Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Boyolali, beralamat Jalan AnggrekNo. 1, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali,Jawa Tengah ;Selanjutnya akan disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Byltanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa diluar persidangan pada tanggal 3 Maret 2020Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor8

Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2020/PN Byl dari Kuasa Penggugat ;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencatatpencabutan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Byl dalam registerperkara ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).Ditetapkan di BoyolallPada tanggal 19 Maret 2020Hakimhakim Anggota Hakim KetuaIMELDA, SH. AGUS DARMANTO, SH., MH.NALFRIJHON, SH.

;Bahwa dengan dinyatakannya Penetapan Eksekusi Nomor 8/PDT/PEN/EKS/1951/PN.Kpg tanggal 2 September 1997 serta Berita Acara Eksekusi Nomor8/BA/PDT/G/1951/PN.Kpg tanggal 8 September 1997 tidak sah dan tidakberkekuatan hukum maka tanah sengketa yang telah dieksekusi tersebutharus dikembalikan seperti keadaan semula sebagaimana sebelum eksekusitersebut dilaksanakan;Bahwa dengan dinyatakannya Penetapan Eksekusi Nomor 8/PDT/PEN/EKS/1951/PN.Kpg tanggal 2 September 1997 serta Berita Acara Eksekusi Nomor8

Putusan Nomor 1151 K/Padt/2014tempat sero dari batu, Kumpulan pohonpohan tuak kira 150 pohonbanyaknya dan 1 tempat tanah kosong, dengan alasan bahwa barangbarang tersebut adalah milik dari almarhum pamannya tergugat dalamkasasi yang bernama Johannes Konay, sedang penggugat untuk kasasisama sekali bukan keluarga dari Johannes Konay tersebut;Bahwa jika diteliti dan dicermati dari pertimbangan putusan Nomor8/PDT/1951 Jo. Nomor 19/1952 Jo.

/PDT/51 pada Pengadilan Tinggi Kupang; Bukti P.38 berupa Surat dari Pengadilan Negeri Kupang NomorW17.DB.HT.04.10436 perihal Penjelasan; Bukti P.42 berupa Surat dari Sekretariat Negara Sekretariat WakilPresiden RI Nomor R506/WK.Pres/Set/VIII/1993 tanggal 9 Agustus1993 perinal Pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata Nomor8/PDT/1951;Hal. 38 dari 45 Hal.

Karena baik perkara Nomor8/PDT/1951 Jo. Nomor 19/1952 Jo. Nomor 63 K/SIP/1953 maupun perkaraNomor 6/PDT/G/1989/PN.KPG Jo. Nomor 9/PDT/1990/PTK Jo. Nomor 3171K/PDT/1990 yang dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi ternyata tidak adaamar (Condemnatoir) yang memerintahkan pengosongan atau penyerahantanah sengketa kepada Pemohon Eksekusi (sekarang Para TermohonKasasi/Para Terbanding/Para Tergugat).

Dengan demikian, pelaksanaaneksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 08/BA/PDT.G/1951/PN.KPGtanggal 8 September 1997 dan Penetapan Eksekusi Nomor 8/PDT/PEN/EKS/1951/PN.KPG tanggal 2 September 1997 ..terhadap perkara Nomor8/PDT/1951 Jo. Nomor 19/1952 Jo. Nomor 63 K/SIP/1953 maupun perkaraNomor 6/PDT/G/1989/PN.KPG Jo. Nomor 9/PDT/1990/PTK Jo.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertaHalaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2016/PT.SULTRAmemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusanPengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8

Terbanding semula Para Penggugat tersebut denganmenghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar sejumlah uangkepada Para Terbanding semula Para Penggugat, maka terhadap penghukumanpembayaran sejumlah uang ganti rugi tersebut tidak dapat dikenakan uang paksaterhadap siterhukum bilamana siterhukum lalai dalam melaksanakan/memenuhiputusan sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 606 a Rv;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amarputusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8

/Pdt.G/2015/PN.Bau sepanjang mengenai uang paksa perlu dibatalkan sehinggaamar putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Bau perlu diperbaiki yang selengkapnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yangkalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009

,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas A Khususmenerangkan bahwa Terdakwa EDDI MINARNO meminta banding terhadapHalaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 198/Pid/2021/PT MDNputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2020 Nomor8/Pid.C/2020/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan sah dan patut oleh AMINSYAH, SH Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Medan Kelas A Khusus kepada Penyidik sesuai dengan AktaPemberitahuan Banding Nomor:371/Akta.Pid/ 2020/PN Mdn tanggal 16

