Putusan Sela Nomor 02K/PM.III14/AD/I/2020Formatdakwakan kepada diri Terdakwa semuanya dapatterbaca dengan jelas mulai dari uraian identitasTerdakwa secara lengkap dan uraian tindakpidana yang dilakukan Terdakwa.penulisan tempus delictie yang diuraikanmenggunakan huruf tidak berakibat berubahnyaEsensi atau Substansi / inti daripada SuratDakwaan itu sendiri, dan berdasarkan daripengalami kami yang pernah bertugas di badanPeradilan Militer Kupang, badan Peradilan MiliterDenpasar dan Badan Peradilan

Milter Tinggi IIISurabaya penulisan sebagaimana kami uraikan diatas sejak kami bertugas di lingkungan PeradilanMiliter Sampai saat ini tidak pernah ada masalah,semua perkara yang kami limpahkan tidak pernahdisinggung /dipersoalkan tentang teknis penulisanapakah penulisan tempus menggunakan angkaatau huruf hal tersebut sangat tidak mendasaryang penting sebenarnya adalah substansinyasehingga mempersoalkan teknis penulisan atauformat penulisan tempus delictie dari suatu SuratDakwaan apakah ditulis menggunakan

Bahwa benar dilihat dari kurun waktu tempus delicti perkara tanggal 26 Juli 2017Terdakwa telah memperoleh uang dari korban sebesar $60.000 ditambah Rp.16 juta,sedangkan tidak lama setelah itu Terdakwa dalam perkara Il telah membeli sebuahmobil HRV dengan DP sebesar Rp.75 juta, logis sekali terlihat Terdakwa mampumembeli mobil dengan DP yang besar karena baru beberapa hari sebelumnya berhasilmendapatkan uang dari korban perkara tersebut.28.

Bahwa benar dalam perkara Ill ini, tempus delictinya tanggal 18 April 2019 s.d 4Oktober 2019 dengan nilai kerugian korban sebesar Rp.178.500.000,00.30.

Bahwa benar pada perkara aquo atau ketiga ini, setelah dipelajari dan ditelititernyata pada saat tempus delikti perkara ini terjadi yaitu tanggal 18 April 2019 sampaidengan 4 Oktober 2019, pada saat yang sama perkara Terdakwa yang kedua sedangdiperiksa di Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yaitu sejak tanggal Tapsid 27 Pebruari2019 sampai dengan putusnya perkara tanggal 18 Juli 2019, bahkan berlangsung terussetelah putusan perkara Terdakwa diajukan banding sedang berjalan yaitu sejakpermohonan

Bahwadilihatdari kurun waktu tempus delictiperkara yang pertama tanggal 26 Juli2017 Terdakwa telah memperoleh uang dari korban sebesar $60.000 ditambah Rp.16juta, dan tidak lama setelah itu Terdakwa dalam perkara kedua telah membeli sebuahmobil jenis HRV dengan DP sebesar Rp.75 juta, logis sekali terlihat Terdakwa mampumembeli mobil dengan DP yang besar tersebut karena baru beberapa hari sebelumnyaberhasil mendapatkan uang dari korban pada perkara kedua tersebut, hal mana diakuioleh Terdakwa bahwa

Bahwadalamperkara aquo atau yang ketiga ini, tempus delictinya tanggal 18 April2019 sd tanggal 4 Oktober 2019 dengan nilai kerugian korban sebesarRp.178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).6.

Eka Subrata selaku PPK dan;b. turut sera menandatangani Surat Perintah Kerja dan berbagai dokumenproyek lainnya;yang bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 (tanpamenyebutkan perobahan yang keberapa) dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UUNo. 1 Tahun 2004;Bahwa tempus. delicti a quo, dimulai ketika Terdakwaturutmenandatangani/menyetujui HPS pada tanggal 4 Februari 2006 berakhirsampai dengan ketika Terdakwa turut menandatangani/menyetujuipembayaran tahap akhir pada tanggal 21 April 2006 (Vide dakwaan

Dihubungkan denganPeraturan Presiden No.08 Tahun 2006 tentang perobahan keempat atasKeputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman pelaksaanpengadaan barang/jasa pemerintah yang diberlakukan terhitung tanggal 20Maret 2006, maka a quo tempus delictinya terbagi menjadi 2 (dua) bagian.Yang Pertama tempus delictie di bawah tanggal 20 Maret 2006 dan yangkedua tempus delictie di atas tanggal 19 Maret 2006.

