KKEP dengan hukuman rekomendasi PTDH;20.

Menyatakan Surat Keputusan Nomor: Kep/21/VIII/2019/ Khirdintanggal 12 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) lampiran Nomor Urut 9 atas nama LA ODE MUH.SADAM ANSAR adalah Sah menurut hukum.3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.C.

BuktiT56 : Berita) Acara RapatPelaksanaan Pengkajian Dan Pembahasan AnggotaPolri Yang Direkomendasikan PTDH AN. BRIPKA PUTU DEDI ARTONO NRP 85010206 DKK, tanggal 24Juli 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);57. BuktiT57 : Daftar Hadir PelaksanaanHalaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN.PLPengkajian Dan Pembahasan Anggota Polri YangDirekomendasikan PTDH oleh Sidang Komisi ode EtikProfesi Polri tanggal 24 Juli 2019. (Fotokopi sesuaidengan fotokopi);58.

Namun,Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN.PLkomisi tetap menjatuhkan putusan PTDH; Bahwa alasan dalam surat keterangan berobat jalan an.

Sadam Ansar, selain 30 hari secara berturutturuttidak masuk kantor juga telah lebih tiga kali dikenakan hukuman disiplin,jadi dari ke 2 (dua) permasalahan inilah sehingga yang bersangkutan diPTDH; Bahwa alasan keberatan atas PTDH La Ode Muh.

PTDH TERHADAP PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGANKETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN HAKASASI MANUSIA;l.B.1 Prosedur Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran KEPPterhadap PENGGUGAT Bertentangan dengan PERKAP19/2012;12.

Namundemikian, secara faktual konsideran tersebut tidak menjadipedoman ketika menjatuhnkan sanksi PTDH kepadaPENGGUGAT, karena pilihan orientasi seksualPENGGUGAT yang sematamata dijadikan dasaralasan PTDH terhadap PENGGUGAT yang dianggapmenyimpang jelas bertentangan denganHAM;25.

menjatuhkan sanksi PTDH kepadaPENGGUGAT.

PTDH TERHADAPPENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN HAKASASI MANUSIA. II.B.2. alasan PTDH PENGGUGATMerupakan Bentuk Diskriminasi yang Bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, UndangUndang Hak AsasiManusia, Kovenan Internasional tentang HakHak Sipildan Politik, UndangUndang Administrasi Pemerintahandan Perkap 14/2011 angka 14 s.d 25 harus dinyatakanditolak, karena pendapatnya tidak benar.

PTDH TERHADAPPENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN HAKASASI MANUSIA.

Objek Sengketa :Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/PTDH/00862, tertanggal 16Januari 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Penggugat (H.

B.II/8/PTDH/00519 dan kemudianKementerian Agama menyerahkan Surat Keputusan TergugatNomor B.II/3/PTDH/00862 tanggal 16 Januari 2019 pada tanggal 6Februari 2019;Bahwa Gugatan a quo diajukan pada tanggal 2 Mei 2019;Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalamtenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanaHalaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 83/G/2019/PTUN.JKT.telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danterakhir

Miftahul Maulana M.T.I. tidak ada menggunakan hakuntuk melakukan upaya hukum selanjutnya.Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3/PTDH/00862 +=tanggal 16 Januari 2019 ~~ tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Sdr. H. Miftahul Maulana M.T..

Bukti T10 :sesuai asli);: Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NomorB.II/3/PTDH/00862 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama H.

Menyatakan batal Obyek Sengketa, yaitu: Keputusan Menteri AgamaNomor B.II/3/PTDH/00862, tertanggal 16 Januari 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Penggugat (H. Miftanhul Maulana, M.T.I., NIP.1968061 11992031001);3.

;Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dari MENPANRB tersebut,dalam kaitannya dengan yang telah terjadi pada Penggugat, makaada 2 (dua) kaidah penegasan yang seharusnya difahami dandilaksanakan oleh pihak Tergugat, yakni :m@ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS terhitungmulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS ;m@ Bahwa Surat Keputusan 3 (tiga) Menteri a quo, hanya berlakuefektif / mengikat terhadap PNS yang melakukan suatu kejahatandalam jabatan atau) yang berhubungan dengan

jabatanberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap setelah terbitnya Surat Kesepakatan 3 (tiga) Menteri yang ditandatangani / diterbitkan tanggal 13 September 2018 ;Bahwa berkaitan dengan kaidah Petunjuk Pelaksanaan di atas, apayang telah Tergugat berlakukan dalam PTDH Penggugat sebagaiPNS dalam perkara in casu, terbukti telah bertentangan dengankaidah Petunjuk Pelaksanaannya tersebut, yakni :mM Objek Sengketa yang menyatakan Penggugat DiberhentikanTidak Dengan Hormat (PTDH)

tidak terhitung mulaitanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS, yaitu ditandatangani tanggal 20 Desember 2018, akan tetapi diberlakukanHalaman 17 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDsurut, terhitung tanggal 31 Mei 2018.

tanggal 2 Oktober ;Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T6, saksi menyatakan benar SOPPTDH ;Bahwa saksi terlibat langsung terkait penerbitan SK objek sengketaPenggugat sebagai Kepala Sub Bidang Administrasi Aparatur ;Bahwa terlibat langsung dalam hal pengonsepan SK draf,mengverifikasi permasalahan ;Bahwa setelah itu ada rapat tim koordinasi terkait PTDH Penggugat ;Bahwa pada saat rapat Tim saksi sebagai anggota ;Bahwa tugasnya anggota tim pada PTDH itu saksi yangmempersentasikan masalah;Bahwa yang hadir

, alasan Tergugat untukmemberlakukan mundur SK PTDH yakni ditetapkan tanggal 20Desember 2018 tapi diberlakukan surut sejak tanggal 31 Mei 2018terhitung inkracht pengadilan ;Bahwa didalam SK PTDH tidak ada satu kalimat pun yangmenyuratkan salah satu dasar hukum penetapan SK PTDH adalah SKBupati tentang pemberhentian sementara sebagai salah satu dasarhukumnya memang tidak dituangkan di PTDH karena format sepertiitu dan tidak perlu menuangkan SK pemberhentian sementaranya ;Bahwa di dalam salah satu

Penggugat telah mengajukan gugatan dengansurat gugatannya tertanggal 26 Mei 2015, yang diterima dan terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26Mei 2015, dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2015/PTUNPLG, dan telahditerima perbaikannya secara formal pada tanggal 29 Juni 2015, yang padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:OBJEK GUGATAN:e Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor:Kep/38/ II/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

II/2015,tentang Objek Gugatan berikutHalaman 4 dari 67 halaman, Putusan Perkara No. 25/G/2015/PTUNPLG.Lampirannya, Penggugat terima pada tanggal 10 Maret 2015.Kemudiangugatan didaftarkan pada tanggal 26 Mei2015 pada Pengadilan TataUsaha Negara Palembang.Dengan demikian, maka pengajuan gugatanini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Danbahwa Penggugat mendapatkan Salinan Keputusan PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH

Bangka Belitung, dan Tergugat tidak pernahmemberikan Salinan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) kepada Penggugat, sampai dengan Penggugat mengajukangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ini;Bahwa, Penggugat telah dinyatakan lulus Pendidikan Polri di SPNBETUNG dengan Reg. No.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahKepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/38/II/2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia,atas nama Safran Indra Jaya, tertanggal 11Februari 201 53 2222222222 nnn enon nn nnn nnn nnn nnn nn nen nnnnnnee3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: Kep/38/II/2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia atas nama Safran Indra Jaya,tertanggal 11Febritari 20 1 5)j

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara No.Pol : Skep/SAHLUR01.PTDH/1I/2009, tanggal 23 Januari 2009 ~itentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRIatas nama DWI WALUYO yang diterbitkan oleh Tergugat ;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi UtaraNo.Pol : Skep/SAHLUR01.PTDH/1I/2009, tanggal 23Januari 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatdari Dinas POLRI atas nama DWI WALUYO;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Hak, Martabat5.

