Putusan Nomor 724 K/Pid.Sus/201848.49.50.10) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor AdministarsiPelabuhan Samarinda Nomor KU.117/1/2/AD.SMD2008, tanggal23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan PerumusTarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda Tahun 2008;11) 1 (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura PelabuhanSamarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011;12) 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12September 2011, Tempat Rupat Samudera Dit Lantas danAngkutan Laut Ditjen Hubla

GAFAR, S.Sos., M.H.,) Rp50.000.000,00;10) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor AdministarsiPelabuhan Samarinda Nomor KU.117/1/2/AD.SMD2008, tanggal23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan PerumusTarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda Tahun 2008;11) 1 (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura PelabuhanSamarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011;12) 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12September 2011, Tempat Rupat Samudera Dit Lantas danAngkutan Laut Ditjen Hubla

KARYA ABADI dalam mengikutilelang ulang, dengan menambahkan persyaratan lelang yang diskriminatif,diantaranya persyaratan Sertifikat Badan Usaha yang memang tidak dimiliki olehPT PANCA DUTA KARYA ABADI agar tidak bisa mengikuti proses lelang ulangtersebut.Perbuatan menambahkan persyaratan yang diskriminatif untuk menggagalkanpeserta tertentu tersebut bertentangan dengan Pasal 56 ayat (10) Perpres 54Tahun 2010.Bahwa setelah dibentuk panitia pengadaan melalui Keputusan Kuasa PenggunaAnggara PPSDM Hubla

KARYA ABADI dalam mengikuti lelang ulang, dengan menambahkanpersyaratan lelang yang diskriminatif, diantaranya persyaratan Sertifikat BadanUsaha yang memang tidak dimiliki oleh PT PANCA DUTA KARYA ABADI agartidak bisa mengikuti proses lelang ulang tersebut.Perbuatan menambahkan persyaratan yang diskriminatif untuk menggagalkanpeserta tertentu tersebut bertentangan dengan Pasal 56 ayat (10) Perpres 54Tahun 2010.Bahwa setelah dibentuk panitia pengadaan melalui Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran PPSDM Hubla

divisi yang akanmengerjakannya;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukanpertanyaan dan tanggapan;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depanpersidangan yaitu: BB No. 102:1 (satu) bundel print out email dari DinnySuryakencana (dinnysk@yahoo.com) tanggal 7 Mar 2011 09:31, SubjekRKAM, Kepada wgm.hkwill@gmail.com, beserta print out attachement fileHKBisdevFrom REKM BMC Maret 2010.xlsx;BOBBY REYNOLD MAMAHIT;Pada pokoknya menerangkan;Bahwa pekerjaan saksi Dirjen Hubla

dokumenkapal tersebut adalah petugas kelaiklautan kapal syahbandar;Bahwa apabila syarat yang Ahli sebutkan di atas tidak dimiliki kapaltersebut berarti tidak boleh melakukan pelayaran dan kapalkapal yang akanmelakukan pelayaran bisa mendapatkan izin pelayaran seperti Ahli sebutkandi atas di kantor syahbandar di tempat kapal tersebut berada;Bahwa syaratsyarat untuk mendapatkan izin untuk laik operasi kapal adalahpemilik atau yang dikuasakan terhadap kapal mengajukan permohonanpengukuran kapal ke Ditjen Hubla

Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan SosilHalaman 2 dari 195 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2016/PN.KPG10.11.12.Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut,Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 NomorHubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian

(satu juta rupiah)Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum jugatelah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal PengajuanBantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program PengembanganInfrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di PamakayoT.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9November 2013.2: 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi RencanaAnggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan

Bahwa disetujuinya anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 24.000.000.000,tersebut berawal dari adanya Proposal Pemerintah Daerah Kabupaten FloresTimur yang ditandatangani oleh Bupati Flores Timur YOSEPH LAGADONIHERIN sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Flores Timur yang ditujukankepada Menteri PDT Nomor : Hubkominfo. 522/646.a/ Hubla/2013, tanggal 9Nopember 2013, yang pada pokoknya meminta bantuan kepada menteri PDTuntuk pembangunan dermaga Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, KabupatenFlores Timur dengan

pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab UndangUndang HukumPidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, dan permintaan dariPenuntut Umum dalam Surat Tuntutannya,maka terhadap barang bukti di bawahini :1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal PengajuanBantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program PengembanganInfrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di PamakayoT.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla

NUGRAHA SURYADI,S.IPdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, danpidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidanakurungan selama 1(satu) bulan ;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal PengajuanBantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program PengembanganInfrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di PamakayoT.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla

28 Agustus 2012sebesar tujuh puluh lima juta rupiah, penerimaan ke sepuluh padatanggal 09 september 2012 sebesar lima puluh jutarupiah,penerimaan ke sebelas tanggal 11 september 2012 sebesar lima jutarupiah.Bahwa untuk penerimaan pertama dana sebesar Rp 500.000.000(lima ratus juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk : biaya surve,belanja mesin dan alat selam, bayar gaji karyawan penyelam, untukbayar belanja makan, bayar transportasi penyelam, bayar gajikaryawan darat, izin salvage, biaya kordinasi hubla

);Bahwa setiap pembelian alatalat Terdakwa selalumemberitahukannya kepada saksi KOK TJHIOE HIONG ;Bahwa untuk biaya pengurusan izin salvage dan kordinasidiantaranya : pengurusan izin salvage Terdakwa lakukan terhadapkantor perhubungan laut (adpel) pangkal balam dengan kantorkementrian perhubungan Jakarta pusat di Jakarta serta biayakordinasi dengan hubungan laut keseluruhannya Rp 80.000.000(delapan puluh juta rupiah) dengan perincian kantor adpel pangkalbalam sebesar Rp 50.000.000 dan kordinasi hubla

Sumaterasebesar Rp. 1.468.689.000, (satu milyar empat ratus enam puluhdelapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi Kok TjhioeHiong alias Ahiong tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untukkeperluan antara lain biaya survey, biaya pembelian mesin dan alatselam, membayar gaji karyawan penyelam, untuk bayar belanjamakan, bayar transportasi penyelam, bayar gaji karyawan darat,biaya pengurusan izin salvage, biaya kordinasi hubla pusat

prosedurperusahaan tentang analisis terhadap data mengelola report dan distribusiprosedur Safety Management;Bahwa sepengetahuan saksi PT.Samudera Indonesia tidak memiliki kapal yangnamanya MT.ElpindoI;Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;Bahwa SMC merupakan Sertifkat yang menyatakan bahwa kapal tersebut telahmempunyai jaminan keselamatan kapal;Bahwa syarat untuk menerbitkan SMC yaitu : Adanya agreement (perjanjiankerja ) antara Perusahaan dengan pemilik kapal ; Surat dari pemilik kapal kepadaDitjend Hubla

SRIYADI, ST,MTDi bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa,tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi adalah PNS di Bagian Kepegawaian Ditjen Hubla KementerianPerhubungan RI sejak tahun 2006 hingga saat ini;Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkankesaksiannya sebagaimana tertuang dalam BAP;Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untukegiatan urusan kepegawaian dan umum/barang cetak di Ditjen

Untuk tahun 2012 tercantum dalamDIPA No.022.04.08.412772.01.51.521111 yang masuk dalam peruntukanbelanja keperluan perkantoran sebanyak 1 (satu) paket dengan biayasebesar Rp 720.000.000.00, untuk 35.000 lembar COC dan 35.000 lembarCOE;Bahwa semua barang cetak tersebut merupakan bagian dari kebutuhankegiatan di Dirjen Perhubungan Laut yang harus diadakan melalui bagiankepegawaian dan umum pada ditjen hubla;Bahwa untuk pengadaan barang cetakan pada tahun 2010 s/d 2011 saksitidak mengetahui karena saksi

per jenis program pendidikanatau pelatinan dimana peserta didik setelah diklat mengikuti ujian yangdilanjutkan dengan sertipikasi antara lain COC dan COE serta COP;Bahwa terhadap peserta didik yang lulus ujian sertipikasi ketrampilan dankeahlain, BP3IP mengajukan penerbitan sertipikat kepada DirektoratPerkapalan dan Kepelautan (ditkapel) kKhusus untuk sertipikat COC danCOE, sedangkan untuk sertipikat COP, dari Ditjen Hubla telah melimpahkankewenangannya kepada lembaga pendidikan yang memperoleh

Pihak BP3IPmembayar kepada Kemnhub RI melalui kasi Standarisasi dan SertipikasiPelaut Ditkapel yaitu terdakwa, sedangkan pembayaran biaya sertipikatCOC dibayar kepada bendahara penerima Ditjen Hubla yaitu AgungIndriyanto;Bahwa tahun 2010 hingga 2012, BP3IP mengadakan pendidikan danpelatihan serta ujian sertipikasi COP dengan perincian tahun 2010sebanyak 7.816 peserta, tahun 2011 sebanyak 9.560 peserta dan tahun2012 sebanyak 12.264 peserta;Bahwa jumlah peserta didik yang lulus untuk semua jenjang

dantahun 2012 deck sebanyak 3.418 orang dan mesin sebanyak 2.322 orang;Bahwa sertipikat ketrampilan COP diterbitkan BP3IP sebagaimana buktipembayaran belanja barang berupa bahan sertipikat COP diantaranyakuitansi TA 2012 kode output No.1976.012.001 s/d 046.013.525112sebanyak 2.000 lembar @Rp 10.000.00, total sebesar Rp 20.000.000.00,sesuai PP No.6 Tahun 2009 yang dibayarkan melalui kasi Standarisasi dansertipikasi pelaut yaitu terdakwa, sedangkan untuk sertipikasi COC dibuatkuitansi dari Ditjen Hubla

prosedurperusahaan tentang analisis terhadap data mengelola report dan distribusiprosedur Safety Management;Bahwa sepengetahuan saksi PT.Samudera Indonesia tidak memiliki kapal yangnamanya MT.ElpindoI;Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;Bahwa SMC merupakan Sertifkat yang menyatakan bahwa kapal tersebut telahmempunyai jaminan keselamatan kapal;Bahwa syarat untuk menerbitkan SMC yaitu : Adanya agreement (perjanjiankerja ) antara Perusahaan dengan pemilik kapal ; Surat dari pemilik kapal kepadaDitjend Hubla

olehBendahara Penerima segera disetor ke kas Negara;Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :Bendahara penerima pada kantor/ UPT di lingkungan dirjen perhubunganLaut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBPyang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara;Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidak terdapatbank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambatlambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendaharapenerima kantor pusat Dirjen HubLa

2 menyebutkan bahwa :halaman 17 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.S usT PK/2015/PN.MnkBendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjen perhubunganLaut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBPyang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara;Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidak terdapatbank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambatlambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerimakantor pusat Dirjen HubLa

Desember 2012 terdapat 9 kapal yangmelakukan bongkar muat di PB Tangguh, namun demikian atas perintahTAVIP ONISIAS MANOBI, sehingga Djanuri hanya memasukan sebanyak3 kapal sebagai dasar penagihan jasa pelabuhan;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa TIDAK KEBERATAN;halaman 27 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.S usT PK/2015/P N.MnkSaksi HANS FURI YOS ELIS WAMATI, SH, di depan persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja dikementrian perhubungan Dirjen HubLa

kantorPelabuhan Bintuni mulai tahun 2011 sampai dengan oktober 2014 adalah.Rp. 50.182.765.556.11. ( Lima puluh Milyar seratus delapan puluh duajuta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupuahsebelas sen);Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi terdapat 2lembar cek yang pernah diserahkan saksi kepada terdakwa.Saksi PHILEX ARONGGEAR, di depan persidangan di bawahsumpah/anji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi bekerja di kementerian Perhubungan Dirjen HubLa

Bahwa saksi bekerja di Kementrian Perhubungan Dirjen HubLa kantorUPP kelas II Bintuni jabatan saksi selaku Petugas Fasilitas Pelabuhandan penertiban dan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Petugashalaman 104 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.S usT PK/2015/PN.MnkFaspel adalah mengawasi bongkar muat pelabuhan dan penertibanpelabuhan;Bahwa saksi menjabat selaku petugas Faspel sejak April tahun 2015,saksi di angkat berdasarkan SK dari Ka UPP kelas II Bintuni dan saksibertanggungjawab kepada kepala Ka UPP

BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;

BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT.

BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002///Upp Lgr- 2017;

BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;

Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;

BOSOSI PRATAMA antaraDirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langaradengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr 2017;592. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen WHubla kantor UnitPenyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM.003/103/11/UPP.LGR16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15Desember 2016;593.

Foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X 382/PP.008 ttng Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSIPRATAMA untuk bangun terminal khusus pertambangan nikel di Ds.Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sultra, tgl 16 Juli2012;597. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi TerminalKhusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo,Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov.

BOSOSI PRATAMA,tanggal 20 Desember 2010;Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla,Nomor KU.207/ / /UPP.lgr20167, perihal Tagihnan Jasa SewaPerairan Pelabuhan PT.

BOSOSI PRATAMA antaraDirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Langaradengan PT.

TanaTidung) menerima uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah);Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN SmrBahwa saksi mengetahui uang Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)pada tanggal 22 Agustus 2017 pada saat pertemuan dengan DirektoratKepelabuhan Dirjen Hubla uang dihadiri oleh :1. Perwakilan Inspektorat Ill, Inspektorat Jendral KementrianPerhubungan ;2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tana tidung ;3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tana Tidung ;4.

Perwakilan Bagian Umum dan Perlengkapan SETDIRJEN HubLA ;9. Perwakilan bagian Keuangan SETDIRJEN HubLA ;bhoO. KPA dan PPK Pembangunan Faspel Kuala Semboja danMaloy/Sangkulirang TA. 2011 dan 2012 ;Bahwa setelah saksi mengetahui uang sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) adalah uang ganti rugi dari PT. Global Trans energyyang diterima secara tidak sah oleh Terdakwa (yang mengaku sebagaiKepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab.

La Mars Marine2301 ternyata tidak mendapat pengawasan dari instansi terkait yaituoleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan / MarineInspektor Dirjen Hubla dan Badan Klasifikasi atau Biro KlasifikasiIndonesia mengingat gambar perubahan konstruksi dari dindingtunggal (single hull) menjadi dinding ganda (double hull) belummendapat pengesahan dari pihak terkait;Bahwa mengacu kepada surat dari kepala kantor kesyahbadaran danotoritas pelabuhan kelas Balikpapan menyatakan kapal telahdiserahterimakan

TanaTidung) menerima uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah);Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN SmrBahwa saksi mengetahui uang Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)pada tanggal 22 Agustus 2017 pada saat pertemuan dengan DirektoratKepelabuhan Dirjen Hubla uang dihadiri oleh :1. Perwakilan Inspektorat Ill, Inspektorat Jendral KementrianPerhubungan ;2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tana tidung ;3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tana Tidung ;4.

Perwakilan Bagian Umum dan Perlengkapan SETDIRJEN HubLA ;9. Perwakilan bagian Keuangan SETDIRJEN HubLA ;bhoO. KPA dan PPK Pembangunan Faspel Kuala Semboja danMaloy/Sangkulirang TA. 2011 dan 2012 ;Bahwa setelah saksi mengetahui uang sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) adalah uang ganti rugi dari PT. Global Trans energyyang diterima secara tidak sah oleh Terdakwa (yang mengaku sebagaiKepala Bagian Perhubungan Sesayap Hilir Kab.

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602

penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telahdijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Menghukum Terdakwa ANDI PRAYANA untuk membayar dendasebesarRp50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;Menetapkan barang bukti berupa; 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumenProposal Pengajuan Bantuan SosilPembangunan Dermaga ProgramPengembangan Infrastruktur TransportasiLaut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A2014 Nomor Hubkominfo.522/646.a/hubla

dimanasaksisaksi dan Terdakwa tersebut menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;Menimbang, bahwa barangbarang bukti surat/dokumen tersebut telah disitasecara sah menurut hukum dan oleh karena itu telah dapat dipergunakan untukmemperkuat pembuktian dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut: Lis 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumenProposal Pengajuan Bantuan SosilPembangunan Dermaga ProgramPengembangan Infrastruktur TransportasiLaut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla

berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan ahli,keterangan Terdakwa dan barangbarang bukti surat/dokumen yang diajukan dalampersidangan perkara ini serta berdasarkan alat bukti lainnya yang terungkap dalampersidangan perkara ini yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata faktafaktahukum perkara ini yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut:e Bahwa benar Bupati Flores Timur YOSEPH LAGADONI HERINmengajukan proposal yang ditujukan kepada Menteri PDT NomorHubkominfo. 522/646.a/Hubla

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan SosilPembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur TransportasiLaut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 NomorHubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran BiayaT.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalNomor. 067.01.1.439602/

distribusi prosedur SafetyManagement;Bahwa sepengetahuan saksi PT.Samudera Indonesia tidak memiliki kapal yangnamanya MT.Elpindol; Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui yang namanya LAU SIOEKHIANG Alias DANIEL; Bahwa SMC merupakan Sertifkat yang menyatakan bahwa kapal tersebut telahmempunyai jaminan keselamatan kapal;Bahwa syarat untuk menerbitkan SMC yaitu : Adanya agreement (perjanjian kerja )antara satu Perusahaan dengan pemilik kapal lain; Surat dari pemilik kapal kepadaDitjend Hubla

