seseorang atau badan hukum perdata,Bersifat Konkrit, karena Keputusan Tergugat telah menimbulkankerugian bagi Penggugat yang selama ini telah berdinas menjadianggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan setelah penerbitanObjek Sengketa aquo Pengugat tidak mendapatkan hakhak lagi dariNegara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadisumber penghidupan bersama keluarga.Bersifat Individual, karena Keputusan Tergugat ditujukan kepadaPenggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH

KEPP/73/XIl /2020 pada tanggal 17 Desember 2020.16.Bahwa Penggugat Merasa didiskriminsikan dikarenakan Penggugat ermasukpeserta mang pedeka jero yang telah direkomendasikan PTDH semua hakhak penggugat sebagai anggota polri yang masih aktif dicabut seperti:Tunjangan kinerja hilang, tidak bisa ikut dinas luar lagi/Pam, remunirasitidak menerima lagi, Penggugat hanya disuruh apel dan dibiarkan begitusaja tanpa program yang jelas sampai proses PTDH, pada saat penggugatingin meminta berkasberkas seperti

(Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Permohonan Pemberhentian tidak dengan hormat(PTDH) atas nama Brigadir Alendra Gutawan Nrp.87020018Nomor : B/1003/XII/HUK.12.10/2020 , tanggal 21 Desember 2020.(Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Laporan Pembinaan Personil Polda Sumsel BebasNarkoba yang termasuk dalam program Mang PeDeKa Jero Tahap1,2 dan 3.

Alendra Gutawan NRP. 87020018 yang intinya mengusulkankepada KAPOLDA SUMSEL selaku Atasan Ankum dapat memperosesusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap TerdugaPelanggar dimaksud (vide bukti T22 dan T26);8.

PTDH sebagaiAnggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratifberupa rekomendasi;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepadapelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: hurufd. melanggar sumpah/janjianggota POLRI, sumpah/janji jabatandan/atau KEPP;Halaman 47 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG3.

TurutTergugat melalui Bendahara Dinas Kesehatan Aceh, juga menghentikanpembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember2015, dan diikuti dengan diterbitkannya surat Tergugat berupa SuratKeputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015,tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (PemberhentianTidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat;10.

Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA2015 dan diikuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur AcehNomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atasnama Penggugat; merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermatdan tidak berdasar menurut hukum, sehingga terhadap putusan yangdemikian beralasan untuk dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :a.

Bahwa menurut Majelis Hakim Surat Keputusan GubernurAceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak DenganHormat) atas nama Penggugat, merupakan suatu penetapan yangdikeluarkan oleh Gubemur Aceh yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis,yang telah bersifat konkret yaitu tentang Pemberhentian SITI NURI, S.Pd(Penggugat) secara tidak dengan hormatsebagal PNS (ASN), telah final diHalaman 36 dari 46 hal. Put.

Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas namaPenggugat/Pembanding merupakan kompetensi dari Pengadilan TataUsaha Negara Banda Aceh..

Begitu juga dengan gaji Pembanding yangtelah dihentikan sejak April 2007 tidak bisa dibayarkan karenaPembanding tidak melaksanakan kewajibannnya untuk masuk kerjasebagai PNS dan atas surat PTDH tersebut, Pembanding dalampengakuannya telah menerima pemecatannya dari PNS..

Tentang SubstansiBahwa Penggugat Inperson (BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE), Nrp84031156, Jabatan terakhir Brigadir Bagren Kesatuan Polres Batu BaraPolda Sumut telah diberhentikan tidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinasPolri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : Kep/ 866/ VII /2017, tertanggal26 Juli 2017 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) daridinas Polri karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatansebagaimana dimaksud

Tergugat) sebagaimana diatur dalam PerkapNo. 08 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi PegawaiNegeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUNMDN Pasal 26 ayat (2) berbunyi "Pengakhiran dinas Pegawai Negeri pada Polrimeliputi PDH dan PTDH ; Pasal 29 ayat (1) berbunyi "PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila := Melakukan Tindak Pidana ;= Melakukan pengalanggaran dan/atau ;" Meninggalkan

Bukti T 2021 Bukti T 2122 Bukti T 2223 Bukti T 23tuntutan dari penuntut dan ketua sidang mempersilahkanpendamping memberikan pembelaan serta ketua sidangmenskor selama 1(satu) jam dan Pembacaan Putusan SidangKomisi Etik Profesi Polri terhadap Terduga PelanggarBRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE hasil Putusan PTDH ;Fotocopy Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor : Kep/866/VI/2017. tanagai 26 Juli2017. tentana Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)an.

