Ditemukan 1753 data
M. ALI NURHIDAYATULLAH, SH
Terdakwa:
AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR Alm
61 — 36
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriTanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan,Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjtmengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan,yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luarwilayah pengelolaan perikanan Repubik
109 — 28
melalui pendidikan Secata gelombang keII di Pusdik SecataRindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat PradaNrp.31000457500770, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtapomdi Pudikpom Cimahi setelah selesai Terdakwa tugaskan di Pomdam II.Swjdengan jabatan sebagai Taru Lakhartib Denpom II/4 Palembang sampai denganterjadinya perkara ini dengan pangkat Praka.22Zs Bahwa hukum pidana Indonesia dan peraturan perundangundangan laindi Negara Indonesia berlaku untuk seluruh warga negara Repubik
99 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentangPerubahan atas UdnangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang, (Bukti P3);Fotokopi Salinan Putusan Nomor 33/PUUXIII/2015, (Bukti 4)Fotokopi UndangUndang Repubik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan, (Bukti P5);6.
PT AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun
290 — 266
T.1 sampaidengan T.14, yaitu sebagai berikut :Bukti T.1Bukti T.2: Surat Keputusan Bupati Nomor 493/BKPSDM/2019,Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari danDalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun(Sesuai dengan asli); Surat Pernyataan Pelantikan Nomor821.2/331/BKPSDM Tanggal 3 November 2019 Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor821.2/332/BKPSDM, Tanggal 3 November 2019: Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik
NURUL AFIFAH ANA, SH
Terdakwa:
YUSUF QORDAHAWI Als OWI Bin ALI MUCHLIS
87 — 37
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriTanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraHalaman 6 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjtini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan,yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luarwilayah pengelolaan perikanan Repubik
160 — 82
Unsur Secara Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa Undangundang Repubik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secarategas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehinggauntuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentikdari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yangmenyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukumdalam arti
Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Repubik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1. KitabUndangUndang Hukum Pidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap Orang ;2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ;3.
ZAINAL MUTTAQIN, S.H.
Terdakwa:
Drs. A. SYARIFUDIN, HS, SH
42 — 2
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Repubik Indonesia Nomor : 195 / KPTS-II / 2003 tentang penunjukan kawasan hutan di Wilayah Jawa Barat dibuat tanggal 04 Juli 2003 dan Peta Rencana Pengelolaan Kelestarian Hutan (RPKH) KPH Sumedang jangka tahun 2017 2026.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Syarat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang tata naskah dinas lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 1 (satu) lembar legalisir Scanner Surat Keterangan Nomor : 3216192004 / SUKET / 01 / 051018 / 0002 tertanggal 05 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar legalisir Scanner NPWP: 54.069.399.1-413.000 atas nama A. SYARIFUDIN. HS.
1.Slamet Riyono, S.H., M.H.
2.Romel Tarigan, SH
Terdakwa:
PARIS Bin ABAS UMAR
64 — 19
bukti berupa 1 (Satu) bungkus amplopkertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto+0,011 (nol koma nol satu satu) gram;Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkanbarang bukti berupa kristal putih dengan berat netto +0,011 (nol koma nolsatu satu) gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftarsebagai golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Repubik
429 — 60
Bahwa merujuk amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-VII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain : Pasal 77 huruf a UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, No. 76 tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan penyitaan; pasal 77 huruf a UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Bahwa merujuk amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor 21/PUUVII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antaralain : Pasal 77 huruf a UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, No. 76tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai penetapanTersangka, Penggeledahan, dan penyitaan; pasal 77 huruf a UU No. 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia
171 — 61
., tanggal 20 Oktober 1999 (bukti P.12) ;13.Turunan Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia, Nomor : 1718K/Pdt./2001, tanggal 28 April 2003 ( bukti P.13 ) ;14.Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.378PK/Pdt/2011, tanggal 27 Januari 2012 ( bukti P.14 ) ;15.Surat dari Kementerian Keuangan, no.
