Ditemukan 1935 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : caesar causar cautsal causa carsan casual caesal caisal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1197 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Januari 2017 — MUHAMMAD FARHAN AL HASNI, S.Sos
77 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., mempunyaihubungan causal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugiankeuangan Negara sebesar Rp46.662.300,00 (empat puluh enam juta enamratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sebagai causalitas dari kKeuntunganyang tidak wajar yang diterima Terdakwa MUHAMMAD FARHAN AL HASNI,S.Sos., maka unsur keempat telah terpenuhi;5.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Kot
Tanggal 16 Februari 2021 — EDI SUNARYO Melawan YERI SUBIYANTO, DKK
104 — 81
  • Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukanadanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatanHalaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Padt.G/2020/PN Kotmelawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum tersebut dengan kerugian.Menimbang, bahwa sebelum tahun 1919 perbuatan melawan hukumadalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelakuatau yang melanggar hak subyektif orang lain.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 11-12-2012 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 05-11-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 157/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 20 Juni 2013 — NUNUNG SRI AMBARWATI , dkk MELAWAN 1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR 2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER DAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
127 — 43
  • UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 telah ditentukandasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yangdirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikianharus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan15kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan,maka baru boleh berproses (point'd interest, point'd action).
Pengadilan PN BREBES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-01-2015 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN BREBES Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Bbs
Tanggal 17 Juni 2015 — PENGGUGAT - HERAWATI TERGUGAT - 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Pusat Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Brebes - 2. Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal - 3. AGUS MIFTAKHUL IMAM
49 — 6
  • sebagai pembeli lelang dapat dikategorikan sebagai pembeliyang tidak beritikad baik;Menimbang bahwa dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut;Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebutMenimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut diatas, maka unsurunsur perbuatanmelawan hukum adalah :e Ada kesalahan;e Ada Kerugian;e Ada hubungan causal
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 13
  • Adanya kerugian bagi korban atau adanya hubungan causal antaraperbuatan dan kerugian,d. Bertentangan dengan kesusilaan maupun asasasaspergaulankemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-02-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bdg.,.
Tanggal 27 Juli 2017 — Ny. NYAYU Hj. TUTI NURDJANAH ASCHARI, Dkk LAWAN DRS. AGUS HILMAN, DKK
146 — 13
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dan KerugianMenimbang bahwa para penggugat mendalilkan tanah objek sengketaberupa :68a. Sebidang tanah sawah Kohir No. 100 persil No. 142 S Il Blok Cikalu Jajarseluas kurang lebih 11.920 Ha Cikalepu Jajar, seluas + 11.920 Ha,dengan batasbatas : Utara : Sawah Atma,Barat Sawah Aschari Abdoel Syoekoer,Selatan: Tanah Adat,Timur : Sawah Sumintab.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 23-02-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
1.Tn.BAMBANG ADIYANTO
2.NY. NUR WULANDARI
Tergugat:
PD BPR BANK MAGELANG
Turut Tergugat:
1.NY. E.S MURTIWI ARIF, SH.MH. Notaris di Kab. Magelang
2.Tn. Horas Laut Parlinggoman Sitanggang, SH
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
327 — 12
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Menimbang bahwa dengan demikian Kuasa Para Penggugat harusmembuktikan dan menunjukkan bahwa bukan hanya ada suatu perbuatanmelawan hukum, tetapi ada juga unsur kesalahan (schuld) yang dilakukanoleh Tergugat dan Para Tergugat;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi kreditadalah Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditanterhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.Restrukturisasi yang dilakukan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2018 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 148/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 4 Juli 2019 — Penggugat:
LIYANTONO
Tergugat:
H. BERLIAN
Turut Tergugat:
AMAT
61 — 24
  • Adanya causal antara perbuatan dan kerugian;Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara a quotentang kepemilikan tanah yang terletak di Jalan.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 191/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
1.HJ. LIANI
2.ABDULLAH
3.MUSA
4.Hj. SARIYAH
5.Hj. ASIZEH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG
Intervensi:
SILA KAROLINA
152 — 108
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukandasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentinganyang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengandemikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata UsahaNegara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bilaada kepentingan, maka baru boleh berproses (point'd interest, point'daction).