Bahwa, dalam putusannya Komisi Kode etik Polri telah menjatuhkan sanksiadministrasi kepada Penggugat berupa rekomendasi Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dan terhadap putusansidang KKEP Penggugat mengajukan banding, dan terhadap permohonanbanding Penggugat ditolak Komisi Banding (Bukti Surat T16,17) ;9.

Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakanbahwa seharusnya Tergugat sebelum menjatuhkan sanksi pelanggaran kodeetik berupa PTDH. seharusnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplinlebih dari 3 kali, Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut tidakberalasan hukum dan harus dikesampingkan karena dalam perkara aquoPenggugat di PTDH dari dinas Polri bukan karena dijatuhi hukuman disiplinlebih dari 3 kali sebagaimana dimaksud Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003tentang Peraturan Disiplin Anggota

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohonkeputusan yang seadiladilnya (Ex aeque et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalildalil yang diajukanoleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalamjawaban ini ;Bahwa benar Penggugat secara inperson (ABRIPDA KOMSAKOREA) NRP 78071053, TA Sat Brimob Polda Sumut telah di PTDH

Skep/403/IX/2008 tanggal 25 September 2008perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas PolriAn.

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Sumut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menguatkan putusan PTDH terhadap Penggugatdengan mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/403/IX/2008 tanggal 25September 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasPolri An. ABRIPDA KOMSA KOREA (Penggugat) NRP. 78071053 TA SatBrimob Polda Sumut ;Bahwa secara formal benar Penggugat secara Inperson telahmenerima Surat Keputusan Kapolda Sumut No. Pol.

Skep/403/IX/2008,tanggal 25 September 2008 tentang Pernberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri yaitu pada hari jumat tanggal 18 September 2009 ;Bahwa berdasarkan dalil Tergugat tersebut mohon kiranya kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kepastianhukum bagi Tergugat kiranya dapat secara tegas untuk menolak dalilPenggugat dan menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Kapolda SumutNo. Pol.

Skep/403/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri An. ABRIPDA KOMSA KOREA,NRP 78070153 TA Sat Brimob Polda Sumut ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 114/G/2009/PTUNMDNtanggal 26 Maret 2010 dengan amar sebagai berikut :Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;Hal. 9 dari 16 hal. Put.

. : Kep/26/U2016 Tanggal 29 Januari 2016,Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriatas nama BRIGADIR SUNARTO. NRP 81110580 dari Kesatuan PolresHulu Sungai Utara;B. KEPENTINGAN PENGGUGAT1.

. : Kep/26/V2016 Tanggal 29Januari 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri atas nama BRIGADIR SUNARTO. NRP 81110580dari Kesatuan Polres Hulu Sungai Utara;2.

Bahwa Penggugat baru menerima salinan resminya pada hari MingguTanggal 22 Februari 2016, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama BRIGADIR SUNARTO,NRP 81110580 dari Kesatuan Polres Hulu Sungai Utara pada hariSenin Tanggal 22 Februari 2016 di dalam bus didepan rumah makanTarakan dekat kantor Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan,Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 10/G/2016/PTUN.BJM.maka terhitung sejak diterimanya salinan tersebut sampai gugatan inidiajukan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kalimantan Selatan No.Pol. : Kep/26//2116 Tanggal 29 Januari2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri atas nama BRIGADIR SUNARTO, NRP 811 10580 dari KesatuanPolres Hulu Sungai Utara oleh Tergugat;3.

. : Kep/26//2016 Tanggal 29 Januari 2016,Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriatas nama BRIGADIR SUNARTO, NRP 81110580 dari Kesatuan PolresHulu Sungai Utara;4. Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan(Tergugat) untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabatPenggugat pada kedudukan semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hakhak Penggugat sejakbelum dibayarkan sampai pada putusan pengadilan dilaksanakannantinya;6.

Pol. : B/ND493/VI/2009/Ropers tanggal 16 Juni 2009perinal Penyerahan Asli Petikan Skep PTDH an. Penggugat telahdiserahkan dan diterima oleh staf bagian administrasi Dit. Reskrimsus dantelah diberitahukan/diumumkan kepada Penggugat pada sekitar bulanJuli 2009 saat Penggugat akan mengambil gaji ke 13, dengan telahditerimanya Skep PTDH oleh Dit Reskrimsus maka akibat hukumnya adalahpejabat administrasi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tidak dapatmembayarkan gaji ke 13 kepada Penggugat.

Reskrimsus bahwa Penggugat telah di PTDH dari DinasPolri berdasarkan Skep Kapolri No.

