Putusan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Pol.6.10.Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Penggugat ingin bercerai denganTergugat namun di mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar/Inspektorat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu hasilpemeriksaan khusus (pemsus) atas permohonan izin cerai atas namaMaryam, No: B005/ITKAB/704/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 dan telahrujuk kembali namun Tergugat kembali kepada sifatnya dan tidak mauberubah berdasarkan hasil mediasi tidak akan mengulangi perbuatannyayang

Kontrakdilakukan karena kesalahan Penyedia Barang//asa: Jaminan Pelaksanaan dicairkan;Hal. 13 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks14sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang//asa atauJaminan Uang Muka dicairkan;Penyedia Barang/asa membayar denda keterlambatan; danPenyedia Barang//asa dimasukkan dalam Daftar Hitam.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari InspektoratPemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Pekerjaanpeningkatan jalan Bulo Matangnga sebagaimana dalam suratNomor:704.01/16/ITKAB

Kontrakdilakukan karena kesalahan Penyedia Barang//asa: Jaminan Pelaksanaan dicairkan;Hal. 25 dari 58 hal, Put.No.06/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks26sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang//asa atauJaminan Uang Muka dicairkan;Penyedia Barang/asa membayar denda keterlambatan; danPenyedia Barang//asa dimasukkan dalam Daftar Hitam.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari InspektoratPemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Pekerjaanpeningkatan jalan Bulo Matangnga sebagaimana dalam suratNomor:704.01/16/ITKAB

;c) SuratLaporan Hasil Pemeriksaan Atas Pekerjaan PeningkatanJalan BuloMatangnga Kab.Polman Pada DinasPekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahunanggaran 2012 nomor : 704.01/016/ITKAB/2013tanggal 03 Oktober 2013Laporan Verifikasi Kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi RuasJalan Bul Matangnga dari Tim Teknis Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Polewali MandarSurat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :O2PU/I/Tahun 2012 tentang Penunjukan KPA/PPKlingkup dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi BaratTahun Anggaran

Dokumen Pemeriksaan Inpektorat Kabupaten Sinjai atas PengadaanPeralatan Jaringan Internet Sekolah pada Dinas Infokombudpar KabupatenSinjai TA. 2012:1 (satu) lembar (Asli), Pemeriksaan belanja modal pengadaan jaringaninternet sekolah TA 2012 Nomor : 700/518/Itkab tanggal 6 Desember2012; l(satu)....1 (satu) lembar (Asli), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tim PemeriksaInspektorat;1 (satu) lembar (Asli), Surat Pernyataan Direktur CV.

Dokumen Pemeriksaan Inpektorat Kabupaten Sinjai atas Pengadaan PeralatanJaringan Internet Sekolah pada Dinas Infokombudpar Kabupaten Sinjai TA. 2012 :1 (satu) lembar (Asli), Pemeriksaan belanja modal pengadaan jaringaninternet sekolah TA 2012 Nomor : 700/518/Itkab tanggal 6 Desember 2012;1 (satu) lembar (Asli), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tim PemeriksaInspektorat;1 (satu) lembar (Asli), Surat Pernyataan Direktur CV.

penggunaan surat bukti dimaksud .e Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh terdakwa, telah mengakibatkan Negara atauDaerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.448.503.657,(empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribuenam ratus lima puluh tujuh rupiah).Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 82/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGe Hal mana juga didukung oleh Laporan Hasil Laporan PemeriksaanInspektorat Kab.Sikka pada Rumah Sakit Umum Daerahdr.TC.Hillers Maumere Nomor 37/LHP/PKPTPM/ITKAB

penggunaan surat bukti dimaksud .e Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh terdakwa, telah mengakibatkan Negara atauDaerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.448.503.657,Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 82/Pid.SusTPK/2014/PN.KPG(empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribuenam ratus lima puluh tujuh rupiah).e Hal mana juga didukung oleh Laporan Hasil Laporan PemeriksaanInspektorat Kab.Sikka pada Rumah Sakit Umum Daerahdr.TC.Hillers Maumere Nomor : 37 / LHP / PKPTPM / ITKAB

terhadap kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud .Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh terdakwa, telah mengakibatkan Negara atauDaerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.448.503.657,(empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribuenam ratus lima puluh tujuh rupiah).Hal mana juga didukung oleh Laporan Hasil Laporan PemeriksaanInspektorat Kab.Sikka pada Rumah Sakit Umum Daerahdr.TC.Hillers Maumere Nomor : 37 / LHP / PKPTPM / ITKAB