Dengan demikiantempus delictie yang pertama masuk ruang lingkup Keppres No. 80 Tahun2003 sampai dengan perobahan yang ketigadan yang kedua masuk ruanglingkup Keppres No. 80 Tahun 2003 sampai dengan perobahan keempat;Bahwa kembali pada alasan kasasi point 6 yang menyatakan yangberwenang adalah PPK bukan KPA, Dihubungkan dengan ketentuan yuridisatas kedua macam tempus delictie diatas, maka dipastikan kewenanganyang dirumuskan dalam dakwaan tersebut adalah kewenangan PPK yangterdapat dalam Keppres No

Selanjutnya dihadapdengan kedua macam tempus delictie point 7 di atas, MAKA RUMUSANPERBUATAN DALAM DAKWAAN PENERAPAN KETENTUANYURIDISNYA TERBUKTI KELIRU, sebab ketentuan yang diterapkanadalah ketentuan yang seharusnya diterapkan untuk tempus delictie yangHal. 42 dari 51 hal. Put. No. 580 K/Pid.Sus/201310.kedua, namun diberlakukan untuk tempus delictie yang pertama.

Karena ituterhadap dakwaan Penuntut Umum yang terbukti ambaradul karenadisusun dengan data fiktif dan kealpaan dalam dirinya sendiri sehinggadoktrin tempus delicti terabaikan yang berakibat keliru pula dalampenerapan ketentuan yuridis (Vide alasan kasasi Point 6,7 dan 8), namuntetap dipaksakan Penuntut umum untuk dapat terbukti yang kemudiandiamini Majelis Hakim tingkat pertama dan juga oleh Judex Facti , sehinggaterlihat jelas hal yang luar biasa anehnya, sebab perbuatan yangdirumuskan secara keliru

APUT bagaimana pembongkarannya,kemudian APUT membongkar triplek kamarnya terlebin dahulu, setelah itujendela dan tibatiba AAPUT menyatakan kepada TERSANGKA LEOSIREGAR Dkk. agar mereka yang melanjutkan pembongkaran karena ia mauHalaman 6 dari 15 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Ptk.bekerja, atas permintaan mana LEO SIREGAR Dkk. meneruskanpembongkaran tersebut, pembongkaran mana diselesaikan oleh LEOSIREGAR Dkk. esok harinya pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018; 10.Bahwa pada Waktu (Tempus

TJHUAN NENG ALS ANEN;Dengan demikian, pemeriksaan yang dilakukan oleh PENYIDIK terhadapSAKSI ASWIN, SH. dan AHLI yakni FARIZAL ARMA BANDHONO, S.Tr dariKantor Pertanahan Kota Pontianak tersebut, bukan untuk membuat ataumengungkapkan terangnya perkara, akan tetapi malah mengaburkannya; 17.Bahwa oleh karena PEMOHON pada Waktu (Tempus) dan Tempat (Locus)dari Delicti Yang Dipersangkakan, Tidak Berada Ditempat Kejadian, makasemestinya Tindak Pidana yang Dipersangkakan Tidak Dapat Diterapkanoleh TERMOHON

bertanggal 10 Desember 2018sebagaimana ternyata dari Surat Perintah Penangkapan bertanggal 13 Maret2019 Nomor: SP.Kap/40/III/2019/ Dit.Reskrimum, dari Direktur ReskrimumPolda Kalbar, penangkapan mana dilakukan tidak berdasarkan buktiHalaman 10 dari 15 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Ptk.permulaan yang cukup dan PENYIDIK tidak menjelaskan tindak pidana yangdipersangkakan kepada PEMOHON pada saat penangkapan; 19.Bahwa kemudian sekalipun dalam pemeriksaan PENYIDIK mengetahuiPEMOHON pada Waktu (Tempus

