Ditemukan 1552 data
170 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSurabaya dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum yaituUndangUndang Tindak Pidana Korupsi UndangUndang No. 31 Tahun 1999Jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 3 yang berbunyi setiaporang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negaraatau Perekonomian Negara yaitu :2.1.1
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1420 K/Pid.Sus/2013No. 20 tahun 2001 pada Pasal 3 yang berbunyi setiap orangdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. yaitu :2.1.1.
256 — 76
Pelelangan Tahap Pembangunan Asrama Mahad Ali Sekolah TinggiAgama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara SumberDana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik IndonesiaAPBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (vide bukti /.B3, 1.B19, .B36, 1.B37,.B47, 1.B50, 1.C1, dan Bd)2.1.1 Tentang Pembuktian Kualifikasi Semu Terlapor Zoledid2.1.1.2Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigatormengenai adanya persyaratan dalam dokumen Pelelangan Tahap I,yang menyatakan Pendaftaran
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : HENGKY SAHE
Terbanding/Tergugat II : HENGKY KORAH
Terbanding/Tergugat III : JOHNY TOMMI TANOD
Terbanding/Tergugat IV : ADRIE JHONY ROTINSULU
Terbanding/Tergugat V : JULIN MALONGASALE
Terbanding/Tergugat VI : FRANGKY E. RUMUAT.
Terbanding/Tergugat VII : Dra. A. PAULUS - MARAMIS.
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Bupati Minahasa Utara, Cq. Hukum Tua/Kepala Desa Maumbi selaku Kepala Pemerintahan di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
Terbanding/Tergugat IX : WILLIAM WIBISONO
Terbanding/Tergugat X : FRANS DUMANAUW
Terbanding/Tergugat XI : HANDRI ROTINSULU.
Terbanding/Tergugat XII : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.
Terbanding/Tergugat XIII : FERRY V. TATUIL, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat XIV : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara.
76 — 41
Oleh karena obyek sengketa dalamperkara a quo adalah barang tetap, sesuaikeberadaannya berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg,sesuai azas forum rei sitae yang berwenangmemeriksa dan mengadili gugatan perkara a quoadalah PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI, yakniPengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukumkeberadaan barang tetap tersebut berada ;Berdasarkan dasar dan alasan sesuai faktafakta hukumsebagaimana tersebut pada point 2.1.1., telah cukupmembuktikan bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara a quoyang
116 — 30
ontvankelijkverklaard).Membebankan biaya perkara pada Penggugat.Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan EksepsiLain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :PARA PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKANGUGATAN A QUO (TIDAK MEMPUNYAILEGITIMA PERSONA STANDI INJUDICIO).2.1.Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelasmengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atasKeputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalamperkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat.2.1.1
896 — 465
ataupengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolanvertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;2.1 Pelelangan Tahap Pembangunan Asrama Mavhad Ali Sekolah TinggiAgama Islam Negeri (STAIN) Padang Sidempuan, Sumatera Utara SumberDana Pemanfaatan Penghematan Kementerian Agama Republik IndonesiaAPBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (vide bukti /.B3, 1.B19, 1.B36, 1.B37,.B47, 1.B50, 1.C1, dan Bd)2.1.1
86 — 25
Menetapkan harta berikut ini adalah Harta BersamaPenggugat dan Tergugat yaitu berupa:
2.1. Bentuk Benda Bergerak (Kendaraan) :
2.1.1.
196 — 800
Berdasarkan Pasal 11 UU No. 1/1995 maupun Pasal 1 UU PT No.40/2007, Perseroan Terbatas (PT) adalah BADAN HUKUM (Rechiperson,Legal Person / Legal Entity).Oleh karena Tergugat Ill adalah badan hukum berbentuk PerseroanTerbatas, maka Tergugat Ill menurut UU PT No. 1/1995 maupun UU PTNo. 40/2007 adalan BADAN HUKUM (Aecthpersoon, Legal Person /Legal entity) yang memiliki PERSONALITAS (personality) tersendir, yaitu :2.1.1.
Karabha Digdaya adalah jugamerupakan harta kekayaan Negara.2.1.1.
104 — 30
Menetapkan meninggal dunia Saadun Bi pada waktu gempa dan tsunami di Aceh Tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari:2.1 Ahli waris Sakdiah binti Abdul Razak yaitu :2.1.1. Muhammad Nasir bin Muhammad Asyik (cucu laki-laki dari anak perempuan).2.1.2. Iskandar bin Muhammad Asyek (cucu laki-laki dari anak perempuan).2.1.3. Marzuki bin Muhammad Asyek (cucu laki-laki dari anak perempuan)2.1.4. Nurlela binti Muhammad Asyek (cucu perempuan dari anak perempuan).2.1.5.
238 — 65
(terkait perkara Kabupaten Empat Lawang)1 (satu) lembar dokumen tertulis BUKT CURANG NO. 2, 2.1.1.Terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi Penambahan SuaraPasangan Calon Nomor Urut 2 dst.1 (satu) lembar print out warna tertulis TERJADIPENGGELEMBUNGAN 20 SUARA OLEH NO.
