Ditemukan 1753 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik replik repulik repoblik repiblik
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Klk
Tanggal 11 Mei 2020 — Pemohon:
MISRAN Als IMIS BIN WANSYAH, Alm
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kepala Kepolisian Negara RI Cq Kepala Kepolisian Kalimantan Tengah Cq Kepala Kepolisian Resot Kapuas
34 — 7
  • disertai dengan Memulihkan hakPemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian Pemohon sebesarRp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara Praperadilan inisesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 04 Mei 2020, yangmengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Kepolisian Negara Repubik
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-01-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-03-2016
Putusan PN SUKABUMI Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Skb
Tanggal 12 Mei 2015 — - RULDEY R. SUMBAYAK - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SUKABUMI
96 — 22
  • Skb.perihal laporan tergugat mengenai dugan penyimpangan prosedur penerbitansertipikat Hak Tanggungan No.492/2013.Dan pada tanggal 19 Juni 2013ombudsman Repubik Indonesia Perwakilan propinsi jawa barat melakukanpembahasan dan pengkajian masalah tersbut dikantor pertanahan kotasukabumi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang beriaku .e.
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum Penipuan
Register : 11-01-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 31-03-2022
Putusan PN SUMEDANG Nomor 7/Pid.B/2022/PN Smd
Tanggal 31 Maret 2022 — Penuntut Umum:
ZAINAL MUTTAQIN, S.H.
Terdakwa:
Drs. A. SYARIFUDIN, HS, SH
42 — 2
  • 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Repubik Indonesia Nomor : 195 / KPTS-II / 2003 tentang penunjukan kawasan hutan di Wilayah Jawa Barat dibuat tanggal 04 Juli 2003 dan Peta Rencana Pengelolaan Kelestarian Hutan (RPKH) KPH Sumedang jangka tahun 2017 2026.
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir Syarat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang tata naskah dinas lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  • 1 (satu) lembar legalisir Scanner Surat Keterangan Nomor : 3216192004 / SUKET / 01 / 051018 / 0002 tertanggal 05 Oktober 2018.
  • 1 (satu) lembar legalisir Scanner NPWP: 54.069.399.1-413.000 atas nama A. SYARIFUDIN. HS.
Pengadilan PN MALINAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN MALINAU Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Mln
Tanggal 31 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Slamet Riyono, S.H., M.H.
2.Romel Tarigan, SH
Terdakwa:
PARIS Bin ABAS UMAR
64 — 19
  • bukti berupa 1 (Satu) bungkus amplopkertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto+0,011 (nol koma nol satu satu) gram;Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkanbarang bukti berupa kristal putih dengan berat netto +0,011 (nol koma nolsatu satu) gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftarsebagai golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Repubik
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Khusus Paten
Register : 01-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Trg
Tanggal 25 Nopember 2019 — HENDRIYANTO Alias HENDRI TANJUNG X Kepala Kepolisian Sektor Loa Janan
429 — 60
  • Bahwa merujuk amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-VII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain : Pasal 77 huruf a UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, No. 76 tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan penyitaan; pasal 77 huruf a UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
    Bahwa merujuk amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor 21/PUUVII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antaralain : Pasal 77 huruf a UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, No. 76tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai penetapanTersangka, Penggeledahan, dan penyitaan; pasal 77 huruf a UU No. 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Januari 2017 — Ny. EMMY SUTANTO,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) c.q. PUPN CABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I
171 — 61
  • ., tanggal 20 Oktober 1999 (bukti P.12) ;13.Turunan Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia, Nomor : 1718K/Pdt./2001, tanggal 28 April 2003 ( bukti P.13 ) ;14.Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.378PK/Pdt/2011, tanggal 27 Januari 2012 ( bukti P.14 ) ;15.Surat dari Kementerian Keuangan, no.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Putus : 05-12-2016 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 62/Pdt.G/2016/PN.Bgr
