Ditemukan 1872 data
152 — 81
Akan halini telah terjadinya tumpang tindin keputusankeputusanyang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tuduhantuduhanpelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sehinggaPENGGUGAT semakin dibatasi hakhaknya.
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
174 — 95
Sehingga perlu diketahuimengenai luasan tanah dan letak tanah yang disengketakan oleh para3. bahwa mengenai luasan tumpang tindih yang didalilkan oleh Para Pihakdikaitkan dengan belum dilaksanakannya pengembalian batas untukmemperjelas mengenai luasan tumpang tindih secara pasti menurut hokumdan apakah benar ada tumpang tindin dimaksud sebagaimana telahdiklaim/diakui oleh masingmasing pihak terkait kKepemilikannya.
184 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Menteri KehutananPeraturan Nomor : 22 Tahun 2009 harus memperoleh persetujuan IzinPelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan.Bahwa dengan demikian terdapat tumpang tindin penentuan kawasan arealPT. KAL berdasarkan penentuan Pemda Kalimantan Tengah denganpenentuan kawasan areal PT.
1.MARSIADI
2.NURDJAMILAH
3.SITI CHAMIDAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
DANIEL RYANTO WIJAYA
158 — 207
Siti Marwijah yang notabenePewaris dari PARA PENGGUGAT, yang dikenal sebagai Persil Jalanmargomulyo No. 18 Surabaya.Bahwa terhadap salah penunjukan objek yang berakibat terjadinyatumpang tindin seluruhnya (Overlapping) objek sengketa incasuSertipikat Hak Guna Bangunan No. 1417 Kelurahan BalongsariKecamatan Tandes Kota Surabaya sebagaimana terurai dalamgambar situasi No. 6802 dengan luas 2277 m2 tertanggal 09 Juni 1995diterbitkan atas nama Daniel Ryanto Wijaya terhadap objek sebidangtanah milik PARA
Mamat Bin Niih
Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
2.Kelurahan Bangka
3.Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Mampang Prapatan
82 — 48
Di samping itu TERGUGAT III juga mengeluarkanSPPT PBB dengan NOPNOP lain untuk ketiga bidang tanah yang olehTERGUGAT telah diterbitkan sertifikat yaitu no. 3228,3225 dan 3222.Untuk itu kami telah bersurat kepada TERGUGAT Ill yang intinyamenanyakan apakah dimungkinkan terjadi tumpang tindin penomoranNOP, artinya apakah terdapat satu bidang tanah dengan lebih dari satuNOP.Atas pertanyaan ini TERGUGAT Ill menjawab melalui surat No.636/1.722.1 tanggal 31 Januari 2019 yang berisi:1.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bina Usaha Kampus
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
Terbanding/Tergugat III : Yenny Himawan, SH., M.Kn
68 — 45
yakni secara sepihak melanggar batastanah Tergugat dan merusak pagar milik Tergugat untukkepentingan usahanya atau perusahan property yang berafiliasidengannya;Bahwa, harus ditolak dalil Penggugat butir 9 tentang perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Il karenasebagaimana telah diuraikan pada butir 7 tersebut di atas bahwa tidakmungkin Sertipikat Hak Milik 414/Kelurahan Gunganyar Tambak danjuga turunannya berupa Sertipikat Hak Bangunan Nomor2663/Kelurahan Gununganyar Tambak tumpang tindin
120 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agro Lintas Nusantara yaituperkebunan kelapa sawit pun akan tumpang tindin denganperkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang telah lebih dahuludibangun;7.