Menerima Surat Keputusan Kapolda Sulut No.PolSKEP/SAHLUR/O1 PTDH/I /2009, tanggal 23 Januari 2009Tentang Pemberhentian Tidak Dengan MHormat Dari DinasPolri An. DWI WALUYQMenimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihakPenggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 06 Juli2009, dan dari pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknyatertanggal 27 Juli 2009.

Bukti P. 2: Petikan Surat Keputusan No.Pol : Skep/SAHLUR01.PTDH/I/2009 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas. Polritanggal 23. Januari 2009 atas nama DWIWALUYO ; 220272 r errr rrr rere rere ree3. Bukti P. 3 : Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2003 TentangPeraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublikIndonesia 5 4 Bukti P. 4 : Pengajuan Keberatan Atas Putusan KomisiKode Etik Profesi Polri atas nama DWI WALUYOtanggal 27 Oktober 2008 ;5.

PolSkep/SAHLUR01.PTDH/1I/2009 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasPolri tanggal 23 Januari 2009 atas nama DWIWALUYO ; 2. Bukti T2 : Salinan Surat Keputusan No. PolSkep/SAHLUR01.PTDH/I 2009 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasPOLRI tanggal 23 Januari 2009 atas namaDWI WALUYO ; 3. Bukti T3 : Salinan Lampiran Surat Keputusan KAPOLDASULUT NO. POL: SKEP/SAHLUR/01.PTDH/I/2009Tanggal 23 Januari 2009 = atas nama DwiWaluyo; 4.

Bahwa Penggugat menerima Petikan Surat Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polridengan Hormat (PTDH) dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara padatanggal 31 Juli 2013 dan telah menjalani sidang Komisi Kode etik ProfesiPolri Polres Tobasa No. PUT/02/IV/2013 tanggal 15 April 2013 danKeputusan Kepala Kepolisian Resort Tobasa No.Kep/02/IV/2013 tanggal 22April 2013 tentang penetapan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak21. Bahwa .......1421.

Anggota Kepolisian Negara RI ;25.Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penerbitan Surat Pemberhentian Tidakdengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugatsesuai dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor : Kep/505/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) terhadapBriptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961, Kesatuan SAT SABHARAPOLRES TOBASA yang telah melanggar Pasal 31 Perkap Nomor 14

Foto copy Nota Dinas Kapolres kepada Kasi Propam Polres Tobasa Nomor : B/ND12/IV/2013/Propam tanggal 4 April 2013/Propam perihalagar melaksanakan sidang KKEP terhadap Briptu Zendry Laurentdengan ancaman PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)dari dinas Polri, (Bukti T8) :9.

Foto copy Surat Kapolres Tobasa Nomor : K/17/IV/2013 tanggal 25 April2013 perihal pengiriman surat pernyataan banding dan memori40banding atas putusan sidang KKEP Polres Tobasa menjatuhkansanksi PTDH terhadap terduga pelanggar Briptu Zendry Laurent,(Bukti T19) ; 20. Foto copy ......20.

disimpan di Polda ; bahwa dasar penerbitan Skep PTDH adalah hasilpenelitian Bidkum dan Propam ; bahwa tugas dari bagian SAHLUR(Pengesahan dan Penyaluran ) adalahmembuat skep PITDH, Pensiun, yangmemproses penerbitan setiap skep PTDH adalahsaksi, pendelegasian wewenag kepada Kapoldauntuk anggota berpangkat bintara, Petikanditandatangani Karo SDM ; bahwa dasar penerbitan skep PTDH adanyaKeputusan sidang KKEP dari Polres, BeritaAcara dan Salinan Putusan; bahwa untuk Skep PTDH Penggugat sudahsesuai substansi

Putusan Nomor 288 K/TUN/2017 Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara NomorKep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama HelfritJacob;7.