Sehingga tempus delictidalam perkara ini tidak terangbenderang, dan sangat meragukan sehinggaseharusnya putusan ini batal demi hukum.Bahwa berkaitan dengan dengan tempus delicti pada perkara a quo, JPUdalam surat dakwaannya yang bernomor Registrasi Perkara : PDM23/CBD/04/2019 menyatakan waktu terjadinya tindak pidana yang berbeda.Bahwa dalam dakwaan kesatu tempus delictinya adalah hari kamis tanggal21 Februari 2019 dan dalam dakwaan kedua JPU menyatakan tempusdelictinya adalah pada hari kamis tanggal

Keberatan Menyangkuat Locus Delicti dan Tempus DelictiPersoalan locus delicti dan tempus delicti ini; selain kami persoalkanulang dalam pledooi sesungguhnya sudah kami persoalkan ketikamengajukan eksepsi di awal persidangan.

Pertimbangan Hakim dalam pokokperkara yang tidak mempertimbangkan hal tsb dengan alasan bahwa materieksepsi tsb sudah selesai dipertimbangkan ketika eksepsi Penasihathukum dinyatakan ditolak dalam putusan sela; dalam konteks kasus iniadalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru.Persoalan /ocus delicti dan tempus delicti adalah persoalan yang berkaitandengan kompetensi mengadili dimana hakim harus mempertimbangkannyaHalaman 11 dari 31 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT MKSdengan atau tanpa keberatan

diajukan oleh Terdakwa atau penasihatHukumnya.Lagi pula karena dalam putusan sela Hakim Tingkat Pertama menganggapSurat eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum dianggap tidak sah ataudianggap tidak pernah ada maka dengan demikian Hakim tingkat pertamasesungguhnya tidak pernah memberi pertimbangan apapun dalam putusansela mengenai soal locus delicti dan tempus delkicti tsb; karena suratekspsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum itu dianggap tidak sah ataudianggap tidak pernah ada.Berbeda seandainya masalah

Dengan demikian; keberatan kami dalam pledooi mengenai locus delictidan tempus delicti: sesungguhnya tidak pernah dipertimbangkan dalamperkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahal ini adalah hal yangprinsipil untuk dipertimbangkan karena ujung mengenai kKewenangan dankompetensi mengadili ..!!.

Terdakwa sendiri secara tegas dan konsistensepanjang persidangan menyatakan bahwa dalam pinjam meminjam ituTIDAK TERDAPAT jaminan apapun tapi semata mata hanya kepercayaansaja.Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 49/PDT/2020/PT MKSJika merujuk pada kwitansi warna hijau tertanggal 25 September 2011(yang oleh Terdakwa disangkali keaslian dan kebenarannya itu); dimanadalam kwitansi itu menunjukkan terjadinya waktu (tempus deliciti) pinjammeminjam dilakukan (terlepas akan kebenarannya); maka tidaklah mungkinada

dikurangi dalam keadaan apapun dalam menyusun SuratDakwaan Penuntut Umum harus cermat/teliti terutama yang berkaitan denganpenerapan peraturan perundangundangan yang berlaku, agar tidak terjadikekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaanatau unsurunsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan ;Menimbang bahwa UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan berlaku sejak tanggal diundangkan yakni sejak TANGGAL 17OKTOBER 2014 surat dakwaan tidak cermat dikarenakan tempus

delicti yangdiuraikan dalam dakwaan bertentangan dengan penerapan undangundang RINomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menganut asas non retroaktif(vide pasal 118 undangundang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan);Pertengahan tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, Terdakwa melakukanpembelian lahan dengan luas 1.300 hektar untuk kegiatan perkebunan; yangartinya bahwa tempus delicti yakni Pertengahan tahun 2012 sampai dengantahun 2014 perbuatan Terdakwa a quo ialah mengarah pada penguasaan

