Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, denganHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2020/PN Mdndemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika

Dengan demikian unsur ini telahterpenuhi.2 Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak, atau melawan hukum adalahsuatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dari si pelaku, atau bertentangandengan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 telah menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Jika Narkotikagolongan I akan dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi harusdalam keadaan yang terbatas.Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untukmemperketat penggunaan Narkotika tersebut.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rindu Simanjuntak dan Uwen SuryanaDipraja dan Terdakwa Muhamad Fikri Bin Ansori Als Iki telah tenyata fakta TerdakwaMuhamad Fikri Bin Ansori Als Iki telah memiliki 2 (dua) bungkus kertas koran berisikandaun Ganja dengan berat netto

yang dimaksud dengan Penyalah guna ialah menunjukkepada orang sebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwa pasal huruf 15 UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika memberi arti penyalah guna : adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah menentukan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Jika Narkotika golongan I akan dipergunakan dalam pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi harus dalam keadaan yang terbatas.Menimbang, bahwa undangundang menentukan demikian adalah untukmemperketat penggunaan Narkotika tersebut.Menimbang, bahwa jika mengikuti ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) dan (2)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya Narkotika diluargolongan I yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tentunyaharus dengan bimbingan dari yang

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentangNarkotika j 22222 222 n nnn nnn nnn nnn n nnn nnnBahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa 1 (Satu) poket plastic kecil berisi sabusabu dengan berat0,35 gram (berat netto: 0,092 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang danbukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, Bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlahterbatas, narkotika golongan dengan digunakan untuk kepentingan pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia,

dinubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor46/PUUI/IX/2011 yang merubah Pasal 43 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun1974 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dari bunyi asal anak yangdilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunyadan keluarga ibunya menjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanyamempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sertadengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmupengetahuan dan tehnologi

pascakelahiran anak, tanggung jawab seorang suami baik dari pernikahan resmi maupunbukan tetap melekat terhadap seorang suami/ayah biologis dari anak ;Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor 46/PUU/IX/2011 tersebut dimaknai bahwa pengakuan anak bukan hanyadapat dilakukan setelah diadakan perkawinan sah dari ayah biologis terhadap ibunya,namun juga apabila tidak terjadi perkawinan yang sah antara ibunya dan ayahbiologisnya, dengan cara pembuktian Ilmu Pengetahuan dan tehnologi

diteliti dan dipertimbang kan apakahperbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN.MdnMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikaHalaman 9 dari 13

Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Mdngolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis Pil Extasy

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelan Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

adalahTerdakwa Rani Safitri Silalahi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkanapakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual

adalahTerdakwa Ade Ismail Nasution Alias Mail yang selanjutnya akan diteliti dandipertimbangkan apakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual

Jkt.Utrkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

Dipo Setiawan menunjukkan hasilCANNABINOIDS/NARKOTIKA POSITIF (+) 5 222222roornncncn ceoMenimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dihubungkan denganBerita Acara Pemeriksaan Urine tersebut telah terbukti bahwa terdakwa telahmenggunakan narkotika / ganja ; n nnn nnerMenimbang, bahwa menurut Pasal 7 UndangUndang No. 35 Tahun2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) Narkotika golongan

dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan menurut Pasal 8 ayat (2) dalamjumlah terbatas, Narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic sertareagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan ; Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh dan menggunakanNarkotika golongan berupa ganja tersebut bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi dan juga

dihubungkan dengan Putusan MahkamahKonstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 yang merubah Pasal 43 ayat(1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak yang dilahirkandiluar perkawinan dari bunyi asal anak yang dilahirkan diluar perkawinanhanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunyamenjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanyamempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaibunya, serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi

sahpasca kelahiran anak, tanggung jawab seorang suami baik dari pernikahanresmi maupun bukan tetap melekat terhadap seorang suami/ayah biologisdari anak ;Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan MahkamahKonstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 tersebut dimaknai bahwapengakuan anak bukan hanya dapat dilakukan setelah diadakanperkawinan sah dari ayah biologis terhadap ibunya, namun juga apabilatidak terjadi perkawinan yang sah antara ibunya dan ayah biologisnya,dengan cara pembuktian Ilmu Pengetahuan dan tehnologi

( next 5 years) local salt development and improvement expect to reach25,000 mt ; Long term 50% of salt requirements will be purchased from local salt farmers ;510Bahwa sebagai bentuk tindakan nyata kearah pencapaian Rencana Bisnis tersebutmaka pada Bulan Juni Tahun 2008, TERGUGAT melakukan Pengembangan AreaPilot Project dengan menyewa lahan seluas 50 Ha terdiri dari 3 lokasi / hamparanladang garam dengan sharing modal dan keuntungan 10% produksi garam menjadimilik Petani Garam yang menerapkan Tehnologi

menyatakan bahwa 1 TERGUGATmenjamin terjadinya kerjasama lanjutan antara Petani Garam yang sanggupmenggunakan manajemen dan tehnis produksi sesuai standar sebagaimana StandarOperasional Prosedur yang telah dihasilkan.Bahwa sampai dengan jangka waktu Perjanjian berakhir pada tanggal 25 September2011 TERGUGAT tidak menunjukkan tandatanda akan melanjutkan perjanjiankerjasama lanjutan dengan Petani Garam di Pulau Madura (Khususnya di KabupatenSampang) padahal Petani Garam telah dan selalu menerapkan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Mdnbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3327/Pid.Sus/2020/PN Mdnpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

plastic yang dibungkus kertas warna Putih masingmasingberisi daun ganja dengan berat Netto 10,5328 gram dan rencananyaoleh terdakwa akan dijual Kembali yang selanjtnya terdakwa dan barangbukti di bawa ke Polres Jakarta utara untuk proses lebih lanjut Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaituKementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi

dilakban warna Coklat dan1 (Satu) plastic yang dibungkus kertas warna Putin masingmasing berisidaun ganja dengan berat Netto 10,5328 gram dan rencananya olehterdakwa akan dijual Kembali yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jakarta utara untuk proses lebih lanjut; Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli,atau menyerahkan narkotika golongan tidak memiliki jjin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

tidak memiliki jin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1131/NNF/2020/ tanggal 27 Pebruari2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.nKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0529/2020

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan