), kemudianTAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD tadi sesuaidengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, jadi rekomendasikepala SKPD dan pertimbangan TAPD tersebut menjadi dasar pencantumanalokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran(KUA); Bahwa yang melakukan verifikasi ke lapangan adalah SKPD yangberkaitan; Bahwa seingat saksi pengajuan proposal untuk Pembangunan MerajanSri Arya Kresna Kepakisan nilainya lebih dari Rp 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah);Halaman

DEWA PUTU GERIAWAN.Bahwa sebelum disahkannya DPAPPKD (Dokumen PelaksanaAnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk tahun anggaran2015 terlebih dahulu ditandatangani oleh 3 orang anggota TAPD yangrinciannya harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkungnomor: 6 tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Klungkung tahun anggaran2015 dan Peraturan Bupati Klungkung nomor : 30 tahun 2014 tentangpenjabaran APBD tertanggal 30 Desember 2014, setelah DPAPPKDHalaman 52 dari 122 halaman putusan pidana

, kemudian TAPD memberikan pertimbangan atasrekomendasi sesuai dengan Prioritas dan kemampuan keuangan daerah,Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasarpencantuman lokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS(Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara),hibah dalam bentuk uang dicantumkan dalam RKAPPKD dan hibah dalambentuk barang dan jasa dicantumkan dalam RKASKPD;Bahwa untuk saksi KETUT KRISNIA ADI PUTRA dan saksi NI KADEKENDANG ASTITI saksi tidak kenal

(Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dimanaSekretaris Daerah sebagai Koordinator TAPD, kemudian TAPD memberikanpertimbangan atas Rekomendasi dari SKPD terkait sesuai dengan prioritasdan kemampuan keuangan daerah, dari Rekomendasi Kepala SKPD danpertimbangan TAPD tersebut menjadi dasar pencantuman alokasi anggaranhibah dalam rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS(Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara); Bahwa pencantuman alokasi anggaran hibah seperti dimaksud meliputiAnggaran Hibah berupa

Sekretaris DaerahKabupaten Klungkung mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari APBD, saksi tidak otomatis duduk dalam TAPD, karenaTAPD ada surat Keputusan Bupati, TAPD Kabupaten mempunyai tugasmengkoordinasikan usulanusulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)yang sebelumnya telah direkap oleh DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolakeuangan dan

SRI SUNARWATI, M.Si selaku atasnama Asistem Pembangunan dan Kemasyarakatan berikut lampirannya.Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangka Daerah (RKASKPD) Tahun Anggaran 2013 Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi, ProgramOptimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kegiatan Pengadaan SistemKeamanan dan Komputer, tanggal 23 November 2013 yang ditandatanganiSekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangka

Daerah(RKAPSKPD) Tahun Anggaran 2013 Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi,Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kegiatan PengadaanSistem Keamanan Komputer dan Peningkatan Kapasitas Pengelola IT, tanggal 16Oktober 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD).Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Sistem Keamanan dan KomputerTahun Anggaran 2013, tanggal 23 November 2013 yang ditandatangani SekretarisDaerah selaku Pengguna Anggaran berikut

RAYENDRA SUKARMADIJI,M.Si selaku Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Walikota Bekasi.Fotocopy Kartu Disposisi tanggal 26 Desember 2012 dari Walikota Bekasi atasSurat Nomor: 915/4130.1Telmat/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 perihalPengembalian RAPBD TA 2013 yang ditujukan kepada Ketua Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dengan disposisi yang berbunyi, koordinasikandengan BAPPEDA dan evaluasi urgensi program tersebut di APBD 2013.Fotocopy Kartu Disposisi tanggal 28 Desember 2012 dari Sekretaris

Daerah KotaBekasi selaku Ketua TAPD atas Surat Nomor: 915/4130.1Telmat/XII/2012,tanggal 20 Desember 2012 perihal Pengembalian RAPBD TA 2013 yang ditujukankepada Kepala BAPPEDA dan Kepala BPKAD.Fotocopy Kartu Disposisi tanggal 26 Desember 2012 dari Asisten Pembangunandan Kemasyarakatan dengan disposisi diteruskan kepada Sekretaris Daerah/KetuaTAPD sebagai bahan untuk evaluasi APBD Propinsi JABAR dalam APBD 2013serta fotocopy Nota Dinas dari KABAG Telematika Setda Kota Bekasi yangditujukan kepada

., Kepala Bidang PNFI selaku Ketua Tim Bansos dan Hibah menandatanganiSurat Nomor : 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 perihal Rekomendasi MohonBansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni 2014 kepada Tim Panitia Anggaran Daerah(TAPD) Provinsi Kalimantan Timur C.qg. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur,dimana dalam lampiran surat tersebut LKP.

Kalimantan Timur No. 849/917/VII/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD) pada intinya bahawa lembaga yang tertera dalam Lampiransurat tersebut diantaranya LPK Triton memenuhi syarat untuk dipertimbangkan pemberian Bansos/Hibah Prov.

Kalimantan Timurapabila ada permohonan proposal permintaan dana hibah setelah menerima pendelagasian dari Biro Sosial adalah mengecek persyaratan atas proposal pengajuan dana hibah yang masuk (visitasi) dan membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Tim Panitia Anggaran Daetah (TAPD); Bahwa benar pada T.A. 2013 Diknas Pemprov.

Kaltim membuat rekomendasi terkait Proposal yang diajukan LPK Triton dan rekomendasi tersebut diberikan TAPD bersama dengan 3 lembaga lainnya sesuai dengan rekomendasi No. 460/2298/B.Sos/2013 tanggal 4 Februari 2013;Bahwa yang menentukan apakah lembaga disetujui mendapat dana bantuan hibahadalah Tim Panitia Anggaran Daerah (TAPD), setelah itu dilakukan proses lebih lanjut Sesuai dengan prosedur yang berlaku;Bahwa saksi tidak mengetahu bahwa LPK Triton mendapat dana bantuan hibah tahun 2013 sebesar

dan TAPD yang berwenang menentukan berapa jumlah dana yang diberikan;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;6.

Babel selaku Ketua TAPD dan Badan Anggaran DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;16. 1 (satu) lembar tiket masuk Istana Pool Villas & SPA Parai-Bangka Nomor : 004511 tanggal 13 Pebruari 2015;17. 1 (satu) lembar tiket masuk Parai Beach Resort & SPA Nomor : 165859 Tanggal 13 Pebruari 2015.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.5. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

SOEMARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selakuKetua TAPD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 tidakmemfungsikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu untuk membahas,Hal 9 dari 147 hal Put.No.28/Pid.Sus.

Bahwa oleh karena RKA PPKD Tahun Anggaran 2012 tidakdibahas, tidak diverifikasi dan tidak dianalisa oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) yang diketuai oleh Ir.H.

SOEMARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selakuKetua TAPD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 tidakHal 43 dari 147 hal Put.No.28/Pid.Sus.

Bahwa oleh karena RKA PPKD Tahun Anggaran 2012 tidakdibahas, tidak diverifikasi dan tidak dianalisa oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) yang diketuai oleh Ir. H.

TPK/2015/PN.PgpBahwa menurut Saksi untuk proses penganggarannya yang mengajukan keTim TAPD adalah Kepala Biro Kesra, bisa dibantu oleh Kabag. Kesejahteraandan bisa juga dibantu oleh Kasubag.

Nomor:903/002/TAPD/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan daftar hadir peserta rapat;halaman 12 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK /2017/PT BJM70)71)72)73)74)1 (satu) Bundel foto copy dokumen historis tahapan usulan danpembahasan dana Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015sejak 2 Desember 2013 sampai dengan 10 Agustus 2015;1 (satu) bundel foto copy surat Ketua KPU Kab.

NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHANSYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar pada hari Kamis tanggal30 April 2015, dan diputuskan bahwa sebelum menyalurkan dana kepadaKPU Kabupaten Banjar dan Panwaslih Kabupaten Banjar akan dibuatkanlebin dahulu Surat Keputusan tentang Standar Biaya untukpenyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Banjar;Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 dilakukan rapatpembahasan kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yangdiketuai oleh saksi Ir. He.

Nomor:903/002/TAPD/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan daftar hadir peserta rapat;1 (satu) Bundel foto copy dokumen historis tahapan usulan danpembahasan dana Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015sejak 2 Desember 2013 sampai dengan 10 Agustus 2015;halaman 187 dari 245 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK /2017/PT BUM71)72)73)74)75)1 (satu) bundel foto copy surat Ketua KPU Kab.

H.NASRUN SYAH, M.P., Bin JOHAN SYAH dan diputuskan bahwasebelum menyalurkan dana kepada Komisi Pemilihan Umum KabupatenBanjar dan Panwaslih Kabupaten Banjar akan dibuatkan terlebih dahulusurat keputusan tentang Standar Biaya untuk penyelenggaraan Pilkadadi Kabupaten Banjar;Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 dilakukan rapat pembahasan kembalioleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh saksiIr. H.

Nomor:903/002/TAPD/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan daftar hadirpeserta rapat;1 (satu) Bundel foto copy dokumen historis tahapan usulan danpembahasan dana Pilkada Bupati dan Wakil Bupati BanjarTahun 2015 sejak 2 Desember 2013 sampai dengan 10Agustus 2015;1 (satu) bundel foto copy surat Ketua KPU Kab.

Pengesahan terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA2015.Halaman 5 dari 168 halaman, Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2020/PT SBYPada bulan September 2014 Terdakwa bersama Tim Banggarmelakukan pembahasan RAPBD TA 2015 dengan TAPD.

Pada bulan September 2015 Terdakwa bersama Tim Banggarmelakukan pembahasan RAPBD TA 2016 dengan TAPD.

Pada Bulan September 2017 dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2018 antara TAPD dengan DPRD KabupatenTulungagung.

Pada bulan September 2014 Terdakwa bersama Tim Banggarmelakukan pembahasan RAPBD TA 2015 dengan TAPD.

Pada sekira Bulan September 2016 dilaksanakan pembahasanR APBD TA 2017 antara TAPD dengan DPRD KabupatenTulungagung.

lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran; dan10) Khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bagian AdministrasiPenatausahaan Keuangan selain tugas tersebut diatas jugamenandatangani SPMLS untuk gaji dan tunjangan;Bahwa selain kuasa Pengguna Anggaran, bila dikaitkan dengan daliPenggugat yang menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukantindakan wanprestasi dikarenakan tidak memasukkan pembayaran kegiatandalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka seharusnya Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

) Kabupaten Kutai Kartanegara dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga harusdimasukkan sebagai Pihak dalam Gugatan Perkara a quo, hal ini dikarenakankewenangan dalam penyusunan APBD sepenuhnya berada pada TAPD selakurepresentasi pihak eksekutif dan DPRD selaku representasi dari pihaklegislatif.

dan angka 30Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan daerah beserta perubahannya, yang menyebutkan :Pasal 1 angka 9:Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalahrencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujulbersama oleh pemerintah daeran dan DPRD, dan ditetapkan denganperaturan daerah;Hal 15 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMRPasal 1 angka 30 :Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

menyiapkan serta melaksanakan kebijakankepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri daripejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengankebutuhan;Bahwa dikarenakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tim AnggaranPemerintah daerah (TPAD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara a quo mempunyai peran yangsangat menentukan terkait dengan penyelesaian perkara maka KuasaPengguna Anggaran (KPA), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 yang bertujuansebagai dasar penyajian saldo utang beban dan saldo utang pendeklainnya per 31 Desember 2016 didalam neraca (unaudited) per 31Desember 2016, dimana berdasarkan hasil reviu tersebut kegiatanLanjutan Jalan Dalam Desa Panca Jaya pada Dinas Bina Marga danSumber Daya Air Tidak Dapat Diakui Sebagai Utang Karena PekerjaanBelum Selesai Per 31 Desember 2016, sehingga atas hasil reviu tersebutdijadikan dasar oleh Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD

Kelua Kota Samarinda, bahwa proposal dana hibahyang pernah diajukan pengurus UKM Band Unmul tahun 2012 telahdisetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltimsebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah).