(menguasai) lahan perkebunan Bulan Februari 2013, Terdakwa melakukanperbuatan bloking keliling lahan dengan menggunakan alat berat yang dalamperkara ini telah dilakukan penyitaan; yang artinya bahwa tempus delicti yaknipada Bulan Februari 2013 perbuatan Terdakwa a quo ialah mengarah padamengerjakan dan menggunakan lahan perkebunan; Bulan Oktober 2013,Terdakwa melakukan kegiatan pembuatan camp, pembibitan, pembukaan lahanatau stacking; yang artinya bahwa tempus delicti yakni pada Bulan Oktober2013

telititerutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundangundanganyang berlaku, UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunanberlaku sejak tanggal diundangkan yakni sejak TANGGAL 17 OKTOBER 2014agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnyasurat dakwaan,Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan di sidangpengadilan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut ketentuan pasal143 (2) KUHAP mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu( tempus

Tentang Tempus dan Locus Peristiwa hukumBahwa suatu peristiwa pidana harus memuat waktu dan tempat tindakpidana itu diduga terjadi karena jika kabur waktu dan tempat peristiwapidana.Bahwa dalam kasus a quo dalam Surat Tanda Terima Laporan dan SuratPerintah Penahanan tingkat Penuntutan memuat Kejadian Perkara terjadipada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 13.30 WIT saat korban pulangsekolah, bertempat di Perumahan Guru di desa Alusi Batjas dan barudilaporkan pada tanggal 6 Juni 2019Bahwa ada juga

laporan korban dan keluarganya di Inspektorat DaerahKabupaten Kepulauan Tanimbar tertanggal 10 Juni 2019 bahwa Peristiwapidana Pelecehan seksual terjadi pada tanggal 6 Juni 2019 (buktiterlampir).Bahwa terhadap kedua tempus delicti sebagaimana disampaikan, manayang kita pakai?

Bahwa terhadap kedua bukti ini telah termuat jelas dan menggambarkanbahwa Tempus (waktu Kejadian) kabur apalagi Locusnya (tempat kejadian)perkara terjadi sengaja dibuatbuat untuk menjerat saya karena yangmengalami kejadian (korban) saja tidak mengetahul waktu kejadiannyaapalagi orang lain atau saksi yang mendengar cerita hasil interogasi !

dan nanti Sampai di Jaksa, pasti Jaksa tahan terdakwa.Bahwa perkara ini hanya Tuhan Yang Maha Kuasa, korban dan terdakwayang tahu benar dan tidak, tetapi selaku penasihat hukum dan kita semuayang bergelut di dunia hukum serta peradilan pasti tahu apakah perkara inimemenuhi unsur suatu tindak pidana berdasarkan locus dan tempus, alatbukti yang diajukan persidangan dan telah kita ketahui bersama?

Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi tersebut di atas terungkapfaktafakta yang dapat mementahkan faktafakta yang dimaksud JudexFactie sebagai berikut:Bahwa Waktu Kejadian Perkara (Tempus Delicti), Tempat KejadianPerkara (Locus Delicti) bertolak belakang dengan fakta yangdiungkap Judex Factie, yaitu terjadi pada Tanggal 3 Mei 2015 danTanggal 5 Mei 2015 sekitar Pukul 11.00 Wib dan Pukul 11.30 Wibkeduaduanya terjadi di Rumah JAMILAH SITORUS di Jalan BromoGang Harapan Lorong Aceh No. 12 Medan Denai

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui Judex FactieKELIRU dan TIDAK BENAR mengungkap fakta yang terungkap dipersidangan, KARENA keliru dan tidak benar menganalisa alat bukti,serta tidak mempertimbangkan kebenaran waktu kejadian tindakpidana (tempus delicti), tempat kejadian perkara (locus delicti) danperistiwa pidana yang terjadi yang bertentangan/tidak ada persesuaiandengan alat bukti yang diajukan dipersidangan.JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIANSEHINGGA SALAH MENGUNGKAP

Bahwa sebaliknya sebagaimana telah diuraikan di atas, dari keterangansaksi JAMILAH SITORUS, saksi JULIA, Saksi PUTRI AMALIA DAULAY danBINCAR DAULAY yang saling bersesuaian keterangannya satu sama lainmengungkapkan fakta sebagai berikut:1) Bahwa Waktu Kejadian Perkara (Tempus Delicti), TempatKejadian Perkara (Locus Delicti) bertolak belakang denganfakta yang diungkap Judex Factie, yaitu terjadi pada Tanggal3 Mei 2015 dan Tanggal 5 Mei 2015 sekitar Pukul 11.00 Wibdan Pukul 11.30 Wib keduaduanya terjadi

Apalagi kebenaran Waktu Kejadian TindakPidana (tempus delicti), Tempat Kejadian Perkara (Locus Delicti) danperistiwa pidana yang bertentangan/tidak memiliki kKesusaian dengan alatbukti yang diajukan dipersidangan. .