MARGARETHA RAUNG, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.SAMUEL M KARUNDENG
2.DANIEL KARUNDENG
3.BERNARD YOHANES OBAJA
4.YANTJE IMANUEL KARUNDENG
5.WILLIAM KARUNDENG
384 — 277
Tidak Ada Persetujuan Dari Pemilik Tanah Yang Berbatasan ;3 .n Tidak Melalui Panitia Ajudikasi Yang Melibatakan AparaturPemerintahan Desa Setempat ;Sehingga menyebabkan Tanah Milik Para Penggugat Menjadi Hilangdan juga terjadi Tumpang Tindin Kepemilikan Sertipikat Hak Milik, jelasbertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan, yaitu :1) Bertentangan dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan khusus mengenai AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu sebagai berikut
85 — 31
tersebut dipertimbangkan sekaligus, seperti di bawah ini;Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di atas, bahwakedudukan SHM Nomor 346/Sario Utara tidak terbantahkan sebagai alas hakbagi Penggugat dalam menguasai tanah miliknya, dan tidak pernah terbuktisebagai sertifikat yang tidak sah baik oleh Turut Tergugat (BPN) sebagaiinstansi yang berwenang, kecuali apa yang telah dipertimbangkan oleh PTUNManado sebagaimana Bukti P.12, P.13, dan Bukti P.14, surat bukti mana telahmenyatakan adanya tumpang tindin
1.JONI INDRAWADI
2.TURIADI
3.DAUD NOVERLIS
4.JUADI
5.EVI S
6.AMIRUDIN
7.SUPIN RIANTO
8.M HIDAYAT GULO
9.RAMLY
10.TOTOK
11.DARMAN
12.TASRIL
13.MARYAN
14.ERMIS
15.WINARTO
Tergugat:
KOPERASI UNIT DESA AL BAROKAH
Turut Tergugat:
1.PT. TANI SUBUR MAKMUR
2.BUPATI INDRAGIRI HULU
3.KEPALA DESA SEI GUNTUNG HILIR
136 — 35
pembagian Rp. 35.000, (Tiga puluh lima ribu rupiah)saat itu tidak ada dijelaskan, saksi hanya menerima uang saja, entah kalaukepada pengurus;Bahwa dalam addendum tersebut masih ada pasal yang lama yang dipakaidan ada pasal tambahannya disitu berbunyi apabila perkebunan tidakterbangun 2018, maka pengelolaan diambil alih oleh KUD ;Bahwa yang berhak melakukan pemanenan adalah KUD, KUD yangbertanggung jawab ;Bahwa diperusahaan ada kendala yaitu izin tidak keluar, berbelitbelitpengurusannya, hutan tumpang tindin
95 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1499 K/Pdt/2016tidak benar bahwa Penggugat telah mencampuradukan gugatannya antaramenggugat PT CLS dan pribadi pengurusnya, dengan demikian tidakterjadi tumpang tindin dalam gugatan Penggugat oleh karenanya eksepsiTergugat sampai Tergugat VI harus ditolak";Unquote;Bahwa pertimbangan yang demikian adalah suatu pertimbangan yangtidak benar, keliru dan sumir dalam penerapan hukum, karena:Bahwa PUK I/Pembanding I/Terbanding I/Tergugat . dalam hal iniPT Citra Lestari Semesta (PT CLS) adalah perseroan
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAKIN GLORIA tumpang tindin dengan tanah sebagaimanatersebut dalam Sertifikat HGB No. 9903/ Sunter atas nama PT. TIWA MUDACONTRAKTOR, seluas 11,5 Ha GS (Gambar Situasi) No. 833/1988;Bahwa yang menjadi pertanyaan kini, apakah tumpang tindih dimaksudtumpang tindih dengan tanah Penggugat dalam SHGB No. 1286 dan SHGBNo. 1287 atau tumpang tindih dengan tanah Tergugat yang 11,5 Ha;Bahwa dalam Sertifikat HGB No. 9903, tertanggal 22 Oktober 2002 atasnama PT.
1.H. M. YUSUF
2.HJ. SITI RAHMAH.A.MD
3.HJ. SITI AISYAH
4.H.M. Yusuf, Hj. Siti Rahmah, Hj. Siti Aisyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Intervensi:
1.SUPARJO
2.AGUS YUSUF SUDIRMAN, IR
315 — 151
Para Penggugat menguasai tanah a quo dengan Itikad baik yangmana tanah tersebut tumpang tindih :1) Objek Sengketa 1 tumpang tindih dengan Penggugat 12) Objek Sengketa 2 tumpang tindih dengan Penggugat 23) Objek Sengketa 3 tumpang tindin dengan Penggugat 32.