101 — 43
dan Tergugat DR maka adalahberalasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat DR, membatalkan Perjanjian jualbeli tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1265 KUHPerdata yang menyatakansuatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskanperikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolaholah tidak permah ada suatu perikatan ; ia hanya mewajibkan krediturmengembalikan apa yang diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadiDan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik
81 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 46/PID/2011/PT.BTNtanggal 15 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan ParaTerdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 18 Mei2010, No: 217/Pid.B/2009/PN.RKB yang dimohonkan banding tersebut ; Membebani para terdakwa membayar biaya perkara didalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung Repubik
82 — 31
(terhadap kasus dan pihak yang sama) dan SEMA Nomor 3 Tahun2002, pada waktunya akan Para Penggugat buktikan, dengan demikian gugatantelah berdasarkan alat bukti yang sah dan benar menurut hukum.Bahwa dalil Tergugat dalam jawaban terbukti mengakui perkara gugatan terhadapdirinya yang diajukan oleh XXXXXX Budiharjono bin Wongsodikoro dan selamaproses peradilan Tergugat telah menguasakan kepada Pengacara/PenasihatHukum baik di Peradilan Agama maupun di peradilan umum sampai tingkatIl1Makamah Agung Repubik
Terbanding/Tergugat : PT. BARINTO EKATAMA
47 — 20
Timber Dana, dan kemudian pihak PT.Bharinto Ekatama ( Tergugat ) secara hukum baru mempunyai hak untukmelakukan kegiatan atau aktifitas pertambangan batubara disekitar tanahsengketa yang terletak di daerah Tenaiq dalam wilayah kampung Besiq,Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan izinizin yang sahyang diterbitkan oleh Pemerintah Repubik Indonesia yang kemudian dapatdijelaskan/diuraikan sebagai berikut :Work Agremeent For Coal Mining Enterprises Between The Government OfRepublic
66 — 34
dikirimkepada Direktur Utama LPPRRI untuk segera diusulkan pemberhentian SdrJefri Simanjutak, S.sos pegawai LPPRRI Biak.10) Bahwa selanjutnya Penggugat membuat dan mengirimkan Surat pengajuanBanding Administratif pada tanggal 10 September 2016 tentang Banding AdministratifHalaman 13 dari 89 halaman, Putusan Nomor :48/G/201 7/PTUNJKT.Atas Putusan Pemberhentian Berdasarkan Nota Dinas Kepala LPP RRI BiakNomor Kep02/RRIBIK/08/2016 tertanggal 26 Agustus 2016, kepada DirekturUtama Lembaga Penyiaran Publik Radio Repubik
Bahwa pemindahan Pengugat adalah berdasarkan kebutuhan organisasi dilingkungan LPP RRI Biak.Bahwa dalil gugatan Pengugat pada halaman 11 angka 10 yang mendalilkan, bahwaselanjutnya Penggugat membuat dan mengirimkan Surat pengajuan BandingAdministratif pada tanggal 10 September 2016 tentang Banding Administratifatlas putusan Pemberhentian berdasarkan Nota Dinas Kepala LPP RAI BiakNomor Kep02/RRIBIK/08/2016 tertanggal 26 Agustus 2016, kepada DirekturUtama Lembaga Penyiaran Publik Radio Repubik Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT PANCA OVERSEAS FINANCE
Terbanding/Tergugat II : PT PAN INDONESIA BANK
Terbanding/Turut Tergugat : HENDRA KARYADI, S.H
170 — 103
Bahwa terhadap perkaraperkara tersebut dan upayaupayahukumnya Mahkamah Agung Repubik Indonesia sebagaiLembaga Peradilan tertinggi di Republik Indonesia telahmenjatuhkan putusanputusan yang berkekuatan hukum yangtetap (in kracht van gewijsde) yang bersifat Final dan Mengikat ,yaitu:1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI no.: 82PK/PDT/2005, jo. No.233/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR2) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI no.: 259PK/PDT/2005, jo.
39 — 7
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan secara lisan olehTerdakwa dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk ituTerdakwa memohon keringanan hukuman dan di dalam berkas perkaradilampirkan Surat Keterangan Terdakwa sebagai Informan dari KepolisianNegara Repubik
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
Eddy Suhaimi bin Baharudin
89 — 55
Kabupaten TanjungJabung Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengajamemberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaanperikanan Repubik
1.ASRIL SE.MM Glr Malin Mangkuto
2.N U R S A L, Sp.d
Tergugat:
1.Pemerintah Repubik Indonesia, Cq Markas Besar TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, Cq Komando TNI Angkatan Udara Lanud Tabing Padang
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Prov.Sumatera Barat C.q. Walikota Padang Cq.
17 — 13
Penggugat:
1.ASRIL SE.MM Glr Malin Mangkuto
2.N U R S A L, Sp.d
Tergugat:
1.Pemerintah Repubik Indonesia, Cq Markas Besar TNI Angkatan Udara Republik Indonesia, Cq Komando TNI Angkatan Udara Lanud Tabing Padang
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Prov.Sumatera Barat C.q. Walikota Padang Cq.
76 — 41
Bripka Bangun Manurung,tidak melaksanakan tugas kedinasannya secara tidak sah sebagaiAnggota Sitipol Polres Padangsidimpuan, sejak tanggal 16 September2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 (Lampiran Bukti SuratBahwa, pada tanggal 20 Nopember 2013, terbit Surat PerintahPenyelidikan dan Pemeriksaan Nomor: Sprint/19/X1I/2013/SI PROPAM,yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Padangsidimpuan,untuk melaksanakan Penyelidikan dan Pemeriksaan terhadap perkaraPelanggaran Peraturan Pemerintah Repubik