149 — 96
Pusat sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatanPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat danTurut Tergugat telah mengajukan Jawaban masing masing pada tanggal 30November 2016, pada pokoknyasebagai berikut:JAWABAN TERGUGAT:Dalam Eksepsi:2.1 Mengenai Kompetensi Absolut;2.1.1
181 — 18
Sertifikat atas nama Futikah Munawar (Penggugat Intervensi II)2.1.1.Bahwa SHM No. 10/Desa Pekajon semula terdaftar atas nama Hadji Djimanbin Idjo pada tanggal 21 September 1972 dengan luas 4090 m7.Bahwa pada tanggal 2 Februari 1972 tanah tersebut dijual kepada TjoeKong Hian di hadapan Pejabat PPAT Abdul Latief, dan didaftarkan padatanggal 21 September 1972.Bahwa pada tanggal 4 April 1986 tanah tersebut dijual kepada Ny.
320 — 268
Sikap dan Keputusan saya sebagaimana telah saya buatdidalam surat pernyataan saya tanggal 5 Oktober 2017, dankeputusan saya ini tidak akan berobah untuk selamanya.Keputusan saya ini telah didukung dan disepakati oleh tiga orangsaksi :2.1.1. H. Syarkani Dirin Ahli waris dari H. Dt. LubuakHim 46 dari 128 hlm Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk2.2.2.1.2. H.MasrulD Ahli waris dari D. Dt. Parisai PengawasYayasan Amanah2.1.3. H.
164 — 270
Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi.2.1.Eksepsi Error In Persona (exception in persona)2.1.1. Eksepsi didiskualifikasi atau gemis aanhoeddanighied.Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggugat dalamperkara aquo, dengan alasan :i. Penggugat mendalilkan bernama A.M.
105 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelasmengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atasKeputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalamperkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat.2.1.1 Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), mengatur :Pasal 110.
856 — 716
yang mengakibatkanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menimbulkankerugian lingkungan hidup, dengan alasanalasan sebagaimanayang akan diuraikan dibawah ini.KEDUDUKAN HUKUM DAN IZIN IZIN YANG DIMILIK TERGUGAThal 5 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI2.12.2Bahwa, TERGUGAT adalah badan hukum berbentuk PerseroanTerbatas yang didirikan menurut Peraturan PerundangUndanganRepublik Indonesia, berkedudukan' di Jakarta Selatansebagaimana termuat dalam Anggaran Dasarnya sebagai berikut:2.1.1
66 — 19
olehTerdakwa selaku Bendahara sebesar satu milyar rupiah, sehinggatotal yang dipakai oleh bendahara berjumlah Rp. 2.100.000.000,(dua milyar seratus juta rupiah)Pertimbangan tersebut di atas dibangun dengan asumsi dari TerdakwaDarwin Sitepu/saksi dalam perkara ini, selaku Kepala Dinas Buna MargaKabuoaten Serdang Bedagai, tanpa menganalisa kebenaran bukti tersebut;Dengan asumsi tersebut Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkankebenarannya atas barang bukti yang diajukan oleh saksi dengan alasan:2.1.1
103 — 33
PowerGen Jawa timur (EnglandCompany) PLTU Paiton hingga saat ini, kemudian terjadipernikahan tanggal 11 April 1999 dan kemudian tahun 2003 terjadipembelian sebidang Rumah tanah di Jalan Mujamil BanjararumKabupaten Malang dan dijual tahun 2005,Kemudian tahun 2006 terjadi pembelian sebidang Rumah tanah diJalan Hayam Wuruk Il No.1 Kota Probolinggo, Harga Rp215,000,000.00 dan biaya pajak penjualan Rp 10,000,000.00 atau totalHarga Rp 225,000,000.00 (Dua ratus Dua puluh Lima Juta Rupiah),dengan Sumber dana:2.1.1
39 — 9
hasilpemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5185gram.2.g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2g berisikan 5 (lima) butir tabletwarna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3732 gram, sisa hasilpemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5576gram.2.h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2h berisikan 5 (lima) butir tabletwarna orange dengan berat netto seluruhnya 1,3522 gram, sisa hasilpemeriksaan laboratorium 2 (dua) butir berat netto seluruhnya 0,5400gram.2.1.1
110 — 40
SALIM PULUKADANG Bin TASLIM PULUKADANG, wafat;Ahli warisnya yang memperoleh bahagian warisan adalah semua anak :2.1.1. RUSTAM HUSEN PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG, lakilaki, memperoleh 1,25 bagian (Sebagai Penggugat XII);2.1.2. NUR PULUKADANG Binti SALIM PULUKADANG, perempuan,memperoleh 0,625 bagian;2.1.3. ADE PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG,, lakilaki, memperoleh 1,25 bagian, (sebagai Penggugat XIII);Pewaris : Alm.