Putusan Nomor 288 K/TUN/201714 Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakansanksi PTDH dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melakukanpelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkapnomor 14 Tahun 2011. Hal ini dengan jelas terduga pelanggarmelakukan pelanggaran Etika Kelembagaan;14.2.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/menghapus dan mencoret objeksengketa berupa:a.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalamkedudukan semula sebagai anggota Polri;5.

/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atas namaHendra Jacob sedangkan terhadap Penggugat II (Helfrit Jacob) dikenakanPemberhentian Tidak dengan hormat Keputusan Kapolda Sulut NomorKep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atas namaHelfrit Jacob;Bahwa dengan demikian sangat jelas dalam perkara a quo tidak dapatdigabungkan / disatukan menjadi satu Perkara TUN karena adanya 2 (dua)Halaman 14 dari 21 halaman.

selama 5 (lima) tahun dan sudahberkekuatan hukum tetap karena melanggar pasal 285 KUHP denganSanksi Hukum Pidana Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun,sedangkan pada Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesiahanya menyebutkan ancamannya 4 tahun untuk direkomendasi PTDHdari Dinas Polri dengan demikian Termohon Kasasi/Terbanding (DisranDavid) secara Normatif dan Yuridis sudah tepat untuk diberi sanksiadministrasi berupa PTDH

Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yangberbunyi :Sanksi administrative berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melaluiSidang KKEP terhadap :Halaman 9 dari 16 halaman.

Pasal 22 Ayat (1) Huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yangberbunyi :(1) Sanksi administrative berupa Rekomendasi PTDH dikenakanmelalui Sidang KKEP terhadap :a.

Pasal 22 ayat 1 huruf (a) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 ;Kemudian Termohon Kasasi/Terbanding (Disran David) mengajukanBanding atas Putusan Sidang KKEP yang mana dalam Putusan tersebutuntuk merekomendasi PTDH a.n. Bripda Disran David NRP. 87121043 DitIntelkam Polda Sumsel;Halaman 12 dari 16 halaman.

Bahwa Penggugat memberikan Surat Izin ke bagian TAHTI, namun surattersebut tidak pernah diperlihatkan pada sidang Kode Etik Profesi, dansetelah sidang kode etik tersebut klien kami direkomendasikan ke PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat);.

Bahwa 19 Januari 2017, turunlah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Tengah Nomor: Kep/01/I/2017/Sahlur, tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20, atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/ 89030717; o.

Bahwa Penggugat hanya mendapatkan 1 (satu) lembar kertas fotokopi dariSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor:Kep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan Nomor Urut 20, atasnama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/89030717; Hal 5 dari 43 Hal. Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PL10.11.12.13.Bahwa Penggugat juga mempunyai Prestasi yang cukup membanggakanyaitu dalam Bermusik.

Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). 17.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp:BRIPDA/ 89030717, jelas tidak mempunyai asas Legalitas.

Dinyatakan Batal atau Tidak Sah. 18.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp.BRIPDA/ 89030717, jelas melanggar hak asasi Penggugat, karena keadaanPenggugat saat sedang mengalami musibah yaitu sakit ginjal dan sakit nonmedis.

dapat ditelusuri melalui peraturanperundangundangan sehingga apabila prosedur pengusulan PTDH tersebutwajib dilakukan sebelum keputusan dikeluarkan tetapi prosedur tersebutterbukti tidak dilakukan dan kemudian terbit surat keputusan maka prosedurtersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang belaku dan surat keputusan yangdikeluarkan dapat dinyatakan batal;Bahwa terkait dengan perkara ini dimana surat keputusan PTDH dikeluarkansetelah Penggugat dinyatakan pensiun pada tahun 2017, menurut pendapatAhli

