Menetapkan Pemohon = adalah Kreditor dalam perkara Nomor03/Pembatalan/Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2010juncto Putusan Kasasi Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Oktober2010 juncto Putusan PK Nomor 75 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 15 Juni2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukanoleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;4.

Menerima seluruh permohonan bantahan (renvoi procedure) dariPemohon;Menetapkan Pemohon = adalah Kreditor dalam perkara Nomor03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2010juncto Putusan Kasasi Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Oktober2010 juncto Putusan PK Nomor 75 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 15 Juni2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukanoleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;Menetapkan

Nomor W13A28/348/HK.05/I1/2003, tertanggal 01 Maret 2013 yang pada pokoknya telah menegor Pemohon agardalam waktu bulan terhitung sejak tanggal surat ini sampai dengan tanggal 01 April 2013memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus puluh ribu rupiah) sebagaikekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalamwaktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor03

berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Februari2010, yang selanjutnya disebutsebagai c rrr e TERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha NegaraTSPSGDUL fq wn mr en re ee rr eenTelah = membaca surat gugatan Penggugattertanggal 15 Januari 2010, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardibawah Register Nomor : 03/G.TUN/2010/P.TUN.Mks,tanggal 15 Januari 2010 dan diperbaiki pada tanggal17 FebruariTelah membaca Surat Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03

dahuluPemohon Kasasi Il/Penggugat/Pembanding /Terbanding II, dengan positagugatan sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Penetapan Nomor03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn. tanggal 17 Februari 2010 junctoBerita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Nomor 03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn. tanggal 11 Maret 2010, telah melaksanakan eksekusipengosongan (ontruiming) terhadap:"Sebidang tanah seluas + 455 m?

Nomor 52, Medan, sebagaimana dimaksuddalam Sertifikat Hak Milik Nomor 789/Sukaramai II, Sertifikat Hak MilikNomor 790/Sukaramai II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 791/Sukaramaii IIadalah telah terikat sebagai jaminan fasilitas kredit Tergugat Il kepadaPenggugat, dan Penggugat adalah sebagai satusatunya kreditur yangberhak atau setidaktidaknya mempunyai kedudukan yang diutamakan;Menyatakan batal demi hukum pelaksanaan eksekusi pengosongan atastanah dan bangunan yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor03

Darwin Zainuddin, S.H., dengan PutusanNomor 386/Pdt.G/2000/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2001 juncto PutusanPengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juli 2001 Nomor 186/Pdt/2001/PT Mdn.Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 November2007 Nomor 1912 K/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) juncto Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan Nomor03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn. yang ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri Medan tanggal 17 Februari 2010 juncto Berita

kabur (obscuur libel), maka sangat beralasan hukumuntuk dinyatakan tidak dapat diterima sekaligus ditolak seluruhnya;Bahwa dalildalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan dalamperkara a quo meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim membatalkandemi hukum pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan EksekusiPengadilan Negeri Medan Nomor 03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn.yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Februari2010 juncto Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Nomor03

Darwin Zainuddin, S.H., dengan Putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor 380/Pdt.G/2000/PN Mdn. juncto Putusan Pengadilan TinggiMedan tanggal 2 Juli 2001 Nomor 186/Pdt/2001/PT Mdn. juncto PutusanHalaman 10 dari 30 hal.Put.Nomor 360 PK/Pdt/2016Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 November 2097 Nomor1912 K/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) juncto Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan Nomor03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn. yang dikeluarkan oleh KetuaPengadilan

Khusus tanggal 23 Juni 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;MelawanZULIFZON, bertempat tinggal di Kampung Tengah RT. 001,RW.001, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir,Kabupaten Kuansing;Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang(Pemohon Kasasi) dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor03

Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 April 2015 Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015;3.

Pengadilan Negeri Rengat Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukumyag lengkap;Bahwa Pengadilan Negeri Rengat Judex Facti tidak memberikan pertimbanganhukum yang lengkap,dan terindikasi hanya mengambil over begitu sajapertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015;Hal ini ternyata dengan adanya kalimat dalam bagian menimbang halaman 10alinea 2: ....

