Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;4.Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenaipasal 55 ayat (1 ) ke 1 KUHP yang berbunyi Dipidana sebagai pelaku tindk

PN Jakarta timur, PN Tarakan, PNAmbon, antara lain dalam perkara tindak pidana pencurian, penipuan,penggelapan, pemalsuan surat, ketenakerjaan, tindak pidana di bidangperbankan, tindk pidana korupsi, dan sebagainya;12. Bahwa Seseorang atau suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindakpidana yang dinyatakan dalam uu no. 31 tahun 1999 jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, ;Atau KeduaMelanggar Pasal 8 Undangundang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Atau ketigaMelanggar Pasal 5 Ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindk Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan undngundang

pengganti, secara lengkap bunyi pasaltersebut adalah :I Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidanatambahan adalah : 7222222 ==a Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barangyang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barangbarangtersebut, b Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan hartabenda yang diperoleh dari tindk

PN Jakarta timur, PN Tarakan, PNAmbon, antara lain dalam perkara tindak pidana pencurian, penipuan,penggelapan, pemalsuan surat, ketenakerjaan, tindak pidana di bidangperbankan, tindk pidana korupsi, dan sebagainya;halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.12. Bahwa Seseorang atau suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindakpidana yang dinyatakan dalam uu no. 31 tahun 1999 jo.

Kajari tersebutkarena saksi tidaklah mengganggu pekerjaan yang di tangani oleh Seksi TindakPidana Khusus, tetapi mengapa justru Kajari menganggap saksi demikian. namunmengingat saksi sebagai anak buah maka saksi diam saja dan melaksanakan sajaperintah lisan Kajari kepada saksi tersebut;Bahwa sampai terakhir saksi bertugas di Kajari merauke pada saat sekitar awalbulan Desember 2006 yang saksi tidak mengetahui adanya pelelangan yangdilakukan di Kejari Merauke terhadap barang Bukti Kapal dari Seksi Tindk

Kejati Sulsel.128ror og m2Kaur Laporan pada secretariat Kejati Sulsel.Kaur Kepegawaian pada Kejari Sidrap.Kasubagbin pada Kejari Sidrap.Jaksa Fungsional di Kejari Kodya Sukabumi.Kacabjari Bone Selatan di Tondara.Kasi Penuntutan pada Asipidsus Kejati Sulsel.Pengkaji pada Kejati Sulsel.Kajari Bulukumba du Sulsel.Asipidsus Kejati Papua (19 Agustus 2008 sampai dengan sekarang).Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Asisten Tindak Pidana KhususKejaksaan Tinggi Papua adalah :Membantu pimpinan di bidang tindk

Laporan pada secretariat Kejati Sulsel.Kaur Kepegawaian pada Kejari Sidrap.Kasubagbin pada Kejari Sidrap.Jaksa Fungsional di Kejari Kodya Sukabumi.Kacabjari Bone Selatan di Tondara.Kasi Penuntutan pada Asipidsus Kejati Sulsel.Pengkaji pada Kejati Sulsel.Kajari Bulukumba du Sulsel.Asipidsus Kejati Papua (19 Agustus 2008 sampai dengan sekarang).aor orga mm ano op131e Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Asisten Tindak Pidana KhususKejaksaan Tinggi Papua saksi adalah :Membantu pimpinan di bidang tindk

Bahwa terhadap pertimbanganpertimbangan yang dimuat Majelis Hakimdalam putusannya, dimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan Tindk Pidana korupsi sesualdengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidanadlam pasal 3 jo pasl 18 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 joUU Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Menjatuhkan pidana

AE SYAEPUROHMAN lias H.AE SAEPUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukn tindk pidana , sebagaimana yang didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya2. Menyatakan menolak atau tidak mengabulkan Tuntutan Jaksa PenuniutUmum dalam Tuntutannya tersebut.3. Menyatakan membebaskan terdakwa H.Ae Syaepurohman darisegala dakwaan dan tuntutan tersebut dengan putusanBEBAS /VRIJSVRAAK .4.

Bahwa terhadap pertimbanganpertimbangan yang dimuat MajelisHakim dalam putusannya, dimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindk Pidana korupsisesuai dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancampidana dlam pasal 3 jo pasl 18 UU Republik Indonesia No. 31 Tahun1999 jo UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Menjatuhkan pidana

Kajari tersebutkarena saksi tidaklah mengganggu pekerjaan yang di tangani oleh Seksi TindakPidana Khusus, tetapi mengapa justru Kajari menganggap saksi demikian. namunmengingat saksi sebagai anak buah maka saksi diam saja dan melaksanakan sajaperintah lisan Kajari kepada saksi tersebut;Bahwa sampai terakhir saksi bertugas di Kajari merauke pada saat sekitar awalbulan Desember 2006 yang saksi tidak mengetahui adanya pelelangan yangdilakukan di Kejari Merauke terhadap barang Bukti Kapal dari Seksi Tindk

Sulsel.PNS pada Kejati Sulsel.Kaur Laporan pada secretariat Kejati Sulsel.Kaur Kepegawaian pada Kejari Sidrap.Kasubagbin pada Kejari Sidrap.Jaksa Fungsional di Kejari Kodya Sukabumi.Kacabjari Bone Selatan di Tondara.Kasi Penuntutan pada Asipidsus Kejati Sulsel.Pengkaji pada Kejati Sulsel.Kajari Bulukumba du Sulsel.Asipidsus Kejati Papua (19 Agustus 2008 sampai dengan sekarang).e Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Asisten Tindak Pidana KhususKejaksaan Tinggi Papua adalah :Membantu pimpinan di bidang tindk

pada Kejati Sulsel.Kaur Laporan pada secretariat Kejati Sulsel.Kaur Kepegawaian pada Kejari Sidrap.Kasubagbin pada Kejari Sidrap.Jaksa Fungsional di Kejari Kodya Sukabumi.Kacabjari Bone Selatan di Tondara.Kasi Penuntutan pada Asipidsus Kejati Sulsel.Pengkaji pada Kejati Sulsel.Kajari Bulukumba du Sulsel.Asipidsus Kejati Papua (19 Agustus 2008 sampai dengan sekarang).Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Asisten Tindak Pidana KhususKejaksaan Tinggi Papua saksi adalah :Membantu pimpinan di bidang tindk

KEMAL ADITYAWICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI.Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan untuk mencegahperbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindk pidanaPasal 2 dan Pasal 3 Undangundang Pemberantasan tindak pidanaKorupsi yang memeliki karakeristik yang serupa tanpa disertaipertimbangan cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dankemandirian Hakim selain itu. juga

AndiHamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan Korupsi Melalui HukumPidana Nasional dan Internasional edisi revisi 2007 halaman 186, mengatakanbahwa. istilah memperkaya sebagai istilah dalam unsur delik dalam UUPemberantasan Tindk pidana Korupsi tahun 1971 sebenarnya berasal dariundangundang tindak pidana korupsi terdahulu (UU No.24/Prp/1960), akantetapi undangundang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilahmemperkaya itu.

AndiHamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan Korupsi Melalui HukumPidana Nasional dan Internasional edisi revisi 2007 halaman 186, mengatakanbahwa istilan memperkaya sebagai istilah dalam unsur delik dalam UUPemberantasan Tindk pidana Korupsi tahun 1971 sebenarnya berasal dariundangundang tindak pidana korupsi terdahulu (UU No.24/Prp/1960), akantetapi undangundang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilahmemperkaya itu.

terlampir dalam berkas perkara yang diajukanPenuntut Umum dipersidangan berupa 8 (delapan) buah kartu ATM,10 (sepuluh) buah buku tabungan, dan token adalah barang bukti yangsaksi temukan pada saat penggeledahan;Bahwa 2 (dua) unit rumah di Citra Graha dan di Komplek PermataBunda juga disita sesuai barang bukti bertanda No. 40 berupaSertifikat dan IMB ;Bahwa ditemukan juga dompet dan uang sejumlah Rp. 10.000.000.Bahwa penggeledahan dan penyitaan barang bukti terkait dengankegiatan terdakwa melakukan tindk

terlampir dalam berkas perkara yang diajukanPenuntut Umum dipersidangan berupa 8 (delapan) buah kartu ATM,10 (sepuluh) buah buku tabungan, dan token adalah barang bukti yangsaksi temukan pada saat penggeledahan; Bahwa 2 (dua) unit rumah di Citra Graha dan di Komplek PermataBunda juga disita sesuai barang bukti bertanda No. 40 berupaSertifikat dan IMB ; Bahwa ditemukan juga dompet dan uang sejumlah Rp. 10.000.000, Bahwa penggeledahan dan penyitaan barang bukti terkait dengankegiatan terdakwa melakukan tindk

AndiHamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan Korupsi Melalui HukumPidana Nasional dan Internasional edisi revisi 2007 halaman 186, mengatakanbahwa istilan memperkaya sebagai istilan dalam unsur delik dalam UUPemberantasan Tindk pidana Korupsi tahun 1971 sebenarnya berasal dariundangundang tindak pidana korupsi terdahulu (UU No.24/Prp/1960), akantetapi undangundang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilahHalaman 146 dari 182 Perkara Nomor 36/Pid.SusTPK/2020/PNMdnmemperkaya itu.

AndiHamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan Korupsi Melalui HukumPidana Nasional dan Internasional edisi revisi 2007 halaman 186, mengatakanbahwa istilah memperkaya sebagai istilah dalam unsur delik dalam UUPemberantasan Tindk pidana Korupsi tahun 1971 sebenarnya berasal dariundangundang tindak pidana korupsi terdahulu (UU No.24/Prp/1960),akan tetapi undangundang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksuddengan istilah memperkaya itu.

kepentinganhukum Pemohon Kasasi/ Pembanding/T erdakwa.Bahwa sifat ambivalen atau memihak kepada salah satu pihak tersebutdapat dilihat dari pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama untukmenghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, yakni denganadanya mengambil alin Hasil Perhitungan Ulang BPKP Provinsi Sumut ataspermintaan penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : SR77/PW.02/5/2013 tanggal 02 Juli 2013 Perihal : Laporan Hasil Audit DalamRangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindk

Hasan Rusbini adalah seorang PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang waktu melakukan tindk pidana tersebut sedang menjabat sebagaiSekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor: 821.2.24/22/2001 tanggal 11Mei 2001 di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yangtercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pulasaksi dr.

PengadilanNegeri Medan bertempat di Senayan City/Plaza Senayan Jakarta dengantujuan meminta bantuan agar perkara Tamin Sukardi dibantu namunditolak;Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 putusandibacakan dengan amar putusan Tamin Sukardi terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi menjual tanah eks HGU PTPN II Medandan dipidana penjara 6 (enam) tahun, putusan tersebut diwarnai DissentingOpinion dari Hakim Ad Hoc Tipikor Merry Purba bahwa Tamin Sukarditidak terbukti melakukan tindk

Atas nama Tersangka IMMANUELMAMORIBO di dalam uraian singkat kejadian, Tersangka IMMANUELMAMORIBO melakukan tindk pidana sebagaimana tuduhan PenyidikReskrimsus Polda Papua sejak tahun 2010 sampai dengan tanggal 28Maret 2013, padahal IMMANUEL MAMORIBO mendapat Surat KuasaDirektur PT.