Selanjutnya SKPD memberikan rekomendasi kepada TimPanitia Anggaran Daerah (TAPD), setealah TAPD menyetujuidiserahkan kembali ke Biro Sosial untuk dilakukan pengecekkanadministrasi persyaratan penerima hibah, dalam hal ini Biro Sosialmemberitahukan kepada pihak UKM Band Unmul Samarinda agarmemenuhi persyaratan persyaratan administrasi yang sudahditentukan oleh Pemprov Kaltim agar permohonan tersebut bisadiproses.

Kelua Kota Samarinda, bahwa proposal dana hibah yangpernah diajukan pengurus UKM Band Unmul tahun 2012 telah disetujui oleh TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah).

PURNOMO, MM );Bahwa saksi menjelaskan peranan Biro Keuangan dalam PencairahHibah adalah dimana DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran )dalam Hibah Provinsi Kaltim berada pada DPA Biro Keuangan, olehkarena itu SKPD dalam hal ini berada pada bagian VerifikasiProposal dan nantinya akan di Bahas di TAPD ( Tim AnggaranPemerintah Daerah ) Proposal yang disetujui oleh SKPD tersebutdan setelah proses pembahasan di TAPD tersebut disetujui makaBiro Keuangan akan melakukan pembayaran kepada penerima hibahyang telah

Evaluasi terhadap Proposaltersebut, sesuai dengan Syarat Formil dan Materill kebenaranPemohon tersebut;g) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi beruparekomendasi kepada TAPD melalui Sekretaris TAPD denganHalaman 93 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smrh)))k)q)tembusan kepada Biro Sosial Setda Prov.

Kaltim ( namunpalaksanaannya rekomendasi tersebut disampaikan kepadaBiro Sosial lalu. setelah dilakukan Verifikasi berkas laludisampaikan kepada TAPD );Selanjutnya TAPD ~ memberikan pertimbangan atasrekomendasi sebagaimana dimaksud sesuai dengan prioritasdan kemampuan keuangan daerah;Selanjutnya TAPD membawa hasil pertimbangan tersebutkepada Banggar DPR Prov. Kaltim ( Ketua DPR sdr. HM.MUKMIN FAISAL dan Wakil Ketua DPR Drs. Yahya Anja, Drs.Agus Santoso dan Drs. H.

SOFIA RAHMI ) membuat surat pengantar kepada Dinaspendidikan (Sesuai dengan pasal 37 ayat 1 pergub nomor 60 tahun2012 tentang pemberian hibah) kemudian untuk dilakukan verifikasidan visitasi (melihat langsung ke lapangan), selanjutnya dari DisdikProvinsi Kaltim membuat rekomendasi tentang hasilnya dan dapatlangsung dikirim ke TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) danbiro sosial sebagai tembusanya dan dalam hal ini TAPD yangmenentukan besaran anggrannya yang dibahas, selanjutnya setelahitu. dikirim

) dan setelah dari TAPD dirapatkan untuk besaranyang akan didapatkan oleh penerima hibah untuk selanjutnya saksitidak tahu prosesnya.

., selaku Asisten Il BidangPembangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenMorowali, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:900/SK.283Keu/2006 tanggal 12 September 2006 tentang PembentukanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali TahunAnggaran 2007, dengan jabatan dalam TAPD sebagai Anggotasebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Morowali (kolom3), TAPD mempunyai tugas sebagai berikut:1.

Melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Morowali;Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowalidalam pembahasan awal APBD Tahun 2007 dengan DPRD KabupatenMorowali dalam kurun waktu pembahasan yaitu sejak tanggal 25 Januarisampai 20 Februari 2007, pernah mengajukan usulan anggaran sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), untuk Pinjaman PerusahaanDaerah namun usulan tersebut ditolak atau tidak disetujui oleh DPRDKabupaten Morowali karana saat itu Perusahaan Daerah Morowali yangdibentuk

Syahrir Ishak, SE., sebagai Asisten Il BidangPembangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali,sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 900/SK.283Keu/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007,dengan jabatan dalam TAPD sebagai Anggota sebagaimana dalamlampiran Surat Keputusan Bupati Morowali (kolom 3), TAPD mempunyaitugas sebagai berikut:1.Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowalidalam pembahasan awal APBD Tahun 2007 dengan DPRD KabupatenMorowali dalam kurun waktu pembahasan yaitu sejak tanggal 25 Januarisampai 20 Februari 2007, pernah mengajukan usulan anggaran sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), untuk Pinjaman PerusahaanDaerah namun usulan tersebut ditolak atau tidak disetujui oleh DPRDHal. 21 dari 55 hal Putusan Nomor 684 K/PID.SUS/2015Kabupaten Morowali karana saat itu Perusahaan Daerah Morowali

YUDI dan anggota Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang lain;Menindaklanjut perintah Terdakwa, pada tanggal 2 November 2011AKHMAT ZAENURI melakukan rapat dengan seluruh Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD), dalam rapat tersebut AKHMAT ZAENURImenyampaikan bahwa Pemkot Semarang diminta oleh DPRD KotaSemarang uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah)dalam rangka pembahasan RAPBD TA 2012, Terdakwa memintanya untukmengkoordinasikan dengan seluruh SKPD.

SEKDA KotaSemarang untuk dilakukan pembahasan terhadap Tambahan PenghasilanPNS (TPP), maka pada tanggal 14 November 2011 dilakukan rapat BadanMusyawarah DPRD Kota Semarang dengan agenda membahas jadwalpembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) TahunAnggaran 2012, yang dijadwalkan tanggal 23 s/d 24 November 2011;Pada tanggal 23 November 2011 dilakukan pembahasan khusus mengenaiTambahan Penghasilan Pegawai (TPP) antara Badan Anggaran DPRD KotaSemarang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) dan Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) beserta Badan Kepegawaian Daerah (BKD),pada pembahasan tersebut terjadi perbedaan pendapat antara anggotaBadan Anggaran DPRD dengan TAPD dan SKPD atas penentuan besaranpemberian tunjangan, yang mengakibatkan tidak tercapai titik temu ataukesepakatan dalam pembahasan TPP tersebut, sehingga sidang akhirnya diskors.

) dan Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) beserta Badan Kepegawaian Daerah (BKD),pada pembahasan tersebut terjadi perbedaan pendapat antara anggotaBadan Anggaran DPRD dengan TAPD dan SKPD atas penentuan besaranpemberian tunjangan, yang mengakibatkan tidak tercapai titik temu ataukesepakatan dalam pembahasan TPP tersebut, sehingga sidang akhirnyadiskors.

mengusulkan Anggaran KONI kepada Walikota Salatigauntuk RAPBD Tahun 2011 dengan surat surat Nomor 121/ext/VII/2010tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah),termasuk untuk kegiatan PSISa sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) untuk membiayai kompetisi Divisi Il PSISa Tahun 2010 , dimanaHal 6 dari 24 hal put.No.15/Pid/SusTPK/2015/PT.SMGusulan untuk PSISa dari KONI tersebut tanpa ada evaluasi dari SKPDterkait dan tidak ada rekomendasi kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

) sehingga Tim TAPD tidak memberikan pertimbangansebelum anggaran hibah untuk KONI masuk dalam Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); Bahwa kemudian KONI Kota Salatiga dari APBD tahun 2011 menerimaHibah sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) sebagaimanatertuang dalam Perda Kota Salatiga No.7 Tahun 2010 tanggal 31 Desember2010 tentang APBD Kota Salatiga Tahun 2011, yang selanjutnya ditetapkandengan Surat Keputusan Walikota Salatiga No.900/75/2011 tanggal

berdasarkan hasil rapat denganWalikota Salatiga mengusulkan Anggaran KONI kepada Walikota Salatigauntuk RAPBD Tahun 2011 dengan surat surat Nomor 121/ext/VII/2010tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah),termasuk untuk kegiatan PSISa sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) untuk membiayai kompetisi Divisi Il PSISa Tahun 2010 , dimanausulan untuk PSISa dari KONI tersebut tanpa ada evaluasi dari SKPDterkait dan tidak ada rekomendasi kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

,yang menghentikan penyidikan hingga pada Pemohon Kasai saja,5 Anggota DPRD penerima fee 40 s/d 60% dari penerimabansos/hibah, Oknum Ketua dan Sekretaris TAPD.