PTDH oleh Bupati;Bahwa menurut pendapat Ahli syarat utama dikeluarkannya surat keputusanPTDH adalah PNS yang bersangkutan statusnya masih aktif sebagai PNSsehingga jika terjadi PNS yang sudah pensiun kemudian dikeluarkan suratkeputusan PTDH maka menurut konsep hukum administrasi dapat dikatakanbahwa keputusan yang salah objek artinya keliru menentukan objek yangdiputuskan sehingga menurut Ahli, PNS yang sudah pensiun tidak perlu lagiuntuk mendapatkan surat kKeputusan PTDH karena sudah tidak aktif

tersebut tidak berlaku surut, kamimengacu pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:B.50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk teknispelaksanaan PTDH oleh BPK dan telah dijadikan alat bukti oleh Tergugat.Mengacu pada surat tersebut bahwa PNS yang dijatuhkan putusan inkrach.Putusan /Inkrachnya lebih dulu sebelum proses pensiun ada pada point 2.d.butir 1 (Satu) maka pensiunnya dicabut dan diberlakukan PTDH sebagai PNS;Bahwa sepengetahuan saksi poses pengusulan SK

Adapun PTDH itu dilakukan karena dasarnya putusan pengadilan yangtelah inkrach jadi tidak perlu ada mekanisme pemanggilan, pemberitahuan danlainlain.

Jadi intinya surat tersebut disampaikan ke PPK untuk PTDH;Bahwa menurut pendapat Ahli sesuai dengan Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017berlaku putusan pemberhentian bukan hanya PTDH harus di eksekusi padaakhir bulan putusan inkrach.

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDOAdapun yang menjadi objek sengketa adalah ; Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur01.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat dari Dinas POLRI atas nama JUHAD I ; Adapun yang menjadi alasanalasan Penggugat adalah sebagai berikut :1.

Tanggal pengembalian 09 Juni 2014 ;Bahwa walaupun Penggugat telah mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) tersebut, namun Tergugat tetapmemproses dan menerbitkan Penetapan Penjatuhnan Hukuman kepadaPenggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/131/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman (obyek sengketa 1), dan kemudian Tergugat menerbitkanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur01.PTDH/

Banding dan dihadiri oleh Anggota Komisi Banding, dimana padatanggal 13 Mei 2015 sidang Komisi Banding dalam mengambil keputusantidak dihadiri oleh anggota Komisi Banding namun diputuskan melalui rapatANEV yang dihadiri oleh pejabat utama POLDA Sulut yang bukan sebagaiKomisi banding sesuai dengan keputusan Kapolda Sulut NomorKep/76/III/2015 tertanggal 31 Maret 2015 ; Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. : Kep/Sahlur01.PTDH

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO14.2.Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melaluiSidang KKEP terhadap :: a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidanadengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahunatau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatanhukum tetap; dan 222 0nncnne none nnneb. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, danhuruf L ; Bahwa untuk kejelasan dan melengkapi maksud pasal

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDOdipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosisekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosisekurangkurang nya 1 (Satu) tahun; dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosisekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau PTDH sebagai anggota Poli.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/201707.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri (objek sengketa);Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/134/V1/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman atas Febri Supardi.

PTDH sebagai anggota Polri ;Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etikprofesi Polri, menyebutkan :Halaman 5 dari 21 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/V1/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Febri Supardi ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/VI/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Febri Supardi;4.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/2017Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan padatanggal 12 Januari 2016 Penggugat mengetahui adanya Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur07.PTDH/VI/2015tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Polri (PTDH) atas nama FEBRI SUPARDI (PENGGUGAT) adalahtidak benar dan TERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupunPENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12 Januari2015 akan tetapi Fakta Hukum,