Hillers Maumere menemukan sisaUUDP tahun 2008 sebesar Rp. 485.995.157, berdasarkanLHP Nomor : 37/LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2009 tanggal 11Juni 2009.Tanggal 16 Mei 2009Saudara Terdakwa NGAMEDI SANTOSO menandatanganisurat pernyataan bahwa bersedia mengembalikan ketekorankas atas pengelolaan keuangan RSUD dr. TC.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kabupaten Tebo,Bupati Tebo melalui surat Nomor 700/758/A.3/Itkab, tangal 7 September2016, memerintahkan kepada Pemohon agar : Memerintahkan CV. Persada Antar Nusa agar menyetor dendaketerlambatan yang belum dibayar sebesar Rp. 9.064.063,27, (Sembilanjuta enam puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen) Memerintahkan CV.

Persada AntarNusa, tertanggal 20 Desember 2015, diberi tanda P10;11.Addendum Surat Perjanjian Atas Tambahan Waktu Kontrak, diberi tanda P1112.Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Keadaan Force Majeure (banjir), diberitanda P12;Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN.Mrt.13.Surat Nomor : 521/122/N/DPT/2016, tertanggal 7 Maret 2016, diberi tandaP13;14.Nota Dinas Nomor : 521.21/247/NM/DPTP/2016, tertanggal 16 Mei 2016,diberi tanda P14;15.Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 700/69/B.1/ITKAB

/2016,tertanggal 23 Agustus 2016, diberi tanda P15;16.Surat Nomor : 700/758/A3/Itkab, tertanggal 7 September 2016, diberi tandaP16;17.Surat dari Pemohon kepada CV.

Malinau TA 2009 Nomor : 520/ 575/ SEK/ IX/2010 tanggal 01 September 2010.Pelimpahan Kasus dari Bupati Malinau Nomor : 292/ Itkab.

Malinau No. 112/ ITKAB MAL/V SPT/ V/ 2010 tanggal 11 bulan Juni 2010 mengenai permintaan dari IRJENDepartemen Pertanian kepada Bupati Malinau untuk memberikan sangsiadministrasi sesuai dengan PP 30 Tahun 1980 sehubungan denganpenyalahgunaan dana kegiatan perluasan areal sawah (cetak sawah) tahunanggaran 2009 di Kab.

Malinau TA 2009 Nomor : 520/ 575/ SEK/ IX/2010 tanggal 01 September 2010.Pelimpahan Kasus dari Bupati Malinau Nomor : 292/ Itkab. Mal/ XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010..

SUPARNO, MS)20.Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut TemuanBPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor: 700 / 294 WV / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh KantorInspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB)21.1 (satu) buah Berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik danKeuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (lr.

SUPARNO, MS)26.Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut TemuanBPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor: 700 / 294 /V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh KantorInspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB).27.Slip penitipan uang sebesar Rp256.064.692, (dua ratus lima puluhenam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh duarupiah). Di bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Sabak;Hal. 41 dari 110 hal. Put.

SUPARNO, MS)20.Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut TemuanBPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor: 700 / 294 NV / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh KantorInspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB)21.1 (satu) buah Berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik danKeuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (lr.

Nomor 2474 K/Pid.Sus/201126.Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut TemuanBPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor: 700 / 294 WV / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh KantorInspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M. AKIB).27.Slip penitipan uang sebesar Rp256.064.692, (dua ratus lima puluhenam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh duarupiah).

SUPARNO, MS).26.Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut TemuanBPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor :700 / 294 WV / ITKAB / 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor InspektoratKabupaten Tanjung Jabung Timur ( Drs. M.

Aceh Timur TahunAnggaran 2009 Nomor DPPA SKPD : 2.05.0125) 1 (satu) set asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Nomor :018/ITKAB/2010 tanggal 03 Mei 2010.26) Photo copy Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No 990/76/2009 tanggal 05Pebruari 2009 yang telah dilegalisir.27) Photo copy Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No 990/76/2009 tanggal 05Pebruari 2009 yang telah dilegalisir.28) Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pada Kantor Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten Aceh Timur Nomor : 03/ITKAB/2013

Fotokopi bermaterai cukup daftar temuan atas nama Pemohonlampiran surat Nomor 700/ITKAB/2016/340 tanggal 31 Oktober 2016.Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;Saksisaksi1.

Pegawai NegeriSipil;Bahwa kasus yang melibatkan Penggugat sebagaimana putusanPengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:29/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016, kerugian negara padakasustersebuttelahdikembalikan melalui Surat Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Nias Barat Nomor: 900/3051/BPKAD Perihal:Pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Nias tanggal 18Agustus 2014 dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Nias Baratmengeluarkan Nota Dinas Nomor: 700/1946/ITKAB

Ferryzatulo Gea, MM, ditujukan kepada BupatiNias Barat, tanggal 18 Agustus 2014, tentang Laporan ;Foto copy Nota Dinas dari Inspektur Kabupaten NiasBarat ditujukan kepada Bupati Nias Barat, Nomor :700/1946/ITKAB, tentang Mohon Peninjauan Kembali,tanggal 28 Desember 2015 ;Foto copy Surat Perintah Tugas dari Bupati Nias Baratkepada Adesi Gulo, SE., Nomor : 824.3/312/BKDIII/SPT/2017, tanggal O09 Agustus 2017, tentangpenugasan kepada Adesi Gulo, SE., sebagai AuditorMuda pada Inspektorat Kabupaten Nias

mekanismeketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pengangkatan danpemberhentian Perangkat Desa dan sebelum menerbitkanrekomendasi memastikan selurun tahapan dan mekanismepengisian Perangkat Desa telah sesuai dan terlaksanaberdasarkan ketentuan yang berlaku;Bahwa selanjutnya Penggugat sangat bersyukur karena CamatLolomatua mengirim surat resminya kepada Penggugat padatanggal O08 Juni 2020 Nomor: 141/398/2020 dan kemudiandikuatkan oleh Inspektorat Bupati Nias Selatan dalam suratresminya Nomor 700/49/ITKAB

;Fotocopy Surat INSPEKTORAT Pemerintah Kabupaten NiasSelatan kepada Camat Lolomatua Nomor : 700/149/ITKAB/2020 tanggal 25 Juni 2020 Tentang Tindak LanjutPemberhentian Perangkat Desa ;Fotocopy Surat Undangan dari Pemerintah Kabupaten NiasSelatan, Kecamatan Lolomatua Kepada Penggugat danTergugat Nomor : 141/463/2020 Tanggal 13 Juli 2020 TentangTindaklanjut Pemberhentian Perangkat Desa ;Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Nias Selatan,Kecamatan Lolomatua kepada Kepala Inspektur KabupatenNias Selatan

Perkreditan Desa( LPD) Desa Pekraman Batungsel yang tidak sesuai dengan ketentuan yangada sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.913.022.734,00(Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluhempat rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan pada LembagaPerkreditan Desa ( LPD) Desa Pekraman Batungsel Kecamatan PupuanKabupaten Tabanan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 Nomor :700/980/LHA2020/ITKAB

tercatat pada buku tabungan sebesarRp440.640.679,00.Sehingga Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp913.022.734,00(Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tigapuluh empat rupiah) adapun perincian nasabah dan nilai selisihterlampir dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara (PPKN) Pada Lembaga PerkreditanDesa (LPD) DesaPakraman Batungsel Desa Batungsel Kecamatan Pupuan KabupatenTabanan dari Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 Nomor :700/980/Iha2020/Itkab

dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK /2021/PN.Dps.Sehingga Nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp913.022.734,00(Sembilan ratus tiga belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tigapuluh empat rupiah) adapun perincian nasabah dan nilai selisihterlampir dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara (PPKN) Pada Lembaga PerkreditanDesa (LPD) DesaPakraman Batungsel Desa Batungsel Kecamatan Pupuan KabupatenTabanan dari Tahun 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2017 Nomor :700/980/Iha2020/Itkab

belas juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)yang berasal dari 106 nasabah yang diampu oleh Terdakwa telah sesuaidengan standar audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangandan pembangunan perwakilan provinsi Bali sebagaimana dalam LaporanHasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) PadaLembaga PerkreditanDesa (LPD) Desa Pakraman Batungsel DesaBatungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dari Tahun 2009 sampaidengan Bulan Oktober 2017 Nomor : 700/980/Iha2020/Itkab

Laporan Kemajuan FisikPekerjaan tidak menyesuaikan dengan realisasi fisik pekerjaandilapangan sehingga walaupun proyek tersebut belum selesai tetapilanggaran dari proyek Pembangunan Kapal Penangkap Ikan tersebut dapatdicairkan keseluruhannya, dan terdakwa Il juga tidak pernah mannaiangsung ke loKasi proyek Pembangunan Kapa Penangkap Ikan tersebut.Bahwa berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten KepulauanSelayar yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor:76/ NON PKPT/1/2011/ITKAB

Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tidak menyesuaikandengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan sehingga walaupun proyek tersebut belum selesaitetapi anggaran dari proyek Pembangunan Kapal Penangkap Ikan tersebut dapat dicairkankeseluruhannya, dan terdakwa 11 juga tidak pernah melihat langsung ke lokasi proyekPembangunan Kapal Penangkap Ikan tersebut.Bahwa berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuangdalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 76/ NON PKPT/1/2011/ITKAB

PUTUSANNomor 29/Pdt.G/2019/PA.TR.2 327 2 Coil al 2,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:PEMOHON, tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, 21 September 1975, umur43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan S1Akutansi, pekerjaan PNS pada Dinas ITKAB, bertempattinggal di Kabupaten Berau

mempertahankan rumah tangga yang telah pecahadalah siasia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan akanmenimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan pada salah satu pihakatau keduaduanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga Penggugatdan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang,sebagaimana Surat Keterangan dengan Nomor: 045.2/14.0/ITKAB

jutadelapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidaksesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen Surat 73Perjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30September 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudianditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB

ratus lima puluh rupiah) tidaksesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen SuratPerjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30September 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudianPutusan No. 41 /PID.SUS/2013/PN.KPG 125126126ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan LaporanHasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB

Surat Perintah Bupati Sikka Nomor : 700/485/ITKAB/SKA/2012tanggal 28 Juli 2012 ;4. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sikka Nomor : 54/ST/ITKAB/SKA/2011 tanggal 30 Juli 2012 dengan susunan Tim Pemeriksasebagai berikut :a. NONG BUYUNG DEKRESANO, ST. (Ketua Tim) ;b. HENDRIK OLA LEDOR, SE. (Anggota Tim) ;c. ERNAMIA MARIA, ST.

Teluk MaumereBahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjutioleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan HasilPemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, terdapat beberapaperubahan spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30

HasilPemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, terdapat beberapaperubahan spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30 September2011 namun tidak dituangkan dalam Perubahan Kontrak, dengan nilaipekerjaan sebesar Rp. 452.832.250, (empat ratus lima puluh dua jutadelapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) danmenurut BPKP dan Inspektorat Kabupaten Sikka

Bahwa Penghentian sementara penggajian CPNS sebanyak 7 (tujuh)orang sebagaimana namanama tersebut surat Nomor : 863 / ILI24 /A.K / / BKD / 2016 tanggal 12 Januari 2016 dikarenakan pada tanggal22 Desember 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten KutaiHal. 12 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor 38/G/2016/PTUN.SMDKartanegara menerima salinan Laporan Hasil Pemeriksaan olehInspektorat atas kasus pengaduan LSM ICI yang mana pada kesimpulandan saran dalam LHP dengan nomor : Itkab 700 / 314 / LHP KH/ XI/

Jawaban atas alasan Gugatan Penggugat angka 1 angka 21Bahwa tidak benar, uraianuraian Penggugat dalam fundamentum petendiangka 1 angka 18 sehingga harus ditolak seluruhnya;Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pada01 Maret 2004 telah mengajar dan diangkat sebagai guru honorer padatanggal 1 Maret 2004, karena berdasarkan laporan hasil pemeriksaanInspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Itkab 700/314/LHPKH/X1V2015 tanggal 22 Desember 2015 disebutkan antara lain sebagaiberikut

Itkab. 700/314/LHPKH/X1V/2015 tanggal 22 Desember 2015;Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kutai kartanegaraadalah dengan melakukan konfirmasi dan investigasi kepada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, UPTD Dinas PendidikanKecamatan Tenggarong, Kepala Sekolah SDN No. 031 KecamatanTenggarong, para guru SDN No. 031 Tenggarong, Sdr Siti Asna, A.Ma.Pd(mantan Kpala Sekolah SDN 031 Tenggarong) serta meminta keteranganlangsung kepada para Penggugat dan Terlapor lainya

Itkab. 700/314/LHP KH/XIV2015tanggal 22 Desember 2015;Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak dapatmembuktikan keterangan atau bukti mana yang dianggap tidak benarsebagaimana terdapat pada angka 27 adalah sebuah pernyataan yang harusditolak dan sangat tidak beralasan, karena sebagaimana berdasarkan LaporanHasil Pemeriksaan Inspektort No.