R/44/IX/2006/Itwasda tanggal 22 September 2006 perihalSaran Pertimbangan Sanksi PTDH terhadap AKP Larison Sinaga, SHisinya : menyarankan agar tidak di/aksanakan pemberhentian tidakdengan hormat tetapi diberikan sanksl/nukKuman berupa demosi,penundaan pangkat 2 periode dan tidak bo/eh mengikutipendidikan;.

Pol. : Rl4411X12006I1twasdatanggal 22 September 2006;yang merupakan bukti penting dan bagian dari berkas pengajuandari Kapolda kepada Kapolri, sehingga Divisi Hukum Mabes Polri salahmemberikan Saran Hukum kepada Kapolri yang berakibat keluarnyaSurat Keputusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).Seharusnya Kapolda Metro Jaya berdasarkan buktibukti surat padaHalaman 15 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 19/PK/TUN/201411.12)13.angka 10 huruf c tidak meneruskan rekomendasi PTDH kepada Kapolrikarena ANKUM tidak merekomendasikan pemberhentian tidak denganhormat dan Kapolri tidak menerbitkan Keputusan PTDH;Bahwa Putusan Nomor: 432K1TUN/2010 tanggal 1/7 Februari 2011bertentangan dengan Keputusan Kapolri No. Pol.

Bahwa Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Metro Jaya atau Surat Keputusan KapoldaMetro Jaya Nomor : Kep/665/1X/2013, tanggal 11 September2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (yangdalam hal ini dikenal dengan istilah PTDH) dari dinas Polriatas nama Brigadir Tofan Andi Sulaksono Nrp. 79110664 ataudisebut juga sebagai Penggugat ;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Kapolda Metro JayaNomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11 September 2013tentang PTDH atas nama Penggugat,

atas diri Penggugat adalah Surat KeputusanKapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11September 2013 tentang PTDH atas nama Penggugat tidakmemenuhi ketentuan yang ada pada hukum acara, yaitu SuratSurat Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/1X/2013, tanggal 11 September 2013 tentang PTDH atasnama Penggugat Surat Keputusan Kapolda Metro JayaNomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11 September 2013tentang PTDH atas nama Penggugat Telegram Kapolri Nomor: STR/81/1I/2012, tanggal 7 Februari

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KapoldaMetro Jaya Nomor : Kep/665/1X/2013, tanggal 11 September2013 tentang PTDH atas nama Penggugat yang ditetapkan diJakarta, tertanggal 11 September 2013 ;6.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11September 2013 tentang PTDH atas nama Penggugat SuratKeputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/IX/2013,tentang PTDH dari dinas Polri atas nama Penggugat yangditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 danmewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat sebagai anggota Polri ;ll TENTANG JAWABAN TERGUGATA. DALAM POKOK PERKARA1.

;Bahwa dengan adanya upaya hukum banding yangdiajukan oleh Penggugat kepada Kapolda Metro Jayaselaku Pejabat pembentuk Komisi Banding melaluisekterariat KKEP maka Kapolres Metro Jakarta Selatanmengirimkan surat kepada Kapolda Metro JayaNomor : R/106/V/2013/Restro Jaksel, tanggal 31 Mei2013 perihal saran pertimbangan PTDH atas namaBripka Riyadi dan Brigadir Topan Andi Sulaksono ;Bahwa Kapolres Metro Jakarta Selatan mengirim suratkepada Kapolda Metro Jaya Nomor : B/1470/V1I/2013/20.21.Restro Jaksel

Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggotaPolri ;Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding atas putusanSKEPP No. Put Kkep/O6/IV/2013/KKEP. Atas upaya hukum tersebutKomisi Banding Kode Etik Polri telah menerbitkan putusan No. PutBanding/03/V/2013/Kom Banding tertanggal 23 Mei 2013. Putusan KomisiBanding pada intinya menolak permohonan banding dari Penggugat danmenguatkan putusan SKEPP No.

Didalam Perkap No. 14 Tahun 2011 Pasal22 ayat 1 disebutkan bahwa :Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidangRKEP terhadap :Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 59 K/TUN/201513.14.18,a.

Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana denganancaman hukuman pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telahdiputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;Dari ketentuan tersebut jelas bahwa rekomendasi PTDH dikenakan Jjikapelanggar dipenjara selama 4 (empat) tahun atau lebih.

berlaku maupun asasumum Pemerintahan yang baik;Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak melihatsecara cermat latar belakang terbitnya surat Keputusan tersebut, padatanggal 03 Maret 2014 PEMOHON telah mengajukan memori banding danpada tanggal 21 Maret 2014 TERMOHON menjawab keberatan keberatan PEMOHON yang dituangkan TERMOHON dalam Kontra MemoriBanding;Bahwa didalam Kontra Memori Banding tersebut TERMOHONmenjelaskantidak menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat(PTDH

diberikan kepada PEMOHON mengingat TERMOHON pernah memberikansaksi berupa penundangan Pangkat terhadap Anggota Kepolisian RepublikIndonesia yang melakukan tindak Pidana dan telah diputus Pengadilan yangberkekuatan Hukum tetap, sehingga TERMOHON telah melanggar asas asas umum Pemerintahan yang baik tentang kepastian Hukum yang adilserta Perlakuan yang sama dihadapan Hukum;Bahwa di Kontra Memori Banding TERMOHON menjelaskan = alasanTERMOHON menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH

pemberitahuan sebelum menerima Surat keputusan PTDH(Pemberhentian Tidak Dengan Hormat); Bahwa saksi dan Penggugat di PTDH karena kasus tipikor; Bahwa saksi tidak pernah mendapat undangan dan tidak pernah hadirdalam sidang Majelis Kode Etik PNS; Bahwa masih ada PNS di Kabupaten Tolitoli yang terlibat kasus korupsitapi belum diberhentikan;Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUN.PL Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Sekretaris DinasKesehatan Kabupaten Tolitoli dengan Pangkat dan

MULUK, Tempat Tanggal Lahir, Tolitoli, 11111962, Jenis kelaminLakilaki, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Kompleks BTN.Nopi Blok A No.10, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, KabupatenTolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Agama Islam Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (dahulu) dan sekarang Wiraswasta.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah salah ASN dari 27 ASN yang di PTDH oleh BupatiTolitoll; Bahwa alasan atau dasar Penggugat di PTDH karena melakukan tindakpidana korupsi saat

masih bertugas di Dinas Kesehatan KabupatenTolitoli; Bahwa Penggugat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli menjabatsebagai Sekretaris Dinas; Bahwa setelah menjalani hukuman, Penggugat aktif kembali sebagaiPNS; Bahwa setelah bebas dari lapas, Penggugat melaksanakan tugaskembali sebagai PNS di Kantor SKB (Sanggar Kegiatan Belajar); Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada 27 ASN yang di PTDH jikaakan diterbitkan Surat Keputusan PTDH; Bahwa Penggugat selama aktif kembali sebagai PNS memperoleh SKPpada

di Dinas Kesehatan;Bahwa SK PTDH atas nama Penggugat tidak pernah diverifikasi diBagian Hukum Pemkab Tolitoli;4.

dan konsep SK PTDH kepada Bupai; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat yang berisiusulan PTDH atas nama Penggugat dari PyB (Setda) kepadaPPK (Bupati);Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikanpendapat terakhir berupa kesimpulan, masingmasing pada Persidangantanggal 23 Oktober 2019, yang isi lengkapnya terdapat dalam berita acarasidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segalasesuatu yang

PTDH TERHADAP PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGANKETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN HAKASASI MANUSIA;l.B.1 Prosedur Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran KEPPterhadap PENGGUGAT Bertentangan dengan PERKAP19/2012;12.

Namundemikian, secara faktual konsideran tersebut tidak menjadipedoman ketika menjatuhnkan sanksi PTDH kepadaPENGGUGAT, karena pilihan orientasi seksualPENGGUGAT yang sematamata dijadikan dasaralasan PTDH terhadap PENGGUGAT yang dianggapmenyimpang jelas bertentangan denganHAM;25.

menjatuhkan sanksi PTDH kepadaPENGGUGAT.

PTDH TERHADAPPENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN HAKASASI MANUSIA. II.B.2. alasan PTDH PENGGUGATMerupakan Bentuk Diskriminasi yang Bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, UndangUndang Hak AsasiManusia, Kovenan Internasional tentang HakHak Sipildan Politik, UndangUndang Administrasi Pemerintahandan Perkap 14/2011 angka 14 s.d 25 harus dinyatakanditolak, karena pendapatnya tidak benar.

PTDH TERHADAPPENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN HAKASASI MANUSIA.

Bahwa pada Sidang Kode Etik Polri yang dilaksanakan pada tanggal29 Mei 2013 di Rupatama Polres Metro Jakarta Selatan terhadapPENGGUGAT dijatuhi sanksi berupa Rekomendasi PTDH sesuai KeputusanKomisi Etik Polri Nomor : Kep/03/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 denganSusunan Ketua Komisi Kode Etik Polri, Ketua AKBP Jakub Prajogo, S.iK,M.si dan AKBP Dra.