Nurdin Lubis sebagai Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Sumatera Utara ;b.3. Saleh Bangun sebagai Ketua Panitia Badan Anggaran DPRDSU ;b.4. H. Gatot Pujo Nugroho, S.T. Gubernur Sumatera Utarasebagai penanggungjawab Anggaran APBD SU ;c. Saksi Dalam Berkas Perkara :c.1. Drs. H. Mhd. Syafii, M.Si. sebagai Kepala Biro KeuanganSetda Pemprovsu sejak bulan Oktober tahun 2009 s/d bulanJuni 2011 dan sebagai Sekretaris Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara ;c.2. Mhd.

Ketua danAnggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Saleh BangunKetua Badan Anggaran DPRD SU, dan Gatot Pujo Nugroho, S.T.Gubernur Sumatera Utara sebagai penanggungjawab anggaran, serta5 (lima) Anggota DPRD SU ic. Iman B. Nasution, Abdul JabarNapitupulu, Ir. H. Chaidir Ritonga, M.M., Ir. Washington Pane, M.M.,dan H.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dan sebagaiKetua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara (TAPD),Saleh Bangun Ketua DPRD SU dan sebagai Ketua BagianAnggaran DPRD SU, Drs. H.M. Syafii, M.M. dan Drs. H.

Sekretaris Daerah Provinsi SumateraUtara dan sebagai Ketua TAPD ;c. Drs. H.M. Syafii, M.M. dan Drs H. Mahmud Sagala, M.M. KepalaBiro Keuangan Pemprovsu dan sebagai Sekretaris TAPD ;d. Saleh Bangun, Ketua DPRD SU dan sebagai Ketua BagianAnggaran DPRD SU ;e. H.Gatot Pujo Nugroho, S.T.

ABDUL KODIR, M.Pd., bahwa proposal sudahditerima kemudian proposal tersebut diserahkan kepada TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) yang mana saksi Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd., sebagaiketua TAPD, hingga akhirnya ke16 yayasan masuk kedalam Keputusan Bupatisebagai penerima Hibah antara lain :(1) Yayasan AllkhwanSalaawipanjang yang beralamat di KampungSalaawipanjang Desa Sukamenak Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya.

Adapun tata cara pemberian hibah sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 14 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :1) organisasi kemasyarakatan tersebut menyampaikan usulan hibah secaratertulis kepada Kepala Daerah.2) Kepala Daerah akan menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)terkait untuk mengevaluasi usulan hibah yang diajukan.3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasikepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).4) TAPD memberikan pertimbangan

ABDUL KODIR, M.Pd., bahwa proposal sudahditerima kemudian proposal tersebut diserahkan kepada TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) yang mana saksi Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd., sebagaiketua TAPD, hingga akhirnya ke16 yayasan masuk ke dalam Keputusan Bupatisebagai penerima Hibah antara lain :(1) Yayasan AllkhwanSalaawipanjang yang beralamat di KampungSalaawipanjang Desa Sukamenak Kec. Sukarame, Kab. Tasikmalaya.

Tasikmalaya;Bahwa terkait dengan pengelolaan anggaran Daerah Saksi menjabat selakuKetua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam pelaksanaan yangberjalan di Kab.

Seluruhkegiatan bantuan dana hibah dibuatkan Penetapan Bupati.Bahwa alur pengajuan proposal pengajuan dan hibah daerah :1) proposal dimasukan keBagian Umum Setda untuk disampaikan kepadaBupati;2) keluar disposisi dari Bupati, untuk diserahkan kepada SKPD Teknis;3) dari SKPD Teknis keluar rekomendasi untuk diserahkan kepada Tim TAPD;4) dari Tim TAPD dikembalikan kepada Bupati, sebagai bahan untukKUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pelapon AnggaranSementara);5) Tim TAPD menyerahkan ke Bagian

Kepahiang yaitu ;Diawali dengan eksekutif dalam hal ini Bupati Kepahiangmemberikan nota pengantar Kebijakan Umum anggaran (KUA )yang berisi pengantar dari Bupati dan Prioritas Plafond AnggaranSementara (PPAS) yang berisi angkaangka pagu anggaransementara yang berasal dari tiap OPD dan dibahas oleh TAPD dandimasukkan dalam PPAS.Bahwa banggar bersama TAPD melakukan pembahasan KUAPPAS tersebut.

hasil pembahasan tersebut, kemudian disampaikan keDPRD untuk diparipurnakan, setelah itu disampaikan ke Gubernur dilakukan evaluasi, setelah di evaluasi kembali ke Kabupaten dandibahas kembali Tim Banggar dan TAPD,lalu berdasarkanhasilpembahasan kembali Tim Bnaggar dan TAPD lalu di sempurnakanoleh OPD dan disampaikan ke bidang anggaran sub keuangan dinasDPPKAD, oleh bidang anggaran sub keuangan disusun menjadiPerda APBD,sSetelah itu OPD menyusun Dokumen PelaksanaaanAnggaran (DPA) berdasarkan Perda

Tim TAPD (Bappeda, administrasipembangunan, DPPKAD) kemudian pada saat pembahasan Dinasyang bersangkutan akan diundang. Setelah selesai pembahasan diTAPD kemudian Dinas akan dikirimkan pemberitahuan mengenai hailpembahasan, jika ada yang perlu diperbaikai maka bidangperencanaan akan menyusun ulang usulan hingga menjadi draft DPARKA dan kemudian diserahkan lagi ke TAPD untuk dibawa kepembahasan APBD.

Kepahiang dan selaku anggota banggar yangmenyatakan berdasarkan Notulen Rapat Pembangunan KUAPPAS antaraTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRDKepahiang pada tanggal 19 November 2014 bahwa :1. Bahwa tidak ada usulan mengenai Pengadaan Lahan untukpembangunan Gedung TIC di Kelurahan Dusun KepahiangKecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang TA. 2015.2.

Kepahiang dan selaku anggota banggaryang menyatakan berdasarkan Notulen Rapat Pembangunan KUAPPAS antaraTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRDKepahiang pada tanggal 19 November 2014 bahwa :1. Bahwa tidak ada usulan mengenai Pengadaan Lahan untukpembangunan Gedung TIC di Kelurahan Dusun Kepahiang KecamatanKepahiang Kabupaten Kepahiang TA. 2015.2.

TUNERJIN Bin DOMBI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Nomor:903/002/TAPD/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan daftar hadir peserta rapat;Halaman 11 dari 251 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT BJM70)71)72)73)74)1 (satu) Bundel foto copy dokumen historis tahapan usulan danpembahasan dana Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015sejak 2 Desember 2013 sampai dengan 10 Agustus 2015; 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua KPU Kab.

,Bin BUSERI selaku Ketua KPU Kabupaten Banjar tersebut kemudiandilakukan pembahasan dan pengkajian sesuai dengan kebutuhan dankemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) yang diketuai oleh saksi Ir. H.

Nomor:903/002/TAPD/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan daftar hadir peserta rapat;1 (satu) Bundel foto copy dokumen historis tahapan usulan danpembahasan dana Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2015sejak 2 Desember 2013 sampai dengan 10 Agustus 2015; 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua KPU Kab.

Hal itudipertanyakan kembali oleh Badan Anggaran kepada TAPD diruangParipurna Gedung DPRD Kota Bogor. Jawaban atas pertanyaanBadan Anggaran itu, disampaikan oleh TAPD bahwa karena merelokasiPKL di MA. Salmun yang sudah dieksekusi atau ditertibkan. KemudianTAPD mengusulkan pembebasan lahan untuk PKL senilalRp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dan untuk pembebasanEks Gedung Muria tetap dihapus.

Selanjutnyaterhadap usulan tersebut TAPD menyetujui usulan tersebut karenauntuk mengurangi nilai defisit APBD 2015 yang diketahuiRp800.000.000.000,00 (delapan ratus m iliar rupiah) , kebetulan saatpembahasan antara APBD 2015 dengan APBDP tersebut hampirberbarengan ;Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di GedungDewan sekitar jam 13.00 WIB dihadiri seluruh Pimpinan Dewan, BadanAnggaran, dan TAPD dibahas kembali TAPD dengan Banggar dandidapati harga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar

Jambu oleh TAPD dalam hal ini Sekda selaku Ketua TAPDdengan alasan Target RPJMD, adanya dana dari Pemprov dan melihatbeban APBD 2015 yang diproyeksikan defisit 800 miliar.

Terhadap usulantersebut TAPD menyetujui usulan alternatif tersebut karena untukmengurangi nilai defisit APBD 2015 yang diketahuiRp800.000.000.000,00 (delapan ratus m iliar rupiah) , kebetulanpembahasan antara APBD 2015 dengan APBDP hampir berbarengan ;Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di GedungDewan sekitar jam 13.00 WIB dihadiri seluruh Pimpinan Dewan, BadanAnggaran, dan TAPD dibahas kembali TAPD dengan Banggar dandidapati harga 20 miliar, namun Sekda tetap pada posisi angkaRp55.000.000.000,00

, Sekretaris Daerah Kota Bogor sebagaiKetua TAPD menyampaikan kembali usulan Walikota bahwa pengadaanlahan Pasar Jambu Dua perlu dianggarkan dalam perubahan APBDHal. 79 dari 304 hal.

saksi tidak mengetahui jumlah yang diajukan pada tahun20122013 dari SKPD ;Bahwa seharusnya diajukan kepada gubernur lalu gubernur menurunkankepada pihak TAPD lalu pihak TAPD meminta SKPD yang bersangkutanmenentuka angka yang ingin diberikan ;Bahwa pada saat NPHD (naskah peranjian hibah) pada saat angkatercantum di APBD kemudian pemberiannya sesuai dengan angka yangditentukan tadi, itu. baru) ada pembagian tugas siapa yangmenandatangani NPHD tersebut , dan NPHD untuk gubernur sebesarRp. 200 juta

kemudian TAPDdikembalikan kepada SKPD ;Bahwa saksi tidak memahami secara teknis, tetapi setahu saksi tugasTAPD ;Halaman 36Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn Bahwa setelah di evaluasi selanjutnnya SKPD Kesbang Linmaspolmembuat rekomendasi ke Gubernur melalui TAPD ; Bahwa seharusnya SKPD yang mengajukan usulan untuk pencairansudah melakuka perifikasi dengan benar baru mengajukan kepadagubernur melalui TAPD ; Bahwa ketentuannya rekomendasi yang dibuat oleh SKPD yang ditunjukoleh gubernur

Dialah karena pelaksanakansehingga unsur lah delik tersebut.Bahwa dalam permendagri itu ada 6 pihak yang terkait denganPengelolaan dana hibah, yaitu kepala daerah, PPKD, TAPD, SKPD,Penerima Hibah. Masingmasing punya pendelegasian.

Karena pergub itu tugas TAPD. Dalammerencang pergub saya tidak diikut dan dilibatkan sementara sayakepala badan kominfo, sosialisasinya itu biro keuangan. Karena yangmemverifikasi itu bukan saya sendiri tapi 17 SKPD.

Saya sebagai pegawai bukan menjustatasan, dimana ada kewajiban bagi hasil pajak yang belum terbayarsekitar 3 trilyun 2017 itu harus sudah selesai karena kebijakan itu adadi TAPD dan daerah.

MenetapkanT erdakwate tapd itahan;5. Menetapkanb arangb uktib erupa:- Sebilah Cluritrangka yangdengan gagang terbuat dari kayu warna 'coklat besertaterbuat dari kulit berwarna coklat, dirampas untukdimusnahkan:6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);--HaL1