Tanggal 5 Desember 2016 — SOERIADINATA MULIADI lawan ARIYANTI
101 — 43
  • dan Tergugat DR maka adalahberalasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat DR, membatalkan Perjanjian jualbeli tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1265 KUHPerdata yang menyatakansuatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskanperikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolaholah tidak permah ada suatu perikatan ; ia hanya mewajibkan krediturmengembalikan apa yang diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadiDan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — Drs. H. FACHRI HIDAYAT M.Si Bin H. SAFEI, Dk
81 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/PID/2011/PT.BTNtanggal 15 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan ParaTerdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 18 Mei2010, No: 217/Pid.B/2009/PN.RKB yang dimohonkan banding tersebut ; Membebani para terdakwa membayar biaya perkara didalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung Repubik
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama Harta Bersama
Register : 14-04-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 479/Pdt.G/2015/PA.Smn
Tanggal 1 Juni 2016 — PEMOHON
82 — 31
  • (terhadap kasus dan pihak yang sama) dan SEMA Nomor 3 Tahun2002, pada waktunya akan Para Penggugat buktikan, dengan demikian gugatantelah berdasarkan alat bukti yang sah dan benar menurut hukum.Bahwa dalil Tergugat dalam jawaban terbukti mengakui perkara gugatan terhadapdirinya yang diajukan oleh XXXXXX Budiharjono bin Wongsodikoro dan selamaproses peradilan Tergugat telah menguasakan kepada Pengacara/PenasihatHukum baik di Peradilan Agama maupun di peradilan umum sampai tingkatIl1Makamah Agung Repubik
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 03-11-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
NURUL AFIFAH ANA, SH
Terdakwa:
YUSUF QORDAHAWI Als OWI Bin ALI MUCHLIS
87 — 37
  • termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriTanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraHalaman 6 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjtini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan,yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luarwilayah pengelolaan perikanan Repubik
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 02-11-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 31/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat:
PT AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun
290 — 266
  • T.1 sampaidengan T.14, yaitu sebagai berikut :Bukti T.1Bukti T.2: Surat Keputusan Bupati Nomor 493/BKPSDM/2019,Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari danDalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun(Sesuai dengan asli); Surat Pernyataan Pelantikan Nomor821.2/331/BKPSDM Tanggal 3 November 2019 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor821.2/332/BKPSDM, Tanggal 3 November 2019: Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — Dr. H. RUSTAM AKILI, S.H., M.H, DK vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
99 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentangPerubahan atas UdnangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang, (Bukti P3);Fotokopi Salinan Putusan Nomor 33/PUUXIII/2015, (Bukti 4)Fotokopi UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan, (Bukti P5);6.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl
Tanggal 13 Nopember 2015 — LENUSDIN, ST Bin NUSRAN
160 — 82
  • Unsur Secara Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secarategas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehinggauntuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentikdari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yangmenyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukumdalam arti
    Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Repubik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1. KitabUndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ;3.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 11-01-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 4/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 28 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat : SAUN Diwakili Oleh : HERIBERTUS RICHARD CHASCARINO, SH.,MH
Terbanding/Tergugat : PT. BARINTO EKATAMA
47 — 20
  • Timber Dana, dan kemudian pihak PT.Bharinto Ekatama ( Tergugat ) secara hukum baru mempunyai hak untukmelakukan kegiatan atau aktifitas pertambangan batubara disekitar tanahsengketa yang terletak di daerah Tenaiq dalam wilayah kampung Besiq,Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan izinizin yang sahyang diterbitkan oleh Pemerintah Repubik Indonesia yang kemudian dapatdijelaskan/diuraikan sebagai berikut :Work Agremeent For Coal Mining Enterprises Between The Government OfRepublic