RepublikIndonesia yang berbunyi :"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiadiberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia apabila dipenjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabatyang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalamdinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dalam sidangKomisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi berupa RekomendasiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

tanggal 23 Juli 2013 dan Salinan putusan Sidang KKEP tingkatBanding telah dikirimkan kepada Penggugat dengan surat Kapolda MetroJaya Nomor : R/4284/VIIV2013/Datro tanggal 19 Agustus 2013 ; Bahwa berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri danPutusan Permohonan Banding yang diajukan Penggugat tidak dikabulkanatau ditolak selanjutnya Tergugat melakukan sidang Wanjak yang dihadirioleh para Kapolres dan Kasatker yang anggotanya sudah dilakukan SidangKomisi Kode Etik Polri dengan rekomendasi PTDH

, Inspektorat PengawasanPolda Metro Jaya, Kabidkum Polda Metro Jaya, Kabid Propam Polda MetroJaya, Karo SDM Polda Metro Jaya dan Staf yang dipimpin langsung olehWakapolda Metro Jaya dengan maksud dan tujuan melakukan efaluasiterhadap pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri danPelaksanaan sidang Banding dan dikaitkan dengan fakta fakta yangsehingga hasilnya ada yang dikukuhkan dan ada juga yang belum disetujuiuntuk di PTDH dengan pertimbangan, namun khusus Penggugat disetujuiuntuk dilakukan

PTDH sehingga Kapolda Metro Jaya menerbitkan SuratKeputusan Nomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11 September 2018 ; Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti Surat Keputusan NomorKep/665/IX/2013, tanggal 11 September 2013, Tergugat melaksanakanupacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas Penggugat yangdilaksanakan pada tanggal 24 September 2018 ; Hal. 32 dari 56 Hal.

., NIP.19680404 199603 1001 sebagaimana tercantum dalam Keputusan MenteriAgama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil H. TriSatyaries Rudyanto, S.H., M.H. NIP. 19680404 199603 1 001 menjadiPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil;Dasar Gugatan;1.

Putusan Nomor 418 K/TUN/2015Berita Acara yang dicantumkan dalam diktum Membaca angka2 Keputusan Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari2013 adalah Berita Acara Permintaan Keterangan yangdilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian AgamaNomor J/INV/BAPK/R/PS/05 /0025/2012 tanggal 6 Juli 2012terhadap diri Penggugat tanpa melibatkan unsur atasanlangsung Penggugat, bukan Berita Acara Pemeriksaan.Kesalahan pencantuman tersebut juga merupakan cacatyuridis.

Hal ini bertentangan dengan butir kelima dalam diktumMenetapkan yaitu Keputusan Tergugat disampaikan kepada MenteriAgama dan Tergugat untuk diindahkan dan dilaksanakansebagaimana mestinya, tidak ada amar yang menyatakanmewajibkan kepada Menteri Agama untuk mengubah SuratKeputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H.

TriSatyaries Rudyanto, S.H., M.H., NIP. 19680404 199603 1 001, danKeputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil H. Tri Satyaries Rudyanto, S.H., M.H.

Adapun Berita Acara yangdicantumkan dalam diktum Membaca angka 2 Keputusan NomorB.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 adalah Berita AcaraPermintaan Keterangan yang dilakukan oleh Tim InspektoratHalaman 50 dari 53 halaman. Putusan Nomor 418 K/TUN/2015Jenderal Kementerian Agama Nomor IJ/INV/BAPK/R/PS/05/0025/2012 tanggal 6 Juli 2012 terhadap diri Pemohon Kasasitanpa melibatkan unsur atasan langsung Pemohon Kasasi, bukanBerita Acara Pemeriksaan.

Pol.: SPKK PTDH/05/X1I/2009 tanggal 11November 2009, dan telah diakui oleh PENGGUGAT dalam positanyanomor 14.

Maluku selakuKetua Komisi Nomor : R/21/X/2009/Bid Propam tanggal 09 Oktober2009 perihal Rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)an.

Pol.: R/ND91/X/2009/Bid Binkumtanggal 27 Oktober 2009 perihal saran dan pendapat hukum atas keberatan BripdaHalaman 27 dari 36 halaman Putusan Perkara No.10/G/2011/PTUN.ABNRovi Cundrat Hursepuni Nrp 84040603 terhadap putusan sidang komisi Kode EtikPolri dengan putusan PTDH (Bukti T15). Dan atas saran Kabid Binkum tersebutTergugat menerbitkan surat penolakan keberatan atas keputusan PTDH No. Pol.

:SPKK PTDH/05/X1/2009 tanggal 11 November 2009 (Bukti T16) ;e Bahwa, selanjutnya atas putusan sidang Komisi Kode Etik (Bukti T15), KabidPropam Polda Maluku selaku Ketua Komisi memberikan rekomendasi kepadaAtasan Terperiksa (Rovi Cundrat Hursepuny) sebagaimana Surat Nomor : R/21/X/2009/Bid Propam tanggal 09 Oktober 2009 perihal rekomendasi PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) an.

Pol.: R/ND91/X/2009/BidBinkum tanggal 27 Oktober 2009 perihal saran dan pendapat hukum atas keberatan BripdaRovi Cundrat Hursepuni Nrp 84040603 terhadap putusan sidang komisi Kode Etik Polridengan putusan PTDH (Bukti T15). Dan atas saran Kabid Binkum tersebut Tergugatmenerbitkan surat penolakan keberatan atas keputusan PTDH No.

Yusuf, anggota Polres Sidrap dan BripkaZainal anggota Polres Parepare, mereka berteman (cs) waktuditangkap hasil pengembangn dari Kalimantan salah satuHalaman 11 dari 35 Putusan Perkara Nomor : 17/G/2021/PTUN.MKSpemasok sabu ke Sidrap dengan barang bukti kiloan, sudahmenjalani hukuman tapi tidak di proses PTDH;b. Bripka Junaedi ditangkap di Polres Palopo sudah menjalanihukuman lebih dari dua tahun tapi tidak di PTDH;c.

Aipda Solasmon ditangkap disalah satu Polsek di Makassarsudah menjalani hukuman lebih dari dua tahun serta barangbukti sabu ada ditangannya bahkan sudah naik pangkat dantidak di PTDH;Sehingga Tergugat tidak menjalankan asas Kepastian hukumberupa penerapan hukum yang sama setiap pelanggar hukumdalam lingkup instansi Tergugat, namun tidak dilakukan Tergugattanpa alasan yang jelas ;Asas Akuntabilitas, secara tidak bertanggung jawab Tergugatmelakukan PTDH kepada Penggugat, namun tanggung jawab itutidak

, adalah tidak benarhal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang terhadap teman Penggugattersebut telah dilakukan proses Sidang Komisi Kode Etik Polri tingkatPolres dengan putusan rekomendasi PTDH dan saat ini sedang prosesbanding ditingkat Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri tingkat Polda ;15.

Tahti PolresSidrap, tanggal 21 April 2020;sesuai dengan aslinya surat dari KepalaKepolisian Resor Sidrap, Nomor:R/207/VI/HUK.12/2020, tanggal 08 Juni 2020, perihal:Rekomendasi Penerbitan SK PTDH, yang ditujukankepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Berkas,yang diserahkan oleh Ishak Ifa, S.Sos.

Suyati ; Bahwa saksi tidak hadir menjadi saksi di pengadilan Negeri, karenabersamaan akhir semester sekolah ; Bahwa dalam proses PTDH, saksi tidak hadir (tidak terlibat di PTDH));Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan,meskipun telah diberi kesempatan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukanKesimpulannya masingmasing secara elektronik pada persidanganelektronik tanggal 27 Juli2021 ;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara inimenyatakan tidak mengajukan

Tenggang Waktu Gugatan : Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / / 2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH)tertanggal 21 Januari 2013, diterima oleh istri Penggugat An.

Hingga Tergugat menerbitkan KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polriterhadap Penggugat ;Asas Kepastian Hukum, Bahwa Tergugat sebagai AtasanPenggugat, dilingkungan Kedinasan POLRI yang merupakanPenegak Hukum seharusnya, semestinya menghormati normaatau ketentuan Hukum yang berlaku, bahwa tindakan TergugatMenerbitkan Surat Keputusan PTDH terhadap Pengggugat yangmana , secara Yuridis telah salah dan keliru dalam menerapkanDasar Hukum, dimana Penggugat disebutkan MelanggarKetentuan

Pol. : Kep / 37 / 1 / 2013tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI, dengan Pangkat Bripbka Nrp 72110047, Jabatan /Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;Asas Kecermatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telahmenjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyatanyatamencerminkan ketidakcermatan, Ketidaktelitian dalampertimbangan Hukumnya, karena secara Hukum AdministratifPemerintahan yang Notabene sebagai suatu Institusi

Menyatakan BATAL atau TIDAK SYAH, Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / 1/2013, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDISYAWALUDDIN SILALAHI, Pangkat / Nrp : Bripka / 72110047,Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor :Kep/37/l/2013, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat ( PTDH ) dari dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI , Pangkat Bripka, Nrp. 72110047, Jabatan/Kesatuan Ba PolresPematangsiantar tertanggal 21 Januari 2013;3.

BuktiT4 : Fotocopy dari Fotocopy; Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, NomorB/50/M.SM.00.00/2019, Perihal : Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28 Februari 2019;Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN5. BuktiT5 : Fotocopy sesuai Aslinya; Telaahan Staf Plt.

Kepala BadanKepegawaian Daerah Provinsi Maluku dan Kepala BiroHukum dan HAM Setda Maluku, Perihal : PemberhentianTidak Dengan Hormat/PTDH sebagai PNS LingkupPemerintah Provinsi Maluku, tanggal 25 Pebru ari 2019;6.

Hasil kajian dibuatHalaman 21 dari 49 Halaman Putusan Nomor 12/G/2019/PTUN.ABNtelaah staf dan diajkan kepada Gubernur melaui PYB dan diserahkankepada PPK; Bahwa Ahli menyatakan ketika ada perintah lalu kami data ASN dan PYBberulangkali rapat dipusat untuk segera PTDH ASN yang terlibat tindakpidana penyalahgunaan jabatan sesuai putusan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa pada persidangan, Pihak Tergugat telahmenghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama 1) ALWIYAH FADLUNALAYDRUS, S.H., M.H. dan 2)

Pemerintahan di Daerah;Bahwa saksi menyatakan yang mengusulkan adalah SKPD Propinsi;Bahwa saksi menyatakan SKPD dan OPD sama saja, dan berdasarkanPP Nomor : 18 Tahun 2016 maka pada tanggal 10 Januari 2017 makaistilah SKPD dirubah menjadi OPD;Bahwa saksi menyatakan setelah menerima draft, maka ditelaah dandikaji substansi PTDH nya, ada beberapa aturan yang tidak berlaku lagi (muatan hukumnya ) yang dipakai pada konsideran SK PTDH dan Sayakoordinasikan dengan (BKD) Badan Kepegawaian Daerah;Bahwa saksi

lalu dikembalkankepada BKD;Bahwa saksi menyatakan saksi tidak pernah tahu tentang ada rapatuntuk menelaah siapa saja yang diusulkan untuk PTDH;Keterangan Saksi ROSA YULIANA IMOLIANA;Bahwa saksi menyatakan tahu tentang gugatan SK PTDH;Bahwa saksi menyatakan sebagai Kasubag Evaluasi dan PengkajianProduk Hukum Daerah;Bahwa saksi menyatakan menyatakan menjabat sejak tahun 2016;Bahwa saksi menyatakan proses SK PTDH bulan Mei 2019 sudah ada diBiro Hukum;Bahwa saksi menyatakan ya, saksi yang ditugaskan

tidak dengan hormat (PTDH)terhadap Penggugat.

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPRnamun Tergugat akan menjelaskan bahwa Keputusan TUN berupa SkepKapolda Papua Nomor : Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasKepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 3 (tiga) orang anggotaPolri yang didalamnya termasuk Penggugat a.n.

Menyangkut Prosedural :Bahwa penerbitan Objek gugatan (Keputusan Kapolda Papua Nomor:Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesiaterhadap 3 (tiga) orang anggota Polri yang didalamnya termasukPenggugat a.n.

Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai Anggota Polri.Bahwa Kemudian Penggugat /Pelanggar a.n.

Sehingga pernyataan Penggugat ini adalahpernyataan yang mengadaada sehingga sudah selayaknyadi kesampingkan.12.Terhadap dalil Penggugat No. 17 mendalilkan bahwa padaupacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadapPenggugat. Tempat bertugasnya Penggugat dinyatakan diPolresta Jayapura.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara No.Pol : Skep/SAHLUR01.PTDH/1I/2009, tanggal 23 Januari 2009 ~itentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRIatas nama DWI WALUYO yang diterbitkan oleh Tergugat ;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi UtaraNo.Pol : Skep/SAHLUR01.PTDH/1I/2009, tanggal 23Januari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatdari Dinas POLRI atas nama DWI WALUYO;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Hak, Martabat5.

Menerima Surat Keputusan Kapolda Sulut No.PolSKEP/SAHLUR/O1 PTDH/I /2009, tanggal 23 Januari 2009Tentang Pemberhentian Tidak Dengan MHormat Dari DinasPolri An. DWI WALUYQMenimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihakPenggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 06 Juli2009, dan dari pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknyatertanggal 27 Juli 2009.