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012
2526 — 1419
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  • konstitusional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telahdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (Khusus) danaktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi:d. adanya hubungan sebabakibat (causal
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 01-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Kdr
Tanggal 1 Juli 2015 — YAYASAN PAGORA KEDIRI
lawan
YAYASAN PAGORA

51 — 7
  • dimaksudsebagai perbuatan melawan hukum itu sendiri ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPdt. adalah Tiap perbuatan melawanhukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukanadanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum,kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Pengadilan PN SAMPANG Perdata Tanah
Register : 12-08-2011 — Putus : 08-03-2011 — Upload : 19-02-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 11/PDT.G/2011/PN.SPG
Tanggal 8 Maret 2011 — PENGGUGAT : MAT TAJI
TERGUGAT : 1 H HAFILUDDIN, 2 BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG 3 SUYADI, SH, 4 MISTUKI, 5 MIRIYAH,
139 — 26
  • Bahwa berdasarkan lex ratone temporis secara causal tergugat V memperolehtanah yang disengketakan tersebut secara sah dan persertifikatnya sesuai denganprosedur hukum yamg berlaku di Indonesia dengan demikian tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dari H. Hafiluddin, Tergugat IV ; .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-08-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG., II. PERUSAHAAN UMUM JASAS TIRTA I vs M. NADJIEB ZEIN BADJABIR, IRA TAU disebut juga MOHAMAD BIN ZEIN BIN ALI BADJABIR;
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untukmenggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikanoleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus adahubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentinganyang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru bolehberproses (pointd interest, point'd action).
Pengadilan PN TAKALAR Perdata Tanah
Register : 11-01-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN TAKALAR Nomor 3/PDT.G/2016/PN Tka
Tanggal 14 Juni 2016 — H. Syamsuddin VS Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Gubernur Sul-Sel, Cq. Bupati Takalar, Cq. Camat Galesong, Cq. Kepala Desa Palalakang
86 — 12
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata adalah :Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukanadanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawanhukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukumtersebut
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 25-10-2019 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 621/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
133 — 57
  • Dengan demikian ada4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukumHalaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Padt.G/2019/PNSgryaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalahperbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-09-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2013
Tanggal 18 Nopember 2013 — GABUNGAN PENGUSAHA KEPALA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
243 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Timbulnya kerugian dimaksud karena adanya hubungan sebabakibat (causal verband), dan apabila permohonan yang bersangkutan kelakdikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan memang dapat dipulinkankembali dengan dibatalkannya objek permohonan hak uji materiil dimaksud.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbuktiPemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki legal standinguntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas ketentuan Pasal1 Angka 5, Pasal 28 dan
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 47/Pdt.G/2017/PN LBB
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.ASRILKARI BATUAH
3.PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
4.Kepala Kantor BPN Agam
5.SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
135 — 20
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah :Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewayjibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurHalaman 44 PUTUSAN Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Lbbperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 01-06-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/PID/2015
Tanggal 1 Juni 2015 — HERU SOETRISNO, M.Sc, dkk
113 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TIRTAAMIDJAJA (mantan Hakim Agungpada Mahkamah Agung Republik Indonesia):Bahwa "Membujuk supaya menyerahkan"; harus ada suatu hubungan"causal" antara bujukan dan penyerahan itu, artinya bahwa kalau tidakdipergunakan caracara yang disebutkan oleh undangundang itu, makapenyerahan barang itu tidak akan terjadi"(vide: Pokokpokok Hukum Pidana, Penerbit Fasco, Jakarta, 1955, halaman169). Justru unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu denganHal. 41 dari 52 hal. Put.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2019 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 300/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 10 Desember 2020 — 1.Ambar Ken Pudyawati 2.ABDUL HADIE 3.Lilian Dewi Prastiwi 4.RANDHIKA 5.Drg Arnof ST 6.Sari Rahmawati 7.FADHLI Melawan 1.PT Pemuda Depok 2.PT Fibros Development 3.Johnson Haryono Eka Firtanto 4. PT Perusahaan Listrik Negara Pusat cq PT Perusahaan Listrik Negara Cabang Depok 5. Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kotamadya Depok cq Walikota Kotamadya Depok
410 — 562
  • dilakukan adalah perbuatanyang salah yang dapat berupa kealpaan (onachtzaamheid) dankesengajaankesengajaan sudah cukup bilamana pada waktumelakukan perbuatan bahwa akibat perbuatannya itu pasti akantimbul.d) ada kerugian, akibat perbuatan itu timbul kerugian yang dideritaorang lain, kerugian itu dapat berupa kerugian materil maupun moril.Kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri, tekanan batin,terror, dan lainlain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai statussosial PENGGUGAT;e) adanya hubungan causal
    , untuk menuntut ganti kerugian haruslahada hubungan causal antara perbuatan melawan hukumitu dengankerugian yang diderita PENGGUGAT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-01-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 975 K/PID.SUS/2015
Tanggal 19 Januari 2016 — SUDIRMAN ISHAKA
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian unsur "secaramelawan hukum" telah cukup terpenuhi:Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyalhubugan causal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangannegara/daerah cq. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesarRp5.305.557.187,00 (lima miliar tiga ratus lima juta lima ratus lima puluh tujuhribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).