Ditemukan 73261 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berinang bewekang
Penelusuran terkait : Ct Tidak berwenang Perdata Tanah Melawan hukum Verstek Upaya administratif Pejabat tidak berwenang Cerai gugat pa tidak berwenang Pusaka tinggi/ rendah Perdata tanah Pn tidak berwenang mengadili Novasi Basyarnas Pengadilan agama tidak berwenang Komulasi perubahan identitas Menyatakan tidak berwenang
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama Perceraian
Register : 04-09-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 16-01-2013
Putusan PA KENDARI Nomor 323_Pdt.G_2012_PA.Kdi
Tanggal 12 Desember 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
30 — 8
  • - Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ;- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
    keluarga atasnama Pemohon dan Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon, maka telah terdapat faktabahwa Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya,Kota Makassar, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi (keberatan) Termohonsangat beralasan hukum untuk diterima sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2)Hal. 4 dari6 hal.putusan No.323/Pdt.G/2012/PA.KdiUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut di atas danPengadilan Agama Kendari harus menyatakan tidak
    berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan Perundangundangan dan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini ; Membebankan
Pengadilan PA SRAGEN Perdata Agama Perceraian
Register : 30-01-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PA SRAGEN Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Sr
Tanggal 2 Mei 2017 — penggugat-tergugat
7 — 0
  • Menyatakan Pengadilan Agama Sragen tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
    Rt. 022 Rw. 017, KelurahanPanjaringan, Kecamatan Panjarinngan Kota Jakarta Utara;Bahwa Penggugat meskipun mengakui masih berpenduduk danberdomisili sebagaimana disebutkan oleh Tergugat namun tetap memohonkepada Majelis Hakim supaya perkaranya tetap di sidangkan di PengadilanAgama Sragen;Bahwa Majelis setelah mengadakan musyawarah danmempertimbangakan berdasarkan fakta tersebut diatas menetapkanPengadilan Agama Sragen menyatakan tidak berwenang mememeriksa danmengadili perkara karena perkara a quo
    Rt. 022 Rw. 017, Kelurahan Panjaringan,Kecamatan Panjarinngan Kota Jakarta Utara;Menimbang bahwa Penggugat mengakui masih berpenduduk danberdomisili sebagaimana disebutkan oleh Tergugat;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas makamajelis hakim berdasarkan Pasal 73 huruf 1 UndangUndang No. 7 Tahun1989 yang sudah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, PengadilanAgama Sragen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara
    Menyatakan Pengadilan Agama Sragen tidak berwenang mengadili perkaraini;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 631.000, (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan di Sragen dalam musyaswarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 02 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syakban1438 H., oleh kami Drs. H. Muh. Mahfudz, sebagai Hakim Ketua Majelis sertaDrs. H. Sanwar, S.H., M.Hum, dan Drs. H.
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-06-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 09-01-2015
Putusan PN MALANG Nomor 121/Pdt.G2014/PN.Mlg
Tanggal 23 Oktober 2014 — DARMAJI VS SOFIAN als JIEN KOEAN,DKK
40 — 0
  • Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri malang tidak berwenang mengadili perkara ini ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.001.000.00.- (satu juta seribu rupiah) ;
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 27-01-2014 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PA MAKASSAR Nomor 9/Pdt.P/2014/PA Mks
Tanggal 11 Februari 2014 — PEMOHON
7 — 3
  • Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara tersebut;2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah)
Pengadilan PA MEDAN Perdata
Register : 22-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 09-02-2021
Putusan PA MEDAN Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Mdn.
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat VS Tergugat
231 — 64
  • Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Pengadilan PA PAMEKASAN Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2015 — Putus : 31-08-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 739/Pdt.G/2015/PA Pmk.
Tanggal 31 Agustus 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
11 — 0
  • Menyatakan Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang mengadili permohonan tersebut ; 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
    Menyatakan Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang mengadili permohonantersebut ;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Senin,tanggal 31 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqadah 1436 Hijriyaholeh Dra. Hj. SITI AISAH, MH. selaku Ketua Majelis, Dra. FARHANAH, MH. dan Dra.Hj.
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama Perceraian
Register : 30-09-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2226/Pdt.G/2015/PA.Bjn
Tanggal 12 Nopember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 1
  • Menyatakan Pengadilan Agama Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara tersebut; 2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
    yang dibuat, ternyata Penggugat bertempat tinggal diKowloon Hongkong, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Jawa Barat, di wilayah hukum Pengadilan Agama KabupatenMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang UndangNomor 07 Tahun 1989 tersebut, maka perkara gugatan ini seharusnya diajukan kePengadilan Agama Bandung, karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Kabupaten Bandung Jawa Barat, oleh karenanya maka PengadilanAgama Bojonegoro tidak
    berwenang memeriksa dan mengadili perkaraMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peng gugat; Mengingat ketentuan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan Pengadilan Agama Bojonegoro tidak berwenang mengadili
Pengadilan PA TRENGGALEK Perdata Agama Harta Bersama
Register : 07-06-2011 — Putus : 04-10-2011 — Upload : 30-12-2011
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0716/Pdt.G/2011/PA.TL.
