atas ketentuankredit usaha rakyat KUR yang semula SE DIREKSI Nomor : S.4DIR/ADK/01/2008 tanggal 21 Januari 2008 IV Ketentuan Umum Butir mengenai persyaratan calon debitur / terjamin yaitu individu / badanHalaman 41 Putusan No.19/TIPIKOR/2012/PT.PLGhukum, kelompok, koperasi dan atau kemitraan yang melakukan usahaproduktif yang layak yang belum pernah mendapat kredit / pembiayaandari perbangkan yang dibuktikan dengan hasil Bank

Hukumnya tersebut tidak beralasan dan harusditolak;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakimtidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan daripertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampaidengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan ataskesalahannya dan harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancamanpidana penjara yang terkandung dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbangkan

4 IVAN SOFYAN olehBAMBANG ISHONO karena terdakwa mempunyai teman yang bekerja di LT 9Plaza Bapindo Jakarta Selatan bernama GANEFO RISANTO ARITONANG,sehingga meminta bantuan terdakwa untuk memberikan dokumen Bank MANDIRIyang dibuat sendiri oleh terdakwa 4 IVAN SOFYAN kepada seseorang di PlazaBapindo yang terlihat Resmi di terbitkan oleh Bank Mandiri Plaza Bapindo KantorCabang Jakarta Sudirman Jakarta Selatan.Bahwa terdakwa 6 GANEFO RISANTO ARITONANG bekerja di LSPP (LembagaSertifikasi Peraturan Perbangkan

Sel.langkah hukum dalam rangka penjaminan simpanan setelah itu banyak Bankyang mengalami likuiditas dalam perbangkan yang akhirnya pada saat ituPemerintah mengeluarkan KEPRES 34 1998 yang memberikan tugas lebihkepada BPPN untuk mengambil alin pengambil alihan Bank namun pada saatitu Kedudukan KEPRES tersebut meberikan kedudukan yang kurang begitukuat sehingg diubah dengan ketentuan Undangundang nomor 7 tahun 1992dengan penambahan pasal 37 A butir A sampai M dimana ayat ini memberikanpenguatan mengenai

Lebih tepatnya lembaga tersebut secara hukum melekatkewenangan khusus dalam menyelesaikan sengketa ini ;Menimbang, bahwa pembiayaan Akad AlMurabahah adalah merupakan bagian dariusaha perbankan syariah (Vide undangundang perbangkan syariah) dan usaha perbankansyariah adalah termasuk dalam kualifikasi ekonomi syariah ;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang status dan kedudukan Tergugat III sebagaiNotaris yang membuat akta/ akad perjanjian dalam perkara ini, sepanjang untuk memperjelasbuktibukti para

Tbk Nomor : S. 4 A DIR/ADK/01/2008 tanggal 17 Maret 2009 tentang revisi atas ketentuan kreditusaha rakyat KUR yang semula SE DIREKSI Nomor : S.4DIR/ADK/01/2008 tanggal 21 Januari 2008 IV Ketentuan Umum Butir Imengenai persyaratan calon Debitur / terjamin yaitu individu / badanhukum, kelompok, koperasi dan atau kemitraan yang melakukan usahaproduktif yang layak yang belum pernah mendapat kredit / pembiayaandari perbangkan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia cheekingpada saat permohonan kredit

Tbk Nomor : S. 4 A DIR/ADK/01/2008 tanggal 17 Maret 2009 tentang revisi atas ketentuan kreditusaha rakyat KUR yang semula SE DIREKSI Nomor : S.4DIR/ADK/01/2008 tanggal 21 Januari 2008 IV Ketentuan Umum Butir Imengenai persyaratan calon debitur / terjamin yaitu individu / badanhukum, kelompok, koperasi dan atau kemitraan yang melakukan usahaproduktif yang layak yang belum pernah mendapat kredit / pembiayaandari perbangkan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia cheekingpada saat permohonan kredit

., Nomor :SE.S.4A DIR/ADK/01/2008 tanggal 17 Maret 2009 tentang revisiatas ketentuan kredit usaha rakyat KUR yang semula SEDIREKSI Nomor : S.4DIR/ADK/01/2008 tanggal 21 Januari2008 IV Ketentuan Umum Butir mengenai persyaratan calondebitur / terjamin yaitu individu / badan hukum, kelompok,koperasi dan atau kemitraan yang melakukan usaha produktifyang layak yang belum pernah mendapat kredit / pembiayaandari perbangkan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesiacheeking pada saat permohonan kredit diajukan

BRI Persero, Tbk., Nomor :SE.S.4A DIR/ADK/01/2008 tanggal 17 Maret 2009 tentang revisiatas ketentuan kredit usaha rakyat KUR yang semula SEDIREKSI Nomor : S.4DIR/ADK/01/2008 tanggal 21 Januari2008 IV Ketentuan Umum Butir mengenai persyaratan calondebitur / terjamin yaitu individu / badan hukum, kelompok,koperasi dan atau kemitraan yang melakukan usaha produktifyang layak yang belum pernah mendapat kredit / pembiayaandari perbangkan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesiacheeking pada saat permohonan

USK/2.1/2015 tanggal 06 September2010 dengan persyaratan sebagai berikut : a Persyaratan Umum1Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah usaha mikro kecilmenengah dan Koperasi (UMKM) yang tidak sedang menerima kreditKMK dan / atau Ki dari perbangkan dan / atau tidak sedang menerimaKredit Program dari pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan SistemInformasi Debitur (SID) Bank Indonesia (BI) pada saat permohonan kreditdiajukan.2 Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah),

menjelaskan apakahterdakwa tidak terlibat dalam membuat kreditkredit fiktif;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli SUMARNO SE, yangmenyatakan bahwa yang dimaksud dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatanpalsu, menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukanya pencatatan,mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan50adalah sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RINo.7 tahun 1992 tentang Perbangkan

Tentusebagai konsumen perbangkan dan konsumen seluler PENGGUGATmerasa dirugikan.

No. 740 K/Pid.Sus/2013untuk membuka kembali ke akses system perbangkan berjalan lamban,selain itu karena secara terus menerus dipergunakan, sehingga padawakiu itu ada pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakanpaswordnya yang masih dalam keadaan terbuka, dan oleh karenamenurutnya hanya Terdakwa yang bisa melakukannya, makaTerdakwalah yang dijadikannya sebagai kambing hitamnya.

USK/2.1/2015 tanggal 06 September2010 dengan persyaratan sebagai berikut :a Persyaratan Umum1 Kriteria debitur yang dapat dibiayat KUR adalah usaha mikro kecilmenengah dan Koperasi (UMKM) yang tidak sedang menerima kreditKMK dan / atau Ki dari perbangkan dan / atau tidak sedang menerimaKredit Program dari pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan SistemInformasi Debitur (SID) Bank Indonesia (BI) pada saat permohonan kreditdiajukan.2 Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah),

USK/2.1/2015 tanggal 06 September2010 dengan persyaratan sebagai berikut :a Persyaratan Umum1 Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah usaha mikro kecilmenengah dan Koperasi (UMKM) yang tidak sedang menerima kreditKMkK dan / atau Ki dari perbangkan dan / atau tidak sedang menerimaKredit Program dari pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan SistemInformasi Debitur (SID) Bank Indonesia (BI) pada saat permohonankredit diajukan.2 Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah),