Ditemukan 73262 data
7 — 3
Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara tersebut;2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah)
231 — 64
Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
9 — 0
Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang mengadili perkara tersebut;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);;
117 — 39
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.001.000,00 (Satu juta seribu rupiah);
Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini karena :Didalam Gugatan Penggugat yang telah dibacakan dan di serahkan diPengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 07 Juni 2018 di Jelaskan bahwatanah tersebut milik dari Alm.
Abdullah Madina sebagaimana yangdijelaskan di dalam Gugatan.Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormatagar Majelis Hakim berkenaan memutuskan ;PRIMAIR:DALAM EKSEPSI1.2.Menerima dan mengabulkan semua eksepsi TergugatMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadiliGugatan perkara ini.Menghukum Penggugat untuk membayar semua
Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarseluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi Mohon putusan yang seadiladilnya (Et Aequo et Bono);Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telahmengemukakan bahwa : Mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan NegeriGorontalo tidak berwenang mengadili perkara ini
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karenadidalam Gugatan Penggugat yang telah dibacakan dan di serahkan di PengadilanNegeri Gorontalo pada tanggal 07 Juni 2018 di Jelaskan bahwa tanah tersebut milikdari Alm.
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;3.
28 — 27
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
dengan permohonanpemohon selaku paman dari ZAHRA DEVISAGITA dan dikaitkan denganketentuan Pasal 33 ayat 2 UndangUndang nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak sebagaimana diubah dalam UndangUndang nomor 35 tahun2014 tentang Perubahan atas UndangUndang nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak, maka seharusnya permohonan pemohon diajukan kePengadilan Agama sesuai dengan agama yang dianut oleh ZAHRADEVISAGITA;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaPengadilan Negeri tidak
berwenang memeriksa dan memutus permohonan yangdiajukan oleh Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohonharus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;Memperhatikan Pasal 134 HIR dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;2.
30 — 8
- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ;- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
keluarga atasnama Pemohon dan Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon, maka telah terdapat faktabahwa Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya,Kota Makassar, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi (keberatan) Termohonsangat beralasan hukum untuk diterima sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2)Hal. 4 dari6 hal.putusan No.323/Pdt.G/2012/PA.KdiUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut di atas danPengadilan Agama Kendari harus menyatakan tidak
berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan Perundangundangan dan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ; Membebankan
12 — 0
Menyatakan Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang mengadili permohonan tersebut ; 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
Menyatakan Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang mengadili permohonantersebut ;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Senin,tanggal 31 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqadah 1436 Hijriyaholeh Dra. Hj. SITI AISAH, MH. selaku Ketua Majelis, Dra. FARHANAH, MH. dan Dra.Hj.
55 — 7
1.Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili;-----------------------------2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 370.700.-( tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah)
tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa objek sengkatadimaksud bukan merupakan harta bersama antara Penggugatdan Tergugat, sehingga perkara ini bukan termasuk tugasdan wewenang Pengadilan Agama sebagai mana tersebut dalampasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006;Menimbang, bahwa karena pokok perkara bukan termasuktugas dan wewenang Pengadilan Agama maka harus. dinyatakanbahwa Pengadilan Agama tidak
berwenang memeriksa gugatanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa karena Penggugat yang berkepentingandalam perkara ini maka biaya yang timbul akibat perkaraini dibebankan kepada Penggugat;MENGADILI1.
11 — 0
Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
, kecualiapabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersamayang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, dan ternyataTermohon sampai saat ini masih berdomisili di Bengkulu, dengan demikianeksepsi Termohon tepat dan beralasan;sMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, majelis berpendapat eksepsi Termohon dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, makaPengadilan Agama Padang tidak
berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor: 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum Syarayang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1 Mengabulkan eksepsi Termohon;2 Menyatakan Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadiliperkara ini;3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,(dua ratus empat puluh
51 — 17
Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara ini ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.601.000,00 ( Enam Ratus Satu Ribu Rupiah ) ;
gugatan ditolakuntuk sepenuhnya sesuai Yudisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239K/Sip/1968 yangmenyatakan gugatan yang tidak berdasar hukum patut ditolak ;Berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan diatas, Tergugat menolak dengan tegas dalildalilPenggugat dalam posita maupun dalam petitum gugatan untuk seluruhnya, seraya memohonkepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak
berwenang mangadili perkara ini ;Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa :TENTANG EKSEPSI TERGUGAT : e Bahwa berangkat dari ketentuan sahnya suatu kontrak sebagaimana yang tercantumpada perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat sepakat mereka yangmengikatkan diri Penggugat selaku Debitur
mengenai kebebasan menentukan Pengadilan mana yang berwenanguntuk menyelesaikan sengketa Para Pihak juga diatur dalam Pasal 142 ayat (4) R.Bg yangmenentukan bahwa jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, makapenggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian PengadilanNegeri Gorontalo tidak
berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukummembayar biaya perkara ;Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Pasal 142 ayat (4) R.Bg dan peraturanperaturan lainyang bersangkutan ;MENGADILI:1 Mengabulkan eksepsi Tergugat ;2 Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidakberwenang mengadili perkara ini ;3 Menghukum Penggugat untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp.601.000,00 ( EnamRatus Satu Ribu Rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam
16 — 14
Menyatakan Pengadilan Agama Balikpapan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).
