Kebayoran Lama Jakarta Selatan, akantetapi dikarenakan tanah tersebut masih Girik (milik adat) dan belumbersertifikat, Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk diadakanterlebih dahulu Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara notaril dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);Bahwa di dalam kesepakatan tersebut, Tergugat menyatakan luas tanahyang akan diperjualbelikan kepada Penggugat seluas + 1600 M2 yangharganya ditetapbkan sebesar Rp. 2.750.000,/M2, dengan perjanjianbahwa luasan pasti tanah yang akan

menurut Tergugat hutang tersebutmerupakan pinjaman murni di bawah tangan yang sewaktuwaktu dapatdikembalikan setelah objek tanah laku terjual tanpa harus mengambilbagian dari objek tanah sebagai jaminan ;Bahwa walaupun objek tanah tersebut telah dijaminkan kepada PihakKetiga, sepanjang penjaminannya bukan merupakan Jaminan atas dasarHak Tanggungan atau Gadai atau jaminan lain yang bersifat preferen,Penggugat tetap berkeinginan untuk melanjutkan kesepakatan untuk jualbeli atas objek tanah secara notaril

tanggal 4 Agustus2011, dan lambatnya penyerahan berkasberkas yang diperlukanPenggugat serta adanya dualisme pengurusan dari pihak Tergugat ;Bahwa kesepakatan atau Perjanjian di antara Penggugat denganTergugat, menurut hukum merupakan UndangUndang bagi para pihakyang membuatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga untuk memenuhi kewajibannya Penggugat telahbeberapa kali memperingatkan Tergugat untuk segera dapat dilakukanPerjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli (PPJB) secara notaril

Fotocopy Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Non Notaril, diberi tanda P.5;6. Fotocopy Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda P.6;7. Fotocopy Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, tanggal 02 Mei 2018,diberi tanda P.7;8. Fotocopy Asli Surat Peringatan No. B.14KC/XIII/4946/01/2019, tanggal 15Januari 2019, diberi tanda P.8;9. Fotocopy Asli Surat Peringatan II No. B.69KC/XIII/4946/02/2019, tanggal 05Februari 2019, diberi tanda P.9;10. Fotocopy Asli Surat Peringatan Ill No.

penduduk danpencatatan sipil dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasiAdministrasi Kependudukan, yang apabila dinubungkan dengan perkara a quoadalah kutipan akta kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UndangUndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kutipan aktakelahiran sebagaimana bukti P7 bukanlah termasuk informasi dan/ataudokumen elektronik yang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau yang menurutundangundang harus dibuat dalam bentuk akta notaril

Foto copy Kwitansi Pembayaran Nomor Rekening 494301004484109 an.Haeruddin Kulle tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah), diberi tanda P.3 ;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur Tergugat, diberi tanda P.4 ;Foto Copy SHM No. 988 atas nama Haeruddin, diberi tanda P. 5 ;Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan Notaril, diberi tanda P.6 ;Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda P.7 ;Foto Copy Formulir kunjungan kepada Penunggak, diberi tanda P.8 ;Foto Copy

Bahwa benar berdasarkan Akte Notaril Pemberian Hibah No. 28 yang dibuatdi Notaris ATMADJI, SH pada tanggal 23 Januari 1973, MURNIJAHbersama dengan H. pewarismenghadap Notaris ATMADJI, SH denganmaksud dan tujuan MURNIJAH menghibahkan dengan cuma cumasebagian dari Haknya yang dipunyai sebesar sepertiga (1/3) bagian kepadasaudaranya yaitu SAPIl yang pada waktu itu di wakili oleh ayahnya H.pewariskarena masih dibawah umur dan sepertiganya (1/3) kepada ayahnyayaitu pewarisyaitu sebuah rumah berdinding

Bahwa benar berdasarkan Akte Notaril Pemberian Hibah No. 29 yang dibuatdi Notaris ATMADJI, SH pada tanggal 23 Januari 1973 MURNIJAH bersamadengan H. pewarismenghadap Notaris ATMADJI, SH dengan maksud dantujuaan MURNIJAH menghibahkan dengan cuma cuma sebagian dariHaknya yang dipunyai sebesar sepertiga (1/3) bagian kepada saudaranyayaitu SAPIl yang pada waktu itu di wakili oleh ayahnya pewariskarenamasih dibawah umur dan sepertiga (1/3) kepada ayahnya yaitu pewarisyaitusebuah rumah berdinding tembok

No. 0105/Pdt.G/2018/PA.Sbyyang mempunyai bagian yang sama dengan MURNIJAH yaitu sepertiga(1/3) bagian berdasarkan Akte Notaril Pemberian Hlbah No. 28 pada tanggal23 Januari 1973 dan Akte Notaril Pemberian Hibah No. 29 pada tanggal 23Januari 1973 yang dibuat di Notaris ATMADJI, SH agar dibagi dengan ParaPenggugat, akan tetapi tidak ada titik temu dan Para Tergugat masih tidakmau membagi/memberikan bagian dari H. pewarisdan SAPIl kepada ParaPenggugat selaku ahli waris;25.

Bahwa setuju guna menjamin kelancaran Pembagian Waris ini maka mohonKepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk mengosongkan Tanahdan Bangunan agar mudah nantinya dalam pendampingan;27.Bahwa setuju Para Penggugat Selaku Ahli Waris dari H. pewarisdan SAPI'Imengajukan gugatan ini untuk meminta bagian sepertiga (1/3) tanah danbangunan dari bagian H. pewarisdan sepertiga (1/3) tanah dan bangunanbagian dari SAPII sesuai dengan Akte Notaril Pemberian Hibah No. 28 yangHal. 20 dari 69 hal Put.

dalil posita Penggugat, hal inidikarenakan adalah inisiatip dan kemauan dari Penggugat sendiri untuk menjualtanahtanah tersebut dengan alasan ingin memperoleh harga tertinggi, dengan caramencari pembeli sendiri, sehingga Pembanding setuju dan sepakat dengankeinginan TERBANDING semula PENGGUGAT untuk melakukan sendiripenjualan asset jaminan dengan Pembeli yakni Mardan dan Edy Sucipto, hal inidibuktikan bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT telah hadir, menghadapdan menandatangani Akta Jual Beli secara Notaril

Dimanadalam perkara aquo, perbuatan hukum yang dimaksud dalam gugatan iniadalah untuk membuat antaakta Notaril yang bersifat otentik. dalam melakukanperbuatan hukum jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor12182/Palangka atas nama Ampung E. Sangen. Berdasarkan buktibukti Suratdan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon, terungkap bahwa ahliwaris dari AMpung E. Sangen dan Rusmita M.

berhutang kepada Terlawan sebesar Rp. 750.000.000, (tujuhratus lima puluh juta rupiah), di koreksi hutang Pelawan menjadi sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah), sebagaimana sebenarnya dalamkenyataan;Bahwa Pelawan diajak Terlawan ke Notaris VIRGINA RAPAR, SarjanaHukum, Magister Kenotariatan di Kabupaten Magelang untuk melakukanpembaharuan jumlah hutang Pelawan sebesar Rp. 50.000.000, (Lima puluh jutarupiah), menjadi sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah), yangakan dibuatkan akta Notaril

Terlawan, sampai sekarang tidakpernah ada;Bahwa Akta Penyerahan Suka Rela Atas Jaminan dan Akta Pengosongantersebut belum bernomor dan bertanggal, ketika Pelawan menanyakan kepadaNotaris mengapa akta tersebut hanya di tandatangani oleh Pelawan sertamengapa akta akta tersebut tidak bernomor dan bertanggal, Notaris tersebutmenjelaskan bahwa akta akta tersebut akan di beri nomor dan tanggal kalauPelawan melakukan wanprestasi maka dari itu para pihak Pelawan danTerlawan tidak diberikan salinan akta notaril

Dan undangundang tersebut terhadap kredit macet diperbankkan dan terhadap Obyek Jaminan yang telah dipasang HakTanggungan dan merupakan Akta Notaril sehingga bisa dilakukan lelang,Sehingga Pelawan harus membayar sebesar Rp. 850.000.000,00 ( DelapanRatus Lima Puluh Juta Rupiah ) sesuai dengan dipasangnya Hak tanggunganyang mana itu sudah mencangkup biaya pelelangan, eksekusi dan jugapinjaman pokok Pelawan serta denda yang harus dibayarkan.

Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan surat kuasa dalam halpemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli dengan angsuranbertentangan dengan hukum;6. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya debtcollector yangmenelantarkan keluarga Penggugat dilokasi eksekusi barang jaminan adalahperbuatan melawan hukum;7.

; Apakah pembuatan akta notaril yang menggunakan surat kuasa dalam halpemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli denganangsuran bertentangan dengan hukum?; Apakah perbuatan Tergugat melalui pihak Ketiga telah menelantarkankeluarga Penggugat di lokasi eksekusi barang jaminan adalah merupakanperbuatan melawan hukum?

ada digadaikan dan belum ada uang untuk melakukanpenyetoran angsuran ;Menimbang bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikansebaliknya adanya kesalahan dalam pembuatan suratsurat tersebut, melainkansesuai bukti T3 pembuatan akta fidusia maupun penerbitan sertifikat fidusiatersebut dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang maka menurutMajelis Hakim sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Pejabat yangberwenang tersebut adalah sah ;Menimbang bahwa mengenai pembuatan akta notaril

., yang berbunyi:"Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempatkedudukan hukum (domisili) yang tatap dan umum di Kantor KepaniteraanNegeri Ngawi";Bahwa dengan demikian ,jelaslah gugatan yang diajukan salah dalampengajuan pengadilannya karena harusnya diajukan ke Pengadilan Ngawi danbukan Pengadilan Magetan karena sebelumnya telah terjadi kesepakatanantara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Akta Notaril sebagaikata otentik;Bahwa dalam hukum acara perdata menurut

Kelahiran No. 16972/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 25 Juli 2008 dan DINDA SEPTRIANDA (Perempuan) Lahir di Bandung pada tanggal 13 September 2007 Kutipan Akta Kelahiran No. 16973/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung Tanggal 25 Juli 2008, untuk melakukan kepentingannya dan/atau melakukan perbuatan hukum dalam membuat dan menandatangani akta-akta, surat-surat, kwitansi (bukti tanda terima) baik dibawah tangan ataupun notaril

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam putusan tidakmempertimbangkan Dimana Tergugat tidak dapatmempertahankan dalil dalil bantahan dalam jawabannya terhadapgugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak dapat menghadirkansatupun saksi untuk mendukung dalil bantahan dalam jawabannya,sehingga surat kuasa menjual notaril yang diajukan oleh Tergugatdengan kode T2 tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon Keberatanmemohon kepada Majelis Hakim

Rekonvensi pernah mengadakan perjanjian tanpadiketahui Penggugat Rekonvensi dan bahkan lebih dari pada itu,Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sama dengan TurutTergugat (notaris) melibatkan pihak ketiga untuk tujuan politik(kekuasaan) sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensimemberikan keteranganketerangan yang palsu, disertai dengan tipumuslihat untuk membujuk Tergugat in casu Bapak Salihi Mokodongan,selaku Ssuami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan maksudagar di dalam akta notaril

Bahwa dengan demikian telah nyata fakta hukum TergugatRekonvensi /Penggugat Konvensi, mempunyai itikad buruk (toede grow) dalammelakukan perbuatan hukum perjanjian pinjammeminjam sebagaimanaAkta Notaris Nomor 42 itu, dimana Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi tidak pernah datang dan menghadap notaris selaku pembuatakta dan tidak pernah memberikan persetujuan/kata sepakatsebagaimana isi/klausul yang tertera dalam akta notaril itu, sehinggaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat keberatan sertameminta

Begitu pula dalam pembuatanHalaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Blaaktaakta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengandiundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatanNotaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi18 tahun.

1Tanggal 25 Agustus 2011 ;Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 31 /Pdt.SusBPSK/2016/PN Kwg6.BahwaSurat Penawaran Putusan Kredit Nomor B.186/KCXIV/ADK/08/2012Tanggal 24 Agustus 2012 ;Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B.74KC/XIV/ADK/04/2013Tanggal 12 April 2013 ;Surat Penawaran Putusan Kredit Nomor B.185/KCXIV/ADK/09/2013Tanggal 04 September 2013 ;Apabila suatu penawaran kredit telah disetujul, maka ketentuan dansyaratsyarat kredit yang disepakati tersebut barulah dituangkan dalamsuatu Akta Perjanjian notaril

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,Pasal9,Pasal 10, Pasal 13 ayat(2), Pasal 15,Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,huruf c,huruf e,ayat(2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5(lima)tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)Pertimbangan BPSK tersebut di atas pada intinya menyatakan telahHalaman 17 dari 34 Putusan Nomor 31 /Pdt.SusBPSK/2016/PN Kwgterikat perjanjian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yangtertuang dalam suatu) akta perjanjian notaril

, sehingga kembalimenunjukan permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah menyangkutPerjanjian Kredit yang dibuat antara Kreditur dan Debitur, bukan sengketakonsumen, apalagi ranah pidana, namun sengketa hutang/kreditsehingga masuk dalam ranah keperdataan.Namun diluar hal tersebut di atas, dapat PENGGUGAT jelaskan bahwaakta perjanjian notaril dibuat apabila sebelumnya oleh pihak calondebitur/debitur (dalam hal ini TERGUGAT) telah ditandatangani suatuSurat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang salah

(kode Bukti P1)Keterangan Singkat :Bukti P1 membuktikan bahwa benar terdapat perjanjian utang piutangyang dibuat secara Notaril, dan memiliki kekuatan pembuktian sempurnadan kuat antara Penggugat dengan Tergugat dengan syaratsyarat danketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dariPenggugat dengan total sebesar Rp. 87.500.000, (delapan puluh tujuhjuta lima ratus ribu);.