PENGGUGAT telah mengetahuinya sejaktanggal 1 Juli 2015 pada saat dilaksananakan Upacara Hari Ulang TahunBhayangkara dirangkaikan dengan Upacara Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) terhadap 11 Anggota Polri Polda Sulut dan diumumkanSurat Keputusan Kapolda Sulut tentang Anggota Polri Yang di BerhentikanTidak dengan Hormat dari Dinas Polri termasuk salah satunya yaituPENGGUGAT;Bahwa Upacara Hari Ulang Tahun Bhayangkara dirangkaikan denganUpacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap

Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa rekomendasiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota10. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding atas putusan SKKEPP Nomor :PUT KKEP/01/II/2015/KKEP tertanggal 06 Februari 2015, dengan suratpermohonan banding Nomor : R/13/II/2015 tanggal 17 Februari 2015An.Penggugat.

Bahwa Penggugat merasa tidak ada kesalahan yang fatal dalam perkara ini sehinggaPenggugat harus di Berhentikan (PTDH) dari dinas Kepolisian yang dianggapmerugikan orang lain, masyarakat, maupun institusi Polri yang berlaku baik secarakedinasan maupun yang berlaku secara umum.

, S.PSI secara Normatif dan Yuridis sudah tepat untuk diberi sanksiadministrasi berupa PTDH dari dinas Polri karena telah melanggar :a.

Sanksi administrative berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidangKKEP terhadap :a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancamanhukum pidana 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap ;5.

Sanksi administrative berupa Rekomendasi PTDH dikenakan melalui SidangKKEP terhadap :a.

Atasan Ankum, sebelum Atasan Ankum mengeluarkan SuratPenolakan Keberatan Atas Putusan PTDH, namun kenyataannya sebelumadanya keputusan penolakan dari Atasan Ankum Nomor : SPKK PTDH/04/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, ternyata Kasat Brimo Polda Maluku selakuAnkum telah mengajukan Usulan Pemberhentian Tidak Dengan HormatPutusan No.25/G/2013/PTUN.ABN Hal. 5 dari 52 halaman(PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat kepada Kapolda Malukuselaku Atasan Ankum sesuai Surat Nomor : R/12/V/2012/SAtbm tanggal

Bahwa selain itu, usulan PTDH atas nama Penggugat tersebut dilakukansebelum adanya tanggapan / penolakan terhadap keberatan yang diajukanoleh Penggugat, yang mana usulan tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 mei2012 sedangkan Surat penolakan selaku Atasan Ankum pada tanggal 27 juni2012. Dengan demikian, usulan PTDH tersebut yang merupakan salah satutahapan dikeluarkannya Objek Sengketa telah inprosedural.c.

Nomor :SPKK PTDH/04/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 (Fotokopisesuai Aslinya) ; BuktiT16: Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 TAHUN 2006 Tentang Kodetik Profesi Polri (Fotokopi dari Fotokopi) ; BuktiT17: Peraturan Kapolri No.

;Bahwa Tergugat memiliki wewenang secara delegatif menerbitkan objeksengketa dalam perkara ini ;Bahwa Ankum wajib secara administratif meneruskan usulan PTDH kepadaKapolda Maluku tanpa harus menunggu keberatan ditolak atau diterima ;Bahwa hasil sidang Komisi Kode Etik sudah final ;Bahwa Kapolda tidak bisa mengubah Keputusan Komisi Kode Etik karenabersifat final ;Bahwa lamanya proses PTDH dari laporan sampai putusan tidak menjadimasalah untuk pembinaan, sehingga tidak bertentangan dengan AAUPB ;2.

Briptu WILLY SOPACUA Nrp. 88020013 dan tidakmenggunakan dasar Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 24 Mei2012 (bukti P5,T1, T10, T14);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terdapat fakta hukumbahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah denganmendasari pada Usulan PTDH tanggal 18 Maret 2013 dan tidak menggunakan dasarUsulan PTDH tanggal 24 Mei 2012;Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. S. E. M. Nirahua, S.H.

Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparaur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang PetunjukPelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH olehPPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;c.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH olehPPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap,yang pada angka 5 (lima) Surat Edaran a quo menyebutkan bahwaTerhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH,dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpamemperoleh

itu diserahkan tidak persamaankarena ada beberapa orang juga dan alamat tidak jelas, sedangkan SKPTDH itu diserahkan oleh Pegawai saya kepada Penggugat dan saya tidakmengecek kapan Pengguat menerima SK PTDH tersebut, padahal sayaHalaman 51 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNkatakan kepada Pegawai saya bahwa harus diserahkan kepada yangbersangkutan, saya tidak tahu kapan waktu yang sebenarnya SK PTDH itudiserahkan oleh staf saya kepada yang bersangkutan, tetapi yang jelassetelah bulan

;Bahwa saksi menyatakan peran Sekda tidak terlalu karena kKewenangan adapada Bupati;Bahwa saksi menyatakan pernah membicarakan SK PTDH dengan Sekdasekedar saja, tetapi Kepala Bagian Hukum yang langsung ke Bupati;Bahwa saksi menyatakan SK pemberhentian ke 12 orang tersebut bedabeda tanggalnya; Bahwa saksi menyatakan saya lupa, tetapi bedabeda; Bahwa saksi menyatakan saya tahu bahwa SK PTDH itu sama;Bahwa saksi menyatakan karena proses SK PTDH yang sudah duluan itusudah jelas, lalu ada yang menyusul

tidak dengan hormat (PTDH)terhadap Penggugat.

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.JPRnamun Tergugat akan menjelaskan bahwa Keputusan TUN berupa SkepKapolda Papua Nomor : Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasKepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 3 (tiga) orang anggotaPolri yang didalamnya termasuk Penggugat a.n.

Menyangkut Prosedural :Bahwa penerbitan Objek gugatan (Keputusan Kapolda Papua Nomor:Kep/195/BA/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesiaterhadap 3 (tiga) orang anggota Polri yang didalamnya termasukPenggugat a.n.

Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH)sebagai Anggota Polri.Bahwa Kemudian Penggugat /Pelanggar a.n.

Sehingga pernyataan Penggugat ini adalahpernyataan yang mengadaada sehingga sudah selayaknyadi kesampingkan.12.Terhadap dalil Penggugat No. 17 mendalilkan bahwa padaupacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadapPenggugat. Tempat bertugasnya Penggugat dinyatakan diPolresta Jayapura.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

1. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama RepubIik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00448 tertanggal 7 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mecabut Surat Keputusan Menteri Agama RepubIik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00448 tertanggal 7 Januari 2019 tentang Pemberhentian

B.II/3/PTDH/00448 tertanggal 7 Januari 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;B.

B.II/3/PTDH/00448 tertanggal7 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Menteri Agama RI No.

B.II/3/PTDH/00448 tertanggal 7 Januari 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Agama RI No. B.II/3/PTDH/00448 tertanggal 7 JanuariHalaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan;4.

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan MenteriAgama Nomor: B.II/3/PTDH/00448 tanggal 7 Januari 2019 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada Sdr. Gunawan, S.Pd.I. (Selanjutnya disebut SK a quo);3.

DALAM POKOK SENGKETA Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor B.II/3/PTDH/00448 tertanggal 7 Januari 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mecabut Surat KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00448tertanggal 7 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :Kep/46/1/2014 tanggal 17 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Briptu Andika Ramadhani,Nrp.88050104, Kesatuan Ba Sat Sabhara Polres Tebing TinggiPolda Sumutsebagai objek sengketa, berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik PolriPolres Tebing Tinggi Nomor : Putusan KKEP/03/IX/2013/KKEP tanggal 05September 2013, yang menyatakan Penggugat telah melanggar pasal 13 PP RINo.2 tahun 2013

DinasPolri terhadap Briptu ANDIKA RAMADHANT, Nrp.88050104, Kesatuan BaSAT SABHARA Polres Tebing Tinggi Polda Sumut ; 3Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep /46/I/ 2014tanggal 17 Januari 2014 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Briptu ANDIKARAMADHANI, Nrp.88050104, Kesatuan Ba.