TunggalPengadilan Negeri Medan dalam mengadili dan memutuskan perkaraa quo.Berdasarkan dalil serta alasan Pemohon Banding uraikan dalamMemori Banding, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TinggiSumatera Utara yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untukmemberikan putusan sebagai berikut :i.Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMOHONBANDING/TERDAKWA;Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Bandingdari PEMOHON BANDING/TERDAKWA;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor8

sebab materi keberatan yangdikemukakan Terdakwa telah dikemukakan dan dipertimbangkan dengan baikdan benar, lagi pula keberatan mana hanya bersifat pengulangan yang tidakdapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan demikian alasanalasan dalam memori banding Terdakwa haruslah dinyakan tidak beralasan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat bandingmempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor8

TingkatPertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalammempertimbangkan unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehinggaberalasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor8

Berdasarkan SuratKuasa Khusus, masingmasing Nomor: 20/SKKKH.SP/II2020,Nomor: 21/SKKKH.SP/II2020, Nomor: 22/SKKKH.SP/II2020,tanggal 27 Januari 2020; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;melawan:Nama Jabatan : BUPATI BUOL;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Palu:Membaca:di.Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 3 Februari 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui eCourt pada tanggal 7 Februari 2020 dengan Register Nomor8/G

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 8/PENDIS/2020/PTUN.PL tentang Pemeriksaan Perkara Nomor8/G/2020/PTUN.PL dengan Acara Biasa melalui eCourt, tanggal 7 Februari2020;Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 8/PENMH/2020/PTUN.PL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksadan Memutus Perkara ini, tanggal 7 Februari 2020;4.

Gugatantersebut diajukan masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka sesualketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 di atas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkanpermohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tanpa harus memintapersetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan GugatanPara Penggugat dikabulkan, maka Majelis memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret Perkara Nomor8

BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Gombong yang beralamat di JalanYos Sudarso No 208, Wonokriyo, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah,selanjutnya disebut PENGGUGAT;LAWANJUJU HARYANINGSIH, Tempat Tanggal Lahir Kebumen, 29 Maret 1991, JenisKelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dk Padas Rt 01 Rw 01 DesaWaluyorejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor8/

Pdt.G.S/2021/PN.Kom, tertanggal 18 Juni 2021, tentang Penetapan Hakim Tunggalyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN.Kbm, tertanggal 18 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaanperkara ini merupakan sidang lanjutan dimana Kuasa Penggugat hadir;Halaman dari 2, Perkara Perdata No. 8/Pdt.G.S/2021/PN KbmMenimbang, bahwa sebelum memasuki acara Bukti Tambahan dipersidangan

;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe,tanggal 3 Maret 2017, Nomor 8/Pdt.P/2017/PNLsm, tentang Penunjukan Hakimuntuk menyidangkan perkara permohonan ini ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berkenaandengan perkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 28Pebruari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLhokseumawe pada tanggal 3 Maret 2017 di bawah Register Nomor8

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mencatatdalam register perkara perdata terhadap Register perkara Nomor8/Padt.P/2017/PNLsm atas pencabutan tersebut ;3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp.169.000,(seratu enam puluh sembilan ribu rupiah ) ;Demikianlah dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan PeniteraPengganti ;PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,HERMINA SILABAN,SH. MUKHTARI, SH,MH.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitungsejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tersebut dijatuhkan pada tanggal 16 Agustus 2016,yang dihadiri oleh Penggugat 1 serta Kuasa Insidentilnya dan tanpa dihadirioleh Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor8

undangundang, maka permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT telahmengajukan memori banding tertanggal 26 September 2016, yang diterimaoleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 September 2016,Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, di mana keberatankeberatan dalam memoribandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya mengemukakan sebagaiberikut :1. bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT merasa keberatan atasPutusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor8

Lagi pula alasanalasan keberatan yang diajukan PEMBANDING semula TERGUGAT, dalam Ptsn Nomor :73/PDT/2016/PT.JMB Hal. 7memori bandingnya tertanggal 26 September 2016 tersebut, baik keberatanDalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, menurut Majelis HakimPengadilan Tinggi Jambi bukanlah sesuatu hal yang baru, akan tetapi hanyamerupakan pengulangan semata terhadap halhal yang telah diajukan dantelah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis HakimPengadilan tingkat pertama dalam putusannnya Nomor8

Kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia warna hitamdengan nomor polisi terpasang BM 1971 JQ;b. 1 (satu) berkas akta jual beli lahan;c. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah/lahan;Dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggimelalui saksi Edwin Munandar;d. 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis FN warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor8

Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan tingkat kasasi, Karena pemeriksaan tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atauperaturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor8 Tahun 1981); Bahwa namun demikian

harus dikembalikan kepada pihak korban,yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi melalui saksi EdwinMunandar:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiPadang Nomor 59/PID/2019/PT PDG tanggal 16 Mei 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor8

Surat permohonan pencabutan gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Klatanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa HukumPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara tertulis dari KuasaHukum Penggugat tanggal 26 Januari 2018, Kuasa Hukum Penggugatbermaksud untuk mencabut gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan PerdataPengadilan Negeri Kalianda tanggal 22 Januari 2018 dengan Register Nomor8/Pdt.G/2018/PN Kla;Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum memasuki tahapjawabmenjawab/ belum

Menyatakan dicabut Surat Gugatan yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda di bawah register Nomor8/Pdt.G/2018/PN Kla, tanggal 22 Januari 2018;3. Memerintahkan gugatan Penggugat Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Kla, dicoretdari Register Perkara Perdata Gugatan;4.

./2019/PN Pkb dari Penggugat tersebut di atas adalah tidakbertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Perkara perdata Nomor8/Pdt.G.S./2019/PN Pkbo, maka seluruh biaya yang timbul karena adanyagugatan ini sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;Mengingat akan ketentuan perundangundangan yang bersangkutan ;MENETAPKAN: 1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;2.

Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balaiuntuk mencatat pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor8/Pdt.G.S./2019/PN Pkb. ini dalam buku register perkara perdata yangtersedia untuk itu;4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 916.000, (Sembilan ratus enam belas riburupiah);Demikian ditetapbkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh DWINOVITA PURBASARI, SH.

Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 10 Februari2018;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca:Penetapan Perkara Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Nnk, halaman 1 dari 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor8/Pid.Sus/2018/PN Nnk tanggal 12 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Nnktanggal 12 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan; Surat Pelimpahan Perkara Acara

Pemeriksaan Biasa Nomor B01/Q.4.17/Euh.2/01/2018 tanggal 3 Januari 2018; Surat Keterangan Kematian Nomor 006/SKM/RSUDNNK/1/2018yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenNunukan tanggal 18 Januari 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor8/Pid.Sus/2018/PN Nnk tanggal 12 Januari 2018, diketahui bahwa sidangpertama perkara ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018;Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penuntut Umum hadir danmenyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dihadapkan

Sbr. halaman 1 dari 3 HalamanSetelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber tertanggal26 Nopember 2018 Nomor : 8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim, tertanggal 26 Nopember 2018 Nomor :8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca Relaas Panggilan Sidang perkara Nomor8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, terhadap pihak Penggugat dan Para Tergugat ;Setelah membaca Berita Acara persidangan perkara Nomor8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, tertanggal

(satu jutaempat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri MadiunNomor 8/Pdt.G/2021/PN Mad diucapkan pada tanggal 29 Juli 2021diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan NegeriMadiun pada tanggal 29 Juli 2021, terhadap Pembanding semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi melalui kKuasa hukumnya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 mengajukan permohonan bandingsebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor8

semula PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal24 Agustus 2021 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan danputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tersebut karena telah kelirudan salah dalam pertimbangan hukumnya yang tidak sesuai dengan faktafaktahukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu mohon MajelisHakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara iniberkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor8

Terbanding semula TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi pada dasarnya mendukung pertimbangan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telahdidasarkan pada buktibukti dan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, oleh karena itu kontra memori banding tersebut dapat diterimadan dibenarkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo besertaputusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 29 Juli 2021 Nomor8

Nia Kurnia: Tempat Lahir Kuningan, Tanggal 4 April 1977, JenisKelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Ciwuni IIRT 006/003 Puncak, Pekerjaan lbu rumah tangga, untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Kng. tanggal 12 April 2019, tentang PenunjukanHakim;Setelah membaca dan mencermati Permohonan yang diajukan KuasaPenggugat secara tertulis tertanggal 15 April

Mengabulkan pencabutan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Kng. yang dimohonkan Penggugat tersebut di atas;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untukmencatat dalam Register perkara perdata Gugatan Sederhana yangsedang berjalan di bawah Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN.Kng., tentangPencabutan Gugatan Sederhana tersebut;3.

KelaminLakilaki, Tempat Tinggal : Ds.4 RT.003 RW.002 Bumi Nabung llirKec.Bumi Nabung Kab.Lampung Tengah Pekerjaan : Petani/PekebunNomor Handphone/Email (jika ada) : Selanjutnya disebutTERGUGAT Heri Puji Astuti, Tempat Tanggal Lahir : Bumi Nabung lIlir, 09021974, JenisKelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Ds.IV RT.003 RW.002 BumiNabun Ilir Kec.Bumi Nabung Kab.Lampung Tengah, Pekerjaan :Petani/Pekebunsebagai selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il;Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor8

berdasarkan PERMA Nomor2 Tahun 2015, bahwa dalam perkara gugatan SederhanaHakim wajib untuk lebih dahulu mengupayakan perdamaiandengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan ;Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnyaPenggugat telah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 2 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan mencabutgugatan perkara a quo dengan Nomor Register PerkaraNomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Gns;Menimbang, bahwa dengan adanya permohonanPenggugat tentang pencabutan gugatan perkara Nomor8

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah