MAKBahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau PengujianHasil Hutan dijelaskan bahwa :Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara harus dilakukanPengukuran dan/atau Pengujian oleh Petugas yang Berwenang / Tenaga yangBerkompeten; Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak hasil budi daya dilakukanpenetapan jenis, Pengukuran volume / berat, dan penghitungan jumlah olehpihak yang ditentukan sesuai dengan

MAKDimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatasadalah :> Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, Kayu olahan (baik Jenis kayu Bintangur danCinacina (Melur) maupun jenis lainnya) yang bahan bakunya berasal dariHutan Alam, diangkut dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu,pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayuOlahan

(SKSHHKO).> Jenis kayu Bintangur dan Cinacina (Melur) tidak termasuk dalam jenis kayubudidaya yang berasal dari hutan yang sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya yang berasal dari Hutan Hak, akan tetapi jika terdapat jenis kayuBintangur dan Cinacina (Melur) berasal dari hutan hak hasil budidaya, makaperlu. ditetapbkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsisebagai hasil

Selanjutnya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);Bahwa Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu SKSHHK berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, Pasal 11

yang berasal dari Hutan Hak;Bahwa Dokumen Nota Angkutan Kayu Olahan sebagaimana dalam BerkasPerkara sebagaimana diperlihatkan, jenis dokumen dan format dokumen tersebuttidak terdapat dan diatur dalam ketentuan paraturan baik dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, maupun dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan

merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya. Bahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45Batang (9,96 m) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

merupakan kayu bulat yang merupakan kelompok hasilhutan kayu budidaya sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf bPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45 Batang(9,96 m3) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit TrukMitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

BH 8005 GU tersebut tidakdiperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentang11pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, Bahwa berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,Total PSDH = Rp.277.330,00,Total DR = Rp.748.673,42,Jadi

,DFM,Jabatan Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Setjen, Kemdiknas, AlamatJalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat ;2. WOLTER BEATUS SIRINGORINGO, SH.,JabatanKepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ; 3. SUMARNI, SH. ,MH., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum , Biro Hukumdan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ;4.

., JabatanKepala Subbagian Bantuan Hukum II, BiroHukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ; DADANG GANDHI, SH., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum II!1, Biro Hukumdan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ;MUHAMMAD RAVII, SH.

., Jabatan Stafpada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukumdan Organisasi, Setjen Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ;AHMAD MUDZAFFAR, SH., Jabatan Staf padaBagian Bantuan WHukum, Biro Hukum danOrganisasi, Setjen Kemdiknas, AlamatJalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat :DIMPOS BATUBARA, SE., Jabatan Staf padaBagian Bantuan WHukum, Biro Hukum danOrganisasi,Setjen Kemdiknas, Alamat Jalan JenderalHalaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUNJKTSudirman, Senayan

AFFAN MOHAMVAD, SH., Jabatan Staf padaBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Setjen Kemdiknas, AlamatJalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta Pusat ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor344/MPN/HK/2011, tertanggal 19 Mei 2011,selanjutnya disebutsebagai ....... ee eeTERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 94/PEN DIS/2011/PTUN JKTtertanggal 28 April 2011 tentang Pemeriksaan denganAcara Biasa : Telah

minta kemaklumanbahwa keterlambatan bukan kemauan dan diluar kemampuanHalaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUNJKT15.16.17.18.12Penggugat ; Bahwa upaya Penggugat menghadirkan diri dengan hanyaoleh berita burung semestinya dihargai, dimana dengantanpa pelayanan masih berusaha untuk menjangkau suatukegiatan penting seperti itu ; Bahwa setelah acara usai, Penggugat minta tolonguntuk dapat menyusul penandatanganan berkas, ternyatabawahan dari bawahan Tergugat yakni Kepala BiroKepegawaian Setjen

Bahwa Kayu Hasil Hutan adalah kayu yang tumbuh alami dan bukanmerupakan hasil budidaya baik didalam kawasan hutan maupun diluarkawasan hutan (Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak). Bahwa benar fungsi Hutan terbagi atas 3 (tiga) fungsi yaitu :1.

.48/MENLHK/Setjen/ Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutankayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan HakYang di maksud denganHutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atastanah.Dan Di atur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutananRepublik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 joP.48/MENLHK/Setjen/ Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutankayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.Bahwa benar yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayuyang

Hidup dan kehutananrepublik indonesia Nomor P.43/ MENLHKSETJEN/2015 Tentangpenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.Bahwa benar apabila kayu Bulat yang diangkut oleh terdakwa KAMELmerupakan kayu yang tumbuh secara alami dihutan hak namunmelakukan pengangkutan tidak mematuhi aturan dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 11/2016 jo P.48/MENLHK/Setjen/Kum.1/ 8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu BudiDaya Yang

berasal dari Hutan Hak Pasal 10 ayat (1) MenjelaskanPengunaan dokumen Nota Angkutan yang terbukti sebagai dokumenangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dikenakansangsi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Bahwa benar untuk menentukan kayu yang berasal dari hutan alam perludi lakukan pengecekan tunggul atau lacak balak.Dan untuk Pengecekantunggul dan lacak balak di atur dalam Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/

PermenLHKNomor : P.64/Menlhk/Setjen/ KUM.1/12/2017 Tanggal 19 Desember2017.Perhitungan kerugian Negara dari hasil pengukuran kayu bulat padaMobil Truk Nomor polisi BH 8015 GL berjumlah 13 batang sebanyak 9,52m? dengan sopir terdakwa KAMEL Bin ZAINUL :> Kelompok Kayu Indah Dua Kayu Bulat Besar (KBB)PSDH 6,50 M8 X Rp. 155.000, (tarif)= Rp. 1.007.500,( Satu juta tujuh ribu lima ratus rupiah)DR 6,50 M3 X 18 USD .

Penyusunan dan Rencana Kebutuhan BiroLogistik dan Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum(KPU) ; Adapun hal hal yang = menjadi dasar diajukannyagugatan ini adalah sebagai berikutBahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakanKeputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangberisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yangberdasarkan Peraturan Perundang undangan =: yangberlaku, yang bersifat konkret, individual danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang

Sehingga tanggal 1 Oktober 20073seharusnya sudah mendapatkan hak = pensiunBahwa tindakan sewenangwenang' Tergugat tersebutjuga telah menimbulkan kerugian bagi diriPenggugat sendiri yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil yang dipekerjakan pada Setjen KPUyang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil oleh Tergugat berdasarkan SKMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86060 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008Bahwa dalam SK yang diterbitkan oleh Tergugat aquopada konsideran

Penggugat mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa, menyelesaikan serta memutusperkara ini agar memberikan Putusan, sebagai berikutMewajibkan kepada Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia ( Tergugat ) untukmenunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 86060Tahun 2008, tanggal 13 Februari 2008 =st tentangpemberhentian tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, NIP.010072141, Pembina Tingkat ( IV/B ) Kabag.Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik danDistribusi Setjen

Pemilihan Umum ( KPU )sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap; DALAM POKOK PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyaMenyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86060 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentangpemberhentian tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos,NIP.010072141, Pembina Tingkat ( IV/b ) Kabag.Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik danDistribusi Setjen

Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari 2008tentang Penetapan Menjatuhkan hukuman disiplinberupa Pemberhentian tidak denganHal 11 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUNJKT.hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaAchmad Rojadi,TAOS =n nm i nim ee rm ms mm mm mwBahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugatpada butir 9 yang menyatakan bahwa tindakansewenang wenang Tergugat tersebut juga telahmenimbulkan kerugian bagi diri Penggugat sendiriyang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yangdipekerjakan pada Setjen

., Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan;2. Kolonel Laut (KH) Sigit Wahyu Wibowo, S.H.,M.Hum.,NRP. 11274/P, Kabag Advokasi Hukum Rokum SetjenKemhan;3. Letkol CHK Eko Haryanto, S.H., M.H., NRP. 548852,Kasubbag Dil TK Bagian Advokum Rokum Setjen Kemhan;4. Letkol Sus Ade Rustian, S.H., M.H., NRP. 522872,Kasubbag Dil TK Il dan TK III Bagian Advokum Rokum SetjenKemhan;5.

., Penata Tingkat III/D NIP.197104032002122001, Penyusun Naskah Subbag HatkumTUN dan Bakum Bag Advokum II Rokum Setjen Kemhan;6. Made Dwi Wirajaya, S.H., Penata III/C, NIP.197801212009121001, Penyusun Naskah Subbag Dil TK Bag Advokum I Rokum Setjen Kemhan;7. Gayatno Gultom, = S.H., Penata III/C NIP.198508262010121002, Penyusun Naskah Subbag Dil TK Ildan TK III Bag Advokum Rokum Setjen Kemhan;Him. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 224/B/2020/PT.TUN.JKT.8. Putu.

., Penata II/C NIP.19850812201022003, Penyusun Naskah Hatkumper BagAdvokum II Rokum Setjen Kemhan;9. Pelda Mes S.

., NRP. 70943,Pranata Teknologi Informasi Subbag Dil TK Bag Advokum Rokum Setjen Kemhan;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKementerian Pertahanan Republik Indonesia, Alamat Jalan Medan Merdeka BaratNomor 1314, Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor224/B/2020/PT.TUN.JKT.

Bahwa sesuai PermenLHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentangIUI Primer Hasil Hutan dan P.43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/ Setjen /Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, jenisjenisproduk dari industri primer hasil hutan adalah:1. Penggergajian Kayu dan/atau Pengawetan Kayu dengan ragam produkyaitu kayu gergajian dan/atau palet kayu;2.

Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Permen LHK NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 yang dimaksud dengan hak atas tanahadalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;Bahwa terkait penatausahaan hasil hutan kayu yang berada pada lahan yangsudah dibebani dengan PHAT, maka Permen LHK NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 = Jo.

8 Permen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.Permen LHK Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016.

kayu olahan (TPTKO);Bahwa menurut Permen LHK Nomor : P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 danPermen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.

;Jabatan : Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan;Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 165/G/TF/2021/PTUNJKT10.11.12.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatan: Kolonel Laut (KH) Sigit Wahyu Wibowo, S.H.,M.Hum.;: Kepala Bagian Advokasi Hukum RokumSetjen Kemhan;: Kolonel Laut (KH) Priya Santosa, S.H.;: Analis Kebijakan Madya Bid.

AnsisluhkumRokum Setjen Kemhan;: Letkol Laut (KH) Bambang Irawan, S.H., M.H.;: Kasihatkum Subdisbankum Diskumal:: Letkol Sus Ade Rustian, S.H., M.H.;: Kasubbag Dil Tk.II dan Ill Bag.

Advokum Rokum Setjen Kemhan;: Letkol Laut (KH) Ishaq Djamil, S.H.;: Kasi Aset Subdisbankum Diskumal;: Kolonel Laut (KH) Yopi Roberti Riry, S.H., M.H;: Kadiskum Lantamal III Jakarta;: Made Dwi Wirajaya, S.H.;: Kasubbag Dil TK Bag Advokum RokumSetjen Kemhan;: Unjaya Praba, S.H.;: Pengolah Data Subbag Dil Tk. 1 dan III BagAdvokum Rokum Rokum Setjen Kemhan;Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 165/G/TF/2021/PTUNJKT13. Nama : Letda CHK Para Satya, S.H.;Jabatan : Pengelola Data Subbag Dil Tk.

Nota Angkutan untuk Hutan Hakyang menerbitkan adalahpemilik hutan hak yang kayunya hasil budidaya atau termasuk dalamjenisjenis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Jo.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.85/MenlhkSetjen/Kum. 1/11/2016,Jo.P.48/MENLHK/SETJEN/Kum.1/8/2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, pada prinsipnyapengangkutan kayu yang berasal dari Hutan Hak menggunakan NotaAngkutan. Dalam kayu yang berasal dari hutan hak tersebut tumbuhsecara alami, maka mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan negara yang menggunakan SKSHHK.

/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutanuntuk hutan hak jika kayu olahan tersebut berasal dari hutan haksebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo.

P.48 /MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 8 / 2017, tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN BIs Bahwa apabila tidak ada izin usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) maka dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) tidak dapat diterbitkan. Bahwa dalam mengangkut dan membawa hasil hutan harus dilengkap!

Bahwa berdasarkan Permen LHK NomorP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang tata Cara Pengenaan,Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPHKerugian Negara yang diakibatkan oleh Terdakwa dalam mengangkutKayu Olahan atau Gergajian sebanyak 249 (dua ratus empat puluhsembilan) keping sama dengan 8,3685 M? (delapan koma tiga enamdelapan lima meter kubik) adalah :a. PSDH Kel. Meranti = Rp1.056.155,PSDH Kel. R. = Rp55.786,Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2021/PN BIsCampuranb.

kecil tersebutdidapatkan dari terdakwa (Toko Sinar Harapan) sebanyak 18 ekor dan darisaksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10ekor.Bahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwamemiliki lampiran jenisjenis

Tumbuhan dan Satwa yang dilindungitermasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakantidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwayang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut 448 yaknijenis

/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari family Paradiseidaemasuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan pada lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluh delapan) jenisspesies Burung Cendrawasi yang di atur dan dilindungi.Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa memiliki lampiranjenisjenis

Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi termasuk BurungCenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telahdiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya di Kepulauan Aru)masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnyapada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni

P.66/Menlhk/Setjen /Kum.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam atau terdakwatidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan yang sah yaitu berupa NotaAngkutan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) #PerMenLHK No.P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016, lalu setelah terdakwa ditangkap dandiinterogasi ditemukan fakta bahwa kayukayu tersebut terdakwa belli dari arealyang berada di Sinar Danau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang manatersebut beli dari Sdr.

/Kum.1 / 10 / 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangberasal dari Hutan Alam dan atau sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) bahwapengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.85 / MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / MENLHK /Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN TbhSETJEN / Kum.1 / 8 / 2017 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan

yangberasal dari Hutan Hak; Bahwa yang berhak / berwenang menerbitkan dokumen berupa SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah karyawanPemegang Izin/Pengelola Hutan/Industri Primer/TPTKB yang memilikikualifikasi Tenaga Teknis PHPL PKGR;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66 / MENLHK / SETJEN /Kum.1 / 10 / 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangberasal dari Hutan Alam pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) dimana setiappengangkutan

/ HPL.3 / 8 / 2016tanggal 12 Agustus 2016 tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan luran IzinUsaha Pemanfaatan Hutan yang berlaku pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.64 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rug!

P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasaldari Hutan Alam atau terdakwa tidak dapat menunjukan dokumenpengangkutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan sesuai dengan pasal 4ayat (1) PerMenLHK No. P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016; Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi ditemukan faktabahwa kayukayu tersebut terdakwa beli dari areal yang berada di SinarDanau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang mana tersebut beli dariSdr. DENSI (DPO), Sdr.

P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019tentang IUI Primer Hasil Hutan bahwa IUIPHHK dilarang menadah, menampungatau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan bakuyang tidak sah (illegal). Bahwa sesuai PermenLHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IUIPrimer Hasil Hutan dan P.43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/ Setjen /Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, jenisjenisproduk dari industri primer hasil hutan adalah:1.

Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Permen LHK NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 yang dimaksud dengan hak atas tanahadalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;Bahwa terkait penatausahaan hasil hutan kayu yang berada pada lahan yangsudah dibebani dengan PHAT, maka Permen LHK NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 = Jo.

8 Permen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.Permen LHK Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016.

kayu olahan (TPTKO);Bahwa menurut Permen LHK Nomor : P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 danPermen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.

Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.

;Dan Di atur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.;Dan hutan hak tersebut dapat berasal dari APL Murni dan Pelepasan.;UBahwa yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayu yangberasal dari Hutan hak adalah Hasil hutan berupa kayu hasil budi daya di atasareal hutan hak.

NomorP.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutandan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan,Dana Reboisasi,Ganti RugiTegakan, Denda Pelanggaran Eksplotasi Hutan Dan luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan. ;Subjek PSDH meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada pemilik kayu tumbuhalami sebelum terbit alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (Pasal 2 Ayat 1Butir (k) Permenihk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

;Subjek DR meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada pemilik kayu tumbuh alamisebelum terbit alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (Pasal 4 Ayat 1 Butir (g)Permenlhk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

;Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohonpohon alami yangsecara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alamdan lingkungannya (Pasal 1 Ayat 10 PermenlhkP.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

terdakwa KANTARTO Alias KANTAR secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana menangkap, menyimpan, memiliki,memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi Undangundangdalam keadaan masih hidup sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RINomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHK NomorP.20/MENLHK/SETJEN

stres (Sesuai dengan surat kematiandari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem YogyakartaNomor BA.594,592,550,604/K.22/Wil.II/KSA/8/2018) dan saat ini di simpan didalam frezeer Stasiun Flora Fauna Bunder, Kabupaten Gunungkidul; Bahwa Trenggiling (manis javanica) merupakan salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya tercantum dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada nomorurut 84;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan SatwaJo Peraturan Mentri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis tumbuhan dan satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan

dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudahsering memberikan sosialisasi kepada Masyarakat di Gunungkidulsemua tumbuhan dan satwa yang sudah harus dilindungi;Bahwa tindakan menjual trenggiling berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistem pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a joPeraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetantumbuhan dan satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi;Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara tunggal makadengan memperhatikan seluruh fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakimakan membuktikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat(2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHKNomor P.20 /MENLHK/SETJEN/KUM.1

Kemudian tulangtulang harimau tersebutsekaligus diasap dengan api agar tidak mudah membusuk setelah prosesHal. 5 dari 27halamanPutusan Nomor1/Pid.Sus/2018/PN Mkmtersebut dikeringkan maka selanjutnya terdakwa bisa menjual kulit harimautersebut.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepoblikIndonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM./8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang

Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan WHidup dan Kehutanan~ Repoblik Indonesia NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM./8/2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanMentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi dalam Lampiran Nomor 59 yaitu Panthera Tigris Sumatrae(Harimau Sumatera) adalah termasuk salah satu hewan yang dilindungi.werccee= Perbuatan terdakwa UJANG MADRI Als UJANG Als HERI Bin MADRIdi ancam Pidana sebagaimana diatur dalam

/Kum./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentangperubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,pada Nomor urut 56 Lampiran Permen LHK tersebut tercantum bahwaHarimau Sumatera masuk kedalam Jenis satwa yang dilindungi dan masukdalam kelompok satwa Felidae (Carnivora).Beberapa lembaga Internasional telah menerbitkan penetapan sehubungandengan kritisnya populasi harimau Sumatera antara lain :a.

/Kum./1/8/2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentangperubahan atas Permen LHK No: P.20/Men.LHK/Setjen/Kum.1/6/2018tanggal 29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,menyatakan bahwa Harimau Sumatera masuk kedalam jenis satwa yangdilindungi dan masuk dalam kelompok satwa Felidae (Carnivora);Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis

/Setjen/Kum.1/6/2018 tanggal29 Juni 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, menyatakanbahwa Harimau Sumatera masuk kedalam jenis satwa yang dilindungi danmasuk dalam kelompok satwa Felidae (Carnivora);Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) JoPasal 21 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnyatelah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah

Bahwa DokumenBerdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 11ayat (1) bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasilhutan kayu dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHkK).

Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK / SETJEN / KUM.1/ 10 / 2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, pasal 1angka (4) disebutkan bahwa hutan alam adalah suatu lapangan/lahan yangtidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohonpohon alami yangsecara keselurunhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alamlingkungannya.

Bahwa Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/MENLHK /SETJEN /KUM.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 1angka (27) disebutkan bahwa kayu olahan adalah produk hasil pengolahankayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneer, danserpih.

(empatkoma dua lima enam nol meter kubik), Sebagaimana Berita AcaraPengukuran Barang Bukti Kayu Olahan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021bukan termasuk kayu olahan yang dihasilkan dari pohon hasil budidayasesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutanuntuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan.

/SETJEN/KUM.1/11/ 2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.Berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Nomor: P.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak sudah sangat jelas diaturpada Pasal 3, sementara mekanisme Pemungutan Hasil Hutan dariHalaman

9 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.SusLH/2020/PN KsnKawasan Hutan Negara atau Hutan alam khususnya Hutan Produksitelah diatur dalam Permen LHK, Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM pada Pasal 3,Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 serta PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADAHUTAN PRODUKSI

P.64 /MENLHK /SETJEN /KUM /12 /2017, TentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH danDR atas kayu olahan yaitu :a. Kayu Olahan/ Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah :Pembayaran PSDH sebanyak = Harga Patokan X 10% X 2 XVolume = Rp. 1.500.000,00 x 10 % X 2 X 5,5355 MS = Rp.1.660.650,;Pembayaran DR sebanyak: 5,5355 M X 2 X USD$ 18 = USD$199,278;Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.SusLH/2020/PN Ksnb.

P.64 /MENLHK /SETJEN /KUM /12 /2017, TentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH dan DRatas kayu olahan yaitu :a. Kayu Olahan / Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah :Pembayaran PSDH sebanyak = Harga Patokan X 10% X 2 X Volume =Rp. 1.500.000,00 x 10 % X 2 X 5,5355 MS = Rp. 1.660.650.;Pembayaran DR sebanyak: 5,5355 MS X 2 X USD$ 18 = USD$ 199,278;b.

Bahwa satwaKijang Muncak (MUNTIACUS MUNTJAK) dan satwa Rusa Sambar(RUSA UNICOLOR) adalah satwa yang dilindungi oleh Undang Undangdan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentangpengawetan jenis tumbuhan dan dan satwa serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Rl Nomor:P.92/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018, yang memuat daftar tumbuhan dansatwa yang dilindungi.

/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi.Bahwa posisi barang bukti diamankan di dapur rumah Terdakwa dankondisi barang bukti bagian tubuh kijang dalam keadaan habis dibakar;Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kepala kijang, 11 (sebelas)lembar potongan kulit kijang, 4 (empat) potong kaki kijang, 1 (satu)potong ekor kijang tersebut merupakan hasil buruan Terdakwa

/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi.

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang dilindungi;Bahwa posisi barang bukti diamankan di dapur rumah Terdakwa dan kondisibarang bukti bagian tubuh kijang dalam keadaan habis dibakar;Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kepala kijang, 11 (Sebelas)lembar potongan kulit kijang, 4 (empat) potong kaki kijang, 1 (satu) potongPutusan Nomor 208/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 9

tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi Kijang dan Rusa termasuk jenis hewan atau satwa yangdilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akanmempertimbangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul02.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh dari Petugas dari Balai BesarTNBBS Kota Agung

Burung Kaka Tua Raja, 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan, 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina di rumah milik Terdakwa yangdisimpan di dalam 6 (enam) buah sangkar yang rencananya hewan atau satwaliar dilindungi yang disimpan tersebut akan dijual oleh Terdakwa secara onllinedengan harga yang akan ditentukan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akanmendapatkan keuntungan dari hasil penjualan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis hewanhewan tersebutdiatas yang dipelihnara oleh Terdakwa dan rencananya akan dijual olehTerdakwa merupakan Jenis Hewan atau Satwa yang dilindungi termasuksebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SINWANI Alias IWAN Bin H.ZAMHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2)Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;SUBSIDER:Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN BilBahwa Terdakwa

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN BilSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis hewanhewan tersebutdiatas yang dipelihnara oleh Terdakwa dan rencananya akan dijual olehTerdakwa merupakan Jenis Hewan atau Satwa yang dilindungi termasuksebagaimana tercantum dalam

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SINWANI Alias IWAN Bin H.ZAMHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (4)Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakanmengerti dan

., M.Si memberikan keteranganbahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakansatwa yang dilindungi, adalah :e 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450)e 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindung;Bahwa Satwa liar tidak semua dilindungi, terhadap jenis satwa liar yangdilindungi perlu dilakukan penetapan, berdasarkan Pasal 20 ayat (1)UndangUndang RI No. 5 Tahun 1990 jo Pasal 4 ayat (1) PP No. 7 Tahun1999;Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, jenis satwa yangdilindungi di Indonesia ada 904 jenis.

(sembilan) ekor burung Gelatik Jawa (no. urut 338) ;e 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan (no. urut 311) ;e 1 (Satu) ekor burung Mambruk Ubriaat (no. urut 310) ;Bahwa burungburung yang terdaftar dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya dimungkinkan untuk dimiliki dengan izin

Handayani S.Si., M.Si bahwa berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakansatwa yang dilindungi, adalah :e 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450) ;e 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut 575)