Ditemukan 1589 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : suratna suritna suratnya suradnya surutanga suratnaya sudutnya suruhnya surunya seuruhnya
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pts
Tanggal 11 Mei 2021 — Perdata - dr. Ismawan Adrianto (Penggugat) - Bupati Kapuas Hulu Cq. Sekda Kapuas Hulu (Tergugat I) - Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu (Tergugat II) - Kepala Puskesmas Bika (Tergugat III)
184 — 93
  • sekitar setahunkemudian;Bahwa setiap Saksi bekerja menjemur daun kratom di depan rumah, Saksisering melihat Penggugat lewat;Bahwa benar di Kecamatan Bika sering terjadi banjir;Bahwa saat banjir orangorang yang tinggal di luar Kecamatan Bika tidakbisa melewati jalan menuju Puskesmas BikaBahwa saat banjir tidak ada yang bisa lewat di depan rumah Saksi;Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah sakit;Bahwa banjir di Kecamatan Bika biasanya terjadi selama satu sampai duaminggu, yang mana pasang surutnya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — Drs. ARMIN, M.Si
378 — 222
  • cukup besar disertai lumpur padalokasi pemasangan mesin pompa, sehingga pemasangan dan ujicoba dapat dilakukan pada tahun 2011, namun pengujian systemyang dibangun berjalan dengan sangat baik;Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.kKdiSaksi tidak tahu apakah hal mengenai kejadian luar biasa adadiatur dalam kontrak yang sudah ditandatangani oleh pihakkontraktor;Banjir yang cukup besar yang disertai lumpur terjadi sekitar tanggal23 Desember 2010, sehingga masih harus ditunggu surutnya
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
148 — 47
  • maka hanyapejabatnya yang bergantiganti dan wewenang ada pada jabatan yangdilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan dan ketika selesai menjabatmaka hilang juga wewenangnya;Bahwa terkait dengan dasar di dalam pertimbangan objek sengketa dimanamenggunakan dasar yang sudah berlaku jauh sebelumnya, menurut pendapatAhli di dalam undangundang tentang administrasi pemerintahan terdapatpengecualian yaitu jika merugikan masyarakat atau negara maka suatukeputusan dapat berlaku surut oleh sebab itu berlaku surutnya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-02-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
Yualita Widyadhari, SH.
Tergugat:
1.Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2.Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
651 — 511
  • sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan Pasal 10 dan Pasal 7 ayat 2 huruf F adalah di erademokrasi partisipasi publik merupakan hal yang sangat penting sekali,Sosialisasi dilakukan untuk mendapat kritikan dan masukan yangmemuaskan masyarakat, sehingga tidak terjadi keberatankeberatanmaupun gugatan terhadap dikeluarkannya kebijakan/Objek TUN, karenamasyarakat telah dipuaskan; Bahwa terkait definisi berlaku surutnya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — ARSYD, SE alias ARSYD, SE BIN ALI AHMAD
194 — 120
  • mesin tersebut tidak bisa terpasangkarena terjadinya banjir yang cukup besar disertai lumpur padalokasi pemasangan mesin pompa, sehingga pemasangan dan ujicoba dapat dilakukan pada tahun 2011, namun pengujian systemyang dibangun berjalan dengan sangat baik;Saksi tidak tahu apakah hal mengenai kejadian luar biasa adadiatur dalam kontrak yang sudah ditandatangani oleh pihakkontraktor;Banjir yang cukup besar yang disertai lumpur terjadi sekitar tanggal23 Desember 2010, sehingga masih harus ditunggu surutnya
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
140 — 81
  • maka hanyapejabatnya yang bergantiganti dan wewenang ada pada jabatan yangdilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan dan ketika selesai menjabatmaka hilang juga wewenangnya;Bahwa terkait dengan dasar di dalam pertimbangan objek sengketa dimanamenggunakan dasar yang sudah berlaku jauh sebelumnya, menurut pendapatAhli di dalam undangundang tentang administrasi pemerintahan terdapatpengecualian yaitu jika merugikan masyarakat atau negara maka suatukeputusan dapat berlaku surut oleh sebab itu berlaku surutnya
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
398 — 177
  • parameter yang lengkap kami wajib membukti apakahn sudahtercemar atau tidak; Bahwa kalau dari pengerusakan mangrove kami lihatnya hanya daricitra satelit yang dari data tersebut awalnya kondisi areal reklamasi disitu adamangrove kemudian eksising pada saat mengadakan pengamatan diposisitersebut sudah terjadi ada dataran dari hasil reklamasi; Bahwa kalau sedimentasi bisa kita lihat dari sekitar keliling arealreklamasinya, dari awal kami tidak melakukan pengambilan sampel; Bahwa berkaitan dengan pasang surutnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
282 — 126
  • Ahli DJISMAN SAMOSIR, SH, MH, di depan persidangan dibawahsumpah Ahli memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :Ketentuan retroaktif terkandung makna bahwa hukum itu harus tertulis danmenurut doktrin bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut, namunberdasarkan ketentuan Pasal ayat 2 KUHP ahli menjelaskan hukum pidanamemungkinkan berlaku surut, dapat berlaku surut kalau menguntungkanterdakwa, yakni dalam hal ada ancaman pidana yang lebih ringan dariancaman pidana yang lama.e Berlaku surutnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
289 — 94
  • Ahli DJISMAN SAMOSIR, SH, MH, di depan persidangan dibawahsumpah Ahli memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :Ketentuan retroaktif terkandung makna bahwa hukum itu harus tertulis danmenurut doktrin bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut, namunberdasarkan ketentuan Pasal ayat 2 KUHP ahli menjelaskan hukum pidanamemungkinkan berlaku surut, dapat berlaku surut kalau menguntungkanterdakwa, yakni dalam hal ada ancaman pidana yang lebih ringan dariancaman pidana yang lama.e Berlaku surutnya