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-02-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 48/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 23 Agustus 2017 — JEFRI SIMANJUNTAK ; DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
66 — 34
  • dikirimkepada Direktur Utama LPPRRI untuk segera diusulkan pemberhentian SdrJefri Simanjutak, S.sos pegawai LPPRRI Biak.10) Bahwa selanjutnya Penggugat membuat dan mengirimkan Surat pengajuanBanding Administratif pada tanggal 10 September 2016 tentang Banding AdministratifHalaman 13 dari 89 halaman, Putusan Nomor :48/G/201 7/PTUNJKT.Atas Putusan Pemberhentian Berdasarkan Nota Dinas Kepala LPP RRI BiakNomor Kep02/RRIBIK/08/2016 tertanggal 26 Agustus 2016, kepada DirekturUtama Lembaga Penyiaran Publik Radio Repubik
    Bahwa pemindahan Pengugat adalah berdasarkan kebutuhan organisasi dilingkungan LPP RRI Biak.Bahwa dalil gugatan Pengugat pada halaman 11 angka 10 yang mendalilkan, bahwaselanjutnya Penggugat membuat dan mengirimkan Surat pengajuan BandingAdministratif pada tanggal 10 September 2016 tentang Banding Administratifatlas putusan Pemberhentian berdasarkan Nota Dinas Kepala LPP RAI BiakNomor Kep02/RRIBIK/08/2016 tertanggal 26 Agustus 2016, kepada DirekturUtama Lembaga Penyiaran Publik Radio Repubik Indonesia
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 436/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 28 September 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. PERDANA PRANATA
Terbanding/Tergugat I : PT PANCA OVERSEAS FINANCE
Terbanding/Tergugat II : PT PAN INDONESIA BANK
Terbanding/Turut Tergugat : HENDRA KARYADI, S.H
170 — 103
  • Bahwa terhadap perkaraperkara tersebut dan upayaupayahukumnya Mahkamah Agung Repubik Indonesia sebagaiLembaga Peradilan tertinggi di Republik Indonesia telahmenjatuhkan putusanputusan yang berkekuatan hukum yangtetap (in kracht van gewijsde) yang bersifat Final dan Mengikat ,yaitu:1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI no.: 82PK/PDT/2005, jo. No.233/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR2) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI no.: 259PK/PDT/2005, jo.
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 27-04-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Dum
Tanggal 27 April 2016 — FAISAL NUR ALS FAISAL BIN M. ALI
39 — 7
  • maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan secara lisan olehTerdakwa dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk ituTerdakwa memohon keringanan hukuman dan di dalam berkas perkaradilampirkan Surat Keterangan Terdakwa sebagai Informan dari KepolisianNegara Repubik
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 07-08-2023 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 15-08-2024
Putusan PN PADANG Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2024 — Penggugat:
1.ASRIL SE.MM Glr Malin Mangkuto
2.N U R S A L, Sp.d
Tergugat:
1.Pemerintah Repubik Indonesia, Cq Markas Besar TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, Cq Komando TNI Angkatan Udara Lanud Tabing Padang
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Prov.Sumatera Barat C.q. Walikota Padang Cq.
17 — 13
  • Penggugat:
    1.ASRIL SE.MM Glr Malin Mangkuto
    2.N U R S A L, Sp.d
    Tergugat:
    1.Pemerintah Repubik Indonesia, Cq Markas Besar TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, Cq Komando TNI Angkatan Udara Lanud Tabing Padang
    2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Prov.Sumatera Barat C.q. Walikota Padang Cq.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 25-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
Eddy Suhaimi bin Baharudin
89 — 55
  • Kabupaten TanjungJabung Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengajamemberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaanperikanan Repubik
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-09-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 78/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 11 Februari 2016 — Bripka BANGUN MANURUNG VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
76 — 41
  • Bripka Bangun Manurung,tidak melaksanakan tugas kedinasannya secara tidak sah sebagaiAnggota Sitipol Polres Padangsidimpuan, sejak tanggal 16 September2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 (Lampiran Bukti SuratBahwa, pada tanggal 20 Nopember 2013, terbit Surat PerintahPenyelidikan dan Pemeriksaan Nomor: Sprint/19/X1I/2013/SI PROPAM,yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Padangsidimpuan,untuk melaksanakan Penyelidikan dan Pemeriksaan terhadap perkaraPelanggaran Peraturan Pemerintah Repubik