Ditemukan 633 data
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 368/B/PK/PJK/2016URAIAN FORMALBahwa tanggal 30 Maret 2012 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) PPN Nomor : 00043/207/10/007/12 sebesar Rp 27.447.180,;Bahwa tanggal 19 Juni 2012 diajukan surat permohonan keberatanNomor: TAX/136/A/SAL/EXT/VI/2012 ke KPP Madya Jakarta Timur;Bahwa tanggal 20 Juni 2013 Pemohon Banding menerima KeputusanTerbanding Nomor KEP579/WPUJ.20/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang menolakPermohonan Keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajakyang
masih harus dibayar atas SKPKB PPN Pemohon Banding Masa PajakJuni 2010 Nomor: 00043/207/10/007/12 tanggal 30 Maret 2012;Bahwa berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan Pasal 27 ayat (1) dan (3) dinyatakan :(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badanperadilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1);(3) Permohonan sebagaimana dimaksud
Dengan diajukannya permohonanbanding sebelum batas waktu tersebut, maka permohonan banding PemohonBanding memenuhi syarat formal untuk diproses lebih lanjut;URAIAN MATERIALMenurut TerbandingBahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor:00043/207/10/007/12 tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp 27.447.180,diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Timur atas hasil pemeriksaan oleh timpemeriksa KPP Madya Jakarta Timur dengan rincian sebagai berikut : No ; Jumlah Rupiah MenurutUraian PPngusaha Kena PajakDasar
UU KUP dalam hal permohonan Banding Pemohon Banding dikabulkan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPUT54591/PP/M.IA/16/2014, Tanggal 25 Agustus 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP579/WPJ.20/2013 tanggal 17Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor:00043
25 Agustus 2014 tersebut harusdibatalkan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnyapermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP579/WPJ.20/2013 tanggal 17 Juni 2013, mengenai SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2010 Nomor: 00043
108 — 44
OBJEK SENGKETA. 22 22a nnn eenBahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu berupa :Halaman 3 dari 80 hal Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG.SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 00069 KELURAHAN PINDRIKANKIDUL, SURAT UKUR NO.00043/PINDRIKAN KIDUL/2016 TANGGAL TERBIT14 NOVEMBER 2016, LUAS 1.070 M2 ATAS NAMA YAYASAN WIYATADHARMA BERKEDUDUKAN DI KOTA SEMARANG, YANG DITERBITKANPADA TANGGAL 04 MEI 2017.nnn veneersB.
Bersifat Konkret.Karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugattidak abstrak, tetapi berwujud dan nyatanyata secara tegas menyebutkan Objekyang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu SERTIFIKAT HGBNo.00069 seluas 1.070 M2 atas nama YAYASAN WIYATA DHARMABERKEDUDUKAN DI KOTA SEMARANG sebagaimana Surat UkurNo.00043/Pindrikan Kidul/2016 terbit tanggal 14 November 2016, yangditerbitkan pada tanggal 04 Mei 2017 ;b.
Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN Tergugat berupa SERTIFIKAT HAKGUNA BANGUNAN No.00069 Kelurahan Pindrikan Kidul, Surat UkurNo.00043/PindrikanKidul/2016 Terbit Tanggal 14 November 2016, Luas 1.070 M2atas nama YAYASAN WIYATA DHARMA BERKEDUDUKAN DI KOTASEMARANG, yang diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2017.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN berupa SERTIFIKAT HAKGUNA BANGUNAN No.00069 Kelurahan Pindrikan Kidul, Surat UkurNo.00043/PindrikanKidul/2016, Terbit Tanggal 14 November 2016, Luas 1.070 M2atas nama YAYASAN WIYATA DHARMA BERKEDUDUKAN DI KOTASEMARANG, yang diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2017.4.
ini;Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akanmengajukan apaapa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketadan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam gugatan a quo adalah SertipikatHak Guna Bangunan No.00069 Kelurahan Pidrikan Kidul Surat UkurNo.00043
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatantersebut Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan nomor 00043/207/09/423/11 tanggal6 Januari 2011 untuk Masa Pajak Juli 2009;Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan adalah sehubungan denganditolaknya keberatan yang Pemohon Banding ajukan oleh peneliti keberatanDirektorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jawa Barat I.
Terbanding nomor KEP2869/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 2Desember 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44332/PP/M.1/16/2013, Tanggal 03 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP2869/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 2 Desember 2011,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor : 00043
alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagianpermohonan Banding Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembaliterhadap Keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan kembali Nomor :KEP2869/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 2 Desember 2011, mengenai SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2009 Nomor : 00043
1.GUSTAN ARMAN
2.JOHAMSYAH
3.BASRI YASING
4.ERWIN IBRAHIM
5.SAHARUDDIN
6.FITRI HANDAYANI
7.AGUSSALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU
Intervensi:
1.Hj. ST. AISYAH DG. NGASIH
2.FAISAL
115 — 34
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi tidakditerima untuk seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:a.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00002/Kel.Mangkoso,tanggal 28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor: 00042/Mangkoso/2016, tanggal 17 Februari 2016, luas 4.333 m2, atas nama Faisaldan Amin;Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00003/Kel.Mangkoso,tanggal 28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor: 00043
, atas nama Faisaldan Amin;Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00003/Kel.Mangkoso,tanggal 28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor: 00043/Mangkoso/2016, tanggal 17 Februari 2016, luas 4.590 m?, atas nama Hj. St.Aisyah;Menghukum Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi untukmembayar biaya dari sengketa ini sejumlah Rp.4.504.000,(EmpatJuta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah);halaman 4 dari 9 halaman.
88 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta;Menyatakan Pelawan adalah pemilik bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pasar Pagi Nomor 14, Kelurahan RoaMalaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat yang berdiri di atastanah Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor02940/Roa Malaka atas nama Iwan Chandra Sinyem sebagai Pelawan,diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00043/2014 tanggal 17 Oktober 2014seluas 275 m2:Menyatakan bahwa sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam BeritaAcara Sita Jaminan
Nomor 3599 K/Pdt/202010.11.12.13.Pemohon Kasasi, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00043/2014tanggal 17 Oktober 2014 seluas 275 m?;Menyatakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 175 PK/Pdt/2019 tanggal 25 Maret 2019 jo. PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 925 K/Pdt/2017tanggal 15 Agustus 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 330/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 9 Juni 2016 jo. PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian,perhitungan SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) No. 00043/240/10/053/15tertanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Oktober 2010 seharusnya adalahsebagai berikut: Jumlah Menurut No. Uraian Pemohon Banding(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 137.577.183.0072 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang 3.502.016.320 3 Kredit Pajak:a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa 3.502.016.320c. STP (Pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak sebelumnyae. Lainlain f.
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00586/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00043/240/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama :BUT Dongfang Electric Corporation Indonesia Projects, NPWP02.072.365.6053.000, beralamat di Alamanda Tower Lantai 26,Jalan TB Simatupang Kav. 2324, Cilandak Barat, Jakarta Selatan12430, adalah telah
MULYADI
Tergugat:
1.PT BTPN CAB.MANNA
2.Ka.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BENGKULU
3.SARDINO SUPRIADI
99 — 29
,M.Kn, selaku NOTARIS/PEJABATPEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) sebagai pihak yang telah membuat danmenerbitkan serta bertanggungjawab atas diterbitkannya Sertifikat HakTanggungan No : 00043/2013 tanggal 01 Februari 2013, Hak TanggunganIl No. 00395/2014 dan Hak Tanggungan III Nomor 00209/2015 atassebidang tanah Hak Milik sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00596 yangtelah dirubah menjadi nomor 07.03.05.09.1.01636, seluas 338m? (tiga rautstiga puluh delapan meter persegi).
,M.Kn, selakuNOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) di KabupatenBengkulu Selatan berdasarkan Akta Hak Tanggungan No :00043/2013, Akta hak Tanggungan II Nomor 00395 dan Akta HakTanggungan III Nomor 00209.Bahwa oleh karena itu, Sdr. HASAN NURDIN, SH.
,M,Kn, selakuNOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) sebagaipihak yang telah membuat dan menerbitkan serta bertanggungjawabatas diterbitkannya Akta Hak Tanggungan No : 00043/2013, Aktahak Tanggungan II Nomor 000395 dan Akta Hak Tanggungan IIINomor 00209 yang merupakan cikal bakal dilakukannya penjualanlelang yang dimintakan pembantalan oleh PENGGUGAT sepatutnyasecara hukum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
Namun hal ituternyata tidak dilakukan oleh Penggugat.Bi Bahwa berdasarkan Sertifikat Akta Hak Tanggungan No:00043/2013, Akta hak Tanggungan II Nomor 00395 dan Akta HakTanggungan III Nomor 00209, yang telah dibuat oleh Sdr. HASANHalaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN MnaNURDIN, SH.
Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)Peringkat Nomor 00043 tertanggal 20 Februari 2013, selanjutnya diberikode TI10;11. Foto copy dari foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 513/MN/2014 tertanggal 25 April 2014, selanjutnya diberi kode TI11;12. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)Peringkat Il Nomor 00395 tertanggal 13 Mei 2014, selanjutnya diberi kodeTI12;13.
11 — 5
Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 12.141609/03/00043 Desa NgantruKecamatan Ngantang Kabupaten Malang tanggggal 22 April 2004; (P.2)c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/28/XI/1996 tanggal 08 Nopember1996 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang KabupatenMalang; (P.3)d. Surat Keterangan Nomor : 78/3005/421.603.008/2013 dari Kepala Desa NgantruKecamatan Ngantang Kabupaten Malang tanggal 01 Juli 2013; (P.4)e.
8 — 1
Rek : 00043 01 30 000732 0 Setoran Tunai Setoran cekieci Setoran Cek/BG Bank Lain Setoran LainnyaUraian Setoran NominalUntuk Pembayaran : aes1. Panjar Biaya TK Pertama : Rp.2. Panjar Biaya TK Banding : Rp.3. Panjar Biaya TK Kasasi: Rp.4. Panjar Biaya PK Rp.5. Panjar Tambahan * Rp.Terbilang : Jumlah Rp. Nomor Perkara :Perkara :Alamat/Telp. :aJenis Perkara LCG (lect ; Lainain Penyetor * Harap diberi tanda X didalam kotak yang sesuai dandibuat terpisah untuk tiap jenis setoran2 t.
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
salinan KeputusanKeberatan yang dibanding yang Pemohon Banding terima tanggal 16November 2011 sebagai Lampiran 1) yang merupakan keputusan ataskeberatan yang diajukan Pemohon Banding dalam Surat KeberatanNomor01/Nov/Finance/2010 tanggal 23 November 2010 yang diterima olehKantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua dengan Nomor BuktiPenerimaan Surat Keberatan NomorPEM:01002812055nov2010 Tanggal 26November 2010 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan BadanTahun Pajak2007 Nomor:00043
/206/07/055/10 tanggal 31Agustus 2010(Lampiran 2);KRONOLOGIS SENGKETA PAJAKBahwa berikut Pemohon Banding sampaikan kronologis sengketa pajaksebagai berikut:BahwaTerbanding telah melakukan pemeriksaan atas seluruh kewajibanPajak Pemohon Banding untuk Tahun Pajak2007;Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding telahmenerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadanTahun Pajak2007Nomor:00043/206/07/055/10 tanggal 31 Agustus 2010untuk sejumlah kurang bayar Rp1.101.312.632,00
mohon agar Pemohon Banding dapatselalu diundang dan diberikan pemberitahuan sebelumnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put51656/PP/M.IIIB/15/2014, Tanggal 27 Maret 2014yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakanmengabulkan seluruhnyapermohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP2887/WPJ.07/2011 tanggal 11November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan BadanTahun Pajak2007 Nomor:00043
;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.51656/PP/M.IIIB/15/2014tanggal 27 Maret 2014 yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonHalaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 657/B/ PK/PJK/2015Vi.Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP2887/WPJ.07/2011 tanggal 11 November 2011, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2007 Nomor : 00043/206/07/055/10 tanggal 31 Agustus 2010, atasnama
;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnyapermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP2887/WPJ.07/2011 tanggal 11 November 2011 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak Mei 2007 Nomor : 00043/206/07/055
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor : 19/Kolser/2011, tanggal 02 November 2011,seluas 3. 971 m2, terdaftar atas nama Febriyanti ;Sertipikat Hak Milik Nomor : 00029, Desa Kolser, tanggal 10 Desember2010, Surat Ukur Nomor : 01/Kolser/2010, tanggal 08 April 2010, seluas11.741 m2, terdaftar atas nama Erwin Timex ;Sertipikat Hak Milik Nomor : 00042, Desa Kolser, tanggal 10 Desember2010, Surat Ukur Nomor : 16/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010,seluas 300 m2, terdaftar atas nama Ni Luh Ricca Rahmayani ;Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043
Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043, Desa Kolser, tanggal 10 Desember2010, Surat Ukur Nomor : 17/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010,seluas 301 m2, terdaftar atas nama Ni Ketut Lina Budhiarti ;7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00079, Desa Kolser, tanggal 10 Desember2010, Surat Ukur Nomor : 53/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010,seluas 182 m2, terdaftar atas nama Drs. Made Yasa, MA ;8.
Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan patut ditolak, oleh karenaSertipikat Hak Milik Nomor :00042, Desa Kolser atas nama Ni Luh RiccaRahmayani, Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043, Desa Kolser atas nama NiKetut Lina Budhiarti, Sertipikat Hak Milik Nomor.00076, Desa Kolser atasnama Drs. Made Yasa, MA. dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00079, DesaKolser atas nama Drs.
Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043, Desa Kolser, tanggal 10 Desember2010, Surat Ukur Nomor : 17/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010,seluas 301 M?, terdaftar atas nama Ni Ketut Lina Budhiarti ; SertipikatHak Milik Nomor : 00079, Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2010, SuratUkur Nomor : 53/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010, seluas 182M?, terdaftar atas nama Drs. Made Yasa, MA. ;.
Sertipikat Hak Milik Nomor : 00043, Desa Kolser, tanggal 10 Desember2010, Surat Ukur Nomor : 17/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010,seluas 301 M?, terdaftar atas nama Ni Ketut Lina Budhiarti ;7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00079, Desa Kolser, tanggal 10 Desember2010, Surat Ukur Nomor : 53/Kolser/2010, tanggal 09 Desember 2010,seluas 182 M?, terdaftar atas nama Drs. Made Yasa, MA. ;8.
H. SOEHARYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu
Intervensi:
UNTUNG PURNOMO
301 — 195
- Sertipikat Hak Milik Nomor 150/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 23.767 M2 atas nama Untung Purnomo.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 151/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00042/1999 tanggal 12 Oktober 1999 Luas 4.092 M2 atas nama Untung Purnomo.
Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Tlekung, Surat Ukur Tgl. 12101999 No. 00043/1999 luas 23.767 M2, tertulis atas nama UntungPurnomo, yang terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota batu(dahulu Kabupaten Malang);c. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Desa Tlekung, Surat Ukur Tgl. 12101999 No. 00042/1999 luas 4.092 M2, tertulis atas nama UntungPurnomo, yang terletak di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota batu(dahulu Kabupaten Malang);d.
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo,Kota Batu diterbibitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor :00043/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Luas 23.767 M2 tertulis atas namaUNTUNG PURNOMO (Tergugat II Intervensi) ;c.
Sertifikat Hak Milik Nomor 150/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batuditerbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00043/1999 tanggal12 Oktober 1999 Luas 23.767 M2 atas nama Untung Purnomo;3. Sertifikat Hak Milik Nomor 151/ Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batuditerbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00042/1999 tanggal12 Oktober 1999 Luas 4.092 M2 atas nama Untung Purnomo;4.
Soeharyono (Penggugat) melakukan blokir tanggal 03 April 2012(bukti T1);(6) Bahwa berdasarkan catatan buku tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor150/Desa Tlekung, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 1999 Nomor 00043/1999 Luas23.767 M2 H. Soeharyano (Penggugat) melakukan blokir tanggal 03 April 2012(bukti T2);(7) Bahwa berdasarkan catatan buku tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor151/Desa Tlekung, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 1999 Nomor 00042/1999 Luas4.092 M2 H.
92 — 0
Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00043/Ngarus luas 268 m2 atas nama Kurniadi Ariawan Hasan (Penggugat) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;4.
Menyatakan obyek sengketa berupa : sebidang tanah SHM Nomor : 00043/Ngarus luas 268 m2 atas nama Kurniadi Ariawan Hasan, meliputi bangunan dan segala sesuatu yang berada dan tertanam diatas tanah tersebut, yang terletak di Desa Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan batas-batas :- Utara : Gereja (GITJ);- Timur : tanah Ibu Sri Karni-Ibu Bambang Wardhono; - Selatan : Jalan Desa; - Barat : tanah Yudaningsri-Ibu Akhiyat, adalah milik Penggugat;5.
Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa berupa : sebidang tanah SHM Nomor : 00043/Ngarus luas 268 m2 atas nama Kurniadi Ariawan Hasan, meliputi bangunan dan segala sesuatu yang berada dan tertanam diatas tanah tersebut, yang terletak di Desa Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan batas-batas :- Utara : Gereja (GITJ);- Timur : tanah Ibu Sri Karni - Ibu Bambang Wardhono; - Selatan : Jalan Desa; - Barat : tanah Yudaningsri
54 — 38
Mattoanging tanggal 13 April 2005,Surat Ukur Nomor : 00043/2001/Mattoanging , dahulu Surat Ukur Nomor :00075/2001/Maccini Sombala,seluas 68,724 M2 (Enam Puluh Delapan RibuTujuh Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi), Pemegang Hak PT. GOWAMAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT,TBK berkedudukan di3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) untukmencabut dari buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20074/Kel.
Mattoanging tanggal 13 April 2005, Surat Ukur Nomor : 00043/2001/Mattoanging , dahulu Surat Ukur Nomor : 00075/2001/Maccini Sombala,seluas68,724 M2 (Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat MeterPersegi), Pemegang Hak PT. GOWA MAKASSAR TOURISMDEVELOPMENT,TBK berkedudukan di4.
43 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendapat Majelis Pengadilan Pajak tersebut didasarkan padaPendapat Termohon PK bahwa Status SPM PPN Masa Juni tidak lebihbayar sehingga tidak sesuai dengan Pasal 17B UU KUP, hal initercantum Putusan Pengadilan Pajak nomor 35822/PP/M.X/99/2011halaman. 28 dari 39 yang menyatakan* Bahwa atas pemeriksaan SuratPemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Juni 2007 telahditerbitkan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 nomor : 00043/307/07/441/09tanggal 29
Putusan Nomor 543 /B/PK/PJK/2012Permohonan dianggap dikabulkan dan Termohon PKPaling Lama 1 Bulan Menerbitkan SKPLB PPhBadan Lebih Bayar, dan nihil untuk SKP ALLL TaxeslainnyaBerdasarkan hal tersebut jelas bahwa Pendapat Termohon PKdidalam Proses gugatan yang menyatakan bahwaataspemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai MasaJuni 2007 telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 nomor: 00043/307/07/441/09 tanggal 29 Oktober
September 2009 Termohon PK seharusnyamenerbitkan SPHP atas SPM PPN Masa Pajak Juni 2007, atauditingkatkan ke pemeriksaan bukti Permulaan atau membuatlaporan sumir,namun hal ini tidak dilakukan Oleh Termohon PK,Namun pada tanggal 7 Oktober 2009, Termohon PK menerbitkanSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ALL Taxes dan padatanggal 29 Oktober 2009 Surat Ketetapan Pajak All Taxesdiantaranya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007nomor 00043
Pendapat Termohon PK pemeriksaan Surat Pemberitahuan PajakPertambahan Nilai Masa Juni 2007 telah diterbitkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJuni 2007 Nomor : 00043/307/07/441/09 tanggal 29 Oktober 2009 dantidak ada kaitanya dengan Pasal 17B ayat (1) UU KUP;Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2007 nomor00055/307/07/441/10 tanggal 29 November 2010, adalah hasil dariPemeriksaan, SPMLB
Masa Juni 2007, karena pernah diterbitkanSKPKBT PPN Masa Pajak Juni 2007 Nomor : 00043/307/07/441/09tanggal 29 Oktober 2009 maka statusnya menjadi tidak lebih Bayar,kemudian terbit Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Print258/WPJ.09/KP.1105/2008, tertanggal 03 Desember 2008 dengankode/Kriteria 1182/ Rutin Lebin Bayar, ALL Taxes, Surat PerintahPemeriksaan tersebut terbit dalam rangka SPT Lebih Bayar PPh BadanKami 2007, dengan demikian maka Surat Perintah Pemeriksaan nomorPrint 258/WPJ.09/KP.1105/2008
44 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertifikat Hak Pengelolaan No. 48/Tegalgundil, atas nama PERUMPERUMNAS yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2003, Surat Ukur Tanggal2 Mei 2003 No.00043/2003, Luas 25.455 M2 dan di atas tanah HakPengelolaan tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1837,atas nama Hermanto Sumadi yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2004,Surat Ukur Tanggal 15 Januari 2004, No.04/2004, Luas 1.070 M2 ;Kesemuanya terletak di Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Bogor Utara,Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat ;Selanjutnya
No. 102 K/TUN/201 1yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2003, Surat Ukur tanggal 2 Mei 2003,No. 00043/ 2003, luas seluruhnya 25.455 M2, yaitu pada saat salah seorangAhli Waris RH.Surandi atau salah seorang Para PENGGUGAT yangbernama R.
adalah Keputusan TataUsaha Negara, berupa : Sertifikat Hak Pengelolaan No. 13/ Tegalgundil, atas nama PERUMPERUMNAS dan di atas Hak Pengelolaan tersebut telah diterbitkanSertifikat Hak Guna Bangunan No. 1743, atas nama Hermanto Sumadi,yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2002, Surat Ukur tanggal 19Februari 2001, No. 423/ TGG/ 2001, Luas 2.3 60 M2. ; Sertifikat Hak Pengelolaan No. 48/ Tegalgundil, atas nama PERUMPERUMNAS yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2003, Surat UkurTanggal 2 Mei 2003, No.00043
72 — 21
Biaya perkara adalah keseluruhan biaya proses selama beracara dimuka pengadilan yang pembayarannya dan perhitungannya menggunakansistem panjar;KESEPAKATAN HARTA BERSAMAPasal 2Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat bahwa harta bersamaberupa: 1 (Satu) unit rumah yang terletak di Jalan Pulau Taupan KelurahanMuara Toba dengan sertipikat nomor 00043, luas tanah 162 M2 (seratusenam puluh dua meter persegi) atas nama TERGUGAT dengan batasbatas: Sebelah Utara : Jalan Pulau Taupan (sertipikat red
142 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 14 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut73103/PP/M.IIIB/16/2016, tanggal 09 Agustus 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP147.K/WPJ.14/2015 tanggal 24 April 2015, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00043
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PK/PJK/2016keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPN Nomor00043/407/08/046/10 tanggal 18 Maret 2010 untuk masa pajak Desember 2008.Surat Keputusan ini Pemohon Banding terima pada tanggal 07 Maret 2011.Bahwa adapun banding ini Pemohon Banding ajukan karena PemohonBanding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa, dan ataskoreksi ini dipertahankan oleh Peneliti Keberatan.Bahwa adapun perincian dan banding ini adalah sebagai berikut :Bahwa didalam lampiran SKPKB PPN Nomor : 00043
Pengadilan Pajak Nomor:Put.40950/PP/M.V/16/2012 tanggal 24 Oktober 2012, telah terdapatkekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalamputusannya Majelis Hakim nyatanyata tidak mempertimbangkan sebabsebab terjadinya atau prinsipprinsip material dalam objek sengketa yangterdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP72/WPJ.21/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor : 00043
dibatalkan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP 72/WPJ.21/2011 tanggal 03 Maret 2011 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor :00043
94 — 59
(lima ribu empat ratus enam puluh meterpersegi) berikut segala yang ada diatasnya, sesuai dengan Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor 00043 Desa/Ket Batang Bahal, yang terletak di:Provinsi : Sumatera UtaraKabupaten/Kotamadya : PadangsidimpuanKecamatan : Padangsidimpuan BatunaduaDesa/Kelurahan : Batang BahalLebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 01/Batang Bahal/2014Tanggal 21 Februari 2014, Sertifikat yang diterbitkan/dikeluarkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupatern/Kota Padangsidimpuan tanggal
Sertifikat Hak Milik (GSHM) Nomor 00043 Desa/Ket Batang Bahal, NamaPemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama PONIMAN.e. Sertifikat Hak Milik (GSHM) Nomor 00051 Desa/Ket Batang Bahal, NamaPemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama PONIMAN.f. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00050 Desa/Ket Batang Bahal, NamaPemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama PONIMAN.g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00023 Desa/Ket Siloting, NamaPemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama PONIMAN.h.
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00043 Desa/Ket Batang Bahal, telahdibebankan Hak Tanggungan Peringkat sesuai dengan Sertifikat HakTanggungan Nomor 659/2015 berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 371/2015 dibuat oleh Misbahuddin, Sarjana Hukum,PPAT di Padangsidimpuan..