Ditemukan 1752 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik repubiik rebublik replik repulik repoblik reoublik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendirian PT Badak;PT Badak berdiri sejak Tahun 1974 untuk mengoperasikanNGL (LNG) Fascilities yang dimiliki oleh Menteri Keuanganon behalf Repubik Indonesia.Dengan lokasi plant di BontangKalimantan Timur dan Kantor Pusat di Jakarta. VICO, TotalE&P Indonesie (Total) dan Chevron merupakan pihak yangakan menyediakan Feed Gas ke NGL Plant.
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Srp
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 21
  • maupun kalah secaramutlak serta memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (2) Rbg di atas, maka MajelisHakim berpendapat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan TergugatKonvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkarayang akan diperhitungkan secara proporsional berimbang dan besarannya akanditentukan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal dalam RBg, Undangundang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Repubik
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 02-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Dpu
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
1.Hj.ST MARIAM
2.HJ. ST ASMAH
3.ST JAMILAH
Tergugat:
1.TURAYA ANWAR
2.JAMILUN
106 — 44
  • berdasarkanhasil klasiran tahun 1900 tanah tersebut terletak di so dana nae kelurahankarijawa kecamatan dompu kabupaten Dompu, dimana surat tersebuttertanggal 28 Januari 1986, bahwa terhadap keterangan tersebut Majelismenilai adanya kejanggalan terkait penggunanaan istilah wilayah administrasidalam surat tersebut sebab berdasarkan sejarah Kabupaten Dompu jugasejarah perundangundangan mengenai pemerintahan daerah dimanadidalamnya juga mengatur mengenai penggunaan istilahistilan wilayahadminstrasi dalam wilayah Repubik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendirian PT Badak;PT Badak NGL Co. berdiri sejak Tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia. Denganlokasi plant di Bontang Kalimantan Timur dan kantor Pusat diJakarta. VICO, Total E&P Indonesie (Total) dan Chevronmerupakan pihak yang akan menyediakan Feed Gas ke NGLPlant.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 27-05-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT MANADO Nomor 52/PDT/2019/PT MND
Tanggal 29 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : UTEN U ANWAR, Dkk
Terbanding/Penggugat : SLAMET SANTOSO SIDHI
55 — 34
  • masih hidup,tetapi Tergugat II dan Tergugat IIIhanyalah salah satu anak dari pemilik tanah obyek a quo bukan pemiliklangsung yang mempunyai rumah di atas obyek a quo,maka gugatanPenggugat semakin tidak jelas dan kabur haruslah tidak di terima atau ditolak;Bahwa batas batas obyek a quo dalam surat gugatan Penggugat IX,XIll,XVIII dan Tergugat XIX tidak jelas,smaka gugatan Penggugat semakin tidakjelas dan kabur haruslah tidak di terima atau di tolak;Bahwa hal ini telah menjadi pendirian Mahkam Agunhg Repubik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2492 K/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Januari 2017 — Djami Rotu Lede,S.H
103 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan PAULUS WATANG diketahui olehTim Pusat Pemulinan Aset Kejaksaan Agung Repubik Indonesia dan Aprasialyang selanjutnya ditindak lanjuti dengan penyelidikan yang dilakukan olehKejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;Bahwa dari perobuatan menyalahgunakan kewenangan kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan TerdakwaDJAMI ROTU LEDE di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yangdilakukan oleh Terdakwa DJAMI ROTU LEDE, S.H., dan PAULUS WATANG,telah menguntungkan diri Terdakwa
Pengadilan PN MALINAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN MALINAU Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.Athur M. Silalahi, S.H.
2.Fandi Isnan, S.H.
3.Romel Tarigan, SH
Terdakwa:
Muh. Arman Bin Syam Surya
138 — 40
  • berupa 1 (Satu) bungkus amplop kertasberlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu)kantong plastik berisikan kristal warna putin dengan berat netto +0,038 (nolkoma nol tiga delapan) gram;Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkanbarang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0,038 (nol koma noltiga delapan) gram tersebut positif mengandung metamfetamina yangterdaftar sebagai golongan (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran PeraturanMenteri Kesehatan Repubik
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Wanprestasi
Putus : 03-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 105/Pdt/2019/PT.Dps
Tanggal 3 Oktober 2019 — PUTU NOVA AGUSTINA melawan 1. I MADE BAGIA, SH. MH., dk
123 — 203
  • Yurisprudensi MahkamahAgung Repubik Indonesia, Nomor 200K/Sip/1955 tanggal 3 Desember1955, pertimbangan hukumnya: menurut hukum adat Bali yang berhakmewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan lakilaki dari keluargalakilaki dan anak angkat lakilaki. Bahwa oleh karena Dr. dr.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 13-12-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg
Tanggal 25 April 2017 — SURANTINI VS PT. NIAGATAMA ARSARAYA
169 — 73
  • Keputusan Ref.No.44/SKMNG/GCHIIIV16, TentangPemutusan Hubungan Kerja Sdri SURANTINI, diberitanda bukti T.8;Fotocopy Surat Pemerintah Kota Semarang Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi, Nomor : 567/4395/2016, diberi tanda bukti T.9;Fotocopy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas BesarJakarta, tertanggal Jakarta 28 #Januari 2013, NomorB/194/V2013/Baharkam, Perihal Satpam bukan anggota serikat pekerja(SPSI, SBSI atau sejenisnya), diberi tanda bukti T.10;Fotocopy Surat Kepolisian Negara Repubik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
MOHAMAD AFANDI JULUHAN
Tergugat:
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
105 — 56
  • Pada tanggal 30 April2019 Penggugat mengajukan surat keberatan yang diajukan kepadaPresiden repubik Indonesia, keberatan Penggugat kepada PresidenHalaman 24 dari 50 halaman. Putusan Nomor 92/G/2019/PTUNJKT.Republik Indonesia tidak dapat disamakan dengan bandingadministratif, karena tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;8. Berdasarkan dalil Penggugat pada Romawi V Angka 20:a.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 12-04-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 19-07-2023
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 18 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.SETYO ADHI WICAKSONO, SH
2.ANGGA WARDANA, S.H.
