Ditemukan 148 data
SYAFII HARAHAP.,SE
Tergugat:
PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk
75 — 16
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabunganpengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruhkarena adanya :a. perselisihan mengenai hak,b. perselisihan kepentingan, danc. perselisihan pemutusan hubungan kerja sertad. perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satuperusahaan.5.
1.SUTINI
2.BI CUN
Tergugat:
1.EDY
2.DHARWIS
3.USMAN KOLOAY SH
185 — 189
Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara danobjek yang diperkarakan; sertad. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.Oleh karena Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak menyebutkanIdentitas dan kedudukan Gerard Ikhsan Iskandar, S.H dalam Surat KuasaKhusus, maka Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak sesuai denganPasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo.
175 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalil bahwa Tergugat II Intervensi tidak mempunyai alas hak yangsah untuk menyerahkan Lahan Kompensasi Blitar kepada Tergugat(butir 9 sampai dengan butir 17 dari Gugatan Para Penggugat);sertad.
Terbanding/Penggugat : A Fajar Daud Nompo
Terbanding/Turut Tergugat II : Rabania (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat III : Bannang (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat IV : Sanika (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat V : Timoro (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat VI : Sahiri (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat VII : Sittiara (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Sina (ahli waris Hajja Sae)
Terbanding/Turut Tergugat IX : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Cq. Pemerintah Desa Punagaya
Terbanding/Turut Tergugat X : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Privinsi Sulawesi Selatan Cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jeneponto
Turut Terbanding/Tergugat II : Kawali
Turut Terbanding/Tergugat III : Sariagi
171 — 266
Bahwa Tergugat membantah dalil perbuatan melawan hukum sebagaimanadalam gugatan Penggugat dengan penjabaran unsurunsur dalam Pasal 1365KUHPerdata sebagai berikut:1) Ada Perbuatan Melawan HukumBahwa seseorang dinyatakan telah melakukan perbuatanmelawan hukum jika memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu sebagai berikut:a) Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;b) Melanggar hak subyektif orang lain;c) Melanggar kaidah tata susila; sertad) Bertentangan dengan asasasas kepatutan, ketelitian, dan kehatihatianyang
94 — 27
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabunganpengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruhkarena adanya :a. perselisihan mengenai hak,b. perselisihan kepentingan, danc. perselisihan pemutusan hubungan kerja sertad. perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satuperusahaan.7.
PT. SINAR LAUT MANDIRI
Tergugat:
KING POINT ENTERPRISE CO. LTD.
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
447 — 3701
Merek PATTA KPE dan Merek PTA KPE milik PENGGUGATdalam REKONVENSI yang merupakan Merek Terkenal, sertad.2. MerekMerek PATTA milik PENGGUGAT dalam REKONVENSIyang telah terdaftar di berbagai Negara lain, antara lain MerekPATTA MoroccanNomor Pendaftaran 82144yang telah terdaftardi Negara Moroccandan Merek PATTA Australia NomorPendaftaran 789570 yang telah terdaftar di Negara Australia,sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sehingga patut didugapermohonan pendaftaran Merek "PATTA a.n.
454 — 311
Inggar, dan sudah pasti dailildalil tersebutmerujuk kepada Pasal 1367KUHPerdata meskipunPEMOHON tidak menyebutkannyasecara eksplisit dalamPermohonan Arbitrase ; sertad. dalildalil kerugian yang meskipuntidak dijabarkan dengan detil olehHal. 72 Putusan No. 709/Pdt.G.ARB/2015/PN.Jkt.Sel.PEMOHON di dalam PermohonanArbitrase tetapi telah dijelaskanoleh PEMOHON dalam persidangan pembuktian dan keterangan PARA PIHAK. 16.3.5.menimbang bahwa kemudianPEMOHON di dalam Replikmemperjelas kualifikasi perbuatanTERMOHON
173 — 149
Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objekyang diperkarakan; sertad. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.Hal 23 dari 86 hal Put. No 78/Pdt.G/2020/PA.Sww2. Bahwa para Penggugat menolak eksepsi para tergugat karena eksepsitersebut tidak memenuhi syarat formil suatu tangkisan atau bantahan.2.1. Kuasa hukum dalam surat eksepsinya tidak menerangkan bertindakuntuk dan kepentingan subyek yang mana ?2.2.
96 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 perihal Pedoman Umumpenyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2002 sertad.
168 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut studi yang dilakukan olehDFC (2011), standar berfungsi untuk:a) meningkatkan kualitas produk, sistem maupun pelayanan;bCc)) mengurangi hambatan teknis perdagangan;) meningkatkan kerjasama teknis; sertad) pengurangan biaya bagi produsen, pemasok dankonsumen.2.
585 — 306
SEMA No. 6 tahun1994 (14Oktober 1994), yang selanjutnya sesuai dengan ketentuantersebut Surat Kuasa Khusus ( bijzonder schriftelijike machtiging ), harusdengan jelas dan tegas menyebut:a) Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuaidengan kopetensi relatif;b) Identitas pars pihak yang berperkara;c) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyekyang diperkarakan, sertad) Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;semua syarat diatas itu bersifat komulatif
SEMA No. 6 tahun1994(14 Oktober 1994), yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebutSurat Kuasa Khusus ( bijzonder schrifteliike machtiging ), harus denganjelas dan tegas menyebut:a) Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuaidengan kopetensi relatif;b) Identitas pars pihak yang berperkara;c) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyekHalaman 172 dari 223 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwiyang diperkarakan, sertad) Mencantumkan tanggal serta
SEMA No. 6 tahun 1994(14 Oktober 1994), yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan tersebutSurat Kuasa Khusus ( bijzonder schrifteliike machtiging ), harus denganjelas dan tegas menyebut:a) Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuaidengan kopetensi relatif;b) Identitas para pihak yang berperkara;c) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyekyang diperkarakan, sertad) Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;semua syarat diatas itu bersifat komulatif
44 — 18
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya :a. perselisihan mengenai hak,b. perselisihan kepentingan, danc. perselisihan pemutusan hubungan kerja sertad. perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satuperusahaan.14.Bahwa benar Pasal 2 UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaianPerselisihan hubungan industrial menyatakan bahwa
DODI USMAN
Tergugat:
1.DR MARC VAN LOO
2.SRI RAHAYU SOEGENG SH
3.PT GALANG BATANG INDAH
257 — 56
Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yangdiperkarakan; sertad. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;3.
94 — 39
Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yangdiperkarakan ; sertad. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa ;dentitas para pihak yang berperkara tidak jelas karena yang digugat adalah AsseSaleha Binti Lahu (Turut Tergugatll), Sulaiman Bin Lahu (Turut TergugatlV), DoringBin Lahu (Turut TergugatV) dan H.
118 — 61
Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objekyang diperkarakan; sertad.
- Tentang : LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara RepublikIndonesia;c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas(stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; sertad.
1.CINDY JOVITA
2.DENNY LIONO TAN
Termohon:
1.GUNAWAN ANGKA WIDJAJA
2.TRISULOWATI
163 — 31
(Vide Bukti P11 s/dP15)sertad) Bahwa PemohonPKPU 1 telahmembayar lunaspembelian 5 (lima)rukan tersebutkepada TermohonPKPU 1 dan 2dengan 34 (tigapuluh empatlembar) Bilyet GiroBankSurabaya dan telahdiberikan 9g(sembilan)Maspionlembartanda terima (videBukti P16 s/d P114) oleh TermohonPKPU 1 dan 2 padatanggal 06November 2021e) Bahwaberdasarkan pasal5 ayat 1 Bukti P11s/d P15 diataspihak TermohonPKPU 1 dan 2harus menyerahkanRukan tersebutpada PemohonPKPU 1 selambatlambatnya tanggal e) Bahwadan 2 dengan
172 — 89
atas nama HAMZAH(Tergugat ), sertad. Sertipikat Hak Milik No. 02346/Pondok Kacang Timur pada tanggal 02Oktober 2003, dengan Surat Ukur tanggal 13 Januari 2003No.626/Pondok Kacang Timur/2003, seluas 330 M?
409 — 144
kesesuaian jumlah klaim nasabah;b catatan efek/dana menurut back office (BOFIS) Turut Tergugat;Putusan No. 165/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.Halaman 35 dari 1579IV136c instruksi pemindahbukuan efek nasabah (detail jumlah efek masingmasing nasabah yang dimohonkan untuk dibuka blokirnya danperpindahan/mutasi aset (d.h.i Efek) dari sub rekening efek ParaPenggugat yang tercatat dalam rekening efek Turut Tergugat ke subrekening efek Para Penggugat yang tercatat dalam rekening efekPerusahaan Efek yang lain; sertad
369 — 1188
Berdasarkan uraianuraian di atas, oleh karena Para Penggugat TIDAKdapat membuktikan dalam dalildalilnya adanya: a. perbuatan melawan hukum;b. kesalahan;c. kerugian yang diderita Para Penggugat; sertad. hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian ParaPenggugat;terbukti dengan terang bahwatidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Pengqugat berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPer.