Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa KBH Blok B mewajibkanPemohon Peninjauan Kembali untuk mematuhi ketentuan UndangUndang Pajak Penghasilan dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepadaPemerintah Indonesia.Konsep dari uniformity principle" dikenal pertama kali Tahun 1982melalui surat dari Menteri Keuangan (Menkeu") kepada MenteriPertambangan dan Energi ("MPE"), sebagaimana salinannya terlampir(Surat Menkeu No. S443a). Surat Menkeu No.

Konsep ini menggambarkan bahwa tampaknya Menkeuhendak memperjelas bahwa pembagian tertentu yang telah disetujui dariproduksi minyak dan gas yang telah disepakati dalam kontrak bagi hasiltidak akan terpengaruh dengan ketentuanketentuan Ordonansi PajakPerseroan 1925 dan UndangUndang Pajak atas Bunga, Dividen danRoyalti Tahun 1970.Terlebih lagi, Surat Menkeu No. S443a dikeluarkan sebelum UndangUndang Pajak Penghasilan yang berlaku pada Tahun 1984 danHal 71 dari 92 hal. Put.

S443a mengacu pada Keputusan Menkeu No. 267/KMK/012/1978 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran PajakPerseroan dan Pajak Atas Bunga, Dividen dan Royalty Yang TerhutangOleh Kontraktor Yang Melakukan Kontrak Production Sharing (KontrakBagi Hasil) diBidang Minyak dan Gas Bumi, Dengan PerusahaanPertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) ("KMK No.267") (BUKTI PK18) yang hanya berlaku bagi undangundangsebelumnya.Dengan demikian, uniformity principle" bukan merupakan prinsip dalamUndangUndang

Purified Micronized Flaovonoidic Fraction merupakan extract dari kulit jeruk ataudikenal dengan Hesperidin;bahwa begitu juga dengan indapamide yang merupakan diuretic sulfonamide yangdiklasifikasikan ke dalam pos tariff HS : 2935.00.90.90 dengan bea masuk 0% sesuaidengan Peraturan Menkeu nomor PMK213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011;Menurut Terbanding :bahwa pada dokumen pemberitahuan diketahui bahwa barang yang diimpor PurifiedMicronized Flavonoidic Fraction (Pos 1 dan 4) diklasifikasikan pada

pengangkut, untuk saranapengangkut yang melalui udara; ataupada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melaluidarat.Kewajiban penyerahan pemberitahuan pabean dikecualikan bagi pengangkutyang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukanpembongkaran barange Bahwa AHLI menjelaskan :Yang dimaksud dengan Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut,udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menkeu

RI No. 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menkeu RI No.108/PMK.04/2006, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Kepabeanandiatur mengenai RKSP dan JKSP.Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) adalah pemberitahuantentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang disampaikan olehpengangkut ke suatu

Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean Dari Satu TempatKe Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC1.3)e Bahwa AHLI menjelaskan yang dimaksud Pengangkut adalahberdasarkan Peraturan Menkeu RI No. 39/PMK.04/2006 adalah orang,kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian SaranaPengangkut yang mengangkut barang dan/atau orange Bahwa AHLI menyatakan :a.

Berdasarkan Peraturan Menkeu RI No. 70/PMK.04/2007 tentangKawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, Penetapansuatu kawasan sebagai Kawasan Pabean ditetapkan oleh DirekturJenderal atau Pejabat yang ditunjuknya atas nama MenteriKeuangan.b.

Sapiudin, Jamaludin, Ali dan Pitut Kusworowatimenerangkan benar kapal kayu KLM Jhonson melakukan pembongkaran dipelabuhan tanjung wangi.e Bahwa terdakwa Samsul selaku nahkoda kapal dan terdakwa Zakaria sebagaipemilik barang tidak melaporkan pembongkaran pakaian bekas muatan darikapal kayu Jhonson kepada kantor pebaan terdekat.e Bahwa saksi Soepoto Agomo Belo dan Ahli Asep Munandar menerangkankalau pelabuhan tanjung wangi bukan kawasan pebean.e Bahwa Ahli Asep Munandar menerangkan berdasarkan Peraturan Menkeu

Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi telah sah mengundurkan diri terhitung 1 Oktober2010 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 2 April 2012, dalam halini lebih dari satu tahun, sehingga menurut ketentuan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 82 UndangUndang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial telah kedaluarsa;e Bahwa Pemohon Kasasi sesuai SK Menkeu

Pajak Pertambahan Nilai, tidakdapat dikreditkan pada SPT Masa PPN dari Wajib Pajak;Bahwa pada Masa Pajak Juni 2009 tersebut, seluruh penyerahanBarang Kena Pajak (berupa : Crude Palm Oil, Palm Kernel, Crude PalmKernel Oil, Palm Kernel Expeller dan Material) dan Jasa Kena Pajakyang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutang PajakPertambahan Nilai, yakni : Terutang PPN dengan tarif 10 % (berupapenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri) dan penyerahanyang PPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu

menghuni/menggunakan ABMA/T secaraterus menerus lebih dari 5 ( lima ) tahun wajibmengajukan permohonan penyelesaian statusHal. 8 Putusan 44/B/2017/PTTUNSBYkepemilikan ABMA/T secara terulis dalam jangka waktu3 ( tiga ) bulan terhitung sejak tanggal suratpemberitahuan penyelesaian oleh Tim Asistensi Daerahyaitu terhitung sejak tanggal 20 April 2016 :Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermatiketentuan Bagian Kesatu yang mengatur tentang ABMA/T yang dikuasaipihak ketiga dalam Peraturan Menkeu

Th. 1908 No. 18910.11.dan bersambung dengan LN.Th. 1940 No. 58 Tentang pedomanpelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku Il yang disebutpedoman pelaksanaan tugas buku Il, sebagai pelaksanaan MARI, untukpelaksanaan lelang.Bahwa, peraturan lelang No. 189 Th. 1908, yang diubah dengan peraturanNo. 58 Th. 1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi ada beberapa aturanpelaksanaan yang dikeluarkan oleh MENKEU dan Dirjen Piutang Negara(DJPLN), sehingga ada 11(belasan) sumber rujukan lelang tapi muaranyatetap

2012 Terbandingmenyerahkan Surat Penjelasan Tambahan Nomor: S65/KPU.01/BD.10/2012tanggal 21 Maret 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:bahwa menurut Terbanding, sehubungan dengan kronologis penjelasan suratPemohon Banding Nomor: FIN/ABC/ES/1/11/08/0108 Tanggal 8 Agustus 2011dengan berkas sengketa Nomor: 190570932011 yang disampaikan PemohonBanding dan berdasarkan bukti baru berupa Surat dari BKPM Nomor: 284/A.8/2012tanggal 02 Februari 2012 perihal Penyempumaan Surat Persetujuan Menkeu

Dengan demikian pembayaran pajak terutang pada tanggal 15 Maret 2010tidak terlambat/telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku berdasarkanpasal 3 ayat (1) PER MENKEU RI No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan TanggalJatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak,dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata CaraPengangsuran dan Penundaan Pajak Tanggal 28 Desember 2007 (vide PER 184 );Pada halaman 11 dan 12 Putusan Pengadilan pajak

No. 109 PK/Pdt/2001(borgtocht) dari para Penggugat (linhat bukti P5 dan P8 yang diajukanpara Penggugat dalam gugatannya) ; Dimohon perhatian, bahwa sesuai ketentuan dalam UndangUndangNomor 49 Prp 1960 jo SK Menkeu Nomor Kep. 271/MK/7/4/1971 danaturan hukum lainnya yang terkait, Tergugat Il sebagai Bank Negarawajiod dan sudah menyerahkan pengurusan kredit PT. Kombet Indonesiayang macet tersebut kepada Tergugat III ; Dimohon perhatian, bahwa sesuai maksud Yurisprudensi MahkamahAgung R.I.

Kombet Indonesia kepada Tergugat Il sesuaimaksud dari UndangUndang Nomor 49 Prp 1960 jo SK Menkeu NomorKep271/MK/7/4/1971 jo Yurisprudensi Nomor 1205 K/Sip/1971 ; Oleh karena itu, dengan menunjuk maksud Pasal 134 HIR telah dapatdibuktikan pula bahwa Pengadilan Negeri (i.c.

BANK PAPANSEJAHTERA (dalam likwdasi) pada tanggal 1 Nopember 1997melalui SK Menkeu No. 525/KMK.017/1997 tanggal 1 November 1997yang didasarka surat BI No. 30/47/DIR/UPB1/Rahasia tertanggal 31Oktober 1997.Bahwa karena pada tanggal 1 Nopember 1997 PT.

MenKeu No. 304 / KMK01 / 2002 Jo Kep.

MenKeu No. 450 / KMK 01 / 2002 Jo Kep.DJPLN No. 35 / PL / 2002 tentang petunjuk teknis pelaksanaanlelang, dimana Penggugat dan Tergugat V merasa ditipu / dibohongi dimana sebelumnya Tergugat V tidak diberitahu akanterjadinya lelang dan satu hari sebelum lelang dan pada saatsebelum lelang terjadi dari Tergugat IV mengatakan jika pesertalelangnya cuma satu, NAMUN dengan tiba tiba muncul lah calonpembeli lelang dan sekarang menjadi pemenang lelang yaituTergugat Il.Dan dengan terjualnya obyek sengketa

Ltd,NPWP 00.000.000.0055.000).bahwa berdasarkan Peraturan MenKeu No.99/PMK.06/2006 tanggal 19Oktober 2006 tentang Modul Penerimaan Negara, SSP merupakan alat buktipembayaran PPN JLN yang sah setelah dilengkapi dengan Nomor TransaksiPenerimaan Negara (NTPN).bahwa berkaitan dengan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanberupa SSP PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dariluar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebesar Rp.59.577.770,00,Majelis telah menghimpun dan meneliti

No. 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahdengan Surat Menkeu No.

No. 125/ PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahdengan Surat Menkeu No.

Menkeu RI Cq. Dirjen Kekayaan Negara Cq. KPKNL Bogor
4.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, KOTA DEPOK
5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KABUPATEN BOGOR
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Otoritas Jasa Keuangan

Menkeu RI Cq. Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Mataram Cq. KPKNL Mataram
Terbanding/Tergugat IV : ZAENAL ABIDIN
Terbanding/Tergugat V : BAIQ MUNAWARAH
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

dituangkan dalam keputusanBAPEK No. 155/KPTA/BAPEK/2012 tanggal 7 Agustus 2012 padakonsideran Menimbang huruf a angka 4 yang menyatakan : Tidakmerubah perilaku yang tidak disiplin padahal sudah pemah dijatuhihukuman Disiplin berupa penurunan gaji berkala 6 bulan padaOktober 2008, dan pada tahun 2009 diberikan Surat Tegoran I, SuratTegoran II dan pembinaan serta dikenakan Pembebasan SementaraDari Jabatan Funggsional (Supervisor) Pemeriksa Pajak Muda padaJanuari 2010.Tuduhan pada pertimbangan Kep Menkeu

Jadi pengenaanhukuman disilplin diatas tidak ada kaitan dengan tuduhan poin4 Kep menkeu No.330 yang menuduh saya seringmeninggalkan tempat pada jam kerja tanpa ada penugasan.e Surat tegoran I, II Yang ditembuskan ke Kantor Pusat (DirekturKITSDA) dan Kanwil Pajak Sumatra Utarat II, saya terimabersamaan pada tanggal 7 juli 2009 (bukti P.31), Pada Surattegoran I tanggal 24 Juni 2009, dituduhkan bahwa Saya tidakmasuk kerja 17 hari kerja berturutturut tanpa alasan yang jelasdari tanggal 2 Juni 2009 s.d

dibidangperpajakan.Bahwa disamping berhasil memasukkan uang kenegara tersebut diatas,ditahun 2009 saya telah bekerja keras (bahkan kadang lembur sampailarut malam) berhasil menyelesaikan pemeriksaan sebanyak 69laporan(bukti P.26), melebihi standart ratarata nasional yang cuma 8laporan per pemeriksa.12 Pemeriksa dari Inspektorat JenderalKemenkeu dan BAPEK terlalu memaksakantuduhan agar saya tetap bersalah, hal initerlihat dari ketidakkonsistennya tuduhantuduhan, isi dari pengaduan wajib pajak,tuduhah dalam Keputusan Menkeu

daya upaya serta mengeluarkan biayabiaya untukmembangun, merawat, memelihara, melakukan perbaikanperbaikan sepertimiliknya sendiri agar supaya tetap baik dan teratur dan menjadi rumah layakhuni termasuk membayar PBB serta mengfungsikan rumah sebagaimanamestinya seiring makin meningkat nilai ekonomis tanahnya;Bahwa oleh karena rumah tersebut telah dirawat/dipelinara oleh Penggugatsebagaimana milik sendiri maka terbitnya surat tertanggal 24 April 1989Nomor SP06/BC.1406/1989 perihal Pengiriman SK Menkeu

rekanrekanpensiunan sebagaimana posita 11 di atas maka pada tanggal 25 Maret1992, Kepala Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Bea dan CukaiSemarang, kembali menyampaikan kepada Direktur Jenderal Bea danCukai di Jakarta;Bahwa oleh karena Penggugat tidak juga mendapat jawaban ataspermohonan kepemilikan rumah negara, maka Penggugat kemballimengajukan surat tertanggal 10 September 1992, surat tertanggal 8 Juli1996, surat tanggal 24 Maret 1993 dan surat tertanggal 24 Desember 2006;Bahwa berdasar SK Menkeu

Ltd, NPWP 00.000.000.0055.000).bahwa berdasarkan Peraturan MenKeu No.99/PMK.06/2006 tanggal 19Oktober 2006 tentang Modul Penerimaan Negara, SSP merupakan alat buktipembayaran PPN JLN yang sah setelah dilengkapi dengan Nomor TransaksiPenerimaan Negara (NTPN).bahwa berkaitan dengan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanberupa SSP PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dariluar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebesar Rp.59.577.770,00,Majelis telah menghimpun dan meneliti

sebab pengertian juridis "utang" dalam pasal 1 (1) UndangUndang kepailitan adalah utang yang timbul karena Undang Undang maupun perikatansehingga promissory note yang merupakan "utang" yang timbul atas dasar perikatan harustunduk kepada sahnya perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yangmensyaratkan adanya kecakapan bertindak dan salah satu unsurnya mensyaratkan adanyakausa yang halal sehingga promissory note yang diterbitkan bertentangan dengan KeppresNo. 61 tahun 1988 dan SK Menkeu