kasus ini bahwa pada prinsipnya, penggunaan bagianDana Bagi Hasil yang = ditujukanuntuk mendukung operasionalpelaksanaan pemungutan PBB yang bukan sematamata untukpengeluaran tambahan penghasilan, secara substansi tidak layakditetapbkan dalam APBD dan dituangkan secara khusus dalam sebuahnomenklatur pengeluaran misalnya dalam rubrik/ pos pengeluaraninsentif;Atas keterangan Saksi ahli, Terdakwa tidak menyatakan keberatanHalaman 139 dari 359 Nomor 52/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn1.atas keterangan Saksi;SUPRONI

SUPRONI (Ahli) sebagai Pengendali Mutu;2. SEPANYA HUTAPEA sebagai Pengendali Teknis;3. FETTY SONDANG RIAMA sebagai Ketua Tim;4.

SUPRONI. di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar Ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan sesuaidengan Keahlian Ahli di bidang akuntansi dan auditing oleh PenyidikPolda Sumut terkait Tindak Pidana CKorupsi Dengan CaraMenyalahgunakan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan SektorPerkebunan Yang Diterima Pemerintah Kab.

Sumut Nomor : S982/PW02/5.2/2019 tanggal 08 Agustus 2019 hal Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan yangditerima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2013 s.d.2015;e Surat Tugas Nomor : ST496/PW02/5.1/2019 tanggal 08 Agustus2019.dimana didalam Surat Tugas dimaksud memerintahkan kepada:1.SUPRONI (Ahli) sebagai Pengendali Mutu;2.SEPANYA HUTAPEA sebagai Pengendali Teknis;3.FETTY SONDANG RIAMA sebagai Ketua

BPKP)nomor : SR746/D6/01/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Paket 10 :Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan JalanMuara Niro Muara Tabun pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TeboTahun Anggaran 20132015 yang ditandatangani olen Deputi Kepala BPKP ,Tim Audit Penghitungan kerugian keuangan negara, Sugiharto NIP.19611216198302 1 001, Suproni

BPKP)nomor : SR746/D6/01/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Paket 10 :Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan JalanMuara Niro Muara Tabun pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TeboTahun Anggaran 20132015 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP ,Tim Audit Penghitungan kerugian keuangan negara, Sugiharto NIP.19611216198302 1 001, Suproni

JUHARI No. 004-0265 atas tanah seluas 970 M2 yang dijual oleh SUPRONI43). 1 berkas SPPT a.n. JASAN No. 004-0160 atas tanah seluas 1.879 M2 yang dijual oleh H. ADIH44). 1 berkas SPPT a.n. MUHTAR No. 004-0115 atas tanah seluas 1.330 M2 yang dijual oleh MUHTAR45). 1 berkas SPPT a.n. JUHARI No. 004-0269 atas tanah seluas 5.070 M2 yang dijual oleh SUPRONI46). 1 berkas SPPT a.n. SUANDI No. 004-0320 atas tanah seluas 1.825 M2 yang dijual oleh SAENDI47). 1 berkas SPPT a.n.

JUHARI No. 004-0325 atas tanah seluas 5.311 M2 yang dijual oleh SUPRONI dan OMI60). 1 berkas SPPT a.n. ASDANI No. 004-0149 atas tanah seluas 1.653 M2 yang dijual oleh H. ARIP, HJ. KULSUM dan H.

Aceh Barat yanghalaman 78 dari 149 Putusan nomor 26/Pid.SusTPK/2019/PNBnabersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat TA2006.Bahwa Tim yang ditugaskan sesuai ST0311/PW01/5/2018 tanggal 03Agustus 2018, yaitu :o Mohamad Heru Ramadhan selaku Ketua Tim.oO Suproni, SE., Ak, MM selaku Pembantu Penanggung Jawab.oO Masrizal SE. AkselakuPengendali Teknis.o Muhamad Rubby, SE selakuAnggota TimBahwa Ahli merupakan Ketua Tim Pemeriksaan Audit Perhitungan KerugianNegara (PKN) TerhadapPD.

Bahwa ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Suproni yang kemudian melakukan perhitungan kerugian negaraberkaitan dengan kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan UmumTata Air Jakarta Barat Tahun 2013 tersebut menyatakan bahwa telahtimbul kerugian terhadap keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatanHalaman 591 Putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2016./PN.Jkt.Pst.swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat tahun2013 tersebut.80.

Setyawan dan isi laporan tersebut hanya disesuaikan dengan RAB dan SPTyang diterima oleh terdakwa dan tidak sesuai dengan kondisi yang dikerjakan dilapangan.Bahwa ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Suproni yang kemudian melakukan perhitungan kerugian negaraberkaitan dengan kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum TataAir Jakarta Barat Tahun 2013 tersebut menyatakan bahwa telah timbul kerugianterhadap keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan swakelola pada SukuDinas

jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 1999 adalahtentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.Esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugiannegara yang jumlahnya setidaktidaknya sama dengan kerugian keuangannegara yang terjadi karena perbuatan penyalahngunaan kewenangan yangdilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Suproni

Jadi kalau mengenai kegiatanpembelian material dan angkutan sudah dilaksanakan oleh terdakwa tetapisecara akuntansi ada kesalahan karena di SPJ kan atas nama rekanan padahalrekanan sendiri sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut.Bahwa SPJ atas nama rekanan tersebut menurut ahli Suproni kKemungkinandibuat untuk menutupi dan untuk dapat mempertanggungjawabkan adanyapemotongan sebesar 30% untuk Kasudin tersebut.

SUPRONI,: Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa; Bahwa terhadap kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan UmumTata Air Jakarta Barat Tahun 2013 termasuk dalam keuangan Negarayang dalam kegiatan tersebut menggunakan dana APBD Provinsi DKIJakarta; Bahwa benar ahli pernah melakukan perhitungan kerugian negaraterhadap pelaksanaan kegiatan swakelola di Sudin Tata Air Jakarta BaratHalaman 69 Putusan Nomor.73 /Pid.SusTPK/2016/PN...Tahun 2013 berdasarkan berminta

termasukterdakwa Arnold Welly Arde dan Binahar Pangaribuan telah mengetahuibahwa semua dokumen pertanggungjawaban tersebut dibuat secara tidakbenar.Bahwa besar nilai belanja yang terdapat pada dokumen suratpertanggungjawaban tidak sesuai dengan fakta anggaran yangsebenarnya digunakan karena adanya pemotongan 30%, sehinggadokumen atau surat pertanggungjawaban yang dibuat oleh Yoyo Suryanto,Ahmad Mawardi dan Heri Setyawan adalah tidak benar.Bahwa ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Suproni

oleh para penerima SPT hanya 70% sajasehingga suratsurat dan SPJ yang dibuat untuk pertanggungjawoban keuanganpada kegitan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air JakartaBarat Tahun 2013 tersebut tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan yangsebenarya termasuk adanya perusahaanperusahaan yang dipinjamkan olehterdakwa Arnold Welly Arde yang sama sekali tidak melaksanakan pekerjaanpengadaan material, karung dan jasa angkutan.Bahwa ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Suproni

Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 tahun 1999 adalahtentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa Esensi dari pembayaran uang pengganti adalahadanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaktidaknya samadengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatanpenyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Suproni

;Bahwa perhitungan Ahli di BAP berdasarkan melihat gambar dan Ahlitidak melihat gedungnya ;SUPRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik, dan membenarkan semuaketerangannya dalam BAP ;Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa ;Bahwa Ahli sebagai Dir. Investigasi Instansi Pemerintah ;Bahwa sebagai pengendali teknis Ahli mempunyai tugas dan wewenanguntuk :. Perencanaan :1.

SUPRONI :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung R.I. dan semuaketerangan yang sudah saksi berikan yang terdapat di BAP Penyidik benar semua;Bahwa saksi ahli dibidang Akuntansi dan Auditing ;Bahwa dimintai keterangannya sebagai ahli dalam bidang Akuntansi dan Auditingdalam perkara tindak pidana korupsi dalam penggunan APBD Kabupaten Cirebontahun 2009 s/d tahun 2012 khususnya belanja hibah dan bantuan sosial kab.Cirebon atas nama terdakwa Subekti Sunoto ;Bahwa yang menjadi

Manurung menerangkandipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi' selaku kepala ferifikasi mendapatkan honorRp.600.000, perbulan setelah dipotong pph21 5% menjadi Rp.570.000, tetapi oleh Terdakwa dipotong 10% sehingga saksi hanyaterima Rp.513.000, perbulan;e Bahwa terhadap kegiatan anggaran yang seharusnya diajukan SPP/SPMLS (pihak ke3) ternyata diajukan dengan SPP/SPM TU, maka uangdiambil secara tunai melalui cek oleh Terdakwa selaku Bendaharapengeluaran;Menimbang, bahwa saksi ahli Suproni

SUPRONI,SE.Ak.MM., yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Ahli dari Perwakilan BPKP Aceh melaksanakan penghitungankerugian keuangan negara terhadap dugaan penyalahgunaan padadana belanja Honorarium PPS dan Sekretariat PPS untuk bulanFebruari 2017 dan Maret Tahun 2017 di Kantor KPU / KIP (KomisiPemilihnan Umum / Komisi Independen Pemilihan) Sebanyak 2310(dua ribu tiga ratus sepuluh) orang PPS dan Sekretariat PPSSekabupaten Aceh Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur

.1.321.321.200, (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta tigaratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) .e Bahwa benar total dana bersih yang diterima oleh terdakwa SLAMETPURWANTO dari kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap II T.A 2013 tersebutadalah sebesar Ap. 11.317.546.800, (sebelas milyar tiga ratus tujuhbelas juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).Tanggapan atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut :1) Suproni

SUPRONI, Ak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli sejak tahun 2006 s/d sekarang sebagai Akuntan, AuditorAhli Madya pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah, DeputiBidang Investigasi BPKP.Bahwa Dasar Ahli untuk melakukan Penghitungan KerugianKeuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsiPenyalahgunaan keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan135Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran2010 s/d 2012 adalah surat tugas dari Direktur

Surat PerintahKerja tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan, material danangkutan dan hanya menerima komisi saja; Bahwa mengenai barang bukti yang diperlinatkan di peridangan adalah benarsemua dokumen yang telah ditandatangani oleh masingmasing direkturperusahaan namun perusahaanperusahaan tersebut sama sekali tidak pernahmelaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam dokumen tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;Keterangan Ahli Suproni

(Ahli) Suproni (BPKP).Dibawah sumpah menerangkan :Bahwa benar Ahli saat ini dalam keadaan sehat secararohani dan bersedia memberikan keterangan dengansebenarnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.Bahwa benar ahli mengerti diperiksa dipersidangansehubungan dengan Dugaan tindak pidana korupsi dalampengadaan IUD KIT pada Deputi Bidang KeluargaBerencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN R.I Tahap dan Tahap Il T.A 2013 untuk terdakwa SOBRI WIJAYA,S.Kom., MM;Bahwa benar ahli tidak kenal dan tidak mempunya

SUPRONI, Ak.di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli sejak tahun 2006 s/d sekarang sebagai Akuntan, Auditor AhiMadya pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah, Deputi BidangInvestigasi BPKP.Bahwa Dasar Ahli untuk melakukan Penghitungan Kerugian KeuanganNegara terhadap dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaankeuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 adalahsurat tugas dari Direktur Investigasi

Wiwit AyuWulandari karena pada waktu tandatangan kontrak, draf kontrak dibawa olehstaf saksi ke kantor kalau saksi setuju ditandatangani dan oleh karena sudahsesuai saksi tandatangan dan kembali oleh staf saksi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli didepanPersidangan, untuk memberikan pendapat dibawah sumpah yaitu :1.Ahli SUPRONI :e Bahwa, ahli pernah diminta untuk mengaudit IUD KIT BKKBN tahun 2015untuk tahun anggaran 2013 tahap dan Tahap II dan 2014Bahwa, metode sebelum mengaudit

Soewoto lalu diganti oleh Henry Dunant;Bahwa sisa uang yang tidak dipergunakan untuk pekerjaan sebagaimanaSPT selaian dipergunakan untuk pemotongan sebagai Kepala SukuDinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur, biaya pembuatanlaporan fiktif, para staf lain sebagaimana ia sebutkan diatas, serta iabagikan pada kedua stafnya dan sisanya diambil buat dirinya;Menimbang, bahwa telah dihadirkan Ahli SUPRONI dari BPKP olehJaksa Penuntut Umum di depan persidangan a quo di bawah sumpah yangpada pokoknya

Soewoto lalu diganti oleh Henry Dunant;Bahwa sisa uang yang tidak dipergunakan untuk pekerjaan sebagaimanaSPT selaian dipergunakan untuk pemotongan sebagai Kepala SukuDinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur, biaya pembuatanlaporan fiktif, para staf lain sebagaimana ia sebutkan diatas, serta iabagikan pada kedua stafnya dan sisanya diambil buat dirinya;Menimbang, bahwa telah dihadirkan Ahli SUPRONI dari BPKP olehJaksa Penuntut Umum di depan persidangan a quo di bawah sumpah yangpada pokoknya

Soewoto lalu diganti oleh Henry Dunant; Bahwa sisa uang yang tidak dipergunakan untuk pekerjaan sebagaimanaSPT selaian dipergunakan untuk pemotongan sebagai Kepala SukuDinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur, biaya pembuatanlaporan fiktif, para staf lain sebagaimana ia sebutkan diatas, serta iabagikan pada kedua stafnya dan sisanya diambil buat dirinya;Menimbang, bahwa telah dihadirkan seorang Ahli Suproni dari BPKPoleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan a quo di bawah sumpahyang