Bukti P. 2: Petikan Surat Keputusan No.Pol : Skep/SAHLUR01.PTDH/I/2009 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas. Polritanggal 23. Januari 2009 atas nama DWIWALUYO ; 220272 r errr rrr rere rere ree3. Bukti P. 3 : Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2003 TentangPeraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublikIndonesia 5 4 Bukti P. 4 : Pengajuan Keberatan Atas Putusan KomisiKode Etik Profesi Polri atas nama DWI WALUYOtanggal 27 Oktober 2008 ;5.

PolSkep/SAHLUR01.PTDH/1I/2009 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasPolri tanggal 23 Januari 2009 atas nama DWIWALUYO ; 2. Bukti T2 : Salinan Surat Keputusan No. PolSkep/SAHLUR01.PTDH/I 2009 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasPOLRI tanggal 23 Januari 2009 atas namaDWI WALUYO ; 3. Bukti T3 : Salinan Lampiran Surat Keputusan KAPOLDASULUT NO. POL: SKEP/SAHLUR/01.PTDH/I/2009Tanggal 23 Januari 2009 = atas nama DwiWaluyo; 4.

Pengadilan Militer Il08 Jakartaantara lain:a) Tap419/K/PM II08/AL/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009Mendengar Keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwaTerdakwa telah dipanggil 1 (satu) kali sejak bulan Agustus 2009 akantetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangantanpa memberikan keterangan, dan kesatuan Terdakwa memberikanjawaban melalui Danpuspomal Nomor: R/340/IX/2009 tanggal 09September 2009, bahwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakanTerdakwa sudah di PTDH

Tidak Hormat) dankembali ke masyarakat sipil.Menimbang Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II08Jakarta dan Pengadilan Militer IlO08 Jakarta, Terdakwa telah 1 (satu) kalidirencanakan sidang, yang pertama pada tanggal 11 Agustus 2009,Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa,dan kesatuan Terdakwa memberikan jawaban melalui Dan PuspomalNomor: R/340/IX/2009 tanggal 09 September 2009, bahwa tidak dapatmenghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah di PTDH

ke masyarakat sipil.Menimbang Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam persidangan bahwaOditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan TerdakwaMenimbangMenimbangMengingatMenyatakandalam persidangan karena sejak sidang bulan Agustus 2009 Terdakwatidak pernah dapat dihadirkan di persidangan, dan kesatuan Terdakwamemberikan jawaban melalui Dan Puspomal Nomor: R/340/IX/2009tanggal 09 September 2009, bahwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa/memberikan.. .dikarenakan Terdakwa sudah di PTDH

SKEP/49/I/2006 tertanggal 31 Januari 2006, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama : ADNILSYAHBrigadir NRP. 73080370 Kesatuan BA.,BAG OPS.POLRES SIMALUNGUN.B. TENTANG ...B. TENTANG TENGGANG WAKTHU :1.

Pol: SKEP/49/I/2006 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) tertanggal 31 Januari 2006 ;Bahwa dari dua Surat Keputusan di atas, dapat juga Penggugatbandingkan dari tanggal bulan dan tahun Penggugat disidangkan, yanghanya membacakan keputusan tanpa adanya pemberian hakhakterhadap Penggugat, yaitu tanggal 2 Pebruari 2006 sehingga dapatPenggugat ambil kesimpulan, terlebin dahulu keluar Surat KeputusanKode Etik dan Surat Keputusan PTDH baru Penggugat disidangkan.Hal ini nyatanyata sangat melanggar

Pol :SKEP/ ......13SKEP/49/I/2006 tertanggal 31 Januari 2006, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama : ADNILSYAH BrigadirNRP. 73080370 Kesatuan BA.

SKEP/49/I/2006tertanggal 31 Januari 2006, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri atas nama ADNILSYAH, Brigadir, Nrp 73080370,Kesatuan Ba.Bag.

Foto copy Salinan Surat Keputusan No.Pol : SKEP/49/I/2006tanggal 31 Januari 2006 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri an. Brigadir Adnilsyah, Nrp73080370, jabatan Ba.Bag.Ops, Kesatuan Polres Simalungun,(Bukti T1) ; 2. Foto2. Foto copy Petikan Surat keputusan No.Pol SKEP/49/I/2006 tanggal31 Januari 2006 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri an. Brigadir Adnilsyah,Nrp 73080370, jabatan Ba.Bag.Ops, Kesatuan PolresSimalungun, (Bukti T2) ; 3.