Kostindo;Surat Rekomendasi nomor: 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012tentang rekomendasi pekerjaan 100%;Surat perjanjian (kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ KPLTMH/ AIRDPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan pengadaanlistrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;Surat Pernyataan nomor : 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013;Copy Surat Keputusan Bupati Yalimo nomor: 821.2271 tentangpengangkatan pejabat eselon Il, Ill, IV di lingkungan Kabupaten Yalimotanggal 14 Juli 2011;Copi Surat naskah

tehnispengawasan PLTMH Elelim ;21) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor 0043/SPPLS/BJ/PU/2012 Tahun 2012 tertanggalElelim 30 April 2012 sebesar Rp,127.050.000,00 (seratus duapuluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) ;22) Laporan bulanan01 periode November 2011 paket pekerjaanpengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat CV.KOSTINDO ;23) Laporan Bulanan02 periode Desember 2011 paket pekerjaanpengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat CV.KOSTINDO.24) Surat Rekomendasi Nomor 700/204/ITKAB

pengawasan tehnispengawasan PLTMH Elelim ;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor 0043/SPPLS/BJ/PU/2012 Tahun 2012 tertanggalElelim 30 April 2012 sebesar Rp,127.050.000,00 (seratus dua puluhtujuh juta lima puluh ribu rupiah) ;Laporan bulanan01 periode November 2011 paket pekerjaanpengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat CV.KOSTINDO ;Laporan Bulanan02 periode Desember 2011 paket pekerjaanpengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat CV.KOSTINDO;Surat Rekomendasi Nomor 700/204/ITKAB

Foto kopi surat sesuai dengan aslinya, dari Bupati Kerinci HMurasmanNomor : 700/812.b/itkab, tertanggal 19 Nopember 2009, PerihalPenyelesaian Tindak lanjut Temuan Perwakilan BPKRI Jambi;75. Foto kopi surat sesuai dengan aslinya, dari Bupati Kerinci HMurasmanNomor : 700/813.b/itkab, tertanggal 19 Nopember 2009, PerihalPenyelesaian Tindak lanjut Temuan Perwakilan BPKRI Jambi;.

Foto kopi surat sesuai dengan aslinya, dari Bupati Kerinci HMurasmanNomor : 700/817.b/itkab, tertanggal 19 Nopember 2009, PerihalPenyelesaian Tindak lanjut Temuan Perwakilan BPKRI Jambi;. Foto kopi surat sesuai dengan aslinya, dari Bupati Kerinci HMurasmanNomor : 700/820.b/itkab, tertanggal 19 Nopember 2009, PerihalPenyelesaian Tindak lanjut Temuan Perwakilan BPKRI Jambi;.

Foto kopi surat sesuai dengan aslinya, dari Bupati Kerinci HMurasmanNomor : 700/88/itkab, tertanggal 31 Januari 2010, PerihalPenyelesaian Tindak lanjut Temuan Perwakilan BPKRI Jambi (Suratke2);. Foto kopi surat sesuai dengan aslinya, dari Bupati Kerinci HMurasmanNomor : 700/90/itkab, tertanggal 31 Januari 2010, PerihalPenyelesaian Tindak lanjut Temuan Perwakilan BPKRI Jambi (Suratke2);.

Foto kopi sesuai dengan aslinya, dari Bupati Kerinci H.Murasman,Nomor:700/94/itkab, tertanggal 31 Januari 2011, Perihal PenyelesaianTindak Lanjut Temuan Perwakilan BPKRI Jambi (Surat ke 2);Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa,yang pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut :Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Asisten II BidangPembangunan Kab. Kerinci adalah sebagai berikut :Merumuskan kebijakan dibidang keuangan Kab.

Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor: 700/63-XII/ST/ITKAB tanggal 02 Desember 2011 an. Ir. USMAN HASAN, M.Si, (yang dilegalisir); ------------------------------------------------------------------------------37. Foto copy Hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor: 708/60-I/RHS/ITKAB 06 Januari 2012 tentang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol (telah dilegalisir); ---------------------------------------------------------------38.

Inspektorat ternyata Terdakwa telahmelakukan oy dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai denganbad Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman euangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan Keuangandikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif,daer.QR: ien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikanazas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintahan KabupatenBuol Nomor: 708/60I/RHS/ ITKAB

Ir, USMAN HASAN, M.Si, (yang dile Re. c Hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor: 708/60I/RHS/ITKAB 06i 2012 Tentang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupatenol (telah dilegalisir); .