Tanggal 4 Oktober 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
55 — 7
  • 1.Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili;-----------------------------2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 370.700.-( tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah)
    tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa objek sengkatadimaksud bukan merupakan harta bersama antara Penggugatdan Tergugat, sehingga perkara ini bukan termasuk tugasdan wewenang Pengadilan Agama sebagai mana tersebut dalampasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006;Menimbang, bahwa karena pokok perkara bukan termasuktugas dan wewenang Pengadilan Agama maka harus. dinyatakanbahwa Pengadilan Agama tidak
    berwenang memeriksa gugatanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa karena Penggugat yang berkepentingandalam perkara ini maka biaya yang timbul akibat perkaraini dibebankan kepada Penggugat;MENGADILI1.
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tar
Tanggal 4 Oktober 2018 — M NOOR IMAS MELAWAN 1 ILHAM M SAID 2 KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN
168 — 51
  • MENGADILI:Mengabulkan eksepsi Tergugat;Menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang mengadili perkara ini;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.991.000,- (Sembilan RatusSembilan Puluh Satu Ribu rupiah);
    BERWENANG MENGADILIPERKARAINI ; Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pat.G/2018/PN.
    Bahwa Yurisprudensi mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanahyang diajukan di Pengadilan Negeri antara lain :Putusan MahkamahAgung RINomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 ;Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milikyang dikeluarkan oleh instansi lain.( Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakankedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 268.)9. Bahwa pada pasal 1 angka 3 jo.
    Tardiatas tanah bersertipikat hak milik nomor 13 Tahun 1981 tanggal 4 Juni1981,Surat Ukur Nomor 429/Bul/1981 tanggal 4 Juni 1981 tercatat atas namaM.Nur Imas (penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagaiberikut:EKSEPSI ~KOMPETENSI ABSOLUTE (EXCEPTIO DECLINATOIR)PENGADILAN NEGERI TARAKAN TIDAK BERWENANG MENGADILIPERKARAINI ;1.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan tidak berwenang mengadili perkaraint;3.
Pengadilan PA MAGELANG Perdata Agama Dispensasi Nikah
Register : 29-12-2009 — Putus : 11-01-2010 — Upload : 20-12-2016
Putusan PA MAGELANG Nomor 21/Pdt.P/2009/PA.Mgl
Tanggal 11 Januari 2010 — EDI SUPRIYONO PRAWITO bin PRAWITO
73 — 24
  • Menyatakan Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).
    Menyatakan Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 141.000, ( Seratus empat puluh satu ribu rupiah );Demikian ditetapkan di Magelang dalam musyawarah Majelis HakimPengadilan Agama Magelang pada hari Senen tanggal 11 Januari 2010 Mbertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1431 H oleh kami Drs.
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 18-01-2017 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 24/Pdt.P/2017/PN.Kds
Tanggal 26 Januari 2017 — Siti Haryani
21 — 11
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini;2. Membebankan pada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).
    Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini;2.
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-02-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 20/Pdt.G/2019/PN SKB
Tanggal 12 Februari 2020 — HERMANSYAH SP Fraksi PPP 2.IWAN ADHAR RIDWAN Fraksi PDI Perjuangan 3.ROJAB ASYARI Fraksi PDI Perjuangan 4.ANWAR SITUMORANG Fraksi PDI Perjuangan 5.M .IRWAN SETIAWAN Fraksi Partai GOLKAR 6.SUPRATMAN Fraksi Partai GOLKAR 7.H. GUNDAR KOLYUBI Fraksi Partai GOLKAR 8.NI HAYAH ZULFA Fraksi Partai HANURA 9.HAPID HARIS RUSYANDI Fraksi Partai HANURA 10.YATNA RUFIATNA Fraksi Partai HANURA 11.PURNAMA Fraksi Partai DEMOKRAT 12.USEP UBAEDILLAH Fraksi Partai DEMOKRAT 13.AEP SAEPURAHMAN Fraksi Partai DEMOKRAT 14.YUSEP ABDUR RAHMAN Fraksi Partai DEMOKRAT 15.ARDIAN DINATA Fraksi Partai GERINDRA 16.ALIT GUNAWAN Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 17.H. Olih Solihin Fraksi Partai GERINDRA 18.H Kamal Suherman Fraksi Partai GERINDRA 19.Momi Soraya Fraksi Partai GERINDRA 20.Gagan Rachman Suparman Fraksi PDI Perjuangan 21.H Dede Koswara Fraksi PDI Perjuangan 22.Tatan Kustandi Fraksi PDI Perjuangan 23.M . Faisal Anwar (PARA PENGGUGAT) LAWAN Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (TERGUGAT)
174 — 20
  • MENGADILI:Mengabulkan eksepsi Tergugat;Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,00 ( lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
    Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut (exceptie vanonbeveogheid);11.A.
    berwenang Mengadili1.1.B.
    berwenang memeriksa danmegadili perkara ini.
    Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dimana PengadilanNegeri Sukabumi tidak berwenang mengadili Perkara sebab ini kewenangandari Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya diadili diPengadilan TUN Bandung;2. Eksepsi Kurang Pihak dimana Penggugat tidak memasukkan KementerianDalam Negeri sebagai pihak yang terlibat dalam perkara a quo;3.
    Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;3.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 24-02-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PN SITUBONDO Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Sit
Tanggal 16 Maret 2020 — Pemohon:
AHMAD SANI
54 — 15
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
    2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-08-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Srp
Tanggal 19 Desember 2017 — I NENGAH NATA WISNAYA Vs KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Dk
105 — 38
  • MENGADILI : Mengabulkan eksepsi Tergugat I; Menyatakan Pengadilan Negeri Semarapura tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah)
    Yurisdiksi suatu pengadilan tidakboleh dilanggar yurisdiksi pengadilan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal134 HIR yang menyatakan :Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenangPengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkaraitu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun,karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.
    Yurisdiksi suatu pengadilan tidakboleh dilanggar yurisdiksi pengadilan lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal134 HIR yang menyatakan :Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenangPengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkaraitu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan hakim itupun,Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Perkara Gugatan Nomor 55/Padt.G/2017/PN Srpkarena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.
    bulan setelah putusan pengadilan diucapkandi sidang terbuka untuk umum;Menimbang, bahwa ketentuan tegas sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebuttelah pula diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PutusanNomor 1948 K/Padt/2015, Tanggal 26 Nopember 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis berpendapat Pengadilan Negeri Semarapura tidak
    berwenang memeriksadan memutus perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 dari Tergugat telahdinyatakan dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, makaPenggugat dihukum membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI :1.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Semarapura tidak berwenang mengadiliperkara ini;3.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata
Register : 26-06-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 12-02-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pgp
Tanggal 29 Nopember 2023 — Penggugat:
Ricky Andri
Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkalpinang
Turut Tergugat:
1.Bank BRI Cabang Pangkalpinang
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah
46 — 28
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara ini;

    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 10-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN KALIANDA Nomor 167/Pdt.P/2020/PN Kla
Tanggal 22 Desember 2020 — Pemohon:
YUNIARTI
3 — 0
    1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang mengadili perkara Pemohon;
    2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);
Pengadilan PN SELONG Perdata
Register : 13-07-2023 — Putus : 31-07-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Sel
Tanggal 31 Juli 2023 — Pemohon:
LALU ALWAN ZAMHARIR
6 — 2
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 10-04-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1018/Pdt.G/2014/PA JS
Tanggal 28 April 2014 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
9 — 1
  • Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
    Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa gugatanperceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerahhukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengansengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Penggugat tinggal di wilayahhukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka dengan mempedomani Pasal 73UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 di atas, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak
    berwenang untuk mengadili perkaraini, karena tempat tinggal Penggugat bukan merupakan yurisdiksi (kompetensirelatif) dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnyasebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
    Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untukmengadili perkara tersebut;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000, (tiga ratus enam belas riburupiah);Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Senen tanggal 28 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. YUSRAN, M.H. yang ditunjuk olehKetua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai Hakim Ketua, Dra.
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 10-10-2023 — Upload : 21-02-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 196/Pdt.G/2023/PN Smg
Tanggal 10 Oktober 2023 —
48 — 37
  • MENGADILI :Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.200,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 08-07-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1133/Pdt.G/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
8 — 5
  • .- Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili permohonan tersebut.- Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
    No 1131/Pdt.G/2014/PA .MksMenimbang, bahwa Pemohon mendalikan bahwa Termohonberalamat di Kabupaten Soppeng.Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwaPengadilan Agama Makassar tidak berwenang menyidangkan perkaratersebut karena Termohon beralamat di Kabupaten SoppengMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yangintinya berbunyi, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilandalam daerah hukumnya yang meliputi
    tempat tinggal Termohon.Bahwa, merujuk pada tempat tinggal dan tempat kediaman Termohon,adalah di Kabupaten Soppeng, maka pengadilan yang meliputi daerahhukum dari tempat tinggal Termohon tersebut, adalah Pengadilan AgamaWatangsoppeng.Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan yang meliputi daerahhukum dari tempat tinggal Termohon, adalah Pengadilan AgamaWatangsoppeng, maka dengan demikian Pengadilan Agama Makassarsecara kompetensi relatif tidak berwenang mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa eksepsi
    UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 (lexspesialis Hukum Acara Peradilan Agama).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makaeksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Termohon sudah tepat danbenar, karena itu patut dipertimbangkan untuk dikabulkan, oleh karenanyapengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa danmemutus perkara ini.Menimbang, bahwa karena eksepsi relatif kompetensi telah dikabulkanmaka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa
    Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadilipermohonan tersebut. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakimPengadilan Agama Makassar, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014 M,bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 H., oleh Dra. Hj. Murni Djuddin,ketua majelis, Drs. AR. Buddin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St.