Ditemukan 1589 data
184 — 93
sekitar setahunkemudian;Bahwa setiap Saksi bekerja menjemur daun kratom di depan rumah, Saksisering melihat Penggugat lewat;Bahwa benar di Kecamatan Bika sering terjadi banjir;Bahwa saat banjir orangorang yang tinggal di luar Kecamatan Bika tidakbisa melewati jalan menuju Puskesmas BikaBahwa saat banjir tidak ada yang bisa lewat di depan rumah Saksi;Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah sakit;Bahwa banjir di Kecamatan Bika biasanya terjadi selama satu sampai duaminggu, yang mana pasang surutnya
378 — 222
cukup besar disertai lumpur padalokasi pemasangan mesin pompa, sehingga pemasangan dan ujicoba dapat dilakukan pada tahun 2011, namun pengujian systemyang dibangun berjalan dengan sangat baik;Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.kKdiSaksi tidak tahu apakah hal mengenai kejadian luar biasa adadiatur dalam kontrak yang sudah ditandatangani oleh pihakkontraktor;Banjir yang cukup besar yang disertai lumpur terjadi sekitar tanggal23 Desember 2010, sehingga masih harus ditunggu surutnya
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
148 — 47
maka hanyapejabatnya yang bergantiganti dan wewenang ada pada jabatan yangdilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan dan ketika selesai menjabatmaka hilang juga wewenangnya;Bahwa terkait dengan dasar di dalam pertimbangan objek sengketa dimanamenggunakan dasar yang sudah berlaku jauh sebelumnya, menurut pendapatAhli di dalam undangundang tentang administrasi pemerintahan terdapatpengecualian yaitu jika merugikan masyarakat atau negara maka suatukeputusan dapat berlaku surut oleh sebab itu berlaku surutnya
Yualita Widyadhari, SH.
Tergugat:
1.Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2.Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
651 — 511
sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan Pasal 10 dan Pasal 7 ayat 2 huruf F adalah di erademokrasi partisipasi publik merupakan hal yang sangat penting sekali,Sosialisasi dilakukan untuk mendapat kritikan dan masukan yangmemuaskan masyarakat, sehingga tidak terjadi keberatankeberatanmaupun gugatan terhadap dikeluarkannya kebijakan/Objek TUN, karenamasyarakat telah dipuaskan; Bahwa terkait definisi berlaku surutnya
194 — 120
mesin tersebut tidak bisa terpasangkarena terjadinya banjir yang cukup besar disertai lumpur padalokasi pemasangan mesin pompa, sehingga pemasangan dan ujicoba dapat dilakukan pada tahun 2011, namun pengujian systemyang dibangun berjalan dengan sangat baik;Saksi tidak tahu apakah hal mengenai kejadian luar biasa adadiatur dalam kontrak yang sudah ditandatangani oleh pihakkontraktor;Banjir yang cukup besar yang disertai lumpur terjadi sekitar tanggal23 Desember 2010, sehingga masih harus ditunggu surutnya
Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
140 — 81
maka hanyapejabatnya yang bergantiganti dan wewenang ada pada jabatan yangdilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan dan ketika selesai menjabatmaka hilang juga wewenangnya;Bahwa terkait dengan dasar di dalam pertimbangan objek sengketa dimanamenggunakan dasar yang sudah berlaku jauh sebelumnya, menurut pendapatAhli di dalam undangundang tentang administrasi pemerintahan terdapatpengecualian yaitu jika merugikan masyarakat atau negara maka suatukeputusan dapat berlaku surut oleh sebab itu berlaku surutnya
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
398 — 177
parameter yang lengkap kami wajib membukti apakahn sudahtercemar atau tidak; Bahwa kalau dari pengerusakan mangrove kami lihatnya hanya daricitra satelit yang dari data tersebut awalnya kondisi areal reklamasi disitu adamangrove kemudian eksising pada saat mengadakan pengamatan diposisitersebut sudah terjadi ada dataran dari hasil reklamasi; Bahwa kalau sedimentasi bisa kita lihat dari sekitar keliling arealreklamasinya, dari awal kami tidak melakukan pengambilan sampel; Bahwa berkaitan dengan pasang surutnya
282 — 126
Ahli DJISMAN SAMOSIR, SH, MH, di depan persidangan dibawahsumpah Ahli memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :Ketentuan retroaktif terkandung makna bahwa hukum itu harus tertulis danmenurut doktrin bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut, namunberdasarkan ketentuan Pasal ayat 2 KUHP ahli menjelaskan hukum pidanamemungkinkan berlaku surut, dapat berlaku surut kalau menguntungkanterdakwa, yakni dalam hal ada ancaman pidana yang lebih ringan dariancaman pidana yang lama.e Berlaku surutnya
289 — 94
Ahli DJISMAN SAMOSIR, SH, MH, di depan persidangan dibawahsumpah Ahli memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :Ketentuan retroaktif terkandung makna bahwa hukum itu harus tertulis danmenurut doktrin bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut, namunberdasarkan ketentuan Pasal ayat 2 KUHP ahli menjelaskan hukum pidanamemungkinkan berlaku surut, dapat berlaku surut kalau menguntungkanterdakwa, yakni dalam hal ada ancaman pidana yang lebih ringan dariancaman pidana yang lama.e Berlaku surutnya