Tiorina
49 — 4
- Menyatakan pengadilan negeri medan tidak berwenang memeriksa permohonan pemohonmembebakan biaya dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 271.000, (dua ratus tujuh pulh satu ribu rupiah)
9 — 1
Menyatakan Pengadilan Agama Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara tersebut; 2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
yang dibuat, ternyata Penggugat bertempat tinggal diKowloon Hongkong, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Jawa Barat, di wilayah hukum Pengadilan Agama KabupatenMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang UndangNomor 07 Tahun 1989 tersebut, maka perkara gugatan ini seharusnya diajukan kePengadilan Agama Bandung, karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Kabupaten Bandung Jawa Barat, oleh karenanya maka PengadilanAgama Bojonegoro tidak
berwenang memeriksa dan mengadili perkaraMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peng gugat; Mengingat ketentuan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan Pengadilan Agama Bojonegoro tidak berwenang mengadili
182 — 115
MENGADILI- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut tersebut ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verkllaard) ;- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;MENGADILI- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut
tersebut ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verkllaard) ;- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;
berwenang secara absolut untukmemeriksa, mengadili danmenjatuhkan putusan dalam perkara a quo11.
Berikut Tergugat kutip ketentuan dari Pasal136 HIR :*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang halhakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendirisendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersamasama denganpokok perkara.
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secaraabsolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;c. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);d.
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolutmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos dan biaya perkara.DALAM POKOK PERKARA1.
Putusan No. 163/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.54Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan PengadilanNegeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara aquo, maka pada bagian Dalam Pokok Perkara, gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkarayang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan
176 — 20
MENGADILI:Mengabulkan eksepsi Tergugat;Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,00 ( lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut (exceptie vanonbeveogheid);11.A.
berwenang Mengadili1.1.B.
berwenang memeriksa danmegadili perkara ini.
Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dimana PengadilanNegeri Sukabumi tidak berwenang mengadili Perkara sebab ini kewenangandari Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya diadili diPengadilan TUN Bandung;2. Eksepsi Kurang Pihak dimana Penggugat tidak memasukkan KementerianDalam Negeri sebagai pihak yang terlibat dalam perkara a quo;3.
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;3.
21 — 11
Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Membebankan pada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).
Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini;2.
13 — 4
Menyatakan Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang mengadili perkara ini.2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
raj'i terhadaptermohon didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.Subsidair:Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkaraini, maka mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada persidangan tanggal 01 Agustus 2013, pemohon dan termohonhadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan pemohon dan selanjutnyapemohon tetap pada permohonannya.Bahwa termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut: Bahwa majelis hakim pengadilan Agama Pinrang tidak
berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini karena termohon tidak berS5domisili diwilayah Pengadilan Agama Pinrang.
datang menghadap, dan termohon memberikan jawaban bahwatermohon keberatan untuk diadili di Pengadilan Agama Pinrang, karena termohonberdomisili di Kabupaten Sidrap, wilayah hukum Pengadilan Agama Sidrap bukan diPengadilan Agama Pinrang..Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi termohon beralasan maka, majelishakim berpendapat bahwa permohonan pemohon seharusnya diajukan di PengadilanAgama Sidrap yang mewilayahi tempat kediaman termohon (isteri), dan Majelis hakimmenyatakan bahwa Pengadilan Agama Pinrang tidak
berwenang mengadili perkaratersebut.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undangundang No 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No 3 Tahun 2006dan perubahan berdasarkan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara dibebankan kepada pemohon.Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundangundanganyang berlaku yang berkaitan dengan perceraian ini.MENGADILI1.
Menyatakan Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang mengadili perkara ini.2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296000,(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).Demikianlah putusan Pengadilan Agama Pinrang yang dijatuhkan pada hariKamis tanggal 01 Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 23 Ramadan 1434 H., olehmajelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Nuraeni S, S.H.,M.H. ketua majelis,Dra.Nurmiati, M.HI. dan Dra. Hj. Miharah,S.H. masingmasing hakim anggota.
AHMAD SANI
54 — 15
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);
105 — 38
MENGADILI : Mengabulkan eksepsi Tergugat I; Menyatakan Pengadilan Negeri Semarapura tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah)
Yurisdiksi suatu pengadilan tidakboleh dilanggar yurisdiksi pengadilan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal134 HIR yang menyatakan :Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenangPengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkaraitu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun,karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.
Yurisdiksi suatu pengadilan tidakboleh dilanggar yurisdiksi pengadilan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal134 HIR yang menyatakan :Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenangPengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkaraitu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun,Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Perkara Gugatan Nomor 55/Padt.G/2017/PN Srpkarena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.
bulan setelah putusan pengadilan diucapkandi sidang terbuka untuk umum;Menimbang, bahwa ketentuan tegas sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebuttelah pula diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PutusanNomor 1948 K/Padt/2015, Tanggal 26 Nopember 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis berpendapat Pengadilan Negeri Semarapura tidak
berwenang memeriksadan memutus perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 dari Tergugat telahdinyatakan dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, makaPenggugat dihukum membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI :1.
Menyatakan Pengadilan Negeri Semarapura tidak berwenang mengadiliperkara ini;3.
LALU ALWAN ZAMHARIR
6 — 2
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);