Bahwa temuan tersebut diselesaikan Itu yang tax amnesti belum adaberita, Ini kan surat yang tegoran tahun 2011 masih ada hutangMenimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;6. Saksi Juhairiyah.: Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi tidak bekerja di PT Sunwey Kreasi Bestindo, saksi bekerja diPT Multi Line Bestindo. Bahwa PT Multi Line Bestindo bergerak di bidang Importir Mainan.

Bahwa mengenai laporan pajak, masih ada sangkutan pajak dariperusahaan kalau tidak salah itu sudah diajukan Tax Amnesti oleh Likuidator. Bahwa operasional perusahaan tahun 2012 masih ada kegiatanpenagihan karena masih ada staf sampai akhir Desember 2012 total sudah tidakada kegiatan.

TRINITAS SEJAHTERATAMA terdapatVv Vv VV WVmasalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnyaakan tetapi setelah dicek pada Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) ternyata Wajib Pajak di atas sudah ada yang dibetulkandan sebagian tidak digunakan (tidak dikreditkan) dan telah mengikutiProgram Tax Amnesti sesuai dengan SKET Nomor: KET6/PP/WPJ.08/2016 tanggal 04 Agustus 2016.Bahwa Saksi membenarkan barang bukti / bukti surat yang telahdiperlihatkan kepada saksi di persidangan

Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukanpermohonan pengganti hukuman amnesti, pembebasan atau hukumanpengganti atas hak mati dapat diputuskan pada tingkatan.5.

Himb-3364/WPJ.12/KP.1409/2013 tanggal 30 Mei 2013;

Himb3364/WPJ.12/KP.1409/2013 tanggal30 Mei2013;Putusan Nomor : 349/Pid.B/2018/PN.Mlg halaman 80 dari 91 halaman 1 set Surat Permintaan penjelasan nomor S26323/WPJ.12/KP.14/2016 tanggal26 Oktober2016; 1 set Surat CV Sinergi Prima Utama tanggal 14 Januari 2013 dengan LembarPengawasan Arus Dokumen nomor : PEM : 01000466/623/Jan/2013 tanggal 15Januari 2013; 1 set fotocopy SPT PPN CV Puri Merta Sari masa Januari 2013, diterima dari WajibPajak; 1 lembar fotocopy Surat Himbauan memanfaatkan Program Amnesti

Electonic Solution Indonesia) tertanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa bersedia mengikuti program Amnesti Pajak sesuai Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampuan Pajak, Bahwa akan menyampaikan Surat Pernyataan harta paling lambat tanggal 15 Maret 2017;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Electonic Solution Indonesia)tertanggal 31 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa bersediamengikuti program Amnesti Pajak sesuai Ketentuan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang PengampuanHalaman 93 dari 94 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.Pajak, Bahwa akan menyampaikan Surat Pernyataan harta palinglambat tanggal 15 Maret 2017;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

Polri Belum Maksimal Mengusut Munir (11September 2005) (fotokopi dari fotokopi).Kliping Media : Polri tak Niat Buka Lagi Kasus Munir (12Desember 2014) (fotokopi dari fotokopi).Halaman 76 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKT51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP14cP 14dP14eP15P16P17P18P19aP 19bP19cP 19dKliping Media : Kasus Munir Tak Tuntas, Pejuang HAMTerancam (Kompas.com Tertanggal 7 September 2011)(fotokopi dari fotokopi).Kliping Media : Amnesti

1945;berpendidikan sekurangkurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yangsederajat;berumur sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) tahun;sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatanmenyeluruh dari tim dokter;g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancamdengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar ataupolitik yang telah mendapat amnesti

31Agustus 2016 hal pemberitahuan informasi pajak yang tidak ataukurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan.Bahwa Saksi sudah menerima kesanggupan kredit perbankanuntuk membiayai penyelesaian masalah pajak ini dan juga padasaat bersamaan, komisaris dalam hal ini mantan suami Saksi TANJHONY TANSIL sering meneror Saksi dengan memberikan surat kebeberapa bank untuk memblokir perputaran dana PT JOASSAITAMA PUTRA sehingga Saksi mengalami masalah kesulitankeuangan dan tidak bisa mengikuti program Amnesti

langsungdengan ASRIT PAKASI tanpa melalui Terdakwa.Tanggapan Terdakwa atas keterangan ASRIT PAKASI yangmenyatakan pengurusan pajak sudah rutin dilakukan oleh BapakHONG sesuai arahan dari Bapak TAN JHONY TANSIL adalahTerdakwa tidak paham pajak, sehingga Terdakwa serahkan seluruhnyapada konsultan pajak.Tesangka tidak lagi berdiskusi dengan ASRIT PAKASI terkaitkewajiban pajak perusahaan mulai dari Surat himbauan/konseling,pada saat pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan hak WajibPajak untuk memanfaatkan Amnesti

Menjatuhnkan pidana kepada IRAWAN als DAGOT bin SAMIONdengan pidana mati, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perludijalani, kecuali ada putusan bebas atau putusan lepas dari segalatuntutan hukum atau penuntut umum tidak dapat diterima atau apabilaada keputusan pengadialn akan upaya hukum luar biasa atau grasiatau amnesti yang mengakibatkan hukuman mati menjadi pidanpenjara tyerhadap Putusan Makamah Agung RI No 2814 K/Pid Sus/2018 tanggal 17 Desember 2018 ( terdakwa sebelumnya sudah dijatuhiputusan

(vide pasal 13 ayat (2), ayat (3) UUD 1945), Presidenmemberikan Amnesti dan Abolisi, dengan memperhatikan pertimbangan DewanPerwakilan Rakyat ( vide pasal 14 ayat (2) UUD 1945 sedangkan dalam halPresiden melaksanakan hak, kewenangan dan kewajiban Konstitusionalnya yangmemerlukan "persetujuan" lembaga negara lainnya seperti menyatakan perang,membuat Perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan perjanjianinternasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagikehidupan rakyat yang

Konsultan di Faktur pajak ada nama konsultannya siapa ;Bahwa kalau perusahaan belum PKP tidak kelihatan nama Konsultannya;Bahwa menerbitkan faktur ketika kapan buat faktur pajak, tanggal, namapenjual, pembeli ;Bahwa faktur pajak bibsa diisi dengan tidak sebenarnya ;Bahwa secara umum kesadaran melaporkan faktur pajak ;Bahwa Faktur pajak tak wajar ada temuan di KPP ;Bahwa sistim pajak di Indonesia kesadaran wajib pajak ;Bahwa dalam kasus ini ada yang melapor ;Bahwa kalau perusahaan melakukan Tex Amnesti

Terdakwa telah menganjurkan perusahaanperusahaan tersebut untuk mengikuti program pemerintanh Amnesti Pajak, dandiikuti oleh mereka sehingga perusahaanperusahaan sebagaimana dalamsurat dakwaan Jaksa telah diberikan pengampunan oleh pemerintah sehinggaNegara tidak dirugikan lagi.

Terdakwa telah menganjurkan perusahaanperusahaan tersebut untuk mengikuti program pemerintah Amnesti Pajak, dandiikuti oleh mereka sehingga perusahaanperusahaan sebagaimana dalamsurat dakwaan Jaksa telah diberikan pengampunan oleh pemerintah sehinggaNegara tidak dirugikan lagi.

tertanggal 17 Pebruari 2017, disebut sebagaibukti TI, TIl, TIl14;: Surat Tanggapan dari Kantor Pertanahan Kota SemarangNo. 1706/30033.74/lv/2017 Tanggal 13 April 2017 PerihalPermohonan Untuk Tidak Melakukan Perbuatan HukumMemindahkan/ Mengalihkan Hak/Membalik Nama AtasTanahTanah Milik Terlawan Dan Isterinya, disebut sebagaibukti TI, TIl, TIl15 ;: Berita Negara RI Tanggal 23/31984 NO. 24 PT FirstNational Cooling Industry, disebut sebagai bukti TI, TIl, TI16 ;: Pernyataan Harta Pengampuan Pajak/Tax Amnesti

Melayani pelaporan Tax amnesti atas Wajib Pajak yang menjadi klienTerdakwa;Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN SDABahwa Terdakwa mengenal CV DELTA JAYA TEHNIK sejak 2010;Bahwa Terdakwa menangani kewajiban perpajakan CV DELTA JAYATEHNIK sampai tahun 2011.

Melayani pelaporan Tax amnesti atas Wajib Pajak yang menjadi klienTerdakwa;Bahwa saksi mengenal CV DELTA JAYA TEHNIK sejak 2010;Halaman 66 dari 143 PUTUSAN Nomor 132/Pid.B/2020/PN.SDABahwa saksi menangani kewajiban perpajakan CV DELTA JAYA TEHNIKsampai tahun 2011.

Hal tersebutterbukti dengan adanya Surat Kepala KPP Madya Denpasar NomorS5497/WPJ.17/KP.04/2016 tanggal 22 Agustus 2016 hal Himbauan untukMengikuti Program Amnesti Pajak (Bukti T31), Surat Kepala KPP MadyaDenpasar Nomor S8262/WPJ.17/KP.04/2016 tanggal 24 November 2016hal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (Bukti T32), danSurat Kepala KPP Madya Denpasar NomorSP2DK153/WPuJ.17/KP.04/2017 tanggal 19 Januari 2017 hal PermintaanPenjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (Bukti T33) namun

Sasando di kantor pajak pratama dalam rangka tax amnesti dimanakantor pajak meminta agar PT. Sasando membuat laporan keuanganselanjutnya Saksi memerintahkan bendahara PT. Sasando Saudari IMELDANDANA untuk memenuhi permintaan kantor pajak pratama sehinggakewajiban PT. Sasando bisa dihapus. Laporan tersebut dibuat pada bulanApril tahun 2016;Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan secara lisan bahwa ada pinjamandana yang dilakukan Direksi PT.

Tata Makmur dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal:Pasal 39 ayat (1) huruf (d) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang No. 16 Tahun 2009 dan/atau,Pasal 43 ayat (1) Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangundang Nomor 16 tahun 2009;Bahwa, PT Bangun Persada Tata Makmur mengikuti Tex Amnesti

Militer, dan badan penegak hukum lain.Pasal 67Oditur Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:a.b.(1)(2)(1)(2)selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidangpenuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata;mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan, penyerahan perkara, dan penuntutan dilingkungan Angkatan Bersenjata;menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonanatau rencana pemberian amnesti

Bahwa pengertian penyerobotan pasal 385 (1) KUHP, Pasal inimenunjukkan harus ada syaratnya legal standing adalah pemilik tanahpadahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hakdiatasnya adalah orang lain;Bahwa pengertian penyerobotan pasal 385 (2) KUHP, Legal standingharus dibuktikan di peradilan pidana siapa yang paling berhak;Bahwa hak kepemilikan harus ada hak atas tanah wajib dibukti SertifikatHaki Milik dan itu harus didukung dengan kewajiban kewajiban sepertimembayar pajak, tex amnesti