3.SUNARTO S.Pd, SH.,MH.
4.AZAM AKHMAD AKHSYA, SH
5.BHAROTO, S.H.
Terdakwa:
DEDDY KURNIAWAN JUDISTIRA
41 — 18
  • Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN Pasal 60 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-75 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D.Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
316 — 162
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU.Peraturan Pemerintah.Peraturan Presiden.O29 209 5 pPeraturan Daerah Propinsi, dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota..
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
1.BUNADI SUWONO LIEM, SH
2.LAURENSIA WINDY JAYA, SE. SH
Tergugat:
SANTOSO WINOTO
243 — 73
  • BuktiP1C), masingmasing ditandatangani dihadapan Pejabat Repubik Indonesia yangdiberikan kewenangan berdasarkan undangundang untuk menyaksikan danHalaman 30 dari 52 Putusan Perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Sktmengesahkan (legalisasi) tandatangan tersebut, sehingga memiliki kekuatanpembuktian secara formil dan materiil ;Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Surat Kuasa tertanggal 19Nopember 2018 merupakan perbuatan hukum bersegi satu, sehingga dikarenakantergugat bertandatangan, sedangkan
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 29-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.NURUL AFIFAH ANA, SH
2.DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
1.ABDURRAHMAN BIN SAHBUDIN
2.ARDIANTO BIN KOMAIDI
91 — 44
  • atausetidak tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengajamemasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/ataumemelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaanikan,sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalamdan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Repubik
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 10-03-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt
Tanggal 31 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK Alm
90 — 53
  • atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan,yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Repubik
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 03-09-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Llg
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
SUTIKNO BIN MARSUP
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS Cq.BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
74 — 12
  • Bukti P10: SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANGPAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERTANGGAL 01 Juli 1991 DikeluarkanOleh DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBIK Indonesia DIREKTORATJENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH Ill DJP SUMATERA BAGIANSELATAN KANTOR PELAYANAN PBB LAHAT;ii. Bukti P11: TANDA TERIMA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN TERTANGGAL 14 Juni 1991 Dikeluarkan olehDEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK Indonesia DIREKTORATJENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB LAHAT,12.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-11-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 14 April 2020 — LAMBERTUS HUGO JOHANNES MARIA PRUEST MELAWAN SHINTA PURNAMAWATI
255 — 184
  • Belanda belumpernah dicatatkan pada Catatan Sipil Wilayah Hukum Negara RepublikIndonesia sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 tahun 1974Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernahada/terjadi (perkawinan dimaksud) (Bukti P11).20.Bahwa dengan adanya kesepahaman antara Kuasa Hukum Penggugat dan21Kuasa Hukum Tergugat terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan bagiorang yang melaksanakan perkawinan diluar negeri, wajib mencatatkanperkawinannya pada Catatan Sipil Negara Repubik
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
376 — 178
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Taahun 1945Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatUndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UUPeraturan PemerintahPeraturan Presiden2 29 5 pPeraturan Daerah Propinsi, dang. Peraturan Dearah KabupatenKota.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : WINGSSON LALU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
246 — 96
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Taahun 1945Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatUndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UUPeraturan PemerintahPeraturan Presiden~ 929 5 pPeraturan Daerah Propinsi, danPeraturan Dearah Kabupaten Kota.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 12-07-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 13-G-2017-PTUN.PDG
Tanggal 30 Nopember 2017 — COSMAS IRWAN NEDI LAWAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT (KAPOLDA SUMBAR)
111 — 66
  • Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Polri yang telah lulus dan diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Repubik IndonesiaNo. Pol Skep/1601/XII/2000 tanggal 18 Desember 2000 tentangPengangkatan, Penggajian dan Penepatan Pertama Tamtama Polri TA.2000. Dengan Pangkat BHAYANGKARA DUA terhitung mulai aktif tanggal23 Desember 2000 dan penempatan TA BRIMOB pada SAT BRIMOBPOLDA SUMBAR;b.