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA YLBHI, Diwakili oleh Asfinawati, S.H. dkk
Tergugat:
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Republik Indonesia
234 — 92
imparsial;Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai LembagaYudikatif sudah sepantasnya membatalkan objek sengketa karenamerupakan bentuk penerabasan' batasbatas pemisahankekuasaan antara Eksekutif dan Yudikatif, sekaligus mengingatkankepada Eksekutif agar upaya serupa tidak terulang lagi dikemudianhari;Oleh karena itu, kKeberadaan Tim Asistensi Hukum bertentangandengan Konstitusi UUD NKRI 1945 dan Prinsip PembagianKekuasaan Trias Politika Dalam Negara Hukum dan Demokrasi.Selain ia tumpang tindin
Soraya
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
Intervensi:
THIE HONG PENG
351 — 215
atas tanah tersebut;Bahwa berkaitan dengan cacat administrasi juga diatur pada PermenATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 pada Pasal 11 ayat (3) bunyi lengkapnyasebagai berikut:a) Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atauperhitungan luas;b) Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/ataupengakuan hak atas tanah bekas milik adat;c) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaranhak tanah;d) Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;e) Tumpang tindin
LUKMAN HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
HARIYATI
114 — 69
Bahwa oleh karena terjadinya tumpang tindin antara bidang tanahPenggugat dengan tanah berdasarkan objek sengketa akibat dari Hariyatitelah meletakkan bidang tanahnya diatas bidang tanah Penggugatberdasarkan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 10674, tanggal 28Juni 2018, Surat ukur Nomor. 10966/Kubang Jaya/2017, tanggal 27Oktober 2017, luas 3.548 M?;4.
124 — 34
Tanda Penduduk (KTP) NIK1871120107720048 tanggal 25 Nopember 2009, atas nama SUHAIDI,diberi tanda P3;Fotokopi dari fotokopi Gambar Ukur Nomor 3901/Tahun 2017 tanggal 6September 2017 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota BandarLampung atas permohonan SUHAIDI terhadap SHM 1155 SU 1281/2017yang terindikasi tumpang tindin dengan Gang Perenjak, diberi tanda P4;Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengukuran PengembalianBatas/Penetapan Batas Nomor 54/2017 tanggal 6 September 2017 yangdibuat oleh Kantor
201 — 936
Putusan Nomor 220/G/2016/PTUNJKT35.36.kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan pentingnya objekgugatan a quo untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya ;Bahwa alasan penundaan KTUN untuk tidak dilaksanakan Agar tidaktumpang tindin masuknya investor lain/ Calon Para Pemegang Sahamdan menjalani proses akuisisi PT.
Muhktar
Tergugat:
Kepala badan pertanahan nasional kabupaten batanghari
Intervensi:
EVI SASRA DEWI
189 — 199
mencabutsurat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Objek sengketa SerpikiatHak Milik No. 00289 karena penerbitan surat keputusan Objeksengketa mengandung cacat hukum adminitrasi secara proseduralHalaman 23 dari 67 halamanPutusan Nomor: 8/G/2021/PTUN.JBIVill.dengan merujuk ketentuan Pasal 62 ayat 2 Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional No 3 Tahun 2011 tentang PengolahanPengkajian dan Penangan Kasus Pertanahan, yang diterbitkan diatassebagian tanah milik PENGGUGAT seluas 5000m2 menimbulkantumpang tindin
92 — 12
9 dari 68 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2017/PN Smrdengan membaca Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2017, dengan mengemukakanhalhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIGugatan Kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) :1.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, karena kabur dantidak jelas (obscuur libel), dimana dalil gugatan Penggugat tidaksistemmatis, tumpang tindin