Ditemukan 125 data
Terbanding/Jaksa Penuntut : ARIEF WIRARAWAN. SH
133 — 44
., selakuKetua Majelis dengan ARINI, S.H. dan SOPHAR SITORUS, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
142 — 63
., selakuKetua Majelis dengan ARINI, S.H. dan SOPHAR SITORUS, S.H.
98 — 29
PHILIP KANA, SH,MH, SOPHAR MARUHUTAGAIUNG, SH,MH, dan BAMBANG TRIATMANTO, SH, Advokat/Pengacara berkantordi Bogor, Jalan Jenderal Anmad Yani No.13 K Bogor 16161, dan atau JaJan Budaya No.02A Condet Batu Ampar Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 09 42013, dan yang hadir pada persidangan adalah HM.THAMRIN, SH,MSi ;PENGAOTLAN ......... .PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan saksisaksi, Terdakwa
115 — 53
., sebagai Hakim KetuaMajelis didampingi oleh WALFRED PARDAMEAN, S.H. dan SOPHAR SITORUS, S.H.,Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkanpada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka unutukumum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dengandibantu oleh, Hj. U.
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
174 — 139
(Sophar Maru Hutagalung, SH.MH, Praktik Peradilan Perdata Dan AlternatifPenyelesaian Sengketa, Sinar Grafika Jakarta, Cet 1, hal 7475);Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat seluruh uraiandalil tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugatsebagaimana yang diuraikan Para Penggugat pada posita gugatan angka romawiIll poin 1 sampai dengan 15 a quo dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat IIini, maka dapat diketahul bahwa Para Penggugat dalam posita atau fundamentumpetendinya