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 Pemohon/Penggugat telah mengajukanpelaksanaan eksekusi Putusan Penetepan Akta Perdamaian Nomor03/Pdt.G/2008/PN Mgl. juncto Surat Perjanjian Perdamaian tanggalMagelang, 12 Mei 2008 antara Tri Sulistiyono, Kuasa Hukum dariSoedarto VS I. Handoko Tedjoatmoko, S.H., dalam perkara Nomor03/Pdt.G/2008/PN Mgl. tanggal 9 Januari 2008 yang dibuat tanggalKutoarjo, 7 Mei 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang;2.

Mencabut dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukumPenetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor552/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. juncto Nomor 03/CB/2011 tanggal 1 Juni2011 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 552/Pdt.G/2011 juncto Nomor03/CB/2011 tanggal 8 Juni 2011, karena telah cacat hukum dimana diHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 908 PK/Pdt/2020dalam sita jaminan a quo terdapat tanah milik Pemda DKI Jakarta selakuPelawan;5.

sebagiandengan tanah perumahan Jakarta Garden City;Sebelah timur : dengan sebagian tanah penduduk dan sebagiandengan tanah perumahan Jakarta Garden City;Sebelah selatan : dengan got/tanah perumahan Jakarta Garden City;Sebelah barat : dengan tanah penduduk;Mencabut dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukumPenetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 552/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim juncto Nomor 03/CB/2011 tanggal 1 Juni 2011 danBerita Acara Sita Jaminan Nomor 552/Pdt.G/2011 juncto Nomor03

, atas nama Bachtiar Karim;Sertipikat Hak Milik Nomor 02/Desa Sirungkungon, terbit tanggal 30Desember 2017/Surat Ukur, tanggal 11 Desember 2017 Nomor03/Sirungkungon/2017, luas 19.990 M?, atas nama HermanTandinata;Sertipikat Hak Milik Nomor 03/Desa Sirungkungon, terbit tanggal 30Desember 2017/Surat Ukur, tanggal 11 Desember 2017 Nomor05/Sirungkungon/2017, luas 11.580 M?, atas nama Erlina, S.H.

Nomor 82 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendaluntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.BrMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan olehPengadilan Negeri Kendal atas objek sengketa;Menyatakan sah hukumnya Perikatan Akan Jual Beli dengan Akta Nomor03 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPATSri Budi Sudono, S.H.,

Menyatakan sah hukumnya Perikatan Akan Jual Beli dengan Akta Nomor03 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT SriBudi Sudono, S.H., berkantor di Jalan Pemuda Nomor 95 Kendal;3. Menyatakan sah hukumnya Surat Kuasa Untuk Menjual dengan Akta Nomor04 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT SriBudi Sudono, S.H., berkantor di Jalan Pemuda Nomor 95 Kendal;Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt/20194.

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.SusGugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April2018;4.

tanggungan dilelang oleh Pemohon Kasasipada tanggal 17 Januari 2018 sedangkan debitor in casu PT MewahIndustri berada dalam insolvensi sejak tanggal 4 Oktober 2017,sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Factibahwa lelang objek hak tanggungan dilakukan melebihi batas waktusebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang UndangKepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor03

Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor03/Dlg.Eks/2004/PN.Dps. tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat ; .4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasaruntuk mengangkat Sita Eksekusi yang telah diletakkan atassebidang tanah / rumah yang terletak di Jalan Jayagiri UtamaNomor : 18 X Denpasar, Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :03/Dlg.Eks/2004/PN.Dps jo Nomor : 26/Eks/2004/PN.Sby joNomor : 755/Pdt.G/1997/PN.Sby ; 5.

Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor03/Dig.Eks/2004/PN.Dps. tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat ; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasaruntuk mengangkat Sita Eksekusi/ yang telah diletakkan atassebidang tanah / rumah yang terletak di Jalan Jayagiri Utama03/DIg.Eks ....... Nomor : 18 X Denpasar, Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :03/Dig.Eks/2004/PN.Dps jo Nomor : 26/Eks/2004/PN.Sby joNomor : 755/Pdt.G/1997/PN.Sby ; 5.

BeritaAcara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding tanggal 12Januari 2009, dan pihak Terbanding tidak menggunakanhaknya untuk memeriksa berkas perkara bandingsebagaimana Berita Acara yang dibuat dan ditanda tanganioleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor129/Pdt.G/2008/PA.Kag tanggal 12 Januari 2009 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Palembang sebelum memutus' pokok perkara, telahmengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 29 April 2009bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1430 H Nomor03

Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua PengadilanTinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor03/Pdt.G/2009/PTA.Plg tanggal 12 Januari 2009, Drs.DARISMAN dan Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H, M.S.I. sebagaiHakimhakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus2009 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1430 H olehHakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Drs. DARISMANdan Drs.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2018/PTUN Mks., tanggal 14 Agustus 2018;5.

Berkas perkara yang dimohonkan banding, didalamnya berisi kelengkapansuratsurat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A danbundel B, serta suratsurat lainya yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini seperti terteradalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2018/PTUN Mks., dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:.

Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks.Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangterkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2018/PTUN Mks., tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkanbanding;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahuluTergugat II Intervensi;DALAM POKOK PERKARA1.

Balimau, Rt/Rw. 003/002, Desa Balimau,Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, AgamaIslam, Pekerjaan Pedagang selanjutnya disebutSCL elects eee cece emcee enter nme eneromaonnnenn PEMOHON:nomen Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 18 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kandangan pada tanggal yang sama pula dalam Register Nomor03/Pdt.P/2016/PN.Kgn. telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknyaSebagal Deriul eeenee essen neers

bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi I, Il dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah SertipikatHak Milik Nomor 139 terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03

Tenggang Waktu Pasal 55 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;1.Bahwa Para Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasipada tanggal 4 Februari 2014 tentang Penerbitan Sertifikat Nomor139 Tahun 2013;Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 Para Penggugat barumengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 139terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April

Bahwa fakta ini terungkap dari Daftar Alat BuktiT.U.1.27;Bahwa dengan demikan objek tanah Sertifikat Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas 296 M?, yangterletak di Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, KabupatenCiamis, Provinsi.

Jawa Barat, tercatat atas nama DadangRuhendi, bukan berada di atas tanah Para Penggugat/PemohonKasasi, namun hal ini tidak menjadi bahan pertimbangan hukumdan penilaian Majelis Hakim baik di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta;Bawa Judex Facti tidak menilai bukti dan fakta persidanganmengenai perbedaan data fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 139terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas

;Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) mengatakan:Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakanuntuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridisdalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiatas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hakatas tanah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor 139 terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas 296 M?

Nomor03/Pdt.G/2008/PN.Smi., dan Surat Nomor: 24/tamins./IV/2018, tanggal11 April 2018 perihal surat susulan permohonan pelaksanaan/realisasiBerita Eksekusi Nomor 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi., jo. Nomor03/Pdt.G/2008/PN.Smi., sesuai dengan peraturan perundangudanganyang berlaku;7.

perkara, perlu kiranya Tergugat sampaikanmengenai Akta Notaris Nomor 149 tanggal 21 Mei 2007 tentang PerjanjianKredit, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta TanahSoebekti Ngardiman, Sarjana Hukum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol94 Kediri (Bukti T1), Surat Perjanjian Kredit Nomor 02/PRK/KDR/2009tertanggal 16 September 2009 (Bukti T2), Surat Perubahan Ke1 danPernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 02/PRK/KDR/2009 tertanggal16 September 2009 (Bukti T3), Surat Perjanjian Kredit Nomor03

/PT/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 (Bukti T4), SUratPerubahan Ke1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor03/PT/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 (Bukti T5), copy perjanjianperjanjian yang telah dilegalisir tersebut terlampir, yang merupakan dasarperikatan/perjanjian kredit antara Penggugat selaku debitur dan Tergugatselaku kreditur.

Nomor 3181 K/Pdt./2016tertanggal 16 September 2009, Pasal 7 Surat Perjanjian Kredit Nomor03/PT/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 dan Pasal 8 SuratPerubahan ke1 dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor03/PRK/KDR/2009 tertanggal 16 September 2009 yang menyatakan:Debitur dan kreditur setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yangtetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri,tanpa mengurangi hak dan wewenang kreditur untuk memohon pelaksanaan(eksekusi) atau mengajukan

Nomor 2687 K/Pdt/2019karena secara hukum justru Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara seharusnyamempertimbangkan sungguhsungguh bahwa dibatalkannya Sertifikat HakMilik Nomor 254 Tahun 1983, Gambar Situasi Nomor 2308 tanggal 30Agustus 1982 adalah karena adanya permainan curang yaitu pemalsuansurat yang dilakukan oleh Herman Sanjaya dalam perkara Nomor03/Pdt.G/2003/PN Kdi., yang menjadi sebab gugatan Herman Sanjayadikabulkan;Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 365/Pid.B/2011/PN Kdi.

,yang telah diperiksa dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembalidan telah berkekuatan hukum tetap (bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7), HermanSanjaya telah dijatuhi pidana karena terbukti melakukan tindak pidanamenggunakan surat palsu) dalam memenangkan perkara Nomor03/Pdt.G/2003/PN Kdi., dan karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor 254 Tahun1983 atas nama Djamaludin Umar (Pelawan) dibatalkan;Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yangmenyatakan Pelawan tidak memenuhi saran Kepala

Nomor 518 K/Pdt.SusPailit/2018Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor03/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor03/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 November2017 yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan menolak penetapan tagihan pada daftar tagihan sementaraTR Partnership Law Firm sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus limapuluh juta rupiah); Menghapus tagihan tersebut dari

29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M? (tujuh belas ribu lima ratus Sembilan meterpersegi), dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan; Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi/rencana jalan; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi;b. Berdasarkan sertipikat HGB Nomor 03 surat ukur tanggal 29 Mei 2013Nomor 02/SAOKA/2013 Luas 17.557 M?

2009/PN.SRG tertangggal 19 November 2009 seluas 1.067 ha(seribu enam puluh tujuh hektar) termasuk milik Pembantah yang telahmempunyai Pelepasan Tanah Adat dari pemilik tanah adat yang sah dan telahmempunyai sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang di keluarkan oleh BadanPertanahan Nasional oleh karena itu tidak ada alasan hukum apapun untukmengambil hak atas tanah tersebut terkecuali atas putusan pengadilan yangmembatalkan atau menyatakan: Sertipikat HGB Nomor 02, surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor03

29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M? (tujuh belas ribu lima ratus Sembilan meterpersegi), dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan;Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi/rencana jalan;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bagus Jaya Abadi;b. Berdasarkan sertipikat HGB Nomor 03 surat ukur tanggal 29 Mei 2013Nomor 02/SAOKA/2013 Luas 17.557 M?

dan seluas 12.500 Myang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional Kota Sorong mengandung cacat hukum dan telahmelanggar Hak Subyektif Terbantan Konpensi/Pembantah Rekonpesisehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniagar menyatakan SHGB Nomor 02 Surat Ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013, SHGB Nomor 03 Surat Ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor02/SAOKA/2013, SHGB Nomor 04 Surat Ukur Nomor 05/SAOKA/2013 danSHGB Nomor 05 Surat Ukur tanggal 12 Juli 2013 Nomor 06/SAOKA/2013

Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Srg tertanggal 5 September 2015, dst...Bahwa HGB Nomor 02, surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor03/SAOKA/2013 luas 17.509 M2 (tujuh belas ribu lima ratus sembilanmeter persegi), HGB Nomor 03, surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor02/SAOKA/2013 luas 17.557 M2 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluhtujuh meter persegi), HGB Nomor 04, surat ukur Nomor 04/SAOKA/2013luas 8.275 M2 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter perseg)i),HGB Nomor 05, surat ukur tanggal 12 Juli 2013