PURBA danperkara tidak masuk dinas secara tidak sah tanggal 1, 8, 9, 10, dan 15 Juli 201339yang telah dituangkan dalam laporan Polisi Nomor : LP/45/VIII/2013/Sabharatanggal 13 Agustus 2013 ; Bahwa berdasarkan dalil dalil yang diuraikan diatas bahwa SubstansiPemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugat dari dinas Polritelah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 13 PP nomor 2 Tahun2003 Tentang Peraturan disiplin anggota Polri, sehingga dalil Penggugat yangmenyatakan PTDH Penggugat

) harus melalui Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri ( KKEP ),maka berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf cPeraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Komisi Kode Etik Polri memberi kewenangan kepada KKEP untukmemeriksa pemberhentian tidak dengan hormat ( PTDH ) anggota Polri daridinas Polri ( ic.

Photo copy Surat Kapolda Sumatera Utara Nomor : Kep/46/I/2014/ tanggal 17Januari 2014 perihal pemberhentian tidak dengan hormat(PTDH) Briptu Andika Ramadhani dari Dinas Polri, selanjutnyadiberi tanda (Bukti T35) ; Menimbang, bahwa kedua belah pihak ada mengajukan Saksisaksi dalamperkara ini ; Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi,untuk mendukung dalildalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi,sebagai berikut :1.

Bahwa Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Metro Jaya atau Surat Keputusan KapoldaMetro Jaya Nomor : Kep/665/1X/2013, tanggal 11 September2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (yangdalam hal ini dikenal dengan istilah PTDH) dari dinas Polriatas nama Brigadir Tofan Andi Sulaksono Nrp. 79110664 ataudisebut juga sebagai Penggugat ;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Kapolda Metro JayaNomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11 September 2013tentang PTDH atas nama Penggugat,

atas diri Penggugat adalah Surat KeputusanKapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11September 2013 tentang PTDH atas nama Penggugat tidakmemenuhi ketentuan yang ada pada hukum acara, yaitu SuratSurat Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/1X/2013, tanggal 11 September 2013 tentang PTDH atasnama Penggugat Surat Keputusan Kapolda Metro JayaNomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11 September 2013tentang PTDH atas nama Penggugat Telegram Kapolri Nomor: STR/81/1I/2012, tanggal 7 Februari

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KapoldaMetro Jaya Nomor : Kep/665/1X/2013, tanggal 11 September2013 tentang PTDH atas nama Penggugat yang ditetapkan diJakarta, tertanggal 11 September 2013 ;6.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/IX/2013, tanggal 11September 2013 tentang PTDH atas nama Penggugat SuratKeputusan Kapolda Metro Jaya Nomor : Kep/665/IX/2013,tentang PTDH dari dinas Polri atas nama Penggugat yangditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2013 danmewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat sebagai anggota Polri ;ll TENTANG JAWABAN TERGUGATA. DALAM POKOK PERKARA1.

;Bahwa dengan adanya upaya hukum banding yangdiajukan oleh Penggugat kepada Kapolda Metro Jayaselaku Pejabat pembentuk Komisi Banding melaluisekterariat KKEP maka Kapolres Metro Jakarta Selatanmengirimkan surat kepada Kapolda Metro JayaNomor : R/106/V/2013/Restro Jaksel, tanggal 31 Mei2013 perihal saran pertimbangan PTDH atas namaBripka Riyadi dan Brigadir Topan Andi Sulaksono ;Bahwa Kapolres Metro Jakarta Selatan mengirim suratkepada Kapolda Metro Jaya Nomor : B/1470/V1I/2013/20.21.Restro Jaksel