Hubla (sdr. Elfi),Kabag Litbang (sdr. Mulyadi) Penggugat untuk dapat duduk di depandan memaparkan Business Plan yang telah dieskspos (terpampang)melalui LCD selanjutnya setelah berkumpul Direktur meminta Kabag.Litbang (sdr. Mulyadi/Penggugat) untuk mewakili pemaparan danmembaca Business Plan dengan pertimbangan Kabag.

Persyaratan untuk pembuatan bukupelaut tersebut sudah dikirim ke Hubla melalui email, namun di tunggusekitar satu bulan tidak ada jawaban, dan saksi mencoba menelpon kekantor Hubla juga tidak bisa tersambung.Bahwa saksi meminta tolong kepada sdr. AGUS untuk membantumembuatkan buku pelaut tersebut pada sekitar tanggal 20 Mei 2016.Bahwa saya tidak melihat buku pelaut untuk atas nama sdr. GUSTIN danROLIK. Buku pelaut tersebut diterima oleh sdr.

Bahwa TERBANTAH menolak dalildalil PEMBANTAH pada point 6 hal. 3karena menurut TERBANTAH pembuatan Grosse Akta Hipotik Pertama"HARAPANKU MEKAR" No. 28/2011 tanggal 20 Juni 2011 dikeluarkanoleh KEMENHUB Dirjen Hubla, Kantor Syahbandar Kelas Utama TG.Perak Surabaya, Bidang Kelaikanlaut oleh Pejabat Pendaftar PencatatBalik Nama Kapal di Surabaya adalah Instansi yang resmi daripemerintah dan pemasangan hipotik tersebut untuk Kapal HARAPANKUMEKAR berdasarkan Akta Kuasa Memasang Hipotik No. 57 tanggal

MARTHINUS IMBAB,S.APdibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Daerah PapuaBarat Resor Teluk Bintuni danketerangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantumdalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;Bahwa saksi bekerja di Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla KantorUPP kelas Ill Kokas, Saksi diangkat sebagai PNS Tmt 1 November1986 dengan golongan pangkat 1a (Juru Muda) dan sekarang

Saksi PHILEX ARONGGEAR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi bekerja di kementerian Perhubungan Dirjen Hubla KantorUPP Kelas Ill Bintuni dan jabatannya sebagai Petugas Bagian Operasisejak tahun 2013 dan tugas serta tanggung jawabnya adalahmendatasetiap Kunjungan KAL Kapal setiap Bulan, pengawasankegiatan Operasional di Lapangan dan juga sebagai PLH (PelaksanaHarian) apabila Ka UPP tidak ada di tempat selama 2 (dua) Minggu danSaksi diangkat berdasarkan Surat Perintah

keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.20.Saksi YANCE KOIBUR, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal dengan saudara DJANURI dia adalah sebagai teman kerja saksidan dia menjabat sebagai bendahara di kantor UPP Bintuni berdasarkan SK sejaktahun 1999 namun mulai aktif bekerja sejak tahun 2010 semenjak jamankepemimpinan saudara TAVIP ONISIA MANOBI sampai dengan tahun 2014;Bahwa saksi bekerja di Kementrian Perhubungan Dirjen Hubla

BendaharaPenerimasegera disetor ke kas Negara;Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjen perhubungan Lautdalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBP yang di terimadan segera menyetor langsung ke kas Negara;Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidak terdapatbankPersepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambatlambatnyasatu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerimakantor pusat Dirjen Hubla

Raja Ni Stillharus memiliki izin angkut dari Dirjen Migas namun ada pengecuali untukwilayah 3T (terluar, tetinggal dan terpencil) ada kualifikasi berdasarkan SuratEdaran Hubla Nomor: UM.003/E0/SDK/16;Bahwa PT. Raja Ni Still sejak bulan April 2017 sampai dengan tanggal 31Desember 2017 telah melakukan pengangkutan sebanyak 8 (delapan) kali;Bahwa PT. Raja Ni Still memiliki kelengkapan jjin angkut/ transportirberdasarkan deklaratif/ pernyataan dari M. IKBAL FINDING selaku DirekturPT.