Begitu pula dalam pembuatan aktaakta notaril yangbersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalammenentukan usia dewasa yaitu menjadi 18 tahun.

Bahwa pada faktanya Tergugat telah memberikan semua penjelasanmengenai isi dari Akta Notaril Perjanjian Kredit termasuk namun tidakterbatas pada hak dan kewajiban masingmasing pihak. Penjelasansedemikian telah diberikan sebelum Penggugat II menandatangani AktaNotaril Perjanjian Kredit.3.

Bahwa sebelum menandatangani Akta Notaril Perjanjian Kredit tersebut,Penggugat II telah membaca ulang isi Akta Notaril Perjanjian Kreditdimaksud dan setelah membaca barulah Penggugat II menandatanganiAkta Notaril Perjanjian Kredit tersebut tanpa ada paksaan dari pihakmanapun sebagai tanda persetujuan dan kesepakatannya denganTergugat .4.

Bahwa, pada sebelum dan saat Akta Notaril Perjanjian Kreditditandatangani, Penggugat II tidak keberatan atas isi Akta NotarilPerjanjian Kredit. Oleh karena itu Perjanjian Kredit telah memenuhi UnsurObjektif dan Unsur Subyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KitabUndangUndang Perdata.6.

Surat Pernyataan secara notaril tertanggal 14 (empat belas)Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan Nomor Akta 02 padakantor Notaris Fitria Tresna Permata Sari, S.H., M.Kn;menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam gugatan inisehingga dapat menjadi suatu ketetapan dalam putusan ini serta untukdipatuhi, dijalankan, dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;8. Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dalam Rekovensi1.

No. 0329 /Pdt.G/2019 /PA.Jmb.dibawah tangan maupun secari notaril tertanggal 14 Februari 2019 dan untukselanjutnya minta penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam tanggapannnya membenarkanadanya perjanjian dan kesepakatan tersebut, namun Tergugat menyatakanTergugat menandatangani surat kesepakatan karena terpaksa dan tekanan dariPenggugat sehubungan dengan adanya laporan di Polda Jambi dengantuduhan zina dan KDRT, kemudian terhadap kesepakatan mana Tergugatminta dibatalkan, disamping itu

mobil adalah usaha milik orang tua Penggugat dan modalnyajuga dari orang tua Penggugat (halaman 4 replik Penggugat), juga dariketerangan saksi yang dihadirkan Penggugat yang notabene adalah ibukandung Penggugat sendiri menyatakan bahwa hartaharta yang didalilkanPenggugat adalah milik orang tua Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari kedua belahpihak majelis berpendapat harta bersama yang didalilkan Penggugat bahkantelah dituangkan dalam akta baik dibawah tangan maupun secara notaril

bawaan darimasingmasing suami isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiahatau warisan adalah dibawah penguasan masingmasing sipenerima, parapihak tidak menentukan lain;Menimbang, bahwa ketika terjadi perceraian terhadap pembagianharta bersama pada prinsipnya menurut kaedah hukum harus dibagi duasebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa kesepakatan pembagian harta antara Penggugatdan Tergugat yang kemudian dituangkan dalam akta baik dibawah tanganmaupun secari notaril

gugatan a quo tidak sesuaidengan faktafakta hukum dalam gugatan maka oleh karennya gugatanPenggugat a quo secara yuridis formal adalah Obscuur Libel , jadi patutkiranya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Hal tersebut tentu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat oleh karennyagugatan Penggugat a quo secara yuridis formal menjadi Obscuur Libelkarena hanya menyebutkan Surat Perjanjian Kredit dibawah tangan yangkenyataan telah dibuatnya akta notaril

M.Kn tertanggal 06 September2018, dan kedua Perjanjian tersebut masih belum diselesaikan dikarenakanPenggugat telah melakukan wanprestasi;Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Mig3.Bahwa pada posita 2 tidak benar jika Tergugat telah membayar Rp.111.671.000, karena penggugat memiliki sejumlah hutang yang pertamasenilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan Surat PerjanjianKredit Nomer 052.01.06.905191.02 yang kemudian ditingkatkan ataudibuatkan akta notaril yaitu