Bahwa sebaliknya seharusnya Judex Factie mempertimbangkan dariketerangan saksi JAMILAH SITORUS, saksi JULIA, Saksi PUTRI AMALIADAULAY dan BINCAR DAULAY memiliki keterangan saling bersesuaiansatu dengan lain yang mengungkap faktafakta yang bertolak belakang yangdapat menyangkal kebenaran waktu kejadian perkara (Tempus Delicti) danTempat Kejadian Perkara (Locus Delicti) yang dinyatakan Judex Factiesebagaimana telah diuraikan di atas.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas dapat diketahui Judexfactie

No. 1685 K/PDT/2003sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI No. 06 PK/PDT/2008;Dengan pertimbangan lebih lanjut sebagaimana diuraikan di atas, makaPengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim TingkatPertama bahwa dalam perkara ini tidak termasuk sebagai " nebis in idem" sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 76 KUH Pidana;Dengan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Bangka Belitungberanggapan bahwa dalam tempus delicti antara tanggal 31 April 2001sampai tahun 2007, obyek perkara

(locus delicty) dalam keadaan yangbelum jelas ditentukan status kepemilikannya dalam Putusan MahkamahAgung RI No. 1685 K/PDT/2003 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2651K/Pdt/2003; Sedangkan dalam tempus delicty sejak 31 April 2001 sampaidengan tanggal 13 Pebruari 2008, keadaan obyek perkara (/ocus delicti)telah tegas dinyatakan sebagai milik saksi Pelapor.Pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Bangka Belitungtersebut adalah keliru/tidak benar akibat tidak mempertimbangkansebagaimana mestinya

Demikian pula perkara 2651 K/Pdt/2003diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Juni 2006.Pada kurun waktu sebagaimana disebutkan dalam tempus delicti antaratanggal 31 April 2001 sampai tahun 2007 seperti yang didakwakan padaperkara pidana No. 33/Pid.B/2008/PN.Pkp dan No. 1517 K/Pid.Sus/2008,keberadaan putusan perkara No. 1685 K/PDT/2003 dan No. 2651 K/Pdt/2003 adalah merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.Berdasarkan kedua putusan tersebut telah ada kepastian tentang halhalsebagai

Megawati) dalam kurunwaktu sebagaimana disebutkan dalam tempus delicti, yaitu antara tanggal 31April 2001 sampai dengan pada tanggal 13 Februari 2008 belum dapatdikategorikan sebagai pemilik dan karenanya belum berhak pula untukmelaporkan Sdr. Halim Susanto kepada pihak Kepolisian (POLDAKepulauan Bangka Belitung) atas dasar dugaan melanggar Pasal 12 ayat (1)jo Pasal 36 ayat (4) Undang Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahandan Pemukiman sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No.

Bahtera Pelabuhan TPI.e Bahwa benar tempus delictie perbuatan yang dilakukan olehterdakwa Amor Putra Als Among Bin Amat NasirRasul Muliadi BinSafwan dilakukan pada hari Selasa tangal 15 Maret 2016 sekira jam04.30 Wib.e Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Soter Siallaganbersama Sama dengan Sdr. Beni ( DPO ) dan Sdr.

Bahtera Pelabuhan TPI.Bahwa benar tempus delictie perbuatan yang dilakukan olehterdakwa Amor Putra Als Among Bin Amat NasirRasul Muliadi BinSafwan dilakukan pada hari Selasa tangal 15 Maret 2016 sekira jam04.30 Wib.Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SoterSiallagan bersama sama dengan Sdr. Beni ( DPO ) dan Sdr.

Bahtera Pelabuhan TPI.e Bahwa benar tempus delictie perbuatan yang dilakukan olehterdakwa Amor Putra Als Among Bin Amat NasirRasul Muliadi BinSafwan dilakukan pada hari Selasa tangal 15 Maret 2016 sekira jam04.30 Wib.e Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SoterSiallagan bersama sama dengan Sdr. Beni ( DPO ) dan Sdr.

Bahwa tempus delicti in casu yaitu hari Kamis tanggal 25 Desember 2020sekira pukul 02.00 WIB;4. Bahwa locus delicti merupakan areal rongsokan milik Jhoni Suarja yang didalamnya terdapat besi tua, tembaga serta alumunium yang memiliki nilaiekonomis (dapat diperjualbelikan);5.

Bahwa Para Terdakwa berada di /Jocus dan pada tempus delicti a quo,dengan alasan hendak menjual barang rongsokan barang alumunium,kemudian beralasan hendak menjual barang berupa plastik bekaskemasan minuman sebanyak setengah karung, tetapi Para Terdakwamenerangkan bahwa barang yang akan dijual ada di rumah Para Terdakwadi daerah Parung;6.

tersebut bukan karena kehendak pelaku;Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut, maka yangmenjadi mens rea yang harus dipertimbangkan terlebin dulu adalahapakah perbuatan yang dikehendaki yang dilakukan oleh ParaTerdakwa, perbuatan mana ada dalam benak pikiran Para Terdakwayang dapat diukur secara objektif dari tolok ukur yang jelas dan objektif;Bahwa Para Terdakwa di persidangan menyangkali hal yangdituduhkan kepada Para Terdakwa, yaitu ketika Para Terdakwaditangkap di /ocus delicti dan pada tempus

tersebut diatas, apakahterdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan alatalat bukti berupaketerangan saksisaksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti, maupun segalasesuatu yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta faktahukum yaitu :e Bahwa perkara a quo dilimpahkan pada bulan Oktober tahun 2015 kePengadilan Negeri Simalungun padahal tempus

di Lembaga Pemasyarakatan KelasII A Pematang Siantar;Bahwa saksisaksi serta terdakwa sendiri semua berada di LembagaPemasyarakatan Kelas If A Pematang Siantar dan Majelis Hakim tidakmelihat alasan hukum yang mendasari lamanya pemeriksaan perkara a quodi tingkat penyidikan dan penuntutan sampai dengan dilimpahkan kePengadilan Negeri Simalungun, meskipun secara yuridis formal, waktupelimpahan berkas perkara a quo belum daluwarsa;Bahwa INTAN BR PARDEDE (saksi dalam berkas perkara) yang justrupada tempus

PARDEDE malah dipindahkan ke Rumah Tahanan TanjungGusta di Medan, sebelum berkas perkara a quo dilimpahkan ke tingkatPenuntutan;Bahwa pada pokok pemeriksaan materi perkara a quo sejak awalpenyidikan, terdakwa menyangkal tentang barang bukti yang diperoleh dariINTAN BR PARDEDE berupa 1 (satu) bungkus kecil yang setelah diperiksadi Laboratorium Kriminal Khusus Narkotika di Medan, berisi narkotikajenis sabu (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik);Bahwa jangka waktu yang begitu panjang antara tempus

sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 82 Undangundang No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak; ec rrr errr eeeMenimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi danmaksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat HukumTerdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadapSurat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2011 yangpada pokoknya menyatakan: e Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum~ yangmenyebutkan tempus

Bahwa surat Dakwaan telah secara jelas dan tegasmenyebutkan tempus delictinya yaitu pada hari Minggutanggal 31 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib atausetidaktidaknya yang masih termasuk dalam bulan Juli132011 atau setidaktidaknya yang masih dalam kurun waktutahun 2011, sehingga uraian tempus delicti sudahmemenuhi syarat sahnya surat dakwaan sebagaimana pasal143 ayat (2) huruf b KUHAP ;2.

menurut hukum;Pertimbangan unsur ad.2Menimbang, bahwa unsur ad.2 adalah unsur delikmateriil, oleh karena itu pembuktian unsur ini menitik beratkanpada bagaimana cara para Terdakwa dengan sengajamengadakan atau memberi kesepatan berjudi kepadaumum atau dengan sengaja turut campur dalamperusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidakdiadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakaikesempatan itu,Menimbang, bahwa selajutnya berdasarkan faktafaktayudidis menunjukkan sebagai berikut;e Bahwa Locus dan Tempus

unsur ini telah terpenuhi menuruthukum:;Pertimbangan unsur ad.2Menimbang, bahwa unsur ad.2 adalah unsur delikmateriil, oleh karena itu pembuktian unsur ini menitik beratkanpada bagaimana cara para Terdakwa ikut serta permainanjudi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnyamaupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayakumum,kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin daripengawas yang berwenangMenimbang, bahwa selajutnya berdasarkan faktafaktayuridis menunjukkan sebagai berikut;e Bahwa Locus dan Tempus

Maret 2017,selanjutnya dalam dakwaan penuntut umum tersebut diuraikan lagi bahwaterdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul23.30 Wib karena melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan olehpenuntut umum dalam perkara ini dipersidangan;Menimbang, bahwa terhadap hal yang diuraikan tersebut diatasadalah tentang tempat kejadian(locus delicti) dan waktu kejadian(tempusdelicti) yang merupakan sebagai syarat materiil dari surat dakwaan, danterhadap uraian atas waktu kejadian(tempus

perbuatanterdakwa yaitu antara pada hari Senin tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul21.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret2017, dengan pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 23.30Wib, yang mana kedua waktu itu ada dua jangka waktu yang sangat jauhberbeda dan tidak sinkron satu sama lainnya, sebagaimana dalam uraiansurat dakwaan penuntut umum;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas jelaslahada perbedaan yang tidak tepat dan tidak cermat dalam uraian waktukejadian(tempus

Bahwa terkecuali terhadap posita nomor 2 permohonan Pemohon,Termohon membantah terkait tempus waktu tinggal yaitu bahwa yangbenar adalah Pemohon dan Termohon tinggal dijalan XxxxxxxxxxKelurahan Dangerakko Kecamatan Wara selama 4 tahun 45 hari dantinggal di JI.Xxxxxxxxxx selama 4 tahun 12 hari;Dalam Rekonvensi1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin mengajukangugatan rekonvensi apabila terjadi perceraian yaitu,Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No. 178/Padt.G/2020/PA.Plip2.

Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata mempunyaikekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa disamping memberikan pengakuan, Termohon jugamembantah posita nomor 2 permohonan Pemohon terkait tempus waktu tinggalyaitu bahwa yang benar adalah Pemohon dan Termohon tinggal dijalanXXXXXXXXXX Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara selama 4 tahun 45 haridan tinggal di JI.Xxxxxxxxxx selama 4 tahun 12 hari;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalamrepliknya pada pokoknya mengakui bantahan Termohon

terkait tempus waktutinggal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925KUH Perdata pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurnadan mengikat;Menimbang, bahwa dari dalildalil permohonan dan jawabjinawab dipersidangan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah untukdipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:1.

Menimbang, bahwa walaupun Termohon pada dasarnya mengakuiseluruh dalildalil permohonan Pemohon dan terdapat pula pengakuanPemohon atas bantahan Termohon terkait tempus waktu tinggal bersama tetapidemi menghindari perceraian atas dasar kesepakatan atau tidak beralasanhukum, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kodeP.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut

Eksepsi)dengan berpedoman dan bersandar pada ketentuan hukum Pasal 143ayat (2) huruf b KUHAP; yang menegaskan Penuntut Umum dalammembuat Surat Dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi;uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidanadilakukan; samasama berpendirian bahwa Surat dakwaan yang dibuatPenuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkapmengenai perbuatan yang didakwakan, demikian perihal tempus

Uraian tentang waktu kejadian (tempus delicti) baik dalam DakwaanAlternatif kKesatu maupun dalam Dakwaan alternatif kedua terdapatkesalahan sebagaimana jelas terlihat dalam frasa kalimat, ...padatanggal 9 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tahun2012...dst berbeda dengan waktu kejadian (tempus delicti) peristiwayang dilaporkan ke pihak Penyidik; sebab peristiwa yang dilaporkan dandisidik selanjutnya dilimpahkan ke Penuntut Umum sebagai landasandakwaannya adalah terhadap peristiwa yang

frasa kalimat; pada tanggal 9Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tahun 2012 makadengan mencermati frasa kalimat uraian waktu perbuatan dalam suratdakwaan a quo, terdapat toransi waktu secara alternatif sepanjangtahun 2012; membuat Terdakwa menjadi bingung, karena dalam prosespenyidikan di Kepolisian sebagai dasar Dakwaan Penuntut UmumTerdakwa diperiksa adalah berkaitan dengan perbuatan yang dilaporkansaksi Fedi Tjandra atas perbuatan yang terjadi ditahun 2011, makadengan penyebutan tempus

Surabaya Nomor : 297 / PID / 2012 / PTSBY, tanggal 21 Juni 2012;Bahwa aspek KADALUARSA ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHPdikorelasikan dengan kasus a quo pada Putusan Pengadilan NegeriKepanjen Nomor : 645/Pid.Sus/2011/PN Kpj tanggal 7 Maret 2012dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 297/PID/2012/ PT.SBY, tanggal 21 Juni 2012, TERLIHAT dan TERDAPAT dalamPutusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj tanggal 7 Maret 2012 pada halaman 2 dimana dalamSURAT DAKWAAN ditentukan TEMPUS

No. 104 PK/Pid.Sus/20152001 tentang merek antara lain berbunyi Barang siapa dengan sengaja dantanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merekterdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksidan/ atau diperdagangkan;Tempus delictie (waktu) tindak pidana itu dilakukan menurut versi dakwaanPenuntut Umum sekitar tahun 1993 sampai dengan Juli 2011, dengandemikian tindak pidana yang terjadi sekitar tahun 1993 tidak dapatdiperlakukan undangundang merek dalam

Bahwa tempus delictie (waktu kejadian perkara) tahun 1993 dan barudijadikan perkara tahun 2011 sudah berjalan 18 tahun, ancaman pidana 4(empat) tahun penjara dengan demikian menurut Pasal 78 ayat (3e) KUHPhak menuntut hukum gugur karena lewat waktu sesudah 12 tahun dari sejakkejahatan yang terancam hukuman penjara sementara lebih dari 3 (tiga)tahun;Disisi lain Pasal 95 UndangUndang Nomor 15 tahun 2001 tentang merekmenentukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92,93 dan Pasal 94

Bahwa menurut Dakwaan Penuntut Umum tempus delicti perouatanTerdakwa/ Pemohon untuk jenis Gudang Baru New Internasional sejaktahun 1995 dan ijin Cukai diperbaharui pada tahun 2009. Gudang Baru FilterPremium sejak tahun 1999 dan Gudang Baru merk King Size sejak tahun1993 diproduksi oleh Pemohon (Terdakwa);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan Pasal 263 ayat (2)huruf a adanya keadaan baru berupa Novum PK3 dan PK4 serta PK5.

Jaya Makmur dengan semua produknyaharus dilindungi hukum;10.Bahwa memperhatikan bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembaliberupa PK3, PK4 dan PK5 yang sejak 1993, 1995 dan 1999 menurutdakwaan Penuntut Umum Surabaya Tempus Delictie maka menurutketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 menentukan kewenangan menuntutterhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga)tahun lewat waktu (daluwarsa) adalah 12 (dua belas) tahun bila dihitungperbuatan Terdakwa menurut dakwaan mulai tahun

Tempus delicti dan Locus delicti;b.

Tidak menyebut locus delicti dan tempus delicti Pasal 143 ayat (2)huruf b KUHAP menegaskan, surat dakwaan harus menyebut denganjelas locus delicti dan tempus delicti. Mengenai bentuk kelalaian : lalaimenyebut keduanya, atau hanya lalai menyebut salah satuHalaman 28 dari 34 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN BlIbdiantaranya. Misalnya menyebut tempus delicti, tetapi tidak menyebutlocus delicti atau sebaliknya.

Dalam kasus seperti ini dakwaandianggap mengandung cacat obscure libel, karena yang dituntutundangundang dalam penyebutan itu harus komplet mencantumkanlocus delicti dan tempus delicti. Menghadapi kasus seperti ini tidakmemberi pilinan hukum bagi Hakim selain mesti menyatakan